PELAKSANAAN ANGGARAN MODUL
Download
Report
Transcript PELAKSANAAN ANGGARAN MODUL
MODUL
PELAKSANAAN ANGGARAN
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Tim Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Tahun 2007
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN
UU No.17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara
4. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5. PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
6. PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.
7. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. Kepres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004.
9. Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004.
10. PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
11. PMK Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.
12. PMK Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2008.
13. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban APBN.
1.
PELAKSANAAN ANGGARAN
Siklus Anggaran :
1.Penyusunan & Penetapan APBN
2.Pelaksanaan APBN
3.Pengawasan APBN
4.Pertanggungjawaban APBN
Penyusunan & Penetapan APBN
1. Pemerintah sampaikan pokok2 kebijakan fiskal &
kerangka ekonomi kpd DPR (bulan Mei)
2. Pemerintah pusat & DPR bahas kebijaksanaan umum dan
prioritas anggaran sbg acuan bagi K/L dalam penyusunan
anggaran
3. Menteri/Pimp. Lembaga menyusun RKA-KL dan dibahas
dgn DPR, hasilnya disampaikan ke Menkeu sbg bahan
rancangan UU APBN tahun berikutnya
4. Pemerintah Pusat sampaikan RUU APBN + Nota Keuangan
kpd DPR untuk dibahas (bulan Agustus)
5. DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2 bulan
sebelum TA ybs berakhir
Pelaksanaan APBN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Setelah UU APBN ditetapkan, rincian pelaksanaannya
dituangkan dlm Perpres tent. Rincian APBN
Menkeu beritahu K/L agar sampaikan dok. Pelaksanaan
anggaran berdasarkan alokasi anggaran dlm Perpres
tent.Rincian APBN (termasuk RBA BLU)
Menkeu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan
disampaikan menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur,
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa
Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna
Anggaran.
Penanggung jawab Keg. Mengajukan dana dgn menerbitkan
SPM kpd kuasa BUN
Pemerintah susun lap. Realisasi semester I APBN & prognosis
dan disampaikan ke DPR selambat-lambatnya akhir Juli TA Ybs.
Jika ada penyesuaian pemerintah pusat ajukan RUU perubahan
APBN
DPR RI
PROSES PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
Presiden
6
3a
4
5
7
8b
DJA
DJPb
9b
3
8a
12
11
Kementerian
/Lembaga
2
9a
Dit PA/
Kanwil DJPb
13
b
13
a
10
Unit
Organisasi
14
SATKER
KPPN
1
15
16
BANK
Rekanan6
Pengawasan Pelaksanaan APBN
1. Pengawasan dilakukan atasan kepala kantor/satker K/L
2. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan atas
pelaksanaan APBN
3. Pengawasan oleh DPR
Pertanggungjawan Pelaksanaan APBN
1. Menteri/pimpinan lembaga membuat laporan keuangan :
- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca (aset tetap/BMN, aset lancar/barang rampasan
yang sudah ada taksiran harga).
- Catatan atas Lap. Keuangan (brg rampasan yang yg
sudah inchacht dan blm ditaksir).
2. LK disampaikan ke Menkeu paling lambat 2 bulan setelah
TA berakhir.
3. Menkeu menyusun rekapitulasi LK dan disampaikan ke
Presiden
4. Presiden sampaikan LK ke BPK utk diaudit
5. LK (audited) disampaikan Presiden ke DPR sbg RUU
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
Hal mendasar dlm Pelaksanaan APBN
1.
2.
3.
4.
Pemisahan kewenangan administratif (ordonatur) yang berada
pada Menteri/pimpinan lembaga dan kewenangan
perbendaharaan (comptable) yang berada pada Menkeu
Menkeu sbg pembantu Presiden dlm bidang keuangan pada
hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah
Menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief
Operasional Officer Pengawas keuangan dan manajer
keuangan.
Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab
atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional,
sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.
ANGGARAN PENDAPATAN &
BELANJA NEGARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
1.
2.
3.
4.
Pengertian
Struktur dan Format APBN
Format APBN bentuk I-account
Pengelompokkan dalam Penganggaran
Terpadu
Pengertian
Menurut UU no. 17/2003 Pasal 1 angka 7:
APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
Struktur dan Format APBN
APBN dituangkan kedalam suatu struktur
dan format yang memuat pengelompokan
jenis transaksi berkaitan dengan rencana
kegiatan penyelenggaraan negara
menurut pengaruhnya terhadap posisi
keuangan Negara dalam kurun waktu satu
tahun anggaran
Format APBN bentuk I-account
•
•
•
Terdiri dari tiga kelompok utama yaitu:
Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah,
Anggaran Belanja Negara dan
Pembiayaan Defisit Anggaran.
Anggaran Pendapatan Negara dan
Hibah
•
•
•
Penerimaan perpajakan,
terdiri dari :
- pajak dalam negeri dan
- pajak perdagangan internasional
Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:
- penerimaan sumber daya alam,
- bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara
- penerimaan negara bukan pajak lainnya
Penerimaan Hibah
Anggaran Belanja Negara dan
Pembiayaan Defisit Anggaran.
•
•
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
dikelompokkan menurut:
- organisasi/bagian anggaran,
- fungsi dan belanja
- jenis belanja
Anggaran Belanja ke daerah terdiri dari:
- dana perimbangan dan
- otonomi khusus dan dana penyesuaian
Belanja pemerintah pusat menurut
organisasi/bagian anggaran
adalah semua pengeluaran negara yang
dialokasikan kepada kementerian
negara/lembaga, sesuai dengan programprogram yang akan dijalankan
Belanja pemerintah pusat menurut
fungsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
adalah semua pengeluaran Negara yang digunakan
untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Negara
yang terdiri dari:
fungsi pelayanan umum,
fungsi pertahanan,
fungsi ketertiban dan keamanan,
fungsi ekonomi,
fungsi lingkungan hidup,
fungsi perumahan dan fasilitas umum,
fungsi kesehatan,
fungsi pariwisata dan budaya,
fungsi agama, fungsi pendidikkan dan perlindungan
social
Belanja pemerintah pusat menurut
jenis belanja
•
•
•
•
•
•
•
•
adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai belanja negara
yang terdiri dari:
belanja pegawai,
belanja barang,
belanja modal,
pembayaran bunga utang,
subsidi,
belanja hibah,
bantuan sosial dan
belanja lain-lain.
Anggaran belanja ke daerah
Dana perimbangan;
Dana otonomi khusus dan Penyesuaian
Dana perimbangan
•
•
•
adalah semua pengeluaran Negara yang
dialokasikan kepada daerah untuk
membiayai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi, yang
terdiri atas:
dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dan
dana alokasi khusus,
Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian
•
Dana otonomi khusus adalah dana yang
dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan
otonomi khusus suatu daerah (Prop. Papua).
L
•
Dana Penyesuaian adalah dana yang
diberikan kepada :
- daerah yang menerima DAU Thn 2007
lebih kecil dari tahun sebelumnya.
- daerah tertentu utk penyediaan sarana dan
prasarana fisik infrastruktur.
Pembiayaan Defisit Anggaran
•
•
diperoleh dari:
sumber pembiayaan dalam negeri dan
pembiayaan luar negeri bersih
Pembiayaan dalam negeri
•
•
adalah semua pembiayaan yang berasal dari:
Perbankan dalam negeri,
Non-Perbankan dalam negeri, terdiri dari :
- hasil privatisasi,
- penjualan aset program restrukturisasi
perbankan dan
- surat utang negara
- dukungan infrastruktur
Pembiayaan luar negeri bersih
•
•
adalah semua pebiayaan yang berasal
dari penarikan utang/pinjaman luar negeri
yang terdiri dari:
Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
- pinjaman program,
- pinjaman proyek.
dikurangi dengan pembayaran cicilan
pokok utang/pinjaman luar negeri.
contoh format APBN tahun anggaran 2007
menurut UU 18/2006 sebagai berikut:
A. Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
A.1.Penerimaan Perpajakan
1. Pajak Dalam Negeri
2. Pajak Perdagangan Internasional
A.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak
1. Penerimaan Sumber Daya Alam
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
A.3.Penerimaan Hibah
B. Anggaran Belanja Negara
B.1.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
1. Menurut Organisasi/Bagian Anggaran
2. Menurut fungsi
3. Menurut Jenis Belanja
723.057.922.783.000,509.462.000.000.000,494.591.600.000.000,14.870.400.000.000,210.926.957.783.000,146.256.914.000.000,19.100.000.000.000,45.570.043.783.000,2.668.965.000.000,763.570.776.199.000,504.776.199.968.000,504.776.199.968.000,504.776.199.968.000,504.776.199.968.000,-
B.2. Anggaran Belanja untuk Daerah
258.794.599.050.000,B.2.1.Dana Perimbangan
250.342.751.050.000,1. Dana Bagi Hasil
68.461.251.050.000,2. Dana Alokasi Umum
164.787.400.000.000,3. Dana Alokasi Khusus
17.094.100.000.000,B.2.2. Dana Otonomi khusus dan Penyesuaian 8.451.848.000.000,1. Dana Otonomi Khusus
4.045.748.000.000,2. Dana Penyesuaian
4.406.100.000.000,C. Pembiayaan Defisit Anggaran
-40.512.876.235.000,C.1.Pembiayaan Dalam Negeri
55.068.296.235.000,1. Perbankan Dalam Negeri
12.962.028.920.000,2. Privatisasi dan penjualan asset program
1.500.000.000.000,restruturisasi perbankan
3. Surat Utang Negara Bersih
40.606.000.000.000,4. Dukungan infrastruktur
-2.000.000.000.000,-
C.2. Pembiayaan Luar Negeri Bersih
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri
- Penarikan Pinjaman Program
- Penarikan Pinjaman Proyek
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar
Negeri
-14.555.420.000.000,40.274.580.000.000,16.275.000.000.000,23.999.580.000.000,-54.830.000.000.000,-
Pengelompokkan Dalam
Penganggaran Terpadu
•
•
•
Pengelompokan Anggaran Menurut
Organisasi/Bagian Anggaran
Pengelompokan Anggaran Menurut
Fungsi dan Sub fungsi
Pengelompokan Anggaran Menurut
Jenis Belanja
Pengelompokan Anggaran Menurut
Organisasi/Bagian Anggaran
Pengelompokan organisasi yang digunakan dalam
anggaran belanja negara adalah klasifikasi untuk
masing-masing kementerian negara/lembaga
sebagai pemegang bagian anggaran/pengguna
anggaran.
