Transcript Sosialisasi RUU CFT-090211 - Direktorat Jenderal Peraturan

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SOSIALISASI RUU TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME
Oleh:
DR. Yunus Husein, S.H., LL.M
Jakarta, 9 Pebruari 2011
Sistematika
1. Latar belakang, aspek sosiologis,
aspek yuridis serta tujuan penyusunan
RUU tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme;
2. Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang
dengan Pendanaan Terorisme;
3. Peran PPATK dalam Pencegahan dan
Pemberantasan Pendanaan Terorisme;
4. Materi RUU tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme.
Latar Belakang
I. Perspektif Nasional

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang
mengancam kedaulatan setiap negara. Negara wajib melindungi
masyarakat dari ancaman tindak pidana terorisme dan aktifitas yang
mendukung terorisme;

Pendanaan merupakan faktor penting dalam aksi terorisme
sehingga upaya penanggulangan terorisme harus diikuti dengan
pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme;

Dengan telah diratifikasinya Konvensi Internasional Pemberantasan
Pendanaan Terorisme, maka Indonesi wajib untuk membuat atau
menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait pendanaan
terorisme sehingga sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam konvensi tersebut;

Peraturan PerUUan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme
belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.
II. Perspektif Internasional;

Indonesia harus menaruh perhatian penuh untuk memperbaiki
kelemahan dalam memenuhi 9 Rekomendasi Khusus FATF mengenai
Pendanaan Terorisme.

Hasil penilaian Mutual Evaluation (ME), penanganan anti pendanaan
terorisme di Indonesia dipandang masih lemah.

Komitmen Pemri yang diwakili oleh Menteri Keuangan kepada FATF.
9 Rekomendasi Khusus FATF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ratifikasi dan Implementasi Konvensi PBB;
Kriminalisasi Pendanaan Terorisme dan yang
terkait Pencucian Uang;
Pembekuan dan Perampasan Aset Teroris;
Melaporkan Transaksi Mencurigakan terkait
Terorisme;
Kerjasama Internasional;
Meregulasi Alternative Remittance System (ARS);
Informasi terkait Wire Transfer (WT);
Meninjau Peraturan terkait Non-Profit Organization
(NPO); dan
Mendeteksi Pergerakan Pembawaan Uang Lintas
Batas (CBCC) dan Pembawaan Instrumen
Pembayaran lainnya (BNI).
Mutual Evaluation Report (MER)
Rekapitulasi akhir rating pada MER yang telah
diadopsi dalam sidang pleno APG di Bali pada
tanggal 9 Juni 2008 adalah sbb:
Rating
Rating
40 Rec
9 SR
Compliant (C)
4
--
Largely compliant (LC)
8
--
18
4
Non-compliant (NC)
9
5
Not applicable (NA)
1
--
Partially compliant (PC)
Aspek Yuridis
 UU No.6/2006: Ratifikasi
International Convention for the
Suppression of the Financing of
Terorism, 1999;
 UU No. 15/2003: Anti Terorisme;
 UU No. 8/2010: Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU.
UU No.15 Tahun 2003
 Pasal 11: “Setiap orang yang mengumpulkan
atau menyediakan sejumlah dana dengan
tujuan…”
 Pasal 12: Setiap orang yang menyediakan atau
mengumpulkan harta kekayaan, dimana harta
kekayaan disini didefinisikan secara lebih luas,
untuk mendukung aksi terorisme yang terkait
dengan bahan-bahan nuklir, senjata kimia dan
biologis, dan lain-lain.
 Pasal 13: Setiap orang yang memberikan
bantuan atau kemudahan terhadap pelaku
tindak pidana terorisme, antara lain dengan
memberikan atau meminjamkan uang atau
barang atau harta kekayaan lainnya kepada
pelaku tindak pidana terorisme.
UU No.15 Tahun 2003
(lanjutan…)
 Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim
berwenang memerintahkan bank dan
lembaga keuangan lainnya melakukan
pemblokiran, penyitaan dan perampasan
harta kekayaan yang digunakan untuk
kegiatan terorisme atau kegiatan lain
yang terkait terorisme (Pasal 29 ayat
(1))
UU No. 8 Tahun 2010
 Terorisme adalah salah satu kejahatan
asal (predicate crime) dari money
laundering (Pasal 2 ayat (1) huruf n)
 Harta Kekayaan yang diketahui atau
patut diduga akan digunakan dan/atau
digunakan secara langsung atau tidak
langsung untuk kegiatan terorisme,
organisasi teroris, atau teroris
perseorangan disamakan sebagai hasil
tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf n.
Aspek Sosiologis
 Adanya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 tanggal 15
Oktober 1999. Resolusi ini telah diadopsi dalam Bab VII United
Nations Charter. Inti dari Resolusi ini antara lain meminta setiap
negara untuk melakukan “pembekuan seketika” terhadap dana
dan aset keuangan lainnya atau sumber ekonomis dari individu
dan entitas yang berkaitan dengan Al-Qaida, Usama bin Laden
dan/atau Taliban. Karena itu perlu landasan hukum yang kuat
sehingga memungkinkan Indonesia melaksanakan Resolusi DK
PBB tersebut;
 Industri keuangan telah menerapkan KYC/CDD antara dalam
rangka pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme
sesuai ketentuan yang dikeluarkan regulator seperti Peraturan BI
Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti
Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi
Bank Umum;
 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) juga diminta melakukan
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan
Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Pedoman
Identifikasi Produk,Nasabah,Usaha dan Negara yang Berisiko
Tinggi bagi PJK sesuai Keputusan Kepala PPATK No. KEP47/1.02./PPATK/06/2008 2 Juni 2008.
Tujuan

