Transcript tgl 8 oktober 2014.ptt

Penilaian Prestasi Kerja PNS
2014
Prinsip
Objektif
• Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, minim dari
penilaian subjektif pejabat penilai
Terukur
• Diukur secara kualitatif dan kuantitatif dengan rumus
matematis
Akuntabel
• Dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang
berwenang
Partisipatif
• Melibatkan pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
secara aktif
Transparan
• Proses penilaian bersifat terbuka, tidak bersifat rahasia
perka BKN 1/2013 hal 2
Klasifikasi Nilai Prestasi Kerja Pegawai
91 ke atas
• Sangat Baik
76-90
• Baik
61-75
• Cukup
51-60
• Kurang
50 ke bawah
• Buruk
Pasal 17
Short Statement
DP3 tidak berlaku lagi
SKP berlaku bagi PNS dan CPNS
SKP berlaku efektif 1 Januari 2014 & harus
ditetapkan Januari 2014
PNS tidak menyusun SKP & atasan yang tidak
menilai SKP dikenai hukuman disiplin
SANGSI
Apabila pencapaian SKP pada
akhir tahun hanya mencapai
25% s.d. 50% dikenai sangsi
berupa:
penundaan kenaikan gaji berkala
selama 1 (satu) tahun
2. penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun
3. penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
1.
HUKUMAN
DISIPLIN
TINGKAT
SEDANG
SANGSI
HUKUMAN
DISIPLIN
TINGKAT
BERAT
Apabila pencapaian SKP pada akhir tahun
kurang dari 25% dikenai sangsi berupa:
Penurunan pangkat setingkat lebih
rendah selama 3 (tiga) tahun
2. Pemindahan dalam rangka
penurunan pangkat setingkat lebih
rendah
3. Pembebasan dari jabatan
4. Pembehentian dengan hormat tidak
atas permintaan sendiri sebagai
PNS
5. Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS
1.
PRAKTE K
CARA MENYUSUN & CARA MENILAI
TAHAPAN
Awal TA
(Januari 2014)
• Penyusunan
kontrak kerja
• Penetapan
kontrak kerja
TA berjalan
(2014)
• Pelaksanaan
kontrak kerja
• Dokumentasi
pelaksanaan
• Revisi jika
diperlukan
Akhir TA
(Desember
2014)
• Penilaian SKP
• Penilaian
perilaku kerja
• Penilaian tugas
tambahan &
kreativitas
• Penilaian
Prestasi kerja
• Penetapan,
keberatan &
rekomendasi
Tahap 1: Penyusunan Kontrak Kerja
Mengisi data pejabat
penilai & PNS yang
dinilai
b. Mengisi kegiatan
tugas jabatan
c. Mengisi target
kuantitas, kualitas,
waktu & biaya
d. Penandatanganan
oleh pejabat penilai &
PNS yang dinilai
a.
Tahap 1a: Pengisian Data
 Nama, NIP, Pangkat/Golongan & Jabatan diisi
sesuai dengan SK terakhir
 Unit Kerja dituliskan sesuai dengan tempat yang
bersangkutan bertugas
Tahap 1b-1: Pengisian Kegiatan Tugas Jabatan
 Breakdown dari TUSI
 Import dari RKAKL
dengan memperhatikan
gradasi kewenangan
untuk Pejabat Struktural
 Dibagi habis dari SKP
eselon IV/V untuk JFU
 Import dari Butir
Kegiatan untuk JFT
(sesuai instansi pembina
masing-masing)
 Penandatangan sama
dengan data awal
Kata Operasional Kegiatan Tugas Jabatan untuk
Gradasi Kewenangan
JABATAN
KATA OPERASIONAL
Pejabat Eselon I
Merumuskan Kebijakan, Menetapkan Kebijakan, dan
Mengembangkan Kebijakan
Pejabat Eselon II
Melaksanakan Kebijakan dan Menetapkan
Pejabat Eselon III
Merumuskan, Melaksanakan Kegiatan, Mengembangkan,
Menyusun, dan Mensosialisasikan
Pejabat Eselon IV
Memproses, Merancang, Menyusun konsep, Melakukan,
Mengendalikan Teknis, Menganalisis, Menyiapkan bahan
dan Mengerjakan
Pejabat Fungsional Umum
Menyiapkan, Mengetik, Mengumpulkan Bahan, Membayar,
Mendokumentasikan, Mengolah Data dan Sebagainya
Pejabat Fungsional Tertentu
Kata operasional yang digunakan disesuaikan dengan
golongan/pangkat/ruang JFT tersebut
Tahap 1b-2: Pengisian Target
Target Kuantitas/Output
Mencantumkan prediksi realistis
dari output TA lalu. Jika
tercantum dalam RKAKL, maka
langsung di-copy
 Target Kualitas/Mutu
Mencantumkan target maksimal
100
 Target Waktu
Mencantumkan target maksimal
(12 bulan) untuk persiapan
sampai pelaporan
 Target Biaya
Hanya untuk SKP pejabat eselon
I, II & PPK
Import dari RKAKL

Tahap 2: Pelaksanaan Kontrak Kerja
 Arsipkan seluruh bukti fisik (SK, Surat Tugas, &




dokumen lainnya)
Catat dalam buku catatan kegiatan
Dokumentasikan seluruh tugas tambahan & kreativitas
Revisi target kuantitas/output jika terjadi
perubahan/revisi RKAKL atau perubahan kebijakan
Revisi SKP harus disetujui oleh atasan langsung dan
atasan dari atasan langsung
Tahap 3: Penilaian
a. Sasaran
Kerja
Pegawai
• Penjumlahan aspek kuantitas,
kualitas, waktu & biaya untuk setia
item kegiatan
b. Tugas
tambahan &
Kreativitas
• Validasi tugas tambahan & kreativitas
berdasar surat keterangan
c. Perilaku
Kerja
Pegawai
• Pengamatan langsung pimpinan
pada 5 atau 6 komponen
d. Prestasi
Kerja
Pegawai
• Gabungan SKP, Tugas
tambahan, Kreativitas, dan
Perilaku kerja
Penghitungan Aspek SKP
1. Penghitungan Aspek Kuantitas (Output)
Aspek Kuantitas (Output) =
RO
X 100
TO
KETERANGAN:
RO: Realisasi Kuantitas (Output)
TO: Target Kuantitas (Output)
2. Penghitungan Aspek Kualitas (Mutu)
Aspek Kualitas (Mutu) =
RK
X 100
TK
KETERANGAN:
RK: Realisasi Kualitas (Mutu)
TK: Target Kualitas (Mutu)
3. Penghitungan Aspek Waktu
(
Efisiensi Aspek Waktu = 100% -
RW
X 100
TW
)
Jika Efisiensi Aspek Waktu < 24%
Aspek Waktu =
(1,76 x TW ) – RW
X 100
TW
Jika Efisiensi Aspek Waktu >24%
Aspek Waktu = 76 -
{(
(1,76 x TW ) – RW
TW
X 100
)
- 100
}
KETERANGAN: RW: Realisasi Waktu, TW: Target Waktu, 76: Nilai Tertimbang
4. Penghitungan Aspek Biaya
Efisiensi Aspek Biaya = 100% -(
RK
TK
X 100 )
Jika Efisiensi Aspek Waktu < 24%
Aspek Biaya =
(1,76 x TB ) – RB
TB
X 100
Jika Efisiensi Aspek Waktu >24%
Aspek Biaya = 76 -
{(
(1,76 x TB ) – RB
TB
X 100
)
- 100
}
KETERANGAN: RB: Realisasi Biaya, TB: Target Biaya, 76: Nilai Tertimbang
Keterangan Tahap 3a: Menentukan Realisasi Target
Aspek
Penentuan Realisasi Target
Kuantitas/Output
Penghitungan jumlah akhir dari kuantitas pekerjaan
berdasarkan bukti fisik/catatan
Kualitas/Mutu
Mekanisme tersendiri
Waktu
Realisasi akhirnya adalah saat laporan ditetapkan
Biaya
Realisasi akhirnya adalah saat biaya
terserap/dibayarkan
Cara Menilai Realisasi Kualitas
Kriteria
Nilai
Keterangan
91 - 100
Hasil kerja sempurna, tanpa kesalahan, tanpa revisi, pelayanan diatas standar
yg ditentukan.
76 - 90
Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan kecil, tanpa kesalahan besar, revisi,
pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan.
61 - 75
Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, tanpa kesalahan besar, revisi,
pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan
51 -60
Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil, ada kesalahan besar, revisi,
pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan
50 ke
bawah
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil, ada kesalahan besar,
kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll.
Tahap 3b: Cara Menilai
Tugas Tambahan & Kreativitas
No
Tugas Tambahan
1.
Dilakukan dalam
setahun sebanyak 1-3
kegiatan
2.
Dilakukan dalam
setahun sebanyak 4-6
kegiatan
3.
Dilakukan dalam
setahun sebanyak 7
kegiatan atau lebih
Nilai
1
2
3
No
Kreativitas
Nilai
1.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan
sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi unit
kerjanya dan dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh kepala unit
kerja setingkat eselon II.
3
2.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan
sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi
organisasinya serta dibuktikan dengan surat
keterangan yg ditandatangani oleh PPK.
6
3.
Apabila hasil yg ditemukan merupakan
sesuatu yg baru dan bermanfaat bagi negara
dengan penghargaan yg diberikan oleh
Presiden.
12
Surat Keterangan
Tugas Tambahan & Kreativitas


Surat Keterangan Tugas Tambahan: Anak Lampiran I-c Perka BKN 1/2013 Hal. 84
Surat Keterangan Menemukan Sesuatu yang Baru (Kreativitas): Anak Lampiran I-c Perka BKN 1/2013 Hal. 86
Form Penilaian SKP
 Diisi pada
akhir tahun
anggaran
berjalan
(Desember
2014)
 Anak
Lampiran
I-e Perka
BKN 1/2013
Hal. 88
Tahap 3c: Menilai Perilaku Kerja
 Dilakukan melalui
pengamatan oleh pejabat
penilai terhadap PNS
yang dinilai.
 Dapat
mempertimbangkan
masukan pejabat penilai
lain yang setingkat di
lingkungan unit kerja
masing-masing.
 Kriteria Penilaian
NILAI
KUALIFIKASI
91 – 100
Sangat baik
76 – 90
Baik
61 – 75
Cukup
51 – 60
Kurang
50 – ke bawah
Buruk
Formulir Penilaian Perilaku
 Diisi dengan
panduan Perka
BKN 1/2013 hal
90
 Kolom ke-3
diisi angka,
kolom ke-4
diisi kualifikasi
 Nilai rata-rata
adalah jumlah
dibagi aspek
yang dinilai
 kepemimpinan
hanya untuk
pejabat
struktural
Komponen Perilaku
Orientasi Pelayanan
Integritas
Komitmen
Disiplin
Kerjasama
Kepemimpinan
Pedoman Penilaian Perilaku Kerja PNS
NO
UNSUR YG
DINILAI
1
2
1
Orientasi
Pelayanan
URAIAN
NILAI
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan
sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal
maupun eksternal organisasi.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik
dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal
maupun eksternal organisasi
76 - 90
Baik
3
Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik
dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan
internal maupun eksternal organisasi.
61 - 75
Cukup
4
Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap
kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal
maupun eksternal organisasi.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan
sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal
maupun eksternal organisasi.
50 ke
bawah
Buruk
NO
1
2
NILAI
UNSUR YG
DINILAI
2
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah
menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari
tindakan yang dilakukannya.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak
pernah menya-lahgunakan wewenangnya tetapi berani menang-gung
resiko dari tindakan yang dilakukannya.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap cukup
jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenang-nya
serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
61 - 75
Cukup
4
Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan sering
menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko
dari tindakan yang dilakukannya.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, dan selalu
menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko
dari tindakan yang dilakukannya.
50 ke bawah
Buruk
Integritas
NO
1
3
NILAI
UNSUR
YG
DINILAI
2
Komitme
n
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan
kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan
tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan
kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan
tanggungjawabnya sbg unsur aparatur negara thd organisasi tempat dimana ia bekerja.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan
untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya sbg unsur aparatur negara thd organisasi tempat dimana ia bekerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan
dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai
unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai
unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
50 ke
bawah
Buruk
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
4
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta
mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang
dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja
serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang
dipercayakan kepadanya dengan baik.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta
cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang
dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk
kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5
(lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang
berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta
kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang
dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat
masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah
selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta
tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang
dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat
masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah
lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.
50 ke
bawah
Buruk
Disiplin
NO
1
5
NILAI
UNSUR YG
DINILAI
2
Kerjasama
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di
dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat
orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan
baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima
pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah
yang telah menjadi keputusan bersama.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik
didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan
menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima
keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik
didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima
pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil
secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan
baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan
menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang
diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
50 ke
bawah
Buruk
NILAI
N
O
UNSUR YG DINILAI
1
2
6
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang
baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja
yang tinggi, mampu menggugah semangat dan meng-gerakkan
bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil
keputusan dengan cepat dan tepat.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan,
cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang
tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan
bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil
keputusan dengan cepat dan tepat.
61 - 75
Cukup
4
Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu
memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja
untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah
semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas
serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan
teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk
mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak
mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
50 ke
bawah
Buruk
Kepemimpinan
NILAI AKHIR
Nilai SKP ditambah
Nilai PKP jadilah Nilai
PRESTASI KERJA PNS
Nilai
SKP x
60%
Nilai
PKP x
40%
Nilai
PRESTASI
KERJA
PNS
+ Buku Catatan
 Untuk memudahkan
monitoring dan
evaluasi capaian
SKP secara berkala
dan perilaku kerja
PNS yg dinilai.
Pejabat penilai
dapat menggunakan
formulir buku
catatan penilaian
perilaku kerja PNS
(Anak lampiran I-i)
+ Special Condition
 SKP bagi PNS yg kegiatannya dilakukan dengan tim kerja,
maka:


Jika kegiatan yg dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka
dimasukkan ke dalam SKP YBS
Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yg
berangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.
 Penyusunan SKP bagi PNS yg dipekerjakan/diperbantukan,
maka penyusunan/ penilaiannya dilakukan di tempat YBS
dipekerjakan/ diperbantukan.
 Penilaian SKP apabila terjadi faktor-faktor di luar
kemampuan PNS, maka penilaiannya disesuaikan dengan
kegiatan-kegiatan di luar SKP yg telah ditetapkan.
 Penyusunan SKP bagi PNS yg menduduki jabatan rangkap
sesuai dgn peraturan per-UU-an, maka penyusunan SKP yg
dilakukan sesuai dengan TUSI jabatan struktural.
+ Special Condition
 Penyusunan dan penilaian SKP bagi PNS yang mutasi/
pindah adalah dengan menggabungkan nilan SKP di tempat
sebelumnya dengan nilai SKP di tempat yang baru. Catatan:
Perpindahan pegawai dapat terjadi baik secara horizontal,
vertikal (promosi/demosi), maupun diagonal (antar jabatan
struktural, fungsional, dari struktural ke fungsional atau
sebaliknya)
 Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/ cuti
besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target
serta waktu.
 Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus
disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.
 Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana
Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai
tugas tambahan.
+ Tahap Penilaian
 Hasil Penilaian Pejabat Penilai PNS yg dinilai
 Penandatanganan dan Pengembalian (14 hari)
Pejabat Penilai
 Penandatanganan dan Pengembalian (14 hari) 
Atasan Pejabat Penilai
 Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
Berlaku Rekomendasi Pembinaan Kepegawaian
+ Tahap Keberatan
 Keberatan dan alasan atasan pejabat penilai
secara hierarkhis 14 hari
 Atasan pejabat penilai memeriksa hasil penilaian
 Penjelasan pejabat penilai dan PNS yg dinilai
atasan pejabat penilai
 Penjelasan alasan-alasan penetapan penilaian
Final
+ Penyusunan Rekomendasi
Pejabat penilai dapat memberikan rekomendasi
berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja sbb:
1. Untuk peningkatan kemampuan dengan
mengikutsertakan diklat teknis, seperti diklat
komputer, kenaikan pangkat, pensiun, kehumasan,
sekretaris, dsb.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam bidang
pekerjaan, perlu dilakukan rotasi pegawai dsb.
3. Untuk kebutuhan pengembangan, perlu peningkatan
pendidikan dan peningkatan karier (promosi) dsb.
Asesmen Kompetensi
Kementerian Agama
PENGEMBANGAN PEGAWAI DIMULAI,
DIPROSES DAN DIHASILKAN BERDASAR
PADA KOMPETENSI
ALUR 1
ASESMEN KOMPETENSI
TUSI
>76
Dapat
dipromosikan
<76
Tidak bisa
promosi
<50%
Sangsi Hukdis
tingkat sedang
25% - 50%
Sangsi Hukdis
tingkat Berat
Ambang batas
PROGRAM
URJAB
BUTIR
KEGIATAN/
JFT
Penilaian
Prestasi
Kerja PNS
Prosentase
realisasi
ALUR 2
Pemetaan
kompetensi
Database
asesmen
kompetensi
Rekomendasi
struktur diklat
kompetensi
Asesmen
Kompetensi
Sesuai Jobfit
Promosi
Tidak sesuai
jobfit
Mutasi
Memenuhi Syarat
Pejabat
Pengangkatan
Jabatan
Tidak Memenuhi
Syarat
Rekomendasi
diklat kompetensi
teknis
Memenuhi syarat
Pendalaman
Jobfit
Tidak Memenuhi
syarat
Rekomendasi
diklat kompetensi
teknis
Calon Pejabat
Promosi
SELAMAT DATANG PNS Profesional