Selanjutnya dirinci ke beberapa unit organisasi
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Pusat,
Satker vertikal, SKPD (dana dekon dan TP), Satker
khusus (BAPP))
Pengelompokan Anggaran
Menurut Fungsi dan Sub fungsi
Menurut fungsi menunjukkan rincian
anggaran menurut fungsi/subfungsi,
program, dan kegiatan/subkegiatan.
Klasifikasi fungsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pelayanan umum,
pertahanan,
ketertiban dan keamanan,
ekonomi,
lingkungan hidup,
perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan,
pariwisata dan budaya,
agama,
pendidikkan, dan
perlindungan sosial
Pengelompokan Anggaran Menurut
Klasifikasi Ekonomi
•
•
•
•
•
•
•
•
belanja pegawai,
belanja barang,
belanja modal,
beban bunga,
subsidi,
bantuan sosial,
hibah dan
belanja lainnya
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
(DIPA)
Pengertian DIPA
1.
2.
Dokumen Pelaksanaan anggaran yang memuat uraian sasaran
yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan,
rencana penarikan dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta
pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian
negara/lembaga
Sesuai PMK 80/PMK.05/2007, DIPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendahaan
atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara
dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung
kegiatan akuntansi pemerintah
Jenis-Jenis DIPA
a.
DIPA Kementerian Negara/Lembaga :
1.
2.
3.
4.
b.
DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat
DIPA Satker Vertikal/ Kantor Daerah
DIPA Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi)
DIPA Tugas Pembantuan (SKPD Prov/Kab/Kota)
DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)
1.
2.
3.
4.
DIPA Belanja Pemerintah Pusat (contoh : BA 061)
DIPA Belanja Daerah (contoh : BA 070)
DIPA Pembiayaan (contoh : BA 096)
DIPA Khusus (kondisi darurat, bersifat politis)
DIPA (lengkap)
1.
2.
3.
4.
5.
Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai hal - hal yang
disahkan dari DIPA dan ditandatangani oleh DirjenPerbendaharaan atau
Kakanwil DJPB atas nama Menteri Keuangan.
DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB. Halaman
IA memuat informasi yang bersifat umum dari setiap satuan kerja. Halaman
IB memuat informasi umum tentang rincian fungsi, program dan
sasarannya serta indikator keluaran untuk masing2 kegiatan.
DIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraian kegiatan / sub
kegiatan beserta volume keluaran yang hendak dicapai serta alokasi dana
pada masing-masing belanja yang dicerminkan dalam MAK
DIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikan dana dan
penerimaan negara bukan pajak yang menjadi tanggungjawab setiap satuan
kerja
DIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perlu menjadi
perhatian oleh pelaksana kegiatan
DIPA KANTOR PUSAT :
DIPA Kantor Pusat adalah Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Kantor Pusat Kementerian
Negara/Lembaga. Penelaahan DIPA dilakukan
secara bersama antara Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait.
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang
ditunjuk menetapkan DIPA dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
mengesahkan DIPA
DIPA KANTOR DAERAH :
DIPA Kantor Daerah adalah Dokumen pelaksanaan
anggaran Kantor Daerah/Instansi Vertikal
Kementerian Negara/Lembaga. Penelaahan DIPA
dilakukan secara bersama antara Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dengan Kantor Daerah/Instansi
Vertikal Kementerian Negara/Lembaga. Kepala
Kantor Daerah/Instansi Vertikal Kementerian
Negara /Lembaga atau pejabat yang ditunjuk
menetapkan DIPA dan Kepala Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri
Keuangan mengesahkan DIPA
DIPA dalam rangka Pelaksanaan
Dekonsentrasi :
DIPA dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi adalah
dokumen pelaksanaan anggaran dalam rangka
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau
kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Penelaahan
DIPA dilakukan secara bersama antara Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Dinas
terkait atas nama Gubernur. Gubernur/Kepala Dinas
atau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPA dan
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
mengesahkan DIPA
DIPA dalam rangka Pelaksanaan Tugas
Pembantuan :
DIPA dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan
adalah dokumen pelaksanaan anggaran dalam
rangka penugasan dari Pemerintah kepada Daerah
dan/atau Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Penelaahan DIPA dilakukan secara bersama antara
Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen
Perbendaharaan dengan Kementerian
Negara/Lembaga terkait. Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pejabat yang ditunjuk menetapkan
DIPA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan atas
nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA
DIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN
DAN PERHITUNGAN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Cicilan Bunga Utang (BA 061)
Subsidi dan Transfer (BA 062)
Belanja Lain-Lain (BA 069)
Dana Perimbangan (BA 070)
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
Penyertaan Modal Negara (BA 099)
Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)
42
Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)
PENYUSUNAN DIPA
PENYUSUNAN DIPA
- Pengertian :
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor/satker
K/L dalam mempersiapkan konsep DIPA yang akan
dimintakan pengesahannya kpd Dirjen PBN utk DIPA
kantor pusat atau Kakanwil DJPBN utk DIPA daerah.
-
DIPA yg disusun oleh K/L harus berpedoman pd Perpres
tentang rincian APBN, maka struktur penganggaran dalam
DIPA harus terinci unit organisasi, fungssi, program,
kegiatan, sub kegiatan , jenis belanja dan lokasi.
44
Hal-hal yang harus diperhatikan dlm
pencantuman PHLN dalam DIPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Status loan.
Jenis cara pembayaran.
Alokasi dana.
Standar biaya.
Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN
NPPHLN.
45
PENYUSUNAN DIPA
Penyusunan DIPA oleh Satker berpedoman pada :
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
80/PMK.05/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang :
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan
Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008
• Peraturan
Menteri Keuangan No.
81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2008
46
BELANJA PEGAWAI
Belanja Pegawai yg Terikat
a.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
adalah belanja pegawai yang dibutuhkan secara terus menerus dalam
satu tahun dan harus dialokasikan oleh K/L dgn jumlah yg cukup pada
thn bersangkutan.
Gaji
Gaji Dokter PTT & Bidan PTT
Honorarium
Uang Lembur
Vakasi
Lain-lain
Uang Lauk Pauk TNI/Polri
Uang Makan PNS
Besarnya uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri dihitung sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Perhitungan untuk gaji dan tunjangan dibuat berdasarkan masing masing mata anggaran dan dibulatkan dalam ribuan rupiah.
47
b. Belanja pegawai tidak mengikat
adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka
mendukung pembentukan modal dan atau kegiatan yang
bersifat temporer.
Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/kelompok
kerja;
Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan satker/organisasi lain;
Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan
atau di luar jam kerja;
Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS
disamping tugas pokoknya sehari-hari;
Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal satker.
Contoh : Honorarium KPA, Tim Penyusun Draft Peraturan
BELANJA BARANG
a.
Belanja Barang Terikat
Belanja Barang Mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan
secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan dialokasikan oleh
kementerian/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang
bersangkutan.
1)
2)
3)
4)
b.
Belanja barang.
Belanja jasa.
Belanja Pemeliharaan.
Belanja Perjalanan.
Belanja Barang Tidak Mengikat
Belanja Barang Tidak Mengikat adalah belanja barang yang
dibutuhkan secara insidentil (tidak terus menerus) yang meliputi
barang non operasional, belanja jasa (jasa konsultan, sewa, jasa
profesi dan jasa lainnya), belanja pemeliharaan serta belanja
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan/tugas
pokok fungsi satuan kerja.
49
BELANJA MODAL
Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya
menambah aset kementerian negara/lembaga dengan
kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.
Dengan demikian, Belanja Modal merupakan
pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap
dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
perode akuntansi
50
Aset Tetap
•
Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai
berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah,
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
nilainya relatif material (di atas Rp 300.000,- per unit).
Sedangkan batasan minimal kapitalisasi untuk
Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan
Jaringan adalah sebesar Rp 10.000.000,-.
•
Ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak
berwujud, akan menambah aset pemerintah,
mempunyai masa manfaat lebih dari dari 1 (satu)
tahun, nilainya material.
Dikategorikan Belanja Modal apabila
memenuhi kreteria :
Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya
perolehan aset tetap atau aset lainnya;
Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap;
Aset lainnya yang telah ditetapkan oleh
pemerintah;
Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan
untuk dijual.
BELANJA MODAL
1.
2.
3.
4.
5.
belanja modal tanah,
belanja modal peralatan dan
mesin.
belanja modal gedung dan
bangunan,
belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan,
belanja modal fisik lainnya.
