Transcript Penilaian perilaku kerja - Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal

BIMBINGAN TEKNIS
PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
FAVE HOTEL BANDUNG 26 S/D 28 MARET 2014
BIRO KEPEGAWAIAN
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2013
PERMEN KP NO.15 TAHUN 2010 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TUGAS:
MELAKSANAKAN
PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN, MUTASI
PEGAWAI, ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL, TATA
USAHA KEPEGAWAIAN,
PENYEDIAAN DATA DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN,
SERTA LAPORAN
KEPEGAWAIAN.
FUNGSI:
• PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PEMBINAAN PEGAWAI;
• PELAKSANAAN PENGANGKATAN,
KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
PEMENSIUNAN DAN PEMINDAHAN
PEGAWAI;
• PELAKSANAAN PEMBINAAN,
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL;
• PENGELOLAAN DATA , INFORMASI DAN
ARSIP KEPEGAWAIAN;
• PELAKSANAAN URUSAN TATA USAHA
DAN RUMAH TANGGA BIRO.
BIRO KEPEGAWAIAN
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
PEGAWAI
BAGIAN
MUTASI
BAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN
TATA USAHA
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
SUBBAGIAN
PENGANGKATAN DAN
KEPANGKATAN
STRUKTURAL DAN
FUNGSIONAL UMUM
SUBBAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL
I
SUBBAGIAN
DATA DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN
SUBBAGIAN
KEPANGKATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL
II
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
DISIPLIN DAN
PERATURAN
KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN
PEMBERHENTIAN,
PENSIUN DAN
PEMINDAHAN
SUBBAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL
III
SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
JUMLAH PNS KKP PER 20 MARET 2014
No.
Unit Kerja
Jumlah (Orang)
1
Sekretariat Jenderal
2
Ditjen Perikanan Tangkap
1.458
3
Ditjen Perikanan Budidaya
1.496
4
Ditjen P2HP
399
5
Ditjen KP3K
527
6
Ditjen PSDKP
927
7
Inspektorat Jenderal
205
8
Badan Litbang KP
1.298
9
Badan Pengembangan SDM KP
1.814
10
Badan Karantina Ikan PM dan
KHP
1.666
Jumlah
576
10.366
1.
UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2.
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3.
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
4.
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
5.
Yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (berlaku mulai 1
Januari 2014);
6.
PERMEN KP No.PER.15/MEN/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7.
PERMEN KP No.PER.17/MEN/2011 Tentang Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan
1. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI KEPEGAWAIAN;
2. MENYEDIAKAN DATA DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN KEPADA PIMPINAN; DAN
3. MENGOPTIMALKAN DATA BELANJA PEGAWAI.
DIGUNAKAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERKAIT DENGAN;
1. RAPAT BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT);
2. FORMASI PEGAWAI;
3. MUTASI YANG DISEBABKAN ADANYA PERUBAHAN
DATA PEGAWAI, yaitu;
• KENAIKAN PANGKAT, PENSIUN USIA, PINDAH ALIH
TUGAS, DLL;
4. DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(DP3) ATAU PENILAIAN PRESTASI KERJA (SKP, dan
5. USULAN TUNJANGAN KELUARGA.
MENGATUR TENTANG:
• Manajemen kepegawaian
Upaya untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan derajat profesionalisme
penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban
kepegawaian, yang meliputi perencanaan,
pengadaan, pengembangan kualitas,
penempatan, promosi, kesejahteraan, dan
pemberhentian.
• Pejabat Pembina SIMPEG KKP:
Sekretaris Jenderal.
• Pejabat Pengelola SIMPEG KKP
adalah pejabat eselon III di Biro Kepegawaian Sekretariat
Jenderal, yang mempunyai tugas melaksananakan pengelolan
data dan informasi kepegawaian;
• Pejabat Pengelola Kepegawaian
adalah pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada unit
kerja eselon I, eselon II, dan unit pelaksana teknis di
lingkungannya
• Operator Aplikasi SIMPEG KKP
adalah pelaksana yang ditunjuk membantu pejabat Pengelola
SIMPEG KKP dan pejabat Pengelola Kepegawaian dalam
pengelolaan SIMPEG KKP.
PERKEMBANGAN SIMPEG KKP
YANG LALU
SAAT INI
1. Dimulai sejak 2002
1. Dimulai tahun 2008
2. Tidak berbasis Web Server,
menggunakan o.s. Windows
2. Berbasis Web Server Aplikasi (o.s.
Windows dan Linux)
3. Bahasa program Visual Fox Pro 7
3. Bahasa program PHP dan MYSQL
4. Program singgle user
4. Program multi user
5. Belum dikendalikan oleh pusat
5. Telah dikendalikan oleh pusat data
(Setjen KKP, Jakarta)
6. Data sangat terbatas (blm berbasis
web server).
6. Dapat menampung jutaan data
rekord dalam server
7. Belum terintegrasi (Offline, Desktop)
7. Terintegrasi -online- antara Biro
Kepegawaian dg unit kerja & UPT
8. Data belum akurat, belum dapat
menunjang proses manajemen
kepegawaian
8. Data akurat menunjang proses
manajemen kepegawaian
KOMPONEN DATA DALAM APLIKASI SIMPEG
1. Nama pegawai
12. Pendidikan dan pelatihan penjenjangan
2. Nomor Indentitas Pegawai (NIP) 13. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
3. N P W P
14. Unit kerja
4. Gelar pendidikan
15. Status kepegawaian
5. Tempat dan tanggal lahir
16. Golongan/ruang CPNS dan TMT
6. Alamat pegawai
17. Golongan/ruang terakhir dan TMT
7. Jenis kelamin
18. Masa kerja golongan dan keseluruhan
8. Status perkawinan
18. TMT berkala dan masa kerja gaji berkala
9. A g a m a
20. Nama jabatan/uraian tugas dan TMT
jabatan
10. Golongan darah
21. Bidang keahlian
11. Pendidikan akhir
22. Penilaian Prestasi Kerja
• SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) dari
BKN untuk kenaikan pangkat, pensiun, perpindahan
PNS, dll.
• Data Cuti/izin Pegawai  TUKIN
• Presensi Pegawai  TUKIN (DT, PLC)
• Penilaian Prestasi Kerja  TUKIN
REKAPITULASI KPE, KARPEG, KARIS/KARSU
Januari s.d September 2013
No
Unit Eselon I
1
SETJEN
2
Jenis Kartu
KPE
Karpeg
Karis
Karsu
54
9
24
6
DJPT
447
29
42
19
3
DJPB
503
20
21
12
4
P2HP
66
-
7
6
5
PSDKP
136
1
64
4
6
KP3K
129
73
-
1
7
ITJEN
19
-
5
4
8
BKIPM
579
12
64
43
9
BPSDM
657
32
33
7
10
BALITBANG
307
50
58
19
2.897
226
318
121
Jumlah
• Untuk mewujutkan pembinaan PNS berdasarkan sistem penilaian
prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik
• Sistem penilaian pekerjaan (dp3) sebagaimana diatur dlm PP
Nomor 10 Tahun 1979 memiliki kelemahan yaitu mengutamakan
penilaian perilaku
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
I. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 43 Tahun 1999 jo UU no 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi kerja PNS
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Dispilin PNS
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja PNS
II. PENDAHULUAN
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan secara
sistematis yang penekanannya pada tingkat
capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat
capaian hasil kerja yang telah disusun dan
disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil
dengan Pejabat Penilai.
Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai
pengendalian perilaku kerja produktif yang
disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang
disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian
seorang PNS.
KOMPONEN PENILAIAN
PRESTASI KERJA
Penilaian
Prestasi Kerja
PNS terdiri atas:
Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
= 60%
Perilaku Kerja
(PK) = 40%
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat
Penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun
bersangkutan/akhir Januari tahun berikutnya)
Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi
kerja yang dievaluasi harus relevan dan
berhubungan dengan pelaksanaan tugas
pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai
Negeri Sipil yang dinilai.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem karier yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja.
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan
berdasarkan prinsip
objektif
terukur
akuntabel
partisipatif
transparan
III. TATA CARA PENYUSUNAN SKP
1.
Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT
instansi.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun SKP:
Jelas
Dapat diukur
Relevan
Dapat dicapai
Memiliki target waktu
2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan
target
yang harus dicapai.
3. SKP yang telah disusun harus disetujui dan
ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai
kontrak kerja
4. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak
disetujui
oleh
Pejabat
Penilai,
maka
keputusannya diserahkan kepada Atasan
Pejabat Penilai dan bersifat final.
IV. UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan
Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT.
Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan
pada prinsipnya, pekerjaan dibagi habis dari
tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah
secara hierarki.
2. Angka Kredit
3. Target
Dalam menetapkan target meliputi aspek
sbb:
Kuantitas (Target Output)
Kualitas (Target Kualitas)
Waktu (Target Waktu)
Biaya (Target Biaya)
V. PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN
No
Tugas tambahan
Nilai
1.
Tugas tambahan yang dilakukan
dalam 1 tahun sebanyak 1-3 kegiatan
1
2.
Tugas tambahan yang dilakukan
dalam 1 tahun sebanyak 4-6 kegiatan
2
3.
Tugas tambahan yang dilakukan
dalam 1 tahun sebanyak 7 kegiatan
atau lebih
3
VI. PENILAIAN KREATIFITAS
Apabila seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu
yang baru dan berkaitan dengan tugas pokoknya serta dapat
dibuktikan dengan surat keterangan dari:
1. Unit kerja setingkat Eselon II
2. Pejabat Pembina Kepegawaian
3. Presiden
Maka akan diberikan nilai kreativitas sbb:
No
Kreativitas
Nilai
1
Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi unit kerjanya dan dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja
setingkat eselon II
3
2
Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi organisasinya serta dibuktikan dengan
surat keterangan yang ditandatangani oleh PPK
6
3
Apabila hasil yang ditemukan merupakan sesuatu yang baru
dan bermanfaat bagi negara dengan penghargaan yang
diberikan oleh Presiden
12
VII. PENILAIAN PERILAKU KERJA
1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka
dan keterangan sbb:
a)
b)
c)
d)
e)
91
76
61
51
50
–
–
–
–
–
100
: Sangat baik
90
: Baik
75
: Cukup
60
: Kurang
ke bawah
: Buruk
2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Orientasi pelayanan
Integritas
Komitmen
Disiplin
Kerja sama
Kepemimpinan
Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui:
 Pengamatan oleh pejabat penilai terhadap
PNS yang dinilai, dan
Mempertimbangkan masukan dari pejabat
penilai lain yang setingkat di lingkungan
unit kerja masing-masing;
Nilai perilaku kerja paling tinggi 100
Dikecualikan dari penilaian prestasi kerja:
1. PNS Tugas Belajar:
 Pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur
perilaku kerja.
2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada
Negara Sahabat, Lembaga Internasional,
Organisasi Profesi dan Badan-Badan Swasta yang
ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun
di luar negeri:
 SKP dinilai oleh pimpinan instansi induk atau pejabat lain
yang ditunjuk berdasarkan bahan yang diperoleh dari
tempat ybs bekerja.
 Bila dibebaskan dari jabatan organiknya, yang dinilai
hanya perilaku kerjanya saja.
VIII. REKOMENDASI
Pejabat penilai memberikan rekomendasi berdasarkan
hasil penilaian prestasi kerja sbb:
Untuk
peningkatan
kemampuan
dengan
mengikutsertakan
diklat
teknis,
seperti
diklat
komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan,
sekretaris, dsb.
Untuk
menambah wawasan pengetahuan dalam
bidang pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai
Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan
pendidikan dan peningkatan karier (promosi).
IX. BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU
KERJA PNS

Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian SKP
secara berkala dan perilaku kerja PNS yang dinilai. Pejabat
penilai dapat menggunakan formulir buku catatan
penilaian perilaku kerja PNS.

Apabila seorang PNS pindah dari instansi pemerintah
yang satu ke instansi yang lain, maka buku catatan
penilaian perilaku kerja dikirimkan oleh pimpinan instansi
lama kepada pimpinan instansi baru

Jika seorang PNS pindah unit organisasi tetapi masih
tetap dalam instansi yang sama, maka hanya buku
catatan penilaian perilaku kerja saja yang dikirimkan oleh
pimpinan unit organisasi yang lama kepada pimpinan unit
organisasi yang baru.
Contoh:
BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
Nama
NIP
:
:
No
Tangga
l
Uraian
Nama/NIP dan
Paraf Pejabat
Penilai
1
2
3
4
Manfaat Hasil Penilaian
Kinerja PNS
Di bidang:
1. Pekerjaan;
2. Pengangkatan dan Penempatan;
3. Pengembangan;
4. Penghargaan; dan
5. Disiplin.
PENUTUP
1. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA SISTEMIK PENEKANNYA PADA
PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI ATAU TINGKAT
CAPAIAN HASIL KERJA (OUTPUT) YANG TELAH DIRENCANAKAN DAN DISEPAKATI
ANTARA PEJABAT PENILAI DENGAN PNS YANG DINILAI SEBAGAI KONTRAK
PRESTASI KERJA.
2.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS SECARA STRATEGIS DIARAHKAN SEBAGAI
PENGENDALIAN PERILAKU KERJA PRODUKTIF YANG DISYARATKAN UNTUK
MENCAPAI HASIL KERJA YANG DISEPAKATI DAN BUKAN PENILAIAN ATAS
KEPRIBADIAN SESEORANG PNS
3.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DILAKSANAKAN UNTUK MENGEVALUASI
KERJA PNS, SEKALIGUS UNTUK DALAM RANGKA MENGEVALUASI KINERJA
UNIT DAN KINERJA ORGANISASI DAN DILAKUKAN EVALUASI PER TIGA
BULAN
4.
SEORANG PNS YANG MENDAPAT PENILAIAN KINERJA DENGAN KRITERIA BAIK
DAPAT DIKATEGORIKAN PNS YANG BERPESTASI.
5.
ATASAN LANGSUNG SEBAGAI PENILAI DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN
KINERJA PERORANGAN AGAR LEBIH CERMAT, SEHINGGA TIDAK TERDAPAT
PNS KKP YANG MENDAPAT NILAI KURANG KARENA KESALAHAN
PERENCANAAN AKAN MENIMBULKAN CIVIL EFFECT YANG MELEKAT PADA
PNS
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/PERMEN-KP/2013
TENTANG
PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERIA
Tunjangan Kinerja diberikan kepada:
 Setiap Pegawai
 CPNS diberikan sejak SPMT sebesar 80%
 Diberikan setiap bulan
Tunjangan diberikan berdasarkan:
 Capaian Kinerja Pegawai;
 Jam kerja; dan
 Nilai jabatan dan kelas jabatan.
BAB III
PENAMBAHAN TUNJANGAN KINERJA
 Setian Pegawai yg memiliki capaian kinerja
sangat/amat baik;
 Tunjangan diberikan sebesar 50% dari selisih
tunjangan Kinerja nilai jabatan dan kelas jabatan
diatasnya.
BAB IV
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
 Tdk masuk kerja/tdk ditempat tugas selama 7,5
jam atau lebih; dipotong sebesar 4% setiap 1 hr
 Terlambat masuk kerja;
 Pulang sebelum waktunya; dan
 Dijatuhi hukuman disiplin.
TERLAMBAT MASUK KERJA
TINGKAT
KETERLAMBATAN
(TL)
LAMA KETERLAMBATAN
PERSENTASE
PENGURANGA
N (%)
TL 1
1 menit s.d. < 30 menit
0,5
TL 2
30 menit s.d. < 60 menit
1
TL 3
60 menit s.d. < 90 menit
1,5
TL 4
> 90 menit dan/atau tidak
melakukan finger print atau
mengisi daftar hadir
2
PULANG SEBELUM WAKTUNYA
TINGKAT
PULANG
SEBELUM
WAKTUNYA
(PSW)
LAMA MENINGGALKAN
PEKERJAAN SEBELUM
WAKTUNYA
PERSENTASE
PENGURANG
AN (%)
PSW 1
1 menit s.d. < 30 menit
0,5
PSW 2
30 menit s.d. < 60 menit
1
PSW 3
60 menit s.d. < 90 menit
1,5
PSW 4
> 90 menit dan/atau tidak melakukan
finger print atau mengisi daftar hadir
2
TUNJANGAN KINERJA TIDAK
DIBERIKAN
KETERANGAN
• Pegawai yang diberhentikan sementara atau
dinonaktifkan;
• Pegawai yang diberhentikan dari
pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang
tunggu;
• Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan
pada badan/instansi lain di luar lingkungan
KKP; dan/atau
• Pegawai yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas
untuk menjalani masa persiapan pensiun.
TUNJANGAN
TIDAK
DIBERIKAN
PERSENTASE TUNJANGAN KINERJA KARENA
HAL-HAL SBB:
KETERANGAN
PERSENTAS
E
(%)
CPNS
80 %
TUGAS BELAJAR
50 %
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TDK
DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT
50 %
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG MENDAPAT
TUNJANGAN PROFESI, DAPAT MEMILIH SALAH SATU.
APAKAH MENGAMBIL HAKNYA DI TUNJANGAN KINERJA
ATAU TUNJANGAN PROFESI DENGAN MELIHAT
BESARANNYA. (PASAL 16)
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA HAL-HAL SBB:
KETERANGAN
PERSENTASE
(%)
TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN
(PASAL 20)
PENGURANGAN
4% PERHARI
CUTI TAHUNAN (PASAL 14)
PENGURANGAN
2,5 % PERHARI
CUTI BESAR/CUTI ALASAN PENTING (PASAL 14)
•BULAN PERTAMA
•BULAN KEDUA
•BULAN KETIGA
DIBERIKAN
50 %
25 %
10 %
CUTI BERSALIN (PASAL 14)
•ANAK PERTAMA DAN KEDUA
•ANAK KETIGA
• BULAN PERTAMA
• BULAN KEDUA
• BULAN KETIGA
DIBERIKAN
70 %
60 %
30 %
20 %
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA HUKUMAN DISIPLIN (PASAL 23)
KETERANGAN
PERSENTASE
(%)
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
•TEGURAN LISAN ( 1 BULAN)
•TEGURAN TERTULIS (2 BULAN)
•PERNYATAAN TDK PUAS SECARA TERTULIS (3 BLN)
PENGURANGAN
20%
30%
40%
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
•PENUNDAAN KGB ( 1 TAHUN)
•PENUNDAAN KP (1 TAHUN)
•PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
(1TAHUN)
PENGURANGAN
40% (6 BLN)
50% (8 BLN)
60% (10 BLN)
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
•PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH
(3TAHUN)
•PEMINDAHAN, PENURUNAN JABATAN
•PEMBEBASAN DARI JABATAN
•PEMBERHENTIAN DGN HORMAT TDK ATAS
PERMINTAAN SENDIRI
PENGURANGAN
60% (12 BLN)
70% (12 BLN)
80% (12 BLN)
100%
PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI
5.
Cuti sakit
- Sakit selama 1 s.d 2 hr pengurangan sebesar 2,5%
setiap hari;
- sakit selama 3 s.d 14 hari pengurangan sebesar 25%;
- sakit selama 15 s.d 30 hari pengurangan sebesar 50%;
- sakit selama 30 s.d 60 hari pengurangan sebesar 70%;
- sakit selama 60 s.d 180 hari pengurangan sebesar 80%;
- sakit selama 180 s.d 500 hari pengurangan sebesar 90%;
- Lebih dari 540 hari tidak diberikan tunjangan.
PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG
DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
1. Hukuman disiplin ringan
- teguran lisan 20% selama 1 bln
- teguran tertulis 30% selama 2 bln
- hukuman disiplin berupa pernyataan tdk puas secara tertulis sebesar 40%
selama 3 bln
2. Hukuman disiplin sedang
- Penundaan kenaikan KGB selama 1 Thn sebesar 40% selama 6 bln
- Penundaan KP selama 1 Thn sebesar 50% selama 8 bln
- Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah sebesar 60% selama 10 bln
3. Hukuman disiplin berat
- Penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 Thn sebesar 60%
selama 12 bln
- Pemindahan dlm rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 bln sebesar 70%;
- Pembebasan dr jabatan selama 12 bln sebesar 80%
- pemberhentian dgn tdk hormat atas permintaan sendiri sebesar 100%
PENGURANGAN BAGI PEGAWAI YG CUTI
1. Cuti Tahunan
- Cuti tahunan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% setiap hr tdk masuk
kerja
2. Cuti Besar
- Bulan pertama diberikan sebesar 50%
- Bulan kedua diberikan sebesar 25%
- Bulan ketiga diberikan sebesar 10%
3. Cuti alasan penting
- Bulan pertama diberikan sebesar 50%
- Bulan kedua diberikan sebesar 25%;
4. Cuti bersalin
- Bulan pertama diberikan sebesar 70% (anak pertama dan kedua)
- Bulan pertama diberikan sebesar 60% (anak ketiga)
- Bulan kedua diberikan sebesar 30% (anak ketiga)
- Bulan ketiga diberikan sebesar 20%
TERIMA KASIH