Transcript Juknis Penilaian Kerja PNS

pendahuluan
1. Berdasarkan Pasal 17 UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, dinyatakan bahwa PNS diangkat dalam jabatan
dan pangkat tertentu.
2. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan itu.
3. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan upaya
pembinaan karier yang sistematis, kontinyu dan optimal.
Optimalisasi pembinaan karier PNS dilaksanakan dengan
mengembangkan jalur jabatan karier baik melalui jabatan
struktural maupun jabatan fungsional.
4. Pembinaan karier PNS didasarkan pada sistem prestasi kerja
dan sistem karier dengan titik berat pada prestasi kerja
DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013
1.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektifitas pembinaan PNS yg dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
2.
Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai
pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan
untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.
3.
Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan
prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan
transparan.
4. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas :
unsur sasaran kerja pegawai dan perilaku
kerja.
5. Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan
oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 tahun
(akhir Desember tahun bersangkutan/akhir
Januari tahun berikutnya), yang terdiri atas
unsur:
a. SKP bobotnya 60 %
b. Perilaku kerja bobotnya 40 %
6. Unsur perilaku kerja yg mempengaruhi
prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan &
berhubungan dgn pelaksanaan tugas jabatan
PNS yg dinilai.
1.
Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan
RKT instansi. Dalam menyusun SKP harus
memperhatikan hal-hal sbb:





Jelas
Dapat diukur
Relevan
Dapat dicapai
memiliki target waktu
2. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan
target yg harus dicapai. Setiap kegiatan
tugas jabatan yg akan dilakukan harus
berdasarkan pada tugas dan fungsi,
wewenang, tanggung jawab, dan uraian
tugas yg telah ditetapkan dalam Struktur
Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
3. PNS yg tidak menyusun SKP dijatuhi
hukuman sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yg
mengatur mengenai disiplin PNS.
Unsur-Unsur Sasaran Kerja
Pegawai
1.
Kegiatan Tugas Jabatan
Mengacu pada Penetapan Kinerja/RKT. Dalam
melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada
prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat
jabatan tertinggi s/d jabatan terendah secara hierarki.
2. Angka Kredit
3. Target
Dalam menetapkan target meliputi aspek sbb:
 Kuantitas (Target Output)
 Kualitas (Target Kualitas)
 Waktu (Target Waktu)
 Biaya (Target Biaya)
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
 Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan
kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas,
tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata
kerja organisasi.
 SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional
pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra
dan Renja.
 SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat
penilai.
 SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan
sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
9
UNSUR-UNSUR SKP
1. Kegiatan Tugas Jabatan
Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas,
tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan
dalam struktur dan tata kerja organisasi.
2. Angka Kredit
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya.
3. Target
Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target
yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik
dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.
10
Lanjutan ……………………………………………………..
4. Tugas Tambahan
Selain melakukan kegiatan tugas jabatan apabila ada tugas
tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan menjadi tugas
tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang
diberikan oleh pimpinan/pejabat penilai yang berkaitan dengan
tugas jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
5. Kreatifitas
PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi
organisasi dalam melaksanakan tugas jabatan, hasilnya dinilai
sebagai bagian dari capaian SKP
11
CARA PENILAIAN DAN NILAI SKP
1. Penilaian
SKP
dilakukan
dengan
cara
membandingkan antara realisasi kerja dengan
target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu
dan/atau biaya, dikalikan 100.
2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara
pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara
meng-gabungkan
Penilaian
SKP
dengan
Penilaian Perilaku Kerja
12
Lanjutan ……………………………………………………..
4. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan.
1) 91 keatas : sangat baik
2) 76 – 90
: baik
3) 61 – 75
: cukup
4) 51 – 60
: kurang
5) 50 kebawah : buruk
5. Penilaian SKP dapat lebih dari 100
6. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100
7. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor-faktor
diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada
pertimbangan kondisi penyebabnya.
13
PEJABAT PENILAI, ATASAN PENILAI
DAN PELAKSANAAN PENILAIAN
1. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja
terhadap setiap PNS dilingkungannya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai pejabat penilai
dan/atau atasan pejabat penilai yang tertinggi.
3. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku PNS
wajib mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain
yang setingkat dilingkungannya.
4. Penilaian dilakukan setiap akhir bulan Desember tahun ybs
atau paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
5. Hasil Penilaian Prestasi Kerja diberikan kepada PNS ybs.
14
Lanjutan ……………………………………………………..