Belanja Bunga
Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan
atas kewajiban penggunaan pokok utang
(principal outstanding), baik utang dalam
negeri maupun luar negeri yang dihitung
berdasarkan posisi pinjaman.
Jenis belanja ini khusus digunakan
dalam kegiatan dari Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).
Subsidi
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga yang
memproduksi, menjual, mengekspor, atau
mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi
hajat hidup orang banyak sedemikian rupa
sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh
masyarakat.
Belanja ini antara lain digunakan untuk
penyaluran subsidi kepada perusahaan negara
dan perusahaan swasta.
Jenis belanja ini khusus digunakan dalam
kegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan
dan Perhitungan (BAPP).
Belanja Bantuan Sosial.
Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang
diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota
masyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk di
dalamnya untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan
dan keagamaan.
Yang termasuk kedalam belanja bantuan sosial adalah :
bantuan kompensasi sosial,
Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan
kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan
harga BBM.
Bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan.
Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan
kepada lembaga pendidikan dan peribadatan.
PENELAAHAN DIPA
Pengertian
Pengertian penelaahan adalah proses pencocokan
SRAA, peraturan presiden tentang rincian APBN
(menurut organisasi, fungsi, sub fungsi, program,
kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasi
kegiatan/sub kegiatan) dari Direktur Jenderal
Anggaran dengan konsep DIPA dari instansi
kementerian negara/ lembaga/satuan kerja terkait.
Proses penelaahan DIPA s/d penetapan SP DIPA
harus telah diselesaikan selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran
berjalan.
Tujuan
Tujuan penelaahan adalah untuk memperoleh kesesuaian
DIPA yang akan ditetapkan dengan dokumen resmi yang
menjadi dasar penyusunannya.
Apabila penelaahan konsep DIPA tersebut telah sesuai
dengan SRAA dan rincian peraturan presiden selanjutnya
ditetapkan SP DIPA yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan untuk DIPA pusat dan Kepala
Kanwil DJPb untuk DIPA yang telah ditelaah di daerah.
Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan dana oleh
KPPN, sedangkan tanggungjawab terhadap perhitungan biaya
dan penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA
sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengguna anggaran/
kuasa pengguna anggaran.
PENELAAHAN
KONSEP DIPA PUSAT
Khusus untuk DIPA Satker Kantor Pusat
Kementerian Negara/Lembaga menbuat konsep
DIPA dan disampaikan ke Ditjen PBN cq Dit
Pelaksanaan Anggaran.
Pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN bagi masing-masing unit
organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, dan
per jenis belanja merupakan batas tertinggi yang
tidak boleh dilampaui.
Apabila dalam DIPA telah sesuai dengan rincian
Perpres, maka Ditjen PBN dapat melakukan
pengesahan DIPA berkenaan.
60
Penetapan SRAA
1)
2)
3)
DJPb c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran menerima
Peraturan Presiden tentang Rincian APBN dari Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran pada akhir
bulan Nopember dan setelah itu menerbitkan SRAA.
SRAA ditetapkan berdasarkan lokasi kegiatan yang
secara nyata ada di daerah.
Segera setelah SRAA ditetapkan, kantor pusat DJPb
mengirimkan SRAA dan atau peraturan presiden tentang
rincian APBN tersebut ke Kantor Wilayah DJPb
61
PENELAAHAN
KONSEP DIPA DAERAH
Setelah SRAA dan atau Peraturan Presiden tentang
Rincian APBN diterima dari Kantor Pusat DJPb, Kanwil
DJPb melakukan koordinasi dan menyampaikan kopi
SRAA kepada satuan kerja dalam wilayah masing –
masing.
2) Pagu yang telah ditetapkan dalam SRAA untuk masing masing satuan kerja per kegiatan dan per jenis belanja
merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui.
3) Apabila dalam penelaahan DIPA di daerah terdapat
ketidaksesuaian atau permasalahan lainnya, maka
Kanwil DJPb dapat melakukan pemblokiran dana
kegiatan pada DIPA.
1)
62
PEMBLOKIRAN DANA KEGIATAN
1.
2.
3.
Terdapat ketidaksesuaian kegiatan dan alokasi pagu
jenis belanja yang tercantum pada konsep DIPA yang
diajukan oleh satuan kerja terkait dengan yang
tercantum pada SRAA dan atau Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN satuan kerja yang bersangkutan.
Keperluan biaya operasional satuan kerja baru yang
belum mendapat persetujuan Menteri Negara PAN,
kecuali satuan kerja sementara.
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
(NPHLN) belum efektif dan atau kegiatan PHLN yang
belum tersedia dana pendampingnya.
63
Catatan atas hasil penelaahan DIPA
1.
2.
3.
Dalam hal sebagian atau seluruh kegiatan DIPA
dibiayai dana yang berasal dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP), dalam halaman IV Catatan DIPA
agar dicantumkan catatan khusus.
Dalam penelaahan belanja pegawai dalam DIPA
agar tetap memperhatikan dasar perhitungan gaji atas
dasar gaji bulan April 2007 (untuk DIPA tahun 2008).
Apabila dalam penelaahan DIPA dijumpai alokasi pagu
kegiatan pada jenis belanja tertentu yang tidak sesuai
dengan klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam
PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,
DIPA tetap diproses dengan dengan catatan diadakan
pemblokiran atau tanda bintang(*) sampai adanya
penetapan lebih lanjut dari Direktur Jenderal
64
Perbendaharaan
Keterlambatan penyampaian
konsep DIPA
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIPA
Sementara dan mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan
Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah
Pusat;
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menyusun Konsep DIPA
Sementara dan mengesahkan DIPA Sementara berdasarkan SRAA;
DIPA Sementara tidak perlu ditandatangani Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran;
Dana yang dapat dicairkan dibatasi untuk pembayaran gaji
pegawai, pengeluaran keperluan sehari-hari perkantoran, daya dan
jasa, dan lauk pauk/bahan makanan. Sedangkan dana untuk jenis
pengeluaran lainnya harus diblokir;
Apabila konsep DIPA sudah diterima dari Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran setelah DIPA Sementara diterbitkan,
maka dilakukan penelaahan dan pengesahan revisi pertama DIPA
bersangkutan.
65
PENGESAHAN DIPA
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara mengesahkan DIPA Pusat setelah
ditelaah kesesuaian antara konsep DIPA
dengan Rincian APBN yang ditetapkan dalam
Perpres.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara
mengesahkan DIPA daerah setelah ditelaah
kesesuaian antara konsep DIPA dengan
SRAA dan/atau Rincian APBN yang ditetapkan
dalam Perpres.
66
PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN (POK)
Setelah DIPA disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan/Kepala
Kanwil Ditjen PBN, setiap satker dapat
menerbitkan Petunjuk Operasional
Kegiatan (POK) sebagai pedoman
pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.
Revisi POK dilakukan oleh satker
sepanjang tidak bertentangan dengan
DIPA.
67
REVISI DIPA
PEDOMAN REVISI DIPA
a)
b)
c)
d)
e)
Revisi DIPA oleh Dirjen PBN dan/atau kepala Kanwil Ditjen
PBN :
Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi;
Perubahan kantor bayar (KPPN);
Perubahan alokasi dana antar sub kegiatan atau
penambahan/pengurangan sub kegiatan dalam satu
kegiatan/program/jenis belanja;
Perubahan volume keluaran pada sub kegiatan dengan
memperhatikan kesesuaian sasaran kegiatan dan atau
sasaran program tanpa mengubah alokasi dana pada
Kegiatan/ program/jenis belanja;
Pencairan dana yang dibubuhi tanda bintang (*), sepanjang
dicantumkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala
Kanwil DJPb, apabila persyaratan telah dipenuhi.
69
REVISI MENDAPAT PERSETUJUAN
PRINSIP DJA MELALUI DJPBN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Pagu masing - masing kegiatan dalam satu program;
Pagu masing - masing jenis belanja;
Pagu masing - masing unit organisasi dan lokasi dalam satu bagian
anggaran;
Pagu anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan
PNBP;
Pagu anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar
negeri (PHLN) sebagai akibat luncuran PHLN;
Perubahan sasaran dan volume kegiatan;
Perubahan volume keluaran pada kegiatan dengan memperhatikan
kesesuaian sasaran kegiatan dan atau sasaran program tanpa mengubah
alokasi dana pada kegiatan/program/jenis belanja.
Pencairan blokir/tanda bintang (*) yang dicantumkan oleh Direktur Jenderal
Anggaran.
70
Revisi dapat dilakukan oleh Satker :
1)
2)
3)
4)
Tidak mengakibatkan perubahan DIPA;
Tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan
lainnya yang melekat pada gaji;
Tidak mengurangi/tidak merelokasi belanja
terikat;
Masih dalam kelompok pengeluaran yang sama
(4 digit).
71
PENCAIRAN DANA BLOKIR ATAU TANDA
BINTANG (*)
Diajukan oleh PA/KPA kepada Kepala
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
untuk Satker Daerah, dan kepada Kantor
Pusat Ditjen Perbendaharaan untuk
Satker Pusat.
