Transcript penilaian prestasi kerja pns

PENERAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
OUTLINE
1. KONDISI EKSISTING
2. REFORMASI BIROKRASI
3. PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
4. EVALUASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
5. PENUTUP
KONDISI EKSISTING
TOP NEWS SEPTEMBER 2013
PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN 2008-2009)
MENJADI #38 (TAHUN 2013-2014)
2008-2009
10.7
19.3
DARI 2008-2009 ke 2013-2014
- KORUPSI MEMBURUK
- KINERJA BIROKRASI MEMBAIK
KINERJA PNS
bengkuluekspress.com
PNS Tertidur Saat Rapat
kemendagri.go.id
Pelayanan Publik Tidak Optimal
berita.plasa.msn.com
REFORMASI BIROKRASI
PROSES DAN TUJUAN TRANSFORMASI BIROKRASI
2025
2018
DYNAMIC
GOVERNANCE
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
2013
RULE BASED
BUREAUCRACY
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
ARAH TRANSFORMASI KEBIJAKAN
DALAM PENGELOLAAN SDM APARATUR
PENGEMBANGAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
(2013)
MANAJEMEN
SDM
(2018)
POTENSI
(2025)
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
AREA PERUBAHAN
1
Penataan Struktur Birokrasi
2
Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3
Penataan Sistem Seleksi dan
Promosi Secara Terbuka
4
Peningkatan Profesionalisme PNS
5
Pengembangan Sistem Pemerintahan
Elektronik
6
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas
Aparatur
8
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9
Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
SASARAN
1. TERWUJUDNYA
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH
DAN BEBAS KKN
2. TERWUJUDNYA
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT,
3. MENINGKATNYA
KAPASITAS DAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
BIROKRASI
4. PENINGKATAN PROFESIONALISASI PNS
KEBIJAKAN DAN RENCANA AKSI
1. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
2. Peningkatan Kompetensi PNS
3. PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU
4.
5.
Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
Pengembangan dan Penguatan Jabatan Fungsional
HASIL
1. Perubahan Kurikulum diklat PIM dan Diklat Prajabatan oleh LAN
2. Berdasarkan evaluasi, anggaran Diklat K/L sangat kurang
3. PERSIAPAN PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU
(PP 46/2011)
4. Penjatuhan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin
5. Penambahan dan Penguatan Jabatan Fungsional
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
(DP3- PP 10/1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS)
UNSUR
KEKURANGAN
a. Kesetiaan
1. Sangat abstrak
b. Prestasi Kerja
2. Orientasi pada penilaian
perilaku
c. Tanggung Jawab
d. Ketaatan
3. Prestasi kerja tidak terukur
e. Kejujuran
4. Terlalu bersifat
administratif &formalitas
f. Kerjasama
g. Prakarsa
h. Kepemimpinan
5. Bersifat rahasia
6. Tidak didasarkan pada
target kinerja
Catatan: DP3 masih berlaku untuk keperluan usul Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,
pengangkatan dalam jabatan pada periode Kenaikan Pangkat April/Oktober 2014 dan atau tahun 2015
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
(SKP- PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS)
Sebagai Penyempurnaan DP-3
PNS
Menggabungkan antara
penilaian SASARAN KERJA PNS
dengan penilaian PERILAKU
KERJA.
Merupakan alat kendali agar
pelaksanaan tugas pokok
setiap PNS, selaras dengan
Renstra dan Renja Organisasi
MANFAAT PENILAIAN PRESTASI
KERJA DI BEBERAPA NEGARA
 Amerika:
Kenaikan Gaji (81%)
Keputusan Promosi (77%)
Pelatihan dan Pengembangan (68%)
Pembinaan (60%)
 Inggris:
Keputusan Promosi (88%)
Pelatihan dan Pengembangan (75%)
Pembinaan (67%)
 Korea:
Keputusan Promosi (75%)
Pelatihan (57%)
Perencanaan Sumber Daya Manusia (50%)
Penentuan Kenaikan Gaji (36%)
KEGAGALAN DALAM PENERAPAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
 Tidak adanya standar
 Standar yang tidak relevan dan





bersifat subyektif
Standar yang tidak realistis
Ukuran prestasi yang tidak tepat
Kesalahan Penilai
Pemberian umpan balik secara
buruk
Komunikasi yang negatif
Sumber: Oliver, 1985
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
DASAR HUKUM
UU 43/1999
Pokok-Pokok
Kepegawaian
SISTEM DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
(Pasal 12 dan Pasal 20)
PP 53/2010
Disiplin PNS
Pegawai Negeri Sipil Wajib mencapai Sasaran
Kerja Pegawai yang ditetapkan
PP 46/2011
Penilaian Prestasi
Kerja PNS
Setiap PNS Wajib menyusun SKP berdasarkan
Rencana Kerja Tahunan
Perka BKN 1/2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 46/2011
TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang
dititikberatkan pada sistem prestasi kerja
setkab.go.id
PRINSIP PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
1. OBJEKTIF
Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
tanpa dipengaruhi oleh penilaian
subjektif pribadi dari pejabat penilai.