6. Setelah menerima hasil penilaian, PNS yang dinilai
wajib menandatangani dan mengembalikannya kepada
pejabat penilai paling lama 14 hari.
7. Apabila PNS yang dinilai tidak mau menandatangani
hasil penilaian, maka hasil tsb dianggap sah.
8. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian
kepada atasannya paling lama 14 hari.
9. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa hasil penilaian
prestasi kerja.
10. Hasil Penilaian Prestasi Kerja berlaku setelah ada
pengesahan dari atasan pejabat penilai.
15
PENILAIAN PERILAKU KERJA
1. Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb:
a) 91 – 100 : Sangat baik
b) 76 – 90 : Baik
c) 61 – 75 : Cukup
d) 51 – 60 : Kurang
e) 50 – ke bawah : Buruk
2. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek:
a) Orientasi pelayanan
b) Integritas
c) Komitmen
d) Disiplin
e) Kerja sama
f)
Kepemimpinan
PEDOMAN PENILAIAN PRILAKU KERJA PNS
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
1
Orientasi
Pelayanan
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaikbaiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik
untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi
76 - 90
Baik
3
Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayan-an
dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi.
61 - 75
Cukup
4
Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan
baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan
baik untuk pelayanan internal maupun eksternal
organisasi.
51 - 60
Kurang
5
Selalu Tidak dapat menyelesaikan tugas pelayanan
dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak
memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun
eksternal organisasi.
50 ke
bawah
Buruk
NILAI
N UNSUR YG
O
DINILAI
1
2
2
Integritas
URAIAN
ANGK
A
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas,
dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya
serta berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap
jujur, ikhlas, dan tidak pernah menya-lahgunakan
wewenangnya tetapi berani menang-gung resiko dari
tindakan yang dilakukannya.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas
bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang
menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani
menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
61 - 75
Cukup
4
Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas
dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi
kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang
dilakukannya.
51 - 60
Kurang
5
Selalu Tidak jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan
tugas, dan selalu menyalahgunakan wewenangnya
serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan
yang dilakukannya.
50 ke
bawah
Buruk
N
O
UNSUR YG
DINILAI
1
2
3
Komitmen
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mengutamakan kepentingan kedinasan daripada
kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan
tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur
aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia
bekerja.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai
unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat
dimana ia bekerja.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya/kadang-kadang mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau
golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung
jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap
organisasi tempat dimana ia bekerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai
unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat
dimana ia bekerja.
51 - 60
Kurang
5
Selalu Tidak mengutamakan kepentingan kedinasan
daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai
unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat
dimana ia bekerja.
50 ke
bawah
Buruk
N
O
UNSUR
YG
DINILAI
1
2
4
NILAI
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam
kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
91 - 100
Sangat
baik
2
Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam
kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati
ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara
barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik,
serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari
ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah tetapi tidak lebih dari 80 (delapan
puluh) jam kerja dalam 1 (satu) tahun.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan
yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja
serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik
negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk
atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja
tanpa alasan yang sah, tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja dalam
1 (satu) tahun.
51 - 60
Kurang
5
Selalu Tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan
jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang
milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak
masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam
kerja tanpa alasan yang sah tetapi lebih dari 120 (seratus dua puluh) jam kerja
dalam 1 (satu) tahun.
50 ke
bawah
Buruk
Disiplin
NO
1
5
NILAI
UNSUR YG
DINILAI
2
Kerjasama
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja,
atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta
menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta
adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain,
kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil
secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang
menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang
bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang
telah menjadi keputusan bersama.
51 - 60
Kurang
5
Selalu Tidak mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan,
bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak
menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia
menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah
menjadi keputusan bersama.
50 ke
bawah
Buruk
NILAI
N
O
UNSUR YG DINILAI
1
2
6
Kepemimpinan
URAIAN
ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan
yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai
kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan
teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai
kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan
menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup
mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
61 - 75
Cukup
4
Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu
memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim
kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu
menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam
melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan
dengan cepat dan tepat.
51 - 60
Kurang
5
Selalu Tidak mampu bertindak tegas dan memihak, tidak
memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim
kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah
semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan
tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan
tepat.