Dalam hal pemblokiran dilakukan oleh
Kantor Pusat Ditjen PBN, usul
pencairannya ditujukan kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan melalui Eselon I
yang bersangkutan
72
PENYELESAIAN REVISI DIPA
1)
2)
Revisi DIPA untuk DIPA Satker Pusat yang berlokasi di
DKI Jakarta, disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Revisi DIPA untuk :
a. DIPA satker pusat yang berlokasi di daerah (di luar
DKI Jakarta)
b. DIPA satker vertikal;
c. DIPA dekonsentrasi;
d. DIPA tugas pembantuan,
baik yang di sahkan di pusat maupun di daerah, disahkan
oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat;
73
Revisi DIPA disampaikan kepada:
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
Ketua BPK;
Gubernur;
Direktur Jenderal Anggaran;
Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur
Akuntansi dan Pelaporan;
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
terkait, beserta arsip data komputernya;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
bersangkutan, beserta arsip data komputernya.
BATAS WAKTU PENGESAHAN
Batas waktu pengesahan revisi DIPA atau
dokumen yang dipersamakan dengan
DIPA diselesaikan paling lambat (5) lima
hari kerja setelah usulan revisi serta data
pendukung diterima.
MEKANISME PENDAPATAN
NEGARA
DEFINISI Pendapatan/Penerimaan
-
UU No. 17 tahun 2003
Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Menurut Suparmoko (1997)
penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya
meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari
hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan
oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan
sebagainya
Keppres 42/2002
pendapatan negara yaitu semua penerimaan yang berasal
dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan
pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar
negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan
Fungsi Pendapatan/Penerimaan
1)
Fungsi anggaran (budgetair) dalam arti bahwa
pendapatan/ penerimaan negara sebagai
sumber dana bagi pemerintah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2)
Fungsi mengatur (reguler) dalam arti bahwa
pendapatan/penerimaan negara sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Syarat pungutan
pendapatan/penerimaan negara
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Pemungutan pendapatan/penerimaan negara
berdasarkan keadilan
Pemungutan pendapatan/penerimaan negara harus
berdasarkan undang-undang
pemungutan pendapatan/penerimaan negara tidak
menggangu perekonomian
pemungutan pendapatan/penerimaan negara tidak
boleh menggangu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan
kelesuan perekonomian masyarakat.
pemungutan pendapatan/penerimaan negara harus
efisien
Sistem pemungutan pendapatan/penerimaan negara
harus sederhana
Jenis-Jenis Pendapatan
(PMK 99/2006 tentang MPN)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Penerimaan Perpajakan.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan Hibah.
Penerimaan Pengembalian Belanja.
Penerimaan Pembiayaan.
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
Penerimaan Perpajakan
Adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari
penerimaan pajak dalam negeri dan pajak
perdagangan internasional
pajak
dalam negeri adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak
pertambahan nilai barang/jasa dan pajak
penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan
bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan, cukai dan pajak lainnya.
pajak perdagangan internasional adalah semua
penerimaan negara yang berasal dari bea masuk
dan pajak/pungutan ekspor.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).
adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat
yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan,
antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah
atas laba BUMN, serta penerimaan negara bukan
pajak lainnya.
2
JENIS PNBP
(UU No. 20/1997)
Penerimaan
yang bersumber dari pengelolaan dana
pemerintah.
dari pemanfaatan sumber daya alam.
Penerimaan dari hasil-hasil kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan pemerintah.
Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
pemerintah.
Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal
dari pengenaan denda administrasi.
Penerimaan
Penerimaan
berupa hibah yang merupakan hak pemerintah.
Penerimaan
lainnya yang diatur dalam undang - undang
tersendiri.
PENERIMAAN HIBAH
Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan
negara yang berasal dari sumbangan swasta
dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta
dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak
pemerintah.
Penerimaan hibah dapat berupa uang, barang
maupun jasa termasuk tenaga ahli atau
pelatihan.
PENERIMAAN
PENGEMBALIAN BELANJA
Penerimaan Pengembalian Belanja adalah seluruh
penerimaan negara yang berasal dari
pengembalian belanja tahun anggaran berjalan,
dapat berupa :
1) Penerimaan pengembalian belanja pegawai
2) Penerimaan pengembalian belanja barang
3) Penerimaan pengembalian belanja modal
4) Penerimaan pengembalian belanja tahun
yang lalu
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
adalah semua penerimaan negara yang digunakan
untuk menutup defisit anggaran negara dalam
APBN, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman
dan hasil devestasi.
Misalnya :
1) Penerimaan Hasil Privatisasi,
2) Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program
Restrukturisasi,
3) Penerimaan Surat Utang Negara/Obligasi
dalam/luar negeri
PENERIMAAN PERHITUNGAN FIHAK
KETIGA
adalah semua penerimaan negara yang berasal dari
potongan penghasilan pegawai negeri sipil serta setoran
subsidi dan iuran pemerintah daerah dalam rangka
penyelengaraan asuransi kesehatan
Misalnya :
Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat/Daerah,
Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji Polri/TNI dan PNS
Polri/TNI,
Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan
PNS Pusat/Daerah,
Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog PNS Pusat/Daerah,
Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan
Propinsi/Kab/ Kota,
Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan
PNS Pusat/Daerah.
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN NEGARA
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
Bendahara Penerima wajib menyetor penerimaan negara
setiap akhir kerja ke kas negara dan wajib mengirim
Rekening Koran bulan/Laporan Realisasi Penerimaan ke
KPPN.
Dalam hal penerimaan negara diterima pada hari libur
dan/atau di daerah tersebut tidak terdapat Bank
Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi, maka Bendahara
Penerima menyetor penerimaan tersebut selambatlambatnya pada hari kerja berikutnya.
Tata cara penyetoran penerimaan negara yang dapat
dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara
Penerimaan sesuai Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang
Penatausahaan Penerimaan Negara
PENATAUSAHAAN PNBP
Khusus untuk PNBP dikenal adanya pengecualian
dalam pengelolaannya.
Suatu instansi yang mempunyai PNBP fungsional
dapat menggunakan sebagian PNBP tersebut untuk
membiayai operasional Satker tersebut setelah
mendapat izin dari Menteri Keuangan.
Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun
1997 tentang PNBP disebutkan bahwa sebagian dana
dari suatu jenis PNBP dapat digunakan untuk
kegiatan tertentu yang berkaitan dengan dengan jenis
PNBP tersebut oleh instansi yang bersangkutan
KEGIATAN TERTENTU YG DAPAT
DIBIAYAI PNBP
1) Penelitian dan pengembangan teknologi, antara lain meliputi
kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian
dan pertambangan;
2) Pelayanan kesehatan, antara lain meliputi kegiatan
pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan;
3) Pendidikan dan pelatihan, antara lain meliputi kegiatan
perguruan tinggi dan balai latihan kerja;
4) Penegakan hukum, antara lain kegiatan dalam rangka
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
ketentuan hukum, serta pemberian hak atas kekayaan
intelektual;
5) Pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu,
antara lain kegiatan pemberian jasa konsultasi, jasa analisis,
uji mutu dan pemantauan lingkungan, pembuatan hujan
buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan;
6) Pelestarian sumber daya alam, antara lain meliputi kegiatan
usaha pelestarian sumber daya kehutanan dan perikanan.
PENATAUSAHAAN PNBP MELALUI
PK BLU
Pengaturan lebih lanjut mengenai BLU terdapat pada
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005
tentang Badan Layanan Umum
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
Dapat menggunakan langsung pendapatannya tanpa
harus disetor terlebih ke Kas Negara
PENATAUSAHAAN MELALUI MODUL
PENERIMAAN NEGARA
(Perdirjen Perbendaharaan No. Per78/PB/2006 tentang MPN.
Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah modul
penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari
penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang
berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan
bagian dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor/ Bendahara Penerimaan diakui sebagai
pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal pembayaran
TATA CARA PEMBAYARAN/
PENYETORAN DENGAN MPN
a. Pembayaran melalui loket/teller Bank/Pos
Mengisi formulir bukti setoran dengan data yang lengkap,
benar, dan jelas dalam rangkap 4 (empat);
Menyerahkan formulir bukti setoran kepada petugas
Bank/Pos dengan menyertakan uang setoran sebesar nilai
yang tersebut dalam formulir yang bersangkutan;
Menerima kembali formulir bukti setoran lembar ke-1 dan
lembar ke-3, yang telah diberi NTPN dan NTB/NTP serta
dibubuhi tanda tangan/ paraf, nama pejabat Bank/Pos, cap
Bank/Pos, tanggal, dan waktu/jam setor sebagai bukti setor;
Menyampaikan bukti setoran kepada unit terkait.
b. Pembayaran melalui electronic banking (e-banking)
Melakukan pendaftaran pada sistem registrasi
pembayaran via internet di www.djpbn.depkeu.go.id;
Mengisi data setoran dengan lengkap dan benar untuk
mendapatkan Nomor Register Pembayaran (NRP). Masa
berlaku NRP sampai dengan jangka waktu yang
ditetapkan;
Untuk tagihan yang ditetapkan instansi pemerintah,
pendaftaran dilakukan oleh instansi terkait dan NRP
tercantum pada surat tagihan dimaksud;
Melakukan pembayaran dengan menggunakan NRP;
Menerima NTPN sebagai bukti pengesahan setelah
pembayaran dilakukan;
mencetak BPN melalui sistem registrasi pembayaran
atau di Bank dengan menunjukkan NTPN/NTB;
menyampaikan BPN kepada unit terkait.