untuk mengatasi loopholes yang ada dalam
peraturan yang berkaitan dengan tindak
pidana pendanaan terorisme sehingga
menjamin kepastian hukum dan ketertiban
dalam masyarakat;

untuk mengetahui dan mengatur prosedur
dan mekanisme yang jelas upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana terorisme melalui pendekatan follow
the money namun tidak menghambat
kegiatan pengelola jasa keuangan;

untuk memenuhi 40+9 FATF Rec
Kaitan TPPU dengan
Pendanaan Terorisme
 Sumber Money Laundering adalah
hasil kejahatan (proceeds of crime)
 Sumber pendanaan terorisme bisa
berasal dari hasil kejahatan (proceeds
of crime) maupun kegiatan yang sah
(Ref: FATF Money Laundering
Typologies Report, 2001-2002)
 Menggunakan teknik yang sama untuk
menyembunyikan asal-usul sumber
dana
12
Penelusuran Aliran Dana
 Untuk mengidentifikasi kegiatan
pendanaan dan
donatur/penyumbang atau yang
membiayai kegiatan terorisme
 Dengan mengikuti uang dapat
mengarahkan penyidikan kepada
tokoh-tokoh penting dalam kelompok
teroris
 Untuk mengidentifikasi lokasi pelaku
dan rencana aksi mereka
YANG DAPAT DITUNJUKKAN OLEH
DATA / INFORMASI KEUANGAN
 Lokasi para pelaku pada suatu waktu
 Hubungan antar pelaku dlm kelompok dan
antara kelompok satu dengan lainnya
 Keterlibatan pihak lain
 Pihak yang mengendalikan dana
 Identitas, nomor telepon dan alamat
 Aset atau harta yang dimiliki/digunakan
 Rincian perjalanan
BAGAIMANA PENELUSURAN
DILAKUKAN OLEH PPATK?
 PPATK, sebagai Financial Intelligence Unit
(FIU), memiliki peran terkait assets
recovery terutama dengan memberikan
informasi intelijen keuangan melalui
penelusuran aset (assets tracing) baik pada
waktu proses analisis transaksi keuangan,
maupun pada saat proses penyidikan,
penuntutan dan peradilan.
 Penelusuran aset (assets tracing) dilakukan
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
PENELUSURAN ASET DI DALAM NEGERI

1.
2.
3.
4.
5.