50 ke
bawah
Buruk
KEBERATAN ATAS HASIL PENILAIAN
1.Apabila PNS yang dinilai keberatan atas hasil
penilaian, maka keberatan disertai alasannya
dapat diajukan ke atasan pejabat penilai
secara hierarki paling lama 14 hari.
2.Atasan pejabat penilai meminta penjelasan
kepada Pejabat penilai dan PNS ybs
3.Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil
penilaian prestasi kerja dan bersifat final
23
TINDAK LANJUT
Pejabat penilai memberikan rekomendasi
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
atau pejabat yang secara fungsional
bertanggung jawab dibidang
kepegawaian sebagai bahan
pembinaan PNS
yang dinilai
24
KETENTUAN LAIN
1. PNS sebagai pejabat negara, atau anggota komisi
independen dan tidak diberhentikan dari jabatan
organiknya, maka penilaian prestasi kerja dilakukan
oleh pimpinan instansi ybs berdasarkan bahan dari
instansi tempat ybs bekerja
2. PNS sebagai pejabat negara dan diberhentikan dari
jabatan organiknya tidak dilakukan penilaian prestasi
kerja
3. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar di
dalam negeri dibuat dengan menggunakan bahan
penilaian prestasi akademik yang diberikan pimpinan
perguruan tinggi atau sekolah ybs
25
Lanjutan ……………………………………………………..
4. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang tugas belajar
diluar negeri dibuat dengan menggunakan bahan
penilaian prestasi akademik yang diberikan Kepala
Perwakilan RI di negara ybs.
5. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/
dipekerjakan di instansi lain, dibuat oleh pejabat penilai
dimana ybs bekerja.
6. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, organisasi
profesi, dan badan swasta yang ditentukan pemerintah
dibuat oleh pimpinan instansi induk dengan
berdasarkan bahan dari instansi tempat bekerja.
26
SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA
ASPEK:
KINERJA
PNS
• OBYEKTIF
PRESTASI
KERJA
PNS
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
BOBOT
60 %
ASPEK:
PERILAKU
KERJA
PNS
• TERUKUR
SKP
KONTRAK
KINERJA
•KUANTITAS
•KUALITAS
•WAKTU
•BIAYA
PENGAMATAN
• ORIENTASI PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
40 %
MINAT
BAKAT PNS
• TRANSPARAN
POTENSI
PNS
REKOMENDASI
PSIKOTES
ASSESSMENT
CENTER
27
SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA
•OBYEKTIF
• TERUKUR
TUPOKSI
ORGANISASI
RENJA
REWARD
ASS-CEN
PSI-TEST
BAIK
REKOMENDASI
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
• TRANSPARAN
TUPOKSI
INDIVIDU PNS
SKP
PERILAKU
KERJA
PENILAIAN
KINERJA
HASIL
PENILAIAN
• PRESTASI KERJA (Kontrak Kinerja=SKP)
TUPOKSI
UNIT RENJA
KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU, BIAYA
• PERILAKU KERJA (Pengamatan)
- ORIENTASI PELAYANAN
- INTEGRITAS
- KOMITMEN
- DISIPLIN
- KERJASAMA
- KEPEMIMPINAN
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
TINDAK LANJUT
HASIL PENILAIAN
BURUK
REKOMENDASI
• PEMBINAAN
• PUNISHMENT
ASS-CEN
PSI-TEST
28
PROSEDUR PENYUSUNAN SKP
PNS YANG DINILAI
ATASAN LANGSUNG
(Pejabat Penilai)
Penetapan Bidang
Prestasi
Negosiasi
Tugas Jabatan
Sasaran Kerja Pegawai
• Kegiatan tugas jabatan
• Target (Aspek kuan, kual, wkt,
dan atau biaya)
Tidak
Setuju
Tanda Tangan SKP
Setuju
Tanda Tangan SKP
ATASAN
PEJABAT
PENILAI
Renstra/Renja
Mekanisme Penilaian Prestasi Kerja PNS
Ukuran Kinerja
Uraian Tugas
 Kualitas
 Kuantitas
 Waktu
 Biaya
Pegawai
Membuat SKP
Rencana kerja
Organisasi
Perilaku
 Orientasi Pelayanan
 Integritas
 Komitmen
 Disiplin
 Kerjasama
 Kepemimpinan
Persetujuan
Atasan
Prestasi
Pelaksanaan
Pemantauan
Bimbingan Nasehat
Kinerja