DOKUMEN SUMBER PENERIMAAN (1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan
penerimaan negara, yang terdiri dari:
Surat Setoran Pajak (SSP)
Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB)
Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(SSB)
Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor
(SSPCP)
Surat Setoran Cukai atas Barang Kena Cukai dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Hasil Tembakau Buatan Dalam
Negeri (SSCP)
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)
Surat Tanda Bukti Setor (STBS)
Bukti Penerimaan Negara (BPN)
DOKUMEN SUMBER PENERIMAAN (2)
Seluruh dokumen sumber penerimaan negara dinyatakan sah
setelah mendapat Nomor transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos
(NTP)/Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
NTPN adalah nomor yang tertera pada bukti penerimaan negara
yang diterbitkan melalui MPN.
NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara
yang diterbitkan oleh Bank.
NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan negara
yang diterbitkan oleh Kantor Pos.
NPP adalah nomor bukti transaksi penerimaan negara yang berasal
dari potongan SPM yang diterbitkan oleh KPPN. KPPN
mengesahkan data penerimaan yang berasal dari potongan SPM
yang sudah diterbitkan SP2D untuk mendapatkan NTPN paling
lambat setiap akhir hari kerja.
PENATAUSAHAAN pada
KPPN
1) Seksi Bendahara Umum/Seksi Persepsi
2) Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara
Umum
3) Seksi Verifikasi dan Akuntansi
BELANJA NEGARA
Belanja Negara
adalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai belanja
pemerintah pusat dan belanja untuk
daerah
belanja pegawai
yaitu kompensasi dalam bentuk uang
maupun barang yang diberikan kepada
pegawai pemerintah yang bertugas di
dalam maupun di luar negeri sebagai
imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksankan
Belanja barang
yaitu pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi barang
dan jasa yang dipasarkan maupun yang
tidak dipasarkan. Belanja ini antara lain
digunakan untuk pengdaan barang dan
jasa, pemeliharaan, dan perjalanan.
Belanja modal
yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembentukan modal. Dalam
belanja ini termasuk untuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jaringan, maupun dalam
bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang
dan lain sebagainya.
Beban bunga
yaitu pembayaran yang dilakukan atas
kewajiban penggunaan pokok utang
(principal outstanding), baik utang dalam
negeri maupun utang luar negeri yang
dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
Subsidi
yaitu alokasi anggaran yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga yang
memproduksi, menjual,mengekspor, atau
mengimpor barang dan jasa untuk
memenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jualnya
dapat terjangkau oleh masyarakat
Hibah
yaitu transfer dana yang sifatnya tidak
wajib kepada Negara lain atau kepada
organisasi internasional. Belanja ini antara
lain digunakan untuk hibah kepada
pemerintah luar negeri dan organisasi
internasional.
Belanja lain-lain
yaitu pengeluaran/belanja pemerintah
pusat yang tidak diklasifikasikan kedalam
jenis belanja yang telah tersebut diatas.
Pejabat Pengguna Anggaran
Pada setiap awal tahun, Menteri/pimpinan
lembaga selaku PA menunjuk pejabat kuasa PA
di lingkungan satker/instansi PA dgn SK
PA dapat mendelegasikan kepada kuasa PA
untuk menunjuk:
Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan
yg mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja,
penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen
Pejabat penguji tagihan kepada negara dan penanda
tangan SPM
Bendahara pengeluaran
Pejabat dimaksud tidak boleh saling
merangkap, kecuali pada satker yang
tidak memungkinkan pemisahan fungsi
PA/kuasa PA berdasarkan DIPA yg
disahkan DJPb(untuk pusat) /KaKanwil
DJPb (untuk daerah) melaksanakan
kegiatan2 sesuai RKA- yg telah ditetapkan
Honorarium pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
a. Nilai Pagu Dana s/d Rp 50 juta
b. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 jt s/d 100 jt
c. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 jt s/d 250 jt
d. Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 jt s/d 500 jt
e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 jt s/d 1 m
f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 m s/d 2,5 m
g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 m s/d 5 m
h. Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 m s/d 10 m
i. Nilai Pagu Dana diatas Rp10 m s/d 50 m
j. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 m s/d 100 m
k. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 m s/d 500 m
l. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 m s/d 1 t
m. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 t
Orang/bulan
170.000
Orang/bulan
225.000
Orang/bulan
300.000
Orang/bulan
350.000
Orang/bulan
400.000
Orang/bulan
450.000
Orang/bulan
500.000
Orang/bulan
600.000
Orang/bulan 700.000
Orang/bulan 850.000
Orang/bulan 1.050.000
Orang/bulan 1.300.000
Orang/bulan 1.600.000
Pejabat Pembuat Komitmen
adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja /penanggungjawab kegiatan kegiatan/pembuat
komitmen.
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen :
a. Nilai Pagu Dana s/d Rp 50 jt
b. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 jt s/d 100 jt
c. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 jt s/d 250 jt
d. Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 jt s/d 500 jt
e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 jt s/d 1 m
f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 m s/d 2,5 m
g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 m s/d 5 m
h. Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 m s/d 10 m
i. Nilai Pagu Dana diatas Rp10 m s/d 50 m
j. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 m s/d 100 m
k. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 m s/d 500 m
l. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 m s/d 1 t
m. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 t
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
Orang/bulan
170.000
225.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
600.000
700.000
850.000
1.050.000
1.300.000
1.600.000
Pejabat Penguji SPP & Penandatangan
SPM
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk :
menguji,
membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan
memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban
APBN/APBD.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak
pihak penagih;
meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian
pengadaan barang/jasa;
meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
pengeluaran yang bersangkutan;
memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan
Penandatangan SPM
a. Nilai Pagu Dana s/d Rp 50 jt
b. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 jt s/d 100 jt
c. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 jt s/d 250 jt
d. Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 jt s/d 500 jt
e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 jt s/d 1 m
f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 m s/d 2,5 m
g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 m s/d 5 m
h. Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 m s/d 10 m
i. Nilai Pagu Dana diatas Rp10 m s/d 50 m
j. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 m s/d 100 m
k. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 m s/d 500 m
l. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 m s/d 1 t
m. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 t
Orang/bulan 150.000
Orang/bulan 225.000
Orang/bulan 275.000
Orang/bulan 300.000
Orang/bulan 350.000
Orang/bulan 400.000
Orang/bulan 425.000
Orang/bulan 500.000
Orang/bulan 700.000
Orang/bulan 750.000
Orang/bulan 900.000
Orang/bulan 1.150.000
Orang/bulan 1.350.000
Bendaharawan Pengeluaran
Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap
oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara
Umum Negara.
Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/ penjualan tersebut
Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh
dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian
negara/ lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran melaksanakan
pembayar-an dari uang persediaan yang
dikelolanya setelah :
meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran;
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah
bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak
Standar Biaya Umum yang dikeluarkan Menteri
Keuangan thn 2008, tentang honorarium
Bendahara Pengeluaran setiap bulan
a. Nilai Pagu Dana s/d Rp 50 jt
b. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 jt s/d 100 jt
c. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 jt s/d 250 jt
d. Nilai Pagu Dana diatas Rp 250 jt s/d 500 jt
e. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 jt s/d 1 m
f. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 m s/d 2,5 m
g. Nilai Pagu Dana diatas Rp 2,5 m s/d 5 m
h. Nilai Pagu Dana diatas Rp 5 m s/d 10 m
i. Nilai Pagu Dana diatas Rp10 m s/d 50 m
j. Nilai Pagu Dana diatas Rp 50 m s/d 100 m
k. Nilai Pagu Dana diatas Rp 100 m s/d 500 m
l. Nilai Pagu Dana diatas Rp 500 m s/d 1 t
m. Nilai Pagu Dana diatas Rp 1 t
Orang/bulan 140.000
Orang/bulan 210.000
Orang/bulan 250.000
Orang/bulan 280.000
Orang/bulan 320.000
Orang/bulan 350.000
Orang/bulan 400.000
Orang/bulan 475.000
Orang/bulan 600.000
Orang/bulan 700.000
Orang/bulan
850.000
Orang/bulan 1.050.000
Orang/bulan 1.300.000
Prinsip-prinsip Belanja Negara
Asas-Asas Umum Pengelolaan
Keuangan Negara
Prinsip Pembayaran atas beban APBN
Larangan Pembebanan pada Belanja
Negara
Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan
Negara
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Ditujukan mendukung terwujudnya good governance dalam
penyelengggaraan negara, karena itu harus menerapkan asasasas:
asas tahunan (berkala)
asas universalitas
asas kesatuan
asas spesialitas
a s/d d asas yang sudah lama diterapkan, sedangkan asas
yang baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah
yang baik meliputi :
akuntabilitas berorientasi pada hasil
profesionalitas
proporsionalitas
keterbukaan
pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan
mandiri.
Prinsip pembayaran atas beban APBN
Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsipprinsip sebagai berikut:
a.
hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang disyaratkan;
b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,
program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/
pemerintah daerah;
c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.
d. belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan
berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran.
e. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara
merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.
Larangan pembebanan pada Belanja Negara
a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari
ulang tahun departemen/ lembaga/pemerintah daerah;
b. pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan
bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
c. pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada
departemen/lembaga/ pemerintah daerah;
d. pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis
serupa dengan yang tersebut di atas.
e. Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan,
lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya,
dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan
sesederhana mungkin.
MODEL PENCAIRAN & SYARAT
ADMINISTRASI PEMBEBANAN
ANGGARAN
Uang Persediaan
Adalah sejumlah uang yang disediakan
untuk satuan kerja dalam melaksanakan
kegiatan operasional kantor sehari-hari
yang bersifat daur ulang (revolving)
Prosedur Uang Persediaan
PA/kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA atas
permintaan Bendahara pengeluaran yang dibebankan pada MAK
transito kode kegiatan untuk rupiah murni 0000.0000.825111, pinjaman
luar negeri 9999.9999.825112, dan PNBP 0000.0000.825113.
