Transcript SKP - WordPress.com

PP No. 46 TAHUN 2011
TENTANG
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PERKA BKN No : 1 TH 2013
KETENTUAN PELAKSANAAN PP No : 46 TH 2011
KANTOR REGIONAL V
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
•Prinsip Pembinaan PNS dalam UU No. 5 Th 2014 ttg Aparatur
Sipil Negara dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan
sistem karier melalui penilaian kinerja PNS.
•PP No. 10 Th 1979 ttg Penilaian Pelaksanaan Pek.an PNS,
menilai 7 atau 8 unsur dimana unsur Prest. kerja hanya salah
satunya, yg bobot nilainya sama. Hal tsb tdk sesuai dgn
prinsip menitik-beratkan pada sit.prest,kerja.
•Penilaian berdasarkan PP No. 10 Th 1979,
terdapat
kelemahan :
 Tidak /kurang obyektif, lebih banyak kira-kira, tidak tega,
pelit sekali, disamakan tahun lalu, diberi nilai rata-rata
karena tidak ada alat ukurnya.
2

DP3 dianggap tidak efektif dan tidak optimal
memberikan daya dukung pada tujuan
pengembangan dan pemanfaatan potensi PNS
yang berorientasi pada peningkatan
produktivitas kerja.

DP3 dianggap secara substantif tidak dapat
digunakan sebagai penilaian dan pengukuran
seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS
terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan
dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas
pekerjaannya
 Proses penilaian atasan pegawai lebih bersifat
rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif,
karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan
secara terbuka.
Peraturan Pemerintah No. 10 Thn 1979,
tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP-3)
8 Unsur dan 222 Sub Unsur
● kesetiaan (17 SU)
● prestasi kerja (35 SU)
● tanggung jawab (30 SU)
● ketaatan (25 SU)
● kejujuran (15 SU)
● kerja sama (30 SU)
● prakarsa (15 SU)
● kepemimpinan (55 SU)
DENGAN BERLAKUNYA
PP 46 Th 2011
dan
PERKA BKN NO 1 Th 2013
maka
PP NO 10 THN 1979
SE BKN No. 02 Th 1980
DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU LAGI
PENTINGNYA DAN MANFAAT
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
1. Mendorong/meningkatkan tg.jwb dan produktivitas
pegawai.
2. Salah satu bahan menentukan perpindahan dan mutasi
kepegawaian.
3. Menentukan standar pemberian gaji dan inssentif.
4. Menentukan pelatihan.
5. Menghindari ketidakadilan.
6. Mendorong/meningkatkan motivasi pegawai.
7. Bagi unsur pimpinan, untuk mengukur keberhasilannya.
8. Sbg alat kendali thd pelaksanaan tugas setiap PNS agar
sesuai/selaras dgn tujuan yg ditetapkan dlm RENSTRA dan
RENJA instansinya.
5
Untuk menjamin obyektivitas pembinaan PNS
yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan
sistem karier yang dititik beratkan pada
sistem prestasi kerja
Objektif : penilaian hrs sesuai dg capaian yg sebenarnya.
Terukur : penilaian hrs dpt diukur secara kuantitatif maupun
kualitatif
Akuntabel : seluruh hsl penilaian dpt dipertgg jawabkan kpd
pjbt yg berwenang.
Partisipatif : penilaian antara pjbt penilai yag dinilai hrs aktif.
Transparan : penilaian bersifat terbuka tidak rahasia.
UNSUR YG DINILAI DLM
PRESTASI KERJA PNS
1. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Bobot nilai 60 %
2. Perilaku Kerja Pegawai Bobot
nilai 40 %
7
CARA PENILAIAN DAN NILAI CAPAIAN SKP
 Penilaian SKP dilakukan dgn cara
membandingkan
antara
REALISASI
KERJA dgn TARGET dari aspek
kuantitas, kualitas, waktu dan/atau
biaya dikalikan 100.
 Penilaian perilaku kerja dilakukan dgn
cara pengamatan sesuai dgn kriteria yg
ditetapkan.
 Penilaian Prestasi kerja dilakukan dgn
cara menggabungkan penilaian capaian
SKP dgn penilaian perilaku kerja.
8
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
• Setiap PNS wajib menyusun SKP sesuai uraian/rincian
tugas, tg.jawab dan wewenang jabatannya.