Database PPATK yang meliputi:
Lapaoran TKM;
Laporan TKT;
Laporan dari Penyedia Barang dan/atau Jasa,
Laporan Pembawaan Uang Tunai dan Bearer Negotianle
Instruments (BNI) Lintas Batas Negara;
Laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri serta
data lain seperti hasil inquiry ke PJK;
Pertukaran informasi dengan instansi penegak
hukum, lembaga yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap PJK, lembaga yang memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
lembaga lain yang terkait TPPU dan TP lain terkait
TPPU;
Kerjasama antara instansi: Sudah ada 41 MoU dengan
Instansi terkait, baik Regulator, Penegak Hukum,
maupun instansi yang mengelola database dsb.
PENELUSURAN ASET DI LUAR NEGERI
 Kerjasama pertukaran informasi dengan
memanfaatkan organisasi internasional di
bidang pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang baik
multilateral (The Egmont Group), regional
(APG on Money Laundering), maupun
bilateral.
 Pertukaran informasi antar FIU.
 Saat ini PPATK telah melakukan
penandatanganan MoU dengan 38 FIU
negara lain.
Tipologi Pendanaan Terorisme
 Rekening dibuka atas nama pelajar atau tanpa pekerjaan






yang jelas yang memiliki pola transaksi di luar profil;
Beberapa rekening atas nama berbeda yang memiliki
alamat yang sama;
Rekening dormant yang aktif kembali dengan adanya
incoming transfer dengan nilai yang relatif besar yang
kemudian ditarik tunai atau transfer dalam beberapa kali
transaksi;
Dana yang ditarik segera setelah terdapat setoran
(transaksi pass-by), penarikan tunai lewat ATM dengan
nilai relatif kecil namun sering, hingga nilai saldo minimal;
Peningkatan aktifitas transaksi setelah terjadinya aksi
teror; diduga dana digunakan untuk membantu proses
kaburnya pelaku;
Underlying transactions berupa donasi (ke/dari yayasan,
organisasi amal, LSM), hasil penjualan buku, investasi
usaha, biaya hidup untuk anggota keluarga;
Beberapa wire transfer ke beneficiary yang sama.
Perkembangan
Penanganan Kasus
 PPATK telah menerima sebanyak 128
Laporan Transaksi Keuangan yang
Mencurigakan (Suspicious Transaction
Report/STR) yang diduga terkait dengan
tindak pidana terorisme (data per 31
Desember 2010).
 Laporan tersebut disampaikan oleh Penyedia
Jasa Keuangan/PJK kepada PPATK
berdasarkan permintaan dari penyidik
maupun atas insiatif dari PJK sendiri.
Perkembangan (lanjutan…)
 Laporan tersebut menyangkut rekening di PJK
yang diduga terkait dengan kasus tindak pidana
terorisme. Rekening tersebut dibuka di daerah
Palu, Bali, Bandung, Jakarta, Yogyakarta,
Bekasi, Poso, Makassar, Karawang, Solo, dan
Pelabuhan Ratu.
 Dari kasus-kasus tersebut diketahui, bahwa
frekuensi transaksi yang dilakukan cukup tinggi
dengan nilai transaksi yang tidak besar,
misalnya penarikan melalui ATM dalam jumlah
beberapa juta rupiah. Dari pihak kepolisian
diperoleh informasi, bahwa dana untuk
pembiayaan terorisme dalam jumlah yang besar
pada waktu yang lalu dikirim dengan
menggunakan kurir.
Perkembangan (lanjutan…)
 Hingga Desember 2010, PPATK telah
menyerahkan 35 Laporan/Informasi
Hasil Analisis terkait Tindak Pidana
Terorisme kepada Aparat Penegak
Hukum.
 Telah ada 2 (dua) putusan pengadilan
terkait Pendanaan terorisme an.
Tersangka Abud Dujana dan Zarkasih.
Materi Muatan RUU
Pada intinya pendanaan terorisme adalah
penyediaan dukungan keuangan untuk
terorisme baik bagi yang memfasilitasi,
merencanakan atau melakukan terorisme.
Any person commits an offence within the meaning of this
Convention if that person by any means, directly or indirectly,
unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the
intention that they should be used or in the knowledge that
they are to be used…(Article 2 International Convention for
the Suppression of the Financing of Terorism, 1999
Setiap perbuatan yang dengan sengaja menyediakan,
mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana yang
berasal dari sumber yang sah maupun tidak sah, baik secara
langsung maupun tidak langsung, yang diketahuinya atau
patut diduga bahwa dana tersebut akan digunakan, baik
keseluruhannya maupun sebagian, untuk melakukan suatu
tindak pidana terorisme (Pasal 1 angka 1 RUU Pendanaan
Terorisme)
Rumusan Delik
 Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan,
mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana baik
langsung maupun tidak langsung dengan maksud akan
digunakan atau patut diduga akan digunakan seluruhnya atau
sebagian untuk melakukan Tindak pidana terorisme dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling
banyak Rp.1.000.000.000 (Pasal 2).
 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan percobaan atau
pembantuan menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau
meminjamkan Dana baik langsung maupun tidak langsung,
dengan maksud akan digunakan atau patut diduga akan
digunakan, seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak
pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (Pasal 3).
 Setiap orang yang dengan sengaja, merencanakan,
menggerakkan, atau menyuruh orang lain untuk mengumpulkan,
memberikan, atau meminjamkan Dana baik langsung atau tidak
langsung, dengan maksud akan digunakan atau patut diduga
akan digunakan, seluruhnya atau sebagian, untuk melakukan
Tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20
tahun (Pasal 4).
Pelaku Korporasi/Organisasi Teroris
(Pasal 6)



Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme dilakukan
oleh Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana
dilakukan terhadap Korporasi, dan/atau Personil
Pengendali Korporasi.
Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi
hanya pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Selain pidana denda, terhadap Korporasi juga dapat
dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
- pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai
Korporasi terlarang;
- pembubaran dan pelarangan Korporasi;
- perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
- pengambilalihan Korporasi oleh negara.
Kewajiban Pelaporan
Pihak Pelapor (Pasal 9)
a. Penyedia Jasa Keuangan;
• bank;
• perusahaan pembiayaan;
• perusahaan asuransi dan
perusahaan pialang asuransi;
• dana pensiun lembaga
keuangan;
• perusahaan efek;
• manajer investasi;
• kustodian;
• wali amanat;
• Lembaga penyimpanan dan
penyelesaian
• perposan sebagai penyedia jasa
giro;
• pedagang valuta asing;
b.
•
•
•
•
•
•
•
penyelenggara alat
pembayaran
menggunakan kartu;
penyelenggara e-money
dan/atau e-wallet;
koperasi yang melakukan
kegiatan simpan pinjam;
pegadaian;
perusahaan yang
bergerak di bidang
perdagangan berjangka
komoditi;
penyelenggara kegiatan
usaha pengiriman uang;
atau
Jasa kurir uang tunai.
Pihak pelapor selain huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Kepala PPATK.
Kewajiban Pelaporan (lanjutan..)



Pihak Pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi
keuangan terkait pendanaan terorisme kepada PPATK paling
lambat 3 hari kerja setelah Pihak Pelapor mengetahui
adanya transaksi keuangan terkait pendanaan terorisme
tersebut (Pasal 16 ayat (1))
Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan terkait
Pendanaan terorisme adalah: (Pasal 1 angka 7)
• transaksi yang patut diduga menggunakan dana yang
terkait atau berhubungan dengan atau akan digunakan
untuk tindak pidana terorisme;
• transaksi yang melibatkan Setiap Orang yang
berdasarkan publikasi pemerintah atau organisasi
internasional dikategorikan sebagai teroris atau
organisasi teroris.
Dalam ketentuan ini termasuk dalam “Transaksi Keuangan
Terkait Pendanaan Terorisme” antara lain transaksi yang
dilakukan Setiap orang atau Korporasi yang berdasarkan
publikasi pemerintah atau organisasi internasional yang
dikategorikan sebagai teroris atau organisasi teroris
misalnya yang tercantum Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 1267. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1))
Kewajiban Pelaporan (lanjutan..)