Berdasarkan SPM-UP, KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening
Bendahara Pengeluaran yangditunjuk dalam SPM-UP.
Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggungjawab Bendahara
pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang
Persediaan setelah Uang Persediaan digunakan (revolving) sepanjang
masih tersedia pagu dana dalam DIPA.
Bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa PUM, dalam
pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang
menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM.
Sisa uang persediaan yang ada di Bendahara Pengeluaran pada akhir
tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas Negara
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
Setoran sisa uang persediaan dimaksud, oleh KPPN dibukukan
sebagai pengembalian uang persediaan sesuai mata anggaran yang
ditetapkan.
Uang Persediaan dapat diberikan dalam
batas-batas sebagai berikut :
Uang persediaan dapat diberikan untuk pengeluaranpengeluaran belanja barang pada klasifikasi belanja 5211,
5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811.
Diluar ketentuan butir a, dapat diberikan pengecualian
untuk DIPA pusat oleh Dirjen Perbendaharaan dan untuk
DIPA pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta
DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJPBN oleh
Kepala Kanwil DJPBN setempat
UP dapat diberikan setinggi-tingginya :
1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 50 juta
untuk pagu sampai dengan Rp 900 juta.
1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut kualifikasi
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 100 juta
untuk pagu datas Rp 900 juta sampai dengan Rp 2.400 juta atau
Rp 2,4 miliar.
1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi
belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp 200 juta
untuk pagu diatas RP 2,4 miliar.
Perubahan besaran UP diluar sebagaimana
dimaksud butir c ditetapkan oleh Dirjen
Perbendaharaan.
Pengisian kembali UP sebagaimana
dimaksud butir c dapat diberikan apabila UP
telah dipergunakan sekurang-kurangnya
75% dari dana UP yang diterima.
Dalam hal penggunaan UP belum mencapai
75%, sedangkan satker/SKS ybs
memerlukan pendanaan melebihi sisa dana
yang tersedia, satker/SKS dimaksud dapat
mengajukan TUP.
Pemberian TUP diatur sebagai berikut:
Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai
dengan jumlah RP 200 juta untuk klarifikasi
belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi
instansi dalam wilayah pembayaran KPPN
bersangkutan.
Permintaan TUP diatas Rp 200 juta untk
klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP
harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil
Ditjen Perbendaharaan.
Syarat untuk mengajukan Tambahan UP :
Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat
mendesak/tidak dapat tidak ditunda;
Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan.
Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa
dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke
Rekening kas Negara;
Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada
satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan
TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
Pengecualian terhadap butir diputuskan oleh Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN.
Dalam mengajukan permintaan TUP
Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan:
Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk
kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa
dana MAK yang dimintakan TUP.
Rekening Koran yang menunjukkan saldo
terakhir.
Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai
tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui
penerbitan SPM-LS.
Pembayaran yang dapat dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada satu
rekanan tidak boleh melebihi Rp 10 juta
kecuali untuk pembayaran honor.
Pembayaran dengan LS
Pembayaran dengan menggunakan model
LS artinya pembayaran melalui transfer
dari Rekening Kas Negara ke rekening
bank penerima (pihak ketiga) setelah
memenuhi persyaratan yg diharuskan.
Persyaratan Administratif untuk Dapat Membebani
Anggaran Belanja
Kuitansi
Nama wajib bayar yang tertulis dalam kuitansi harus atas nama jabatan.
Contoh : Sudah terima dari Pejabat Pembuat Komitmen…
Nama yang berhak menerima yang tertulis dalam kuitansi adalah nama
dan jabatan orang yang menerima pembayaran sehubungan dengan
pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan ditandatangani oleh yang
bersangkutan. Untuk Badan Hukum (perusahaan) diberikan pula
stempel perusahaan.
Apabila yang menerima adalah kuasa penerima, maka harus didukung
dengan Surat Kuasa dari orang yang berhak kepada yang dikuasakan di
atas kertas bermaterai Rp.6.000,-
Tanda tangan lunas oleh penyimpan uang/kasir dan tanda tangan
setuju dibayar oleh Pemegang Kas. Kuitansi
Uraian pembayaran memuat uraian mengenai obyek kegiatan/
pekerjaan yang dilaksanakan.
Jumlah yang dibayarkan harus sama antara yang tertulis dengan angka
dan huruf.
Tahun anggaran dan pasal/mata anggaran keluaran yang tertulis dalam
kuitansi adalah tahun anggaran berjalan dan pasal/mata anggaran
sesuai dengan pembebanan anggaran.
Bea materai tempel Rp.6.000,-untuk SPK/Kontrak. Untuk kuitansi
dengan nilai Rp.250.000,- s/d Rp.1.000.000 dikenakan Rp.3.000,- Bila
bernilai nominal di atas Rp.1.000.000,-dikenakan Rp.6.000.-
NPWP pihak rekanan harus dicantumkan dalam kuitansi pembayaran
Dalam redaksi penulisan pada kuitansi tidak dibenarkan adanya
coretan/ hapusan/tindisan khususnya penulisan jumlah uang dengan
angka dan jumlah uang dengan huruf.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Sekurang-kurangnya harus memuat ketentuan:
Pejabat yang memerintahkan mempunyai kewenangan.
SPK ditandatangani oleh yang memberi perintah dan pihak yang
menerima perintah.
Pokok/bidang, ruang lingkup dan spesifikasi teknis pekerjaan yang
disepakati oleh kedua belah pihak.
Harga yang pasti serta syarat pembayaran.
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
Sanksi dalam hal yang menerima perintah tidak memenuhi
kewajibannya
Diberi materai tempel Rp.6.000.-
Surat perjanjian/Kontrak
Sekurang-kurangnya mememuat ketentuan seperti pada SPK
ditambah dengan:
Jaminan teknis hasil pekerjaan yang diserahkan.
Penyelesaian perselisihan.
Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian
yang bersangkutan.
Penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri secara
tegas dan terinci dalam lampiran kontrak.
Rumusan mengenai penyesuaian harga kontrak (price
adjusment).
Ketentuan mengenai pemberian uang muka.
Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan.
Sekurang-kurangnya memuat hal-hal:
Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak.
Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan.
Hari dan tanggal pembuatan berita acara.
Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan.
Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima
oleh rekanan.
Nama dan tanda tangan kedua belah pihak.
Berita Acara Pembayaran
sekurang-kurangnya memuat :
Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak.
Hari dan tanggal pembuatan berita acara.
Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan.
Harga kontrak.
Perhitungan pembayaran meliputi:
Jumlah yang telah dibayarkan sampai dengan angsuran yang lalu
Jumlah angsuran dalam berita acara
Perhitungan Uang muka dan potongan lainnya
Jumlah yang berhak diterima dengan berita acara pembayaran ini.
Pajak untuk Bendaharawan
Pajak Penghasilan
Objek PPh Pasal 22
Objek PPh pasal 23
Pajak Pertambahan Nilai
Bea materai
Pajak untuk Bendahara
Bendahara pemerintah termasuk
bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, lembaga-lembaga Negara lainnya
dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di
luar negeri yang membayar gaji, upah,
tunjangan, honorarium, dan pembayaran
lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
atau kegiatan wajib melakukan
pemungutan pajak penghasilan dan PPN.
Pajak Penghasilan
•
•
Objek PPh Pasal 21
Tarif PPh pasal 21
Objek PPh Pasal 21
•
•
•
•
•
•
penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak
teratur
Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah
borongan
Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua,
tunjangan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran
jenis lainnya
Honorarium uang saku, hadiah atau penghargaan
Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan
lainnya
Tarif PPh pasal 21
semua pembayaran oleh Bendaharawan
pemerintah baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah, lembaga-lembaga Negara
lainnya dan Kedutaan Besar Republik
Indonesia di luar negeri
Objek PPh Pasal 22
Pemungutan Pajak atas Potensi
Penghasilan
- Pertalian Pungutan
- Pengecualian dari Pemungutan
Pertalian Pungutan
PPh Pasal 22 merupakan pajak yang
pengenaannya dihubungkan dengan
pembayaran oleh Pemerintah serta dalam
rangka impor, sehingga terdapat 2 (dua) jenis
PPh pasal 22, yaitu :
PPh Pasal 22 Bendaharawan, yakni pajak yang
pengenaannya berhubungan dengan pembayaran instansi
pemerintah yang dilaksanakan oleh bendaharawan.
PPh Pasal 22 impor, yakni pajak yang pengenaannya
didasarkan atas impor barang yang masuk kedalam daerah
pabean.
Pengecualian dari Pemungutan
Impor barang dan/penyerahan barang yang
berdasarkan ketentuan perundangundangan tidak terutang PPh.
Impor barang yang dibebaskan dari bea
masuk, yang terdiri dari :
Objek PPh pasal 23
Setiap Bendaharawan wajib memungut
PPh pasal 23 untuk jasa-jasa
sebagaimana diatur dalam UU
perpajakan, dengan tarif sesuai ketentuan
untuk transaksi di atas Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), kecuali barang/jasa
yang dikecualikan dari pajak
Pajak Pertambahan Nilai
Untuk semua penyerahan barang/jasa
kepada instansi pemerintah dipungut PPN
sebesar 10% dari Harga Dasar
Pengenaan Pajak untuk transaksi diatas
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kecuali
barang/jasa yang dikecualikan dari pajak.