2. TERUKUR
Dapat diukur secara kuantitatif dan
kualitatif.
3. AKUNTABEL
Seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
pejabat yang berwenang.
4. PARTISIPATIF
Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat
penilai dan PNS yang dinilai.
5. TRANSPARAN
Seluruh proses dan hasil penilaian pretasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat
rahasia.
UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
SASARAN KERJA
PEGAWAI (SKP)
BOBOT NILAI 60%
ASPEK:
a. kuantitas;
b. kualitas;
c. waktu; dan
d. biaya.
SKP
60%
PKP
40%
PERILAKU KINERJA
PEGAWAI (PKP)
BOBOT NILAI 40%
ASPEK:
a. orientasi pelayanan;
b. integritas;
c. komitmen;
d. disiplin;
e. kerja sama; dan
f. kepemimpinan.
1
2
UNSUR2 & PENILAIAN PRESTASI
KERJA JABATAN STRUKTURAL
Jabatan
Acuan
Eselon I
Renstra dan RKT
Eselon II
SKP eselon I
Eselon III
SKP eselon II
Eselon IV
SKP eselopn III
Eselon V
SKP eselon IV
Fungsional
Umum
SKP eselon IV dan V
PENILAIAN PRESTASI
KERJA JABATAN
FUNGSIONAL TTT
BERDASARKAN
PERHITUNGAN ANGKA
KREDIT (PERKA BKN 1/2013
TTG PELAKSANAAN PP 46)
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
− SKP disusun oleh tiap PNS setiap
tahun pada bulan Januari
berdasarkan Rencana Kerja Tahunan,
disetujui & ditetapkan oleh pejabat
penilai (atasan langsungnya)
− SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan serta target yang
bersifat nyata dan dapat diukur
− Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan
prioritas
− Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan,
hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP
− Kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi, hasilnya dinilai
sebagai capaian SKP
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
TERHITUNG MULAI JANUARI 2014
SETIAP PNS WAJIB MENYUSUN SKP
dongengplanologi.blogspot.com
SKP
DIKECUALIKAN BAGI:
PNS yang sedang diberhentikan sementara dari jabatan PNS
Pasal 30
ayat (1)
PNS yang diangkat sebagai pejabat negara (pimpinan maupun
anggota lembaga non struktural) yang diberhentikan dari jabatan
organik
PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
Pasal 32
ayat (2)
PNS yang melakukan tugas belajar dan
diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga
internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang
ditentukan oleh pemerintah
PENILAIAN
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
 Penilaian SKP: membandingkan antara
realisasi kerja dengan target dari aspek
kuantitas, kualitas, waktu dan/atau
biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan
 Bila realisasi kerja melebihi dari target
maka capaian SKP dapat lebih dari 100
(seratus)
dongengplanologi.blogspot.com
 Bila SKP tidak tercapai yang diakibatkan
oleh faktor di luar kemampuan individu
PNS, maka penilaian didasarkan pada
pertimbangan kondisi penyebabnya
NILAI PRESTASI KERJA PNS
Bobot SKP
Bobot PKP
NO
NILAI
PRESTASI KERJA
KUALIFIKASI
1
91 – ke atas
Sangat baik
2
76 – 90
Baik
3
61 – 75
Cukup
4
51 – 60
Kurang
5
50 – ke bawah
Buruk
DALAM MELAKUKAN PENILAIAN, PEJABAT PENILAI MENGGUNAKAN
FORMULA :
ASPEK KUANTITAS : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN
•
•
•
•
•
•
•
•
Rumus :
Realisasi Output (RO)
X
100
Target Output (TO)
ASPEK KUALITAS : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN
Rumus :
Realisasi Kualitas (RK)
X
100
Target Kualitas (TK)
ASPEK WAKTU : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN
Rumus :
1,76 X Target Waktu(TW) - Realisasi Waktu (RW)
X 100
Target Waktu (TW)
ASPEK BIAYA : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN
Rumus :
1,76 X Target Biaya(TB) - Realisasi Biaya (RB)
X 100
Target Biaya (TB)
27
SANKSI (Sesuai PP 53/2010 ttg Disiplin PNS)
PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya
mencapai 25% s.d. 50% dari sasaran yang ditetapkan,
diberikan:
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
Berupa:
 penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
 penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)
tahun
SANKSI (Sesuai PP 53/2010 ttg Disiplin PNS)
PNS yang pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
kurang dari 25% sasaran yang ditetapkan, diberikan:
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
Berupa:
 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga)
tahun
 Pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat
lebih rendah
 Pembebasan dari jabatan
 Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS
 Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
EVALUASI PRESTASI KERJA PNS
REKAPITULASI PENERAPAN PP 46/2011
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA
THN 2010
3%
THN 2011
7%
THN 2012
10%
THN 2014
TOTAL YG MELAPORKAN: 30 K/L
60%
− 1 K/L MEMULAI THN 2010
− 2 K/L MEMULAI THN 2011
− 3 K/L MENERAPKAN TAHUN 2012
− 6 K/L MENERAPKAN TAHUN 2013
− SISANYA AKAN MENERAPKAN TAHUN 2014
THN 2013
20%
− JUMLAH PNS 2.653 orang
− PP 46/2011 dilaksanakan sejak Juni 2012 melalui implementasi
Sasaran Kinerja Individu (SKI)
− Dibentuk Satgas SKI untuk mengawasi pelaksanaan SKI
− KESULITAN: Perubahan mindset pegawai yang pada awalnya
tidak terbiasa dengan perencanaan SKP/SKI sehingga sosialisasi
dan internalisasi perlu terus dilakukan
− PEMANFAATAN: Pertimbangan dalam perhitungan tunjangan
kinerja pegawai (nilai SKI tidak boleh <60% untuk mendapat
tunjangan)
− MONITORING/EVALUASI: Dilakukan setiap bulan terhadap
pelaksanaan, penyusunan, penetapan, dan penilaian SKI
− Sebagai salah satu komitmen dalam mencapai REFORMASI
BIROKRASI
− Tujuan:
a. Meningkatkan motivasi kerja pegawai
b. Meningkatkan pencapaian Target IKU unit kerja dan
Instansi.
c. Memastikan keterkaitan langsung antara Renstra,
Tupoksi dan Kegiatan Individu.
d. Meningkatkan optimatimalisasi pengelolaan kapasitas
kerja pegawai dan rencana kebutuhan pegawai.
− Selama pelaksanaannya sudah dilakukan evaluasi aspek
administratif maupun progresnya
SASARAN KINERJA INDIVIDU BPPT Berbasis web
Sumber: ski.bppt.go.id
DOKUMEN
PENETAPAN KINERJA
KEMENPAN RB
TAHUN 2013
CONTOH
KONTRAK KINERJA PNS
CONTOH SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
KESULITAN:
1.
PENYUSUNAN PENETAPAN SKP MERUPAKAN HAL YG BARU
MAKA MASIH PERLU SOSIALISASI, PENYESUAIAN, DAN
INTERNALISASI
2.
TERDAPAT BEBERAPA KEGIATAN TUGAS JABATAN YG AGAK
SULIT MENENTUKAN DAN MENGUKUR
- OUTPUT (mis: Tugas Pelayanan)
- WAKTU PENYELESAIAN (mis: Penyusunan Perundangan)
- JUMLAH BIAYANYA
3.
PENYUSUNAN & PENILAIAN SKP PEGAWAI YG TUGAS
RUTINNYA TIDAK SESUAI DENGAN JABATAN YANG
DIDUDUKINYA
PENUTUP
1.
Penilaian Prestasi Kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang
profesional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi
birokrasi
2.
Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan mulai tanggal 1 Januari
2014, sehingga setiap K/L dan Pemda dapat mulai melakukan
simulasi dan mewajibkan PNS untuk menyusun Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
3.
30 K/L telah melaporkan penerapan PP 46/2011, 40% telah
mengujicobakannya dan 60% akan menerapkannya pada Januari
2014
4.
Masukan terkait dengan penerapan PP 46/2011 :
− Bagaimana penilaian agar tidak linier
− Bagaimana dengan penilaian terhadap TNI/Polri yang menduduki
jabatan sipil, belum ada ketentuan yang mengatur kewajiban
menyusun SKP
− Perlu diagnosa apabila pns tidak mencapai SKP, apakah kesalahan
PNS yang bersangkutan atau organisasi/pengelola
PESAN MENTERI PAN-RB:
KARYA-KARYA & INOVASI2 BENTUL2 HARUS
MENJADI SUMBANGSIH BAGI BANGSA &
NEGARA
PERLU:
DITENTUKAN TITIK BERