Transcript Penilaian Prestasi Kerja PNS

LOGO
PENILAIAN
PRESTASI KERJA
PNS
Berdasarkan PP 46 Tahun 2011
Biro Kepegawaian Kemdikbud
2013
Penataan Sistem
Manajemen dalam rangka
Reformasi Birokrasi
 Melakukan evaluasi jabatan
 Memanfaatkan assesment center untuk
pengukuran kompetensi jabatan,
penempatan dalam jabatan, dan
pengembangan pegawai
 Menyusun uraian jabatan
 Menyusun profil kompetensi jabatan
 Menyusun job grading dan job pricing
 Menerapkan sistem penilaian kinerja
 Menata sistem pemberian tunjangan
kinerja/remunerasi
 Mengembangkan sistem pengadaan
data seleksi
 Membangun/mengembangkan
database pegawai
 Mengembangkan pola karir
berdasarkan kompetensi: penempatan,
rotasi, mutasi
9 Program Percepatan RB
menuju Birokrasi yang
Bersih dan Melayani
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah dan distribusi
PNS
3. Sistem seleksi CPNS dan Promosi
PNS secara terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik
Pemerintahan (E-Government)
6. Penyederhanaan Perizinan Usaha
7. Peningkatan Transparans dan
Akuntabilitas Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai Negeri
9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas
Sarana dan Prasarana Kerja
Pegawai Negeri
YOUR SITE HERE
9 PROGRAM PERCEPATAN
RB MENUJU BIROKRASI
YANG BERSIH DAN
MELAYANI
PROFESIONALISME PNS
HAL-HAL YANG HARUS
DILAKUKAN K/L:
1. Penetapan Standar Kompetensi
Jabatan
2. Peningkatan Kemampuan PNS
Berbasis Kompetensi
3. Sistem Nasional Diklat Berbasis
Kompetensi
4. Penegakan Etika dan Disiplin
PNS
5. Sertifikasi Kompetensi PNS
6. Mutasi dan Rotasi Sesuai
Kompetensi secara Periodik
7. Pengukuran Kinerja Individu
8. Penguatan Jabatan Fungsional:
a) Penambahan Jumlah Jabatan
Fungsional
b) Penetapan Pola Karier Jabatan
Fungsional
c) Peningkatan Kemampuan Jabatan
Fungsional
d) Peningkatan Tunjangan Jabatan
Fungsional
YOUR SITE HERE
Latar Belakang
Untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan
sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier
yang lebih baik
Sistem penilaian pekerjaan sebagaimana diatur
dalam PP No 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan,
yaitu mengutamakan penilaian perilaku
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
Apakah Saya PNS yang BERKINERJA?
Tergantung Nilai Prestasi Kerja ANDA.
Semakin tinggi Nilai PK PNS, semakin baik kinerja ANDA.
Nilai PK PNS =
40% x Nilai PKP
60% x Nilai SKP
PK PNS = Penilaian Kerja PNS
SKP = Standar Kerja Pegawai
PKP = Perilaku Kerja Pegawai
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
Siapa yang harus mengetahui Penilaian
Prestasi Kerja PNS ini?
Semua PNS harus mengetahui dan memahami proses
penilaian prestasi kerja ini.
BUKAN HANYA PENILAI, TETAPI SEMUA
YOUR SITE HERE
Apakah Penilaian Prestasi Kerja PNS?
Proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh
Pejabat Penilai terhadap Sasaran Kerja Pegawai dan
Perilaku Kerja PNS
.....yang dinilai?
1
Apakah Sasaran Kerja
Pegawai tercapai?
2
Apakah Perilaku Kerja
Pegawai baik?
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
Apakah Prinsip Dasar dalam PK PNS?
1. Objektif
Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh penilaian
subjektif pribadi dari pejabat penilai
2. Terukur
Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
3. Akuntabel
Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
pejabat yang berwenang
4. Partisipasi
Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara
pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
5. Transparan
Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak
bersifat rahasia
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
Siapakah yang Menilai?
1.
2.
3.
4.
Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan
secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja
thdp tiap PNS di lingkungan unit kerjanya
SANKSI: Bila tidak melakukan
penilaian akan dijatuhi
hukuman disiplin sesuai dengan
peraturan perUUan
Penilaian dilakukan tiap akhir
bulan Desember tahun ybs atau
paling lambat akhir Januari
tahun berikutnya
Siapakah yang Menilai? (lanjutan....)
5. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian kepada
atasannya paling lama 14 hari.
6. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa
hasil penilaian prestasi kerja.
7. Atasan pejabat penilai = atasan langsung
dari pejabat penilai
8. Hasil penilaian Prestasi Kerja berlaku
setelah ada pengesahan dari atasan
pejabat penilai
Apakah Sasaran Kerja Pegawai?
 SKP = rencana kerja dan target yg akan dicapai oleh
seorang PNS.
 SKP disusun oleh tiap PNS berdasarkan Rencana Kerja
Tahunan, disetujui & ditetapkan oleh pejabat penilai
(atasan langsungnya)
 SKP memuat:
 kegiatan tugas pokok jabatan

target yang bersifat nyata
dan dapat diukur
Apakah Sasaran Kerja Pegawai? (Lanjutan...)
 SANKSI:
Bila tidak menyusun SKP, akan dijatuhi hukuman disiplin
sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin
PNS.
 Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat
kesulitan dan prioritas.
 Jumlah bobot keseluruhan 100.
 SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
Bagaimana Bentuk Formulir SKP?
NO
1. PEJABAT YANG MENILAI
NO
2. PNS YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
Pangkat/Gol. Ruang
3
Pangkat/Gol. Ruang
4
Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
NO
3. KEGIATAN TUGAS
JABATAN
TARGET
KUANTITAS
(OUTPUT)
KUALITAS
(MUTU)
WAKTU
BIAYA
Bobot penilaian SKP adalah 60%, meliputi Aspek
KUANTITAS
KUALITAS
WAKTU
BIAYA
YOUR SITE HERE
Tugas Tambahan dan Kreativitas
Tugas Tambahan
Kreativitas
Tugas tambahan
yang berkaitan
dengan tugas
pokok jabatan,
hasilnya dinilai
sebagai bagian
dari capaian SKP
Kreativitas yang
bermanfaat bagi
organisasi,
hasilnya dinilai
sebagai capaian
SKP
YOUR SITE HERE
TARGET
 Penilaian SKP dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi kerja
dengan target dari aspek kuantitas,
kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan
dengan bobot kegiatan.
 Bila realisasi kerja melebihi dari target maka
capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus)
 Bila SKP tidak tercapai yg diakibatkan oleh
faktor di luar kemampuan individu PNS,
maka penilaian didasarkan pd
pertimbangan kondisi penyebabnya
REALISASI
Bagaimana Penilaian Pencapaian SKP?
Apakah Perilaku Kerja Pegawai?
Setiap tingkah laku, sikap
atau tindakan yang
dilakukan oleh PNS atau
tidak melakukan sesuatu
yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundangundangan.
Bobot Perilaku Kerja
PNS adalah 40%.
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
YOUR SITE HERE
Bagaimana Penilaian Perilaku Kerja PNS?
 Penilaian PKP dilakukan melalui pengamatan terhadap
PNS yang bersangkutan sesuai kriteria yang ditentukan
 Pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari
pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit
kerja masing-masing
 Nilai PKP dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus)
 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian
perilaku kerja diatur dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara
YOUR SITE HERE
Bagaimana Menghitung Prestasi Kerja PNS?
Bobot SKP
Bobot PKP
NO
NILAI
KUALIFIKASI
1
91 – ke atas
Sangat baik
2
76 – 90
Baik
3
61 – 75
Cukup
4
51 – 60
Kurang
5
50 – ke bawah
Buruk
YOUR SITE HERE
Sangsi
Diberikan kepada PNS yang tidak mencapai Sasaran Kerja yang
ditetapkan (Sesuai PP No 53 Tahun 2010)
HUKUMAN
DISIPLIN SEDANG
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya mencapai 25% s.d. 50%.
Berupa:
 penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun
 penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun
 penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun
YOUR SITE HERE
Sangsi (lanjutan...)
Apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang
dari 25%.
Berupa:
 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun
 Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat
setingkat lebih rendah
 Pembebasan dari jabatan
 Pembehentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS
 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Biro Kepegawaian, Kemdikbud
Penutup
Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan PNS
yang profesional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi
birokrasi
Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan/ diimplementasikan
mulai tanggal 1 Januari 2014
Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan efektif, diharapkan
pimpinan instansi menerapkan langkah-langkah yang diperlukan
Penilaian Prestasi Kerja dilakukan dengan cara menggabungkan
penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja
Sebelum diberlakukan, saat ini setiap instansi dapat mulai melakukan
simulasi dan mewajibkan PNS di lingkungannya untuk mengisi
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
YOUR SITE HERE
LOGO
Terima Kasih!