Pihak Pelapor yang dengan sengaja
melanggar ketentuan pada ayat (1)
dikenakan denda administratif paling banyak
Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) (vide
Pasal 16 ayat (2))

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK
yang berbentuk bank dikecualikan dari
ketentuan rahasia bank (Pasal 17)
Pengawasan Kepatuhan

Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor atas
kewajiban pelaporan dilakukan oleh PPATK
dan Lembaga Pengawas dan Pengatur

Dalam hal Lembaga Pengawas dan
Pengatur menemukan adanya transaksi
keuangan terkait pendanaan terorisme
yang tidak dilaporkan oleh Pihak Pelapor
kepada PPATK, Lembaga Pengawas
Pengatur segera menyampaikan temuan
tersebut kepada PPATK.
Pelaporan CBCC



Setiap orang wajib memberitahukan kepada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap
pembawaan uang tunai dalam mata uang Rupiah
dan/atau mata uang asing dan/atau instrumen
pembayaran lain dalam bentuk antara lain cek, cek
perjalanan atau bilyet giro paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang
nilainya setara dengan itu, ke dalam atau ke luar
daerah pabean Indonesia -- Pasal 20 ayat (1)
Direktorat Bea dan Cukai harus membuat laporan
mengenai pembawaan tunai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan menyampaikan kepada PPATK
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
sejak diterimanya pemberitahuan -- Pasal 20 ayat
(2)
PPATK dapat meminta informasi tambahan dari
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai
pembawaan uang tunai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) -- Pasal 20 ayat (3)
Pelaporan CBCC (lanjutan…)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang
melakukan penindakan terhadap pembawaan
uang tunai atau instrumen pembayaran lain dari
dan keluar daerah pabean dengan nilai paling
sedikit Rp.100.000.000 atau yang setara ;
dan/atau yang terkait dengan tindak pidana
terorisme atau berdasarkan publikasi pemerintah
atau organisasi internasional dikategorikan
sebagai teroris atau organisasi teroris yang
berdasarkan bukti permulaan atau informasi dari
penegak hukum lain diduga atau terindikasi
terkait dengan tindak pidana terorisme (Pasal 22
ayat (1)).
Lembaga Pengawas dan Pengatur
(Pasal 10 RUU)

Lembaga Pengawas dan Pengatur berwenang
melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap Pihak
Pelapor dan badan atau lembaga yang melakukan
pengumpulan atau penerimaan sumbangan.

Lembaga Pengawas dan pengatur yang berwenang
melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap
badan atau lembaga yang melakukan pengumpulan
atau penerimaan sumbangan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib menyampaikan
Transaksi Keuangan Terkait Pendanaan Terorisme yang
dilaporkan oleh badan atau lembaga yang melakukan
pengumpulan atau penerimaan sumbangan kepada
PPATK.

Badan atau lembaga yang melakukan pengumpulan
atau penerimaan sumbangan wajib melaporkan
Transaksi Keuangan Terkait Pendanaan Terorisme
kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
Penarapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa






Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip
mengenali Pengguna Jasa (Pasal 11 ayat (1))
Wajib diterapkan oleh Pihak Pelapor (Pasal 11 ayat (2))
Kewajiban penerapan mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat:
a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
b. Terdapat transaksi dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang
asing dalam jumlah paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah);
c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan
terorisme; atau
d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran Informasi yang dilaporkan
Pengguna Jasa
(Pasal 11 ayat (3))
Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas
kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna
Jasa (Pasal 11 ayat (4))
Prinsip mengenali Pengguna jasa, paling sedikit memuat: Identifikasi,
Verifikasi dan Pemantauan transaksi Pengguna Jasa (Pasal 11 ayat (5))
Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, ketentuan
prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan
Peraturan Kepala PPATK (Pasal 11 ayat (6)).
Penundaan Transaksi
Pasal 23:

Penyedia jasa keuangan wajib menunda:
- transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan
publikasi Pemerintah atau organisasi internasional
dikategorikan sebagai teroris atau organisasi teroris;
- transaksi yang diduga untuk kegiatan terorisme
berdasarkan pemberitahuan atau informasi dari penegak
hukum atau instansi yang berwenang lainnya

Penundaan Transaksi dilakukan paling lama 5 (lima) hari.