• SKP memuat tugas Jab dan Target yg harus dicapai.
• SKP hrs disetujui & ditetapkan oleh Pjb.Penilai.
• SKP yg tdk disetujui Pjb.Penilai, keputusan diserahkan
kpd Atasan Pjb.Penilai dan bersifat final.
• SKP ditetapkan tiap thn pd bln Januari.
• Jika akan terjadi perpindahan pegawai setelah bln
Januari, Ybs tetap menyusun SKP pd bln Januari tsb.
PNS YG TIDAK MENYUSUN SKP
DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN
PP No. 53 Th 2010 ttg. DISIPLIN PNS
9
PENILAIAN UNSUR SKP, DGN BOBOT
NILAI 60% MELIPUTI, ASPEK :
1.
2.
3.
4.
Kuantitas
Kualitas
Waktu dan atau
Biaya
10
 SKP Memuat kegiatan tugas jabatan
dan target yang harus dicapai dalam
kurun waktu penilaian yang bersifat
nyata dan dapat diukur berdasarkan
tugas dan fungsi, wewenang, tanggung
jawab serta uraian tugas dalam SOTK.
 SKP yang telah disusun harus disetujui
dan ditetapkan oleh pejabat penilai bila
tdk disetujui maka kpts diserahkan kpd
atasan pjbt penilai dan bersifat final.
 SKP ditetapkan setiap tahun pada awal
Januari.
 Pejabat penilai wajib melakukan penilaian
prestasi kerja terhadap setiap PNS di
lingkungan unit kerjanya.
 Pejabat penilai yang tidak melaksanakan
penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman
disiplin
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
disiplin PNS.
 Perpindahan
pegawai
setelah
bulan
Januari tetap menyusun SKP pada awal
bulan
menerima
Surat
Perintah
Melaksanakan Tugas (SPMT) atau Surat
Perintah Menduduki Jabatan (SPMJ).
a. Kegiatan Tugas Jabatan:
SKP harus mengacu kepada Tugas
Jabatan dari tingkat jabatan tertinggi
sampai jabatan terendah *--- (SOTK):
- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III
- Eselon IV
- Jabatan Fungsional Umum (JFU)
- Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
* saling mempengaruhi
b. Angka Kredit :
(satuan nilai tiap butir kgtn/akumulasi nilai butirbutir kgtn yg hrs di capai/diperoleh JFT)
PNS JFT dapat menetapkan target
angka kredit yg akan dicapai dlm
kurun waktu tertentu (1 thn, 2 thn).
( Ketika target KP sdh di tetapkan,
maka target perolehan angka
kreditnya tiap thn dpt dihitung/
direncanakan)
c. Target :
Target yg akan dicapai harus jelas yg
meliputi aspek:
1) Kuantitas --- Target Output
- kegiatan, dokumen, konsep, laporan.
2) Kualitas --- Target Kualitas
- baik, nilai sempurna paling tinggi = 100
3) Waktu --- Target Waktu
- 1 bln, 3 bln, 6 bln, 12 bln.
4) Biaya --- Target Biaya
- penyelesaian tgs jbt dlm 1 thn, berapa
anggaran biaya (Rp) ? :
( jutaan, ratusan juta, milyaran)
 Penilaian Tugas Tambahan :
Tugas tambahan adalah tugas lain atau
tugas-tugas yang diberikan oleh
atasannya yg ada hubungannya
dengan tugas jabatan ybs dan tidak ada
dalam SKP yang telah ditetapkan serta
dibuktikan dg surat keterangan .
 Nilai tugas tambahan diberikan
pada akhir thn penilaian paling
rendah nilai 1 (satu) paling tinggi
nilai 3 (tiga) :
 tgs tambahan 1 s.d 3 kgt = nilai 1.
 tgs tambahan 4 s.d 6 kgt = nilai 2.
 tgs tambahan lbh dr 7 kgt = nilai 3.
17
 Penilaian Kreativitas :
Kreativitas adalah kemampuan
seorang PNS menciptakan/
menemukan sesuatu gagasan/
metode pekerjaan yang
berkaitan dengan tugas pokoknya.
 Bila penemuan baru bermanfaat bagi
unit kerjanya dan dibuktikan dg SK yg
di TTD oleh Kepala unit setingkat
Eselon II maka nilainya 3 (tiga)
18
 Bila penemuan baru bermanfaat
bagi organisasinya dan dibuktikan
dg SK yg di TTD oleh PPK maka
nilainya 6 (enam).
 Bila penemuan baru bermanfaat
bagi Negara dengan penghargaan
yang diberikan oleh Presiden
maka nilainya 12 (dua belas).
19
Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan
dgn angka dan sebutan, sbb :
NILAI
91 ke atas
76 – 90
61 – 75
51 – 60
50 ke bawah
PREDIKAT
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Buruk
• Penilaian capaian SKP dpt lebih dari 100.
• Nilai Perilaku Kerja paling tinggi 100.
• SKP yg tdk tercapai, yg diakibatkan faktor diluar
kemampuan individu PNS, Penilaian didasarkan pd
pertimbangan kondisi penyebabnya.
20
Penilaian SKP untuk setiap pelaksanaan kegiatan
tugas jabatan diukur dengan 4 aspek, yaitu: aspek
kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya sbb:
a. Aspek Kuantitas = Realisasi Output (RO) x 100
Target Output (TO)
b. Aspek Kualitas =
Realisasi Kualitas (RK)
Target Kualitas (TK)
x 100
UNTUK MENILAI KUALITAS OUTPUT,
DIGUNAKAN KRITERIA SBB :
KRITERIA
NILAI
KETERANGAN
91 - 100
Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan
pelayanan di atas standar yg ditentukan dll.
76 - 90
Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan
besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll.
61 - 75
Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada
kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg
ditentukan
51 -60
Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar,
revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan
dll.
50 ke bawah
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan
besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg
ditentukan dll.
RUMUS PERHITUNGAN ASPEK WAKTU
1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol) :
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)
Target Waktu (TW)
x 0 x 100
2. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai
dengan sangat baik :
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)
x 100
Target Waktu (TW)
3. Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai
dengan buruk :
76 -
1,76 x Target Waktu (TW) – Realisasi Waktu (RW)
x 100 - 100
Target Waktu (TW)
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi waktu dari target waktu :
100 % - Realisasi Waktu (RW) x 100
Target Waktu (TW)
RUMUS PERHITUNGAN ASPEK BIAYA
1. Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi biaya 0 (nol) :
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 0 x 100
2. Jika aspek biaya yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % diberikan nilai baik sampai dengan
sangat baik :
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 100
3. Jika aspek biaya yg tingkat efisiensinya > 24 % diberikan nilai cukup sampai
dengan buruk :
76 -
1,76 x Target Biaya (TB) – Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
4. Untuk menghitung presentase tingkat efisiensi biaya dari target biaya :
100 % - Realisasi Biaya (RB)
Target Biaya (TB)
x 100
x 100 - 100
PENILAIAN SKP PNS YANG MUTASI
 Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah
Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal,
vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan
struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau
sebaliknya)
 Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti besar
harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta
waktu.
 Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus
disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.
 Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana
Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai
tugas tambahan.
PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA, DGN
BOBOT NILAI 40% , MELIPUTI ASPEK :
1. Orientasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
5. Kerjasama, dan
6. Kepemimpinan
26
PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
1
Orientasi
Pelayanan
URAIAN
NILAI
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaikbaiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik
untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi
76 - 90
Baik
3
Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayan-an
dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi.
61 - 75
Cukup
4
Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan
baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi.
50 ke
bawah
Buruk
N UNSUR YG
O
DINILAI
1
2
2
Integritas
URAIAN
NILAI
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas,
dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya
serta berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap
jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan
wewenangnya tetapi berani menanggung resiko dari
tindakan yang dilakukannya.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup
jujur,
cukup
ikhlas,
dan
kadang-kadang
menyalahgunakan wewenangnya serta cukup berani
menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
61 - 75
Cukup
4
Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas
dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi
kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan
tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya
serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan
yang dilakukannya.
50 ke
bawah
Buruk
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
3
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu
berusaha
dengan
sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal
Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta mrngutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi
dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal
Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta mrngutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi
dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
76 - 90
Baik
Komitmen
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
URAIAN
NILAI
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
3
Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal
Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta mrngutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi
dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang
berusaha
dengan
sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal
Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta mrngutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi
dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
51 - 60
Kurang
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
5
Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh
menegakkan ideologi negara Pancaila, Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal
Ika dan rencana-renacana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya
guna dan berhasil guna serta mrngutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi
dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara
terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
50 ke
bawah
Buruk
N
O
UNSUR
YG
DINILAI
1
2
4
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam
kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam
kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati
ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara
barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik,
serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15
(lima belas) hari kerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja
serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk
atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja
tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh)
hari kerja.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati
ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara
barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik,
serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari
kerja.
50 ke
bawah
Buruk
Disiplin
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
5
Kerjasama
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain,
kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil
secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang
menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak
menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
50 ke
bawah
Buruk
NILAI
N
O
UNSUR YG DINILAI
1
2
6
Kepemimpinan
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan
yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai
kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai
kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup
mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
61 - 75
Cukup
4
Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu
memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim
kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu
menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan
dengan cepat dan tepat.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak
memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim
kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah
semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan
tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan
tepat.
50 ke
bawah
Buruk
FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHAP I
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
1
Nama
2
NIP
2
NIP
3
Pangkat/Gol.Ruang
3
Pangkat/Gol.Ruang
4
Jabatan
4
Jabatan
5
Unit Kerja
5
Unit Kerja
TARGET
NO
III. KEGIATAN TUGAS JABATAN
ANGKA
KREDIT
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
KUANT/
OUTPUT
KUAL/
MUTU
WAKTU
Jakarta, … Januari 20…
Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
………………………………
…………………………
NIP. ………………………………..
NIP. …………………………..
BIAYA
PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHAP II
Jangka waktu penilaian …..… Januari s/d 31 Desember ……….…
TARGET
NO
I. Kegiatan Tugas Jabatan
AK
2
3
1
REALISASI
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
4
5
6
7
AK
8
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
9
10
11
12
PENGHITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKP
13
14
1
2
3
4
5
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur
Penunjang :
a. Tugas Tambahan
b. Kreativitas
JUMLAH
NILAI CAPAIAN SKP
Jakarta, 31 Desember 20………
Pejabat Penilai
……………………………..
NIP. ………………………………………….
TAHAP III
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
INSTANSI :
1.
..............................................................................
YANG DINILAI
a.N a m a
a.N I P
a.Pangkat, Golongan ruang, TMT
a.Jabatan/Pekerjaan
a.Unit Organisasi
2.
PEJABAT PENILAI
a.N a m a
a.N I P
a.Pangkat, Golongan ruang
a.Jabatan/Pekerjaan
a.Unit Organisasi
3.
ATASAN PEJABAT PENILAI
a.N a m a
a.N I P
a.Pangkat, Golongan ruang
a.Jabatan/Pekerjaan
a.Unit Organisasi
JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN .... Januari s/d .... Desember 20....
4.
Unsur yang dinilai
Jumlah
……….....
a. SKP
x 60%
1. Orientasi Pelayanan
2. Integritas
3. Komitmen
4. Disiplin
B. Perilaku Kerja
5. Kerjasama
6. Kepemimpinan
7. Jumlah
………....
8. Nilai rata-rata
Nilai Prestasi Kerja
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ..........................................
X 40%
6. TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal ..........................
7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal ......................................
8. REKOMENDASI
Tanggal ................................................
9. DIBUAT TANGGAL,
PEJABAT PENILAI
(....................................................)
NIP.
10. DITERIMA TANGGAL,
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANGDINILAI
(...........................................................)
NIP.
11.DITERIMA TANGGAL,
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
(.......................................................)
NIP.
Tingkat dan Jenis HD
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
1. hukuman disiplin ringan;
2. hukuman disiplin sedang; dan
3. hukuman disiplin berat.
Jenis HD ringan terdiri dari :
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; dan
3. pernyataan tidak puas secara
tertulis.
Jenis HD sedang terdiri dari :
1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) thn;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) thn;
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
thn.
Jenis HD berat terdiri dari :
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) thn;
2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;
3. pembebasan dari jabatan;
4. pemberhentian dgn hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat
Penilai
Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi
kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.
Pejabat penilai Kepegawaian sbg pejabat penilai
dan/atau atasan pejabat penilai yg tertinggi.
Pejabat penilai dlm melakukan penilaian perilaku PNS
wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai
lain yg setingkat dilingkungannya.
Penilaian dilakukan tiap akhir bln Desember tahun ybs
atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
Hasil penilaian Prestasi Kerja diberikan kpd PNS ybs.
44
Setelah menerima hasil penilaian, PNS yg
dinilai wajib menandatangani dan
mengembalikan kpd Pejabat penilai paling
lama 14 hari.
Apabila PNS yg dinilai tidak mau
menandatangani hasil penilaian, maka hasil
tsb dianggap sah.
Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil
penilaian kpd atasannya paling lama 14 hari.
Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil
penilaian prestasi kerja.
Hasil penilaian prestasi kerja berlaku setelah
ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.
45
KEBERATAN HASIL PENILAIAN
1. Apabila PNS yg dinilai keberatan atas hasil
penilaian, maka keberatan disertai alasannya
dpt diajukan ke atasan pejabat penilai secara
hierarkhi paling lama
14 hari.
2. Atasan pejabat penilai meminta penjelasan
kepada pejabat penilai dan PNS ybs.
3. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil
penilaian prestasi kerja dan bersifat final.
46
TINDAK LANJUT
Pejabat penilai dpt memberikan
rekomendasi kpd Pejabat
Pembina Kepegawaian atau
pejabat yg secara fungsional
bertanggung jawab di bidang
kepegawaian sbg bahan
pembinaan PNS yg dinilai.
47
KETENTUAN LAIN
 PNS sbg pejabat negara, atau anggota komisi
independent dan tidak diberhentikan dari
jabatan organiknya, maka penilaian prestasi
kerja dilakukan oleh pimpinan instansi ybs
berdasarkan bahan dari instansi tempat ybs
bekerja.
 PNS sbg pejabat negara dan diberhentikan dari
jabatan organiknya tidak dilakukan penilaian
prestasi kerja.
 Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas
belajar di dalam negeri dibuat dengan
menggunakan
bahan
penilaian
prestasi
akademik yang diberikan pimpinan perguruan
tinggi atau sekolah ybs.
48
 Penilaian prestasi kerja bagi PNS yg tugas
belajar
di luar
negeri
dibuat
dengan
menggunakan
bahan
penilaian
prestasi
akademik yg diberikan Kepala Perwakilan RI di
negara ybs.
 Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang
diperbantukan/dipekerjakan di instansi lain,
dibuat oleh pejabat penilai dimana ybs bekerja.
 Penilaian prestasi kerja bagi PNS yg DPB/DPK
pada negara sahabat, organisasi profesi, dan
badan swasta yang ditentukan pemerintah
dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan
berdasarkan bahan dari instansi tempat
bekerja.
49
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang
telah disusun dan disetujui bersama
antara atasan langsung dengan PNS
yang bersangkutan, ditetapkan
sebagai kontrak kerja, selanjutnya
pada akhir tahun SKP tersebut
digunakan sebagai standar/ukuran
penilaian prestasi kerja.
50
BERLAKUNYA PP NO.46 TH 2011
TTG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
01 JANUARI 2014
51
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
PRESTASI
KERJA
PNS
SKP
KONTRAK
KINERJA
KINERJA
PNS
PERILAKU
KERJA
PNS
• OBYEKTIF
• TERUKUR
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
• TRANSPARAN
PENGAMAT
ASPEK:
• KUANTITAS
• KUALITAS
• WAKTU
• BIAYA
ASPEK:
• ORIENTASI
PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
60%
BOBOT
40%
MINAT
BAKAT PNS
POTENSI
PNS
REKOMENDASI
PSIKOTES
ASSESSMENT
CENTER
52
SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA
TUPOKSI
ORGANISASI
RENJA
• OBYEKTIF
ASS-CEN
PSI-TEST
BAIK
REKOMENDASI
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
TINDAK
LANJUT
HASIL
PENILAIAN
BURUK
REKOMENDASI
• TERUKUR
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
TUPOKSI
UNIT KERJA
TUPOKSI
INDIVIDU
PNS
REWARD
• TRANSPARAN
SKP
PERILAKU
KERJA
PENILAIAN
KINERJA
HASIL
PENILAIAN
 PRESTASI KERJA (Kontrak Kinerja=SKP)
KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA
 PERILAKU KERJA (Pengamatan)
• ORIENTASI PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
• PEMBINAAN
• PUNISHMENT
ASS-CEN
PSI-TEST
53
Sekian dan Terimakasih ……
54