Bea materai
Untuk transaksi Rp 250.000 s.d. Rp
1.000.000 dikenakan bea materai Rp 3000
dan di atas Rp 1.000.000 dan jika di atas
Rp 1.000.000 dikenakan bea materai Rp
6000
Prosedur Pencairan Dana
•
•
•
•
Prosedur Pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
Mekanisme Penerbitan SPM
Prosedur Penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana
Pelaporan Realisasi Anggaran
Prosedur/Persyaratan Pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP)
SPP-UP (Uang Persediaan)
SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)
SPP-GUP (Penggantian Uang
Persediaan)
SPP LS untuk Pengadaan Tanah
SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur
dan honor/vakasi
SPP-LS non Belanja Pegawai
SPP untuk PNBP
SPP-UP (Uang Persediaan)
Surat pernyataan dari kuasa PA atau
pjabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa
UP tersbut untuk menbiayai pengeluaranpengeluaran yang menurut ketentuan
harus dengan LS
SPP-TUP
(Tambahan Uang Persediaan)
Rincian rencana penggunaan dana Tambahan UP
dari kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk;
Surat pernyataan dari kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk bahwa:
Dana tambahan UP tersebut akan digunakan dalam waktu
1 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP2D;
Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke
rekening Kas Negara.
Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya
dibayarkan secara langsung.
Rekening Koran Terakhir
SPP-GUP
(Penggantian Uang Persediaan)
Kuitansi/tanda bukti pembayaran;
SPTB;
Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah
dilegalisir oleh kuasa Pengguna Anggaran
atau pejabat yang ditunjuk.
SPP untuk Pengadaan Tanah (1)
•
Dengan SPP-LS (Pembayaran Langsung)
Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang
luasnya lebih dari satu hektar di kabupaten/kota;
Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
Kuitansi;
SPPT PBB tahun transaksi;
Surat persetujuan harga;
Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam
sengketa dan tidak sedang dalam anggunan;
Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di
hadapan PPAT;
SSP PPH final atas pelepasan hak;
Surat pelepasan hak adapt (bila diperlukan).
SPP untuk Pengadaan Tanah (2)
Dengan SPP UP/TUP
Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari satu hektar
dilengkapi persyaratan daftar nominative pemilik tanah
yang ditandatangani oleh kuasa PA.
Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari satu hektar
dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah di
kabupaten/kota setempat dan dilengkapi dengan daftar
nominatif pemilih tanah dan beasaran harga tanah yang
ditandatangani oleh kuasa PA dan diketahui oleh Panitia
Pengadaan Tanah (PPT).
Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan
melalui UP/TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin
dispensasi dari kantor pusat Ditjen PBN/kanwil Ditjen PBn
sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi
UP/TUP sesuai ketentuan yang berlaku.
SPP-LS
(gaji, lembur dan honor/vakasi
Pembayaran gaji induk / gaji susulan, / kekurangan gaji/gaji terusan/
uang duka wafat/tewas, dilengkapi daftar gaji induk/ gaji susulan,/
kekurangan gaji/gaji terusan/uang duka wafat/tewas, SK CPNS, SK
PNS, SK kenaikan pangkat, SK Jabatan, kenaikan gaji berkala,
surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan masih menduduki
jabatan, surat pernyataan melaksanakan tugas, KP4, FC surat
nikah, FC akte kelahiran, surat keterangan masih sekolah, SSP Pph
21
Pembayaran lembur dilengkapi daftar perhitungan lembur yg dittd
kuasa PA/pejabat ditunjuk dan bendahara pengeluaran, SPK
lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur, dan SSP PPh 21
Pembayaran honor vakasi dilengkapi surat keputusan ttg pemberian
honor vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor yg dittd kuasa
PA/pejabat ditunjuk dan bendahara pengeluaran, dan SSP PPh 21
SPP-LS non belanja pegawai
Pembayaran pengadaan barang dan jasa
a.
Kontrak/SPK yg mencantumkan nomor rekening rekanan
Surat pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan
BA penyelesaian pekerjaan
BA serah terima pekerjaan
BA pembayaran
Kuitasnsi yg disetujui kuasa PA/pejabat yg ditunjuk
Faktur pajak beserta SSP yg dittd oleh WP
Jaminan bank atau yg dipersamakan
Dokumen lain yg dipersyaratkan
Ringkasan kontrak untuk PHLN
Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) dibuat sekurang-kurangnya
dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada :
Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;
Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat
kontrak.
Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.
Pembayaran Biaya Langganan Daya dan
Jasa (Listrik, Telepon dan Air) :
Bukti tagihan daya dan jasa;
No. rekening pihak ketiga (PLN, Telkom, PDAM,dll).
Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa
belum dapat dilakukan secara langsung, satker/SKS
ybs dapat melakukan pembayaran dengan UP.
Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran
sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/SKS setelah
mendapat dispensasi/persetujuan terlebih dahulu dari
Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam
DIPA berkenaan.
Pembayaran Belanja Pejalanan Dinas harus
dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang
akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi
antara lain: informasi mengenai data pejabat
(Nama, pangkat/Golongan), tujuan, tanggal
keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya
yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.
Daftar normatif tersebut harus ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang memerintahkan
perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang di KPPN. Pembayaran dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Satker/SKS ybs kepda
para pejabat yang akan melakukan perjalanan
dinas.
SPP untuk PNBP
UP/TUP untk PNBP diajukan terpisah dari UP/TUP lainnya
UP dapat diberikan kepada Satker pengguna sebesar 20% dari pagu
dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp 500 juta, dengan
melampirkan Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA
(PNBP) tahun anggaran sebelumnya. Apabila tdk mencukupi dapat
mengajukan TUP sebesar kebutuhan real satu bulan dgn memperhatikan
maksimum pencairan (MP)
Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimum sesuai formula
sebagai berikut :
MP = (PPP x JS) = JPS;
MP = Maksimum Pencairan
PPP = Proporsi Pagu Pengeluaran thd Pendapatan
JS = Jumlah Setoran
JPS = Jumlah Pencairan dana sebelumnya s/d SPM terkahir yg
diterbitkan
Dalam pengajuan SPM-TUP/GUP/LS PNBP ke KPPN, Satker
pengguna harus melampirkan Daftar perhitungan Jumlah MP;
Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara
terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dgn SE Dirjen
PBN tanpa melampirkan SSBP
Untuk satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing
unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti
setoran (SSBP) yg telah dikonfirmasi oleh KPPN
Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur
berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan yang berlaku;
Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh
malmpaui pagu PNBP satker ybs dalam DIPA.
Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/TUP PNBP oleh
kuasa PA, dilakukan dengan mengajukan SPM setempat cukup
Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non
BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir TA ke Rek.
Kas Negara dpt dicairkan maksimal sebesar jmh yg sama pada
awal TA berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan
bagian dari target PNBP yg tercantum dlm DIPA TA berikutnya..
Sisa dana PNBP dari satker pengguna di luar butir di atas, yg
disetorkan ke rekening kas negara pd akhir TA merp. Bagian
realisasi penerimaan PNBP TA berikutnya dan dpt dipergunakan
utk membiayai kegiatan2 setelah diterimanya DIPA
Sisa UP/TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang
tidak disetorkan ke rekening kas Negara , akan diperhitungkan pd
saat pengajuan pencairan dana UP TA berikutnya
Untuk keseragaman dalam pembukuan system akuntansi, maka
penyetoran PNBP agar menggunakan formulir SSBP.
Mekanisme Penerbitan SPM
Penerimaan dan pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa
kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list
kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam
buku pengawasan penerimaan SPP dan
membayar/menandatangani tanda terima SPP
berkenaan. Selanjutnya petugas penerima
SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada
pejabat penerbit SPM
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
melakukan pengujian atas SPP sbb (1):
Memeriksa secara rinci dokumen pendukung
SPP sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran
dalam DIPA untuk memperoleh kyakinan
bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran.
Memeiksa kesesuaian rencana kerja dan atau
kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan
indikator keluaran.
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
melakukan pengujian atas SPP sbb (2):
Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang
menyangkut antara lain :
Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/ perusahaan, alamat, no. rekening dan nama bank)
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan atau
kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai
spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak).
Jadwal waktu pembayaran.
Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran
kegiatan sesuai dengan indicator kinerja yang
tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi
teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM
melakukan pengujian atas SPP sbb (3):
Setelah dilakukan pengujian terhadap SPPUP/SSP-GUP/SPP-LS, maka pejabat penguji
SPP dan Penandatanganan SPM menerbitkan
SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam
rangkap tiga :
Lembar kesatu dan kedua disampaikan
kepada KPPN;
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker
ybs.
SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN
dan telah dicairkan (telah dilakukan perdebetan
rekening kas Negara) tidak dapat dibatalkan.
a.
b.
Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan
administrasi sebagai berikut :
Kesalahan Pembebanan pada MAK;
Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi,
kegiatan dan sub kegiatan
Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang
pada SPM.
Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan oleh kuasa PA/penerbit SPM. Selanjutnya
SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan SKTJM
disampaikan kepada Kepala KPPN.
Prosedur Penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana
Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang
ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen
pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer
(ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket
Penerimaan SPM pada KPPN atau melalui Kantor
Pos, kecuali bagi satker yang masih menrbitkan SPM
secara manual tidak paerlu ADK.
SPM Gaji Induk harus diterima KPPN paling lambat
tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.
Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM
memeriksa kelengkapan SPM, mengisi check list
kelengkapan berkas SPM
Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN
mencakup pengujian yang bersiat substansif
dan formal, meliputi :
Pengujian substansif dilakukan untuk:
menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
SPM;
menguji ketersediaan dana pada kegiata/sub kegiatan/MAK dan
DIPa yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan
Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan
Dinas);
menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala
kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung
jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
menguji faktur pajak beserta SSP-nya;
Pengujian formal dilakukan untuk :
mencocokkan tanda tangan pejabat
penandatangan SPM dengan specimen
tandatangan.
memeriksa cara penulisan/pengisisan
jumlah uang dalam angka dan huruf;
memeriksa kebenaran dalam penulisan,
termasuk tidak boleh tedapat cacat dalm
penulisan
Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) butir b diatur sebagai berikut:
SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk
dikembalikan paling lambat tiga hari kerja
setelah SPM diterima;
SPM/TUP/GUP dan LS dikembalikan
paling lambat satu hari kerja setelah SPM
diterima.
Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh
KPPN dalam batas waktu sebagai berikut:
SP2D Gaji Induk diterbitkan paling
lambat lima hari kerja sebelum awal
bulan pembayaran gaji.
SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling
lambat lima hari kerja setelah diterima
SPM secara lengkap.
SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling
lambat satu hari kerja setelah diterima
SPM secara lengkap.
Penerbitan SP2D oleh KPPN dilakukan
dengan cara :
SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan
seksi bank/giro pos atau seksi Bendum
SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi
stempel timbul seksi bank/giro pos atau seksi bendum
yang disampaikan kepada:
Lembar 1 : Kepada Bank Opersional.
Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampirkan
SPM yang telah dibubuhi Cap ‘Telah diterbitkan Sp2D
tanggal…………Nomor………..”.
Lembar 3 : Sebagai Pertinggal di KPPN (Seksi
Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM
dan dokumen pendukungnya.
Daftar Penguji (format sebagimana lampiran 13)
dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai pengantar
Sp2D dengan ketentuan:
Ditandatangani oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau
Seksi Bendum dan diketahui oleh kepala KPPN serta
dibubuhi stempel timbul kepala KPPN.
Lembar kesatu dan lembar kedua dilampiri asli SP2D
dikirimkan melalui petugas kurir KPPN ke BI/Bank
Operasional/Sentral Giro.
Daftar penguji lembar kedua setelah ditandatangani
oleh BI/Bank Operasional/ Sentral Giro dikembalikan
kepada KPPN melalui petugas kurir yang sama.
Daftar penguji lembar ketiga sebagai pertinggal di
KPPN.
Pelaporan Realisasi Anggaran
Kepala Kantor/satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA) wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
serta Arsip Data Komputer (ADK) yang dikelolanya kepada
menteri/pimpinan Lembaga secara berjenjang melalui Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggarn tingkat Wilaya (UAPPAW) dan kepala
KPPN setempat.
Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara wajib membuat
Laporan Kas Posisi (LKP) harian dan mingguna yang disampaikan
kepada Direktur jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan
Kas Negara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara ajib membuat
laporan bulanan realisasi anggara, arus kas dan neraca kepada Kepala
kanwil Direktorat Jenderal perbndaharaan, untuk diproses dan
selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Laporan yang menyangkut dengan realisasi APBN lainnya sepanjang
belum dicabut dan masih diperlukan tetap dilaksanakan.
PROSEDUR PENARIKAN/PENYALURAN
PHLN
Rupiah Murni Porsi GoI
Pembukaan Letter of Credit (L/C)
Pembayaran Langsung
Pembiayaan Pendahuluan
Rekening Khusus
Kredit Ekspor
Rupiah Murni Porsi GoI
Pembayaran ini dilakukan sbg Pendamping porsi PHLN,
baik dalam bentuk rupiah maupun Valas, tergantung
kontrak. Sumber dana APBN
Produk
SP2D Porsi GoI
Mekanisme
Satker mengajukan SPM kepada KPPN Khusus Jakarta
VI disertai dokumen pendukung yang diperlukan;
KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan
keabsahan dokumen sebelum diterbitkan SP2D Rupiah
Murni;
KPPN Khusus menerbitkan SP2D Porsi GoI dan dikirim
ke Bank Indonesia (BI)/Bank Operasional (BO);
BI/BO melakukan pembayaran ke rekening pihak ketiga.
Pembukaan Letter of Credit (L/C)
Pembayaran ini utk pengadaan barang impor yang tidak tersedia di dalam negeri,
dengan membuka L/C pada Bank Koresponden dalam rangka melakukan
pembayaran pada penjualan/perusahaan eksportir di luar negeri
Produk
Surat Kuasa Membayar atas beban Rekening Khusus (SKM RK L/C)
Surat Kuasa Pembebanan (SKP)
Mekanisme
a. L/C dengan Pembayaran Langsung
Berdasarkan surat permintaan SKP dari satker, KPPN Khusus menerbitkan SKP
kepada Bank Indonesia sebagai dasar pembukaan L/C;
Dengan membuka L/C pada Bank Koresponden, BI melakukan pembayaran
kepada penjual/eksportir di luar negeri sebesar yang diminta;
PPHLN melakukan pembayaran pada Bank Koresponden dan juga mengirimkan
Debet Advice (DA) pada BI;
BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Debet dan mengirimkan ke DJPBN
(KPPN Khusus);
Berdasarkan Nota Disposisi dan Nota Debet BI, KPPN Khusus menerbitkan SP3
dan disampaikan kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan
realisasi PHLN dalam APBN;
b.
L/C melalui Rekening Khusus
Berdasarkan surat permintaan SKM RK-L/C dari
satker, KPPK Khusus menerbitkan Surat Kuasa
Membayar (SKM) RK-L/C kepada BI sebagai dasar
pembukaan L/C;
Dengan membuka L/C pada Bank Koresponden, BI
melakukan pembayaran kepada penjual/eksportir di
luar negeri sebesar yang diminta dibebankan pada
rekening khusus pinjaman;
BI mengirimkan Nota Disposisi L/C kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (KPPN Khusus Jakarta VI);
Berdasarkan Nota Disposisi dan Nota Debet BI, KPPN
Khusus menerbitkan SP3 dan disampaikan kepada
satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan
realisasi PHLN dalam APBN.
Pembayaran Langsung
Penarikan pinjaman berdasarkan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada
Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) dengan permintaan untuk
membayar secara langsung kepada rekening rekanan
Produk
Withdrawal Application (WA) untuk Pembayaran Langsung
Mekanisme
Satker mengajukan APD ke KPPN Khusus Jakarta VI dilengkapi dokumen
yang diperlukan;
KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan
dokumen APD dan atas dasar APD, KPPN khusus menerbitkanWA;
PPHLN melakukan pembayaran kepada rekening rekanan dan
menyampaikan Debet Advice/Notice of Disbursement (NoD) kepada KPPN
Khusus;
Berdasarkan NoD, KPPN Khusus menerbitkan Surat Perintah
Pembukuan/Pengesahan (SP3) dan disampaikan kepada satker dalam
rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN dalam APBN;
Pembiayaan
Pendahuluan
Aplikasi Penarikan Dana (APD) Loan yang digunakan untuk pembayaran
kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN. Dengan APD ini
PPHLN mengganti kembali dana yang telah digunakan pada rekening
BUMN yang bersangkutan
Produk
Withdrawal Application (WA) untuk Reimbursement
Mekanisme
Satker mengajukan APD reimbursement ke KPPN Khusus Jakarta VI atas
pembiayaan pendahuluan yang telah dilaksanakan;
KPPN Khusus menerbitkan WA Reimbursement ke PPHLN disertai
dokumen pendukung yang dipersyaratkan PPHLN, selanjutnya PPHLN
melakukan pembayaran kembali ke rekening BUMN;
PPHLN mengirimkan Debet Advice (DA)?Notice of Disbursement (NoD) ke
KPPN Khusus;
Berdasarkan NoD, KPPN Khusus menerbitkan SP3 dan disampaikan
kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN
dalam APBN.
Rekening Khusus
Dengan membuka Rekening Khusus di BI atau Bank Pemerintah
lainnya yang ditunjuk Menteri Keuangan
Produk
SP2D RK
Mekanisme
Satker mengajukan SPM-RK kepada KPPN Khusus Jakarta VI
disertai dokumen pendukung;
KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan
dokumen tersebut sebelum menerbitkan SP2D-RK;
KPPN Khusus menerbitkan SP2D-RK dan dikirim ke BI;
BI melakukan pembayaran kepada rekening pihak ketiga.
Kredit Ekspor
Suatu pinjaman dari Lembaga Keuangan/Perbankan suatu Negara
yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor
sekaligus membantu negara peminjam
Produk
SP2D Porsi Rupiah;
Withdrawal Application (WA);
Surat Kuasa Pembebanan (SKP);
Surat Kuasa Membayar Rekening Khusus (SKM RK L/C).
Mekanisme
Letter of Credit (L/C)
Berdasarkan SPM dari satker, KPPN Khusus Jakarta VI
menerbitkan SP2D (biasanya uang muka 15 %). Untuk porsi PHLN
(sisanya) mekanisme pembayaran sama dengan prosedur L/C;
Pembayaran Langsung
Berdasarkan SPM dari satker, KPPN Khusus Jakarta VI
menerbitkan SP2D (biasanya uang muka 15 %). Untuk porsi PHLN
(sisanya) mekanisme pembayaran sama dengan prosedur
Pembayaran Langsung.