Pelaksanaan penundaan Transaksi dicatat dalam Berita Acara
Penundaaan Transaksi.

Salinan Berita Acara Penundaan Transaksi diberikan kepada
Pengguna Jasa.

Penyedia jasa keuangan tidak dapat dituntut oleh pihak
manapun baik secara perdata maupun pidana dalam
pelaksanaan penundaan Transaksi.
Pasal 24:

Penundaan Transkasi harus dilaporkan kepada PPATK dengan
dilampiri Berita Acara Penundaan Transaksi dalam waktu paling
lama 1 (satu) hari sejak penundaan Transaksi dilakukan.

Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan
hari kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan
melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.
Pemblokiran

Penyedia Jasa Keuangan wajib melaksanakan
pembokiran sesaat setelah surat perintah
pemblokiran dari PPATK diterima oleh Penyedia Jasa
Keuangan.

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyerahkan Berita
Acara Pelaksanaan Pemblokiran kepada PPATK
paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal
pelaksanaan pemblokiran.

Dana yang diblokir harus tetap berada pada
Penyedia Jasa Keuangan yang melakukan
pemblokiran tersebut.

Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pemblokiran dilakukan paling lama 30 hari kerja
Hukum Acara

Hukum Acara (Pasal 28):
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak
pidana pendanaan terorisme, dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.

Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme (Pasal 29)
- alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum
Acara Pidana; dan/atau
- Dokumen.
Permintaan Keterangan
(Pasal 30)

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara
tindak pidana pendaaan terorisme, maka
penyidik, penuntut umum, atau hakim
berwenang untuk meminta keterangan dari
Pihak Pelapor mengenai Dana setiap orang yang
diketahui akan digunakan atau patut diduga
akan digunakan untuk melakukan tindak pidana
terorisme.

Dalam meminta keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap penyidik,
penuntut umum, atau hakim tidak berlaku
ketentuan undang-undang yang mengatur
tentang rahasia bank dan kerahasiaan Transkasi
keuangan lainnya.
Syarat Permintaan Keterangan
(Pasal 30)
Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis
dengan menyebutkan secara jelas mengenai:
 nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
 identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga
melakukan Tindak Pidana
Pendanaan
Terorsime,
tersangka, atau terdakwa;
 tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 tempat Dana berada.
Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus
ditandatangani oleh:
 Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia atau kepala
Kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh
penyidik;
 Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksanaan
Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut
umum;
 Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang
bersangkutan.
Kerjasama
(Pasal 31 dan Pasal 32)

Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana
pendanaan terorisme, Pemerintah Indonesia dapat
melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait,
baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Kerjasama dilakukan dalam bentuk kerjasama formal
atau berdasarkan hubungan baik atau prinsip
resiprositas.

Dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme, dapat dilakukan
kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dan ekstradisi dengan negara lain melalui forum
bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana
(mutual legal assistance) dan ekstradisi dapat
dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah
mengadakan perjanjian kerjasama bantuan timbal balik
dengan negara Republik Indonesia atau berdasarkan
prinsip resiprositas.
Status RUU Pendanaan Terorisme

”Initial draft” dan naskah akademik telah disampaikan
oleh Kepala PPATK kepada Menkumham pada tanggal
13 Januari 2010 guna dibahas kembali dalam Tim
Penyusun yang dibentuk oleh Menkumham.

Telah masuk dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Tahun 2010-2014 dengan No. Urut 223.

RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme belum menjadi RUU Prioritas
Tahun 2011.

Dalam rangka mendorong penyelesaian RUU ini, pada
tanggal 18-20 Feb 2011 di Bogor, PPATK akan
menyelenggarakan rapat konsinyering dengan agenda
antara lain mengakomodir masukan dan saran yang
diperoleh dari kegiatan sosialisasi ini.

Disamping itu, tanggal 22 Feb s/d 3 Maret 2011,
beberapa anggota Tim Penyusun RUU ini juga akan
melakukan ”study comparative” ke Washington dan
New York.
Terima Kasih
 www.ppatk.go.id
 Email:
[email protected]
 Telp. 021-3862579 (hunting)
 Fax. 021-3866337