Transcript Juknis SKP Tentang Prestasi Kerja PNS

1. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, dinyatakan bahwa PNS diangkat dalam jabatan
dan pangkat tertentu.
2. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu.
3. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan upaya
pembinaan karier yang sistematis, kontinyu dan optimal.
Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan
mengembangkan jalur jabatan karier baik melalui jabatan
struktural maupun jabatan fungsional.
4. Pembinaan karier PNS didasarkan pada sistem prestasi kerja
dan sistem karier dengan titik berat pada prestasi kerja
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
1.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
2.
Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai
pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan
untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.
3.
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan
prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan
transparan.
4. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas :
unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja.
5. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan
oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun
(akhir Desember tahun bersangkutan/akhir
Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas
unsur:
a. SKP bobotnya 60 %
b. Perilaku kerja bobotnya 40 %
6. Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi
prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan &
berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan
PNS yg dinilai.
1.
Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan
RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus
memperhatikan hal-hal sbb:





Jelas
Dapat diukur
Relevan
Dapat dicapai
memiliki target waktu
2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan
dan target yg harus dicapai. Setiap
kegiatan tugas jabatan yg akan
dilakukan harus berdasarkan pada
tugas dan fungsi, wewenang, tanggung
jawab, dan uraian tugas yg telah
ditetapkan dalam Struktur Organisasi
dan Tata Kerja (SOTK).
3. PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi
hukuman sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yg
mengatur mengenai disiplin PNS.
Unsur-Unsur Sasaran Kerja
Pegawai
Kegiatan Tugas Jabatan
Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam
melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada
prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat
jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki.
2. Angka Kredit
3. Target
Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:
 Kuantitas (Target Output)
 Kualitas (Target Kualitas)
 Waktu (Target Waktu)
 Biaya (Target Biaya)
1.
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
 Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan
kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata
kerja organisasi.
 SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional
pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra
dan Renja.
 SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat
penilai.
 SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan
sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
9
UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan
Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas,
tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan
dalam struktur dan tata kerja organisasi.
2. Angka Kredit
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya.
3. Target
Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target
yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik
dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
10
Lanjutan ……………………………………………………..
4. Tugas Tambahan
Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas
tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas
tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang
diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai yang berkaitan dengan
tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
5. Kreatifitas
PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi
organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasilnya dinilai
sebagai bagian dari capaian SKP
11
CARA PENILAIAN DAN NILAI SKP
1. Penilaian
SKP
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara realisasi kerja dengan
target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu
dan/atau biaya, dikalikan 100.
2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara
pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara
meng-gabungkan
Penilaian
SKP
dengan
Penilaian Perilaku Kerja
12
Lanjutan ……………………………………………………..
4. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan.
1) 91 keatas : sangat baik
2) 76 – 90
: baik
3) 61 – 75
: cukup
4) 51 – 60
: kurang
5) 50 kebawah : buruk
5. Penilaian SKP dapat lebih dari 100
6. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100
7. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor
diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada
pertimbangan kondisi penyebabnya.
13
PEJABAT PENILAI, ATASAN PENILAI
DAN PELAKSANAAN PENILAIAN
1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja
terhadap setiap PNS dilingkungannya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai
dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi.
3. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS
wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain
yang setingkat dilingkungannya.
4. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs
atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
5. Hasil Penilaian Prestasi Kerja diberikan kepada PNS ybs.
14
Lanjutan ……………………………………………………..
6. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai
wajib menandatangani dan mengembalikannya kepada
pejabat penilai paling lama 14 hari.
7. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani
hasil penilaian, maka hasil tsb dianggap sah.
8. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian
kepada atasannya paling lama 14 hari.
9. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian
prestasi kerja.
10. Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada
pengesahan dari atasan pejabat penilai.
15
1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan
keterangan sbb:
a) 91 – 100 : Sangat baik
b) 76 – 90 : Baik
c) 61 – 75 : Cukup
d) 51 – 60 : Kurang
e) 50 – ke bawah : Buruk
2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Orientasi pelayanan
Integritas
Komitmen
Disiplin
Kerja sama
Kepemimpinan
KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN
1.Apabila PNS yang dinilai keberatan atas hasil
penilaian, maka keberatan disertai alasannya
dapat diajukan ke atasan pejabat penilai
secara hierarki paling lama 14 hari.
2.Atasan pejabat penilai meminta penjelasan
kepada Pejabat penilai dan PNS ybs
3.Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil
penilaian prestasi kerja dan bersifat final
17
TINDAK LANJUT
Pejabat penilai memberikan rekomendasi
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
atau pejabat yang secara fungsional
bertanggung jawab dibidang
kepegawaian sebagai bahan
pembinaan PNS
yang dinilai
18
KETENTUAN LAIN
1. PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi
independen dan tidak diberhentikan dari jabatan
organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan
oleh pimpinan instansi ybs berdasarkan bahan dari
instansi tempat ybs bekerja
2. PNS sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari
jabatan organiknya tidak dilakukan penilaian prestasi
kerja
3. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar di
dalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan
penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan
perguruan tinggi atau sekolah ybs
19
Lanjutan ……………………………………………………..
4. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar
diluar negeri dibuat dengan menggunakan bahan
penilaian prestasi akademik yang diberikan Kepala
Perwakilan RI di negara ybs.
5. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/
dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai
dimana ybs bekerja.
6. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi
profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah
dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan
berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja.
20
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
ASPEK:
KINERJA
PNS
• OBYEKTIF
PRESTASI
KERJA
PNS
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
BOBOT
60 %
ASPEK:
PERILAKU
KERJA
PNS
• TERUKUR
SKP
KONTRAK
KINERJA
•KUANTITAS
•KUALITAS
•WAKTU
•BIAYA
PENGAMATAN
• ORIENTASI PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
40 %
MINAT
BAKAT PNS
• TRANSPARAN
POTENSI
PNS
REKOMENDASI
PSIKOTES
ASSESSMENT
CENTER
21
SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA
•OBYEKTIF
• TERUKUR
TUPOKSI
ORGANISASI
RENJA
REWARD
ASS-CEN
PSI-TEST
BAIK
REKOMENDASI
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
• TRANSPARAN
TUPOKSI
INDIVIDU PNS
SKP
PERILAKU
KERJA
PENILAIAN
KINERJA
HASIL
PENILAIAN
• PRESTASI KERJA (Kontrak Kinerja=SKP)
TUPOKSI
UNIT RENJA
KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA
• PERILAKU KERJA (Pengamatan)
- ORIENTASI PELAYANAN
- INTEGRITAS
- KOMITMEN
- DISIPLIN
- KERJASAMA
- KEPEMIMPINAN
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
TINDAK LANJUT
HASIL PENILAIAN
BURUK
REKOMENDASI
• PEMBINAAN
• PUNISHMENT
ASS-CEN
PSI-TEST
22
PROSEDUR PENYUSUNAN SKP
PNS YANG DINILAI
ATASAN LANGSUNG
(Pejabat Penilai)
Penetapan Bidang
Prestasi
Negosiasi
Tugas Jabatan
Sasaran Kerja Pegawai
• Kegiatan tugas jabatan
• Target (Aspek kuan, kual, wkt,
dan atau biaya)
Tidak
Setuju
Tanda Tangan SKP
Setuju
Tanda Tangan SKP
ATASAN
PEJABAT
PENILAI
Renstra/Renja
Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja PNS
Ukuran Kinerja
Uraian Tugas
 Kualitas
 Kuantitas
 Waktu
 Biaya
Pegawai
Membuat SKP
Rencana kerja
Organisasi
Perilaku
 Orientasi Pelayanan
 Integritas
 Komitmen
 Disiplin
 Kerjasama
 Kepemimpinan
Persetujuan
Atasan
Prestasi
Pelaksanaan
Pemantauan
Bimbingan Nasehat
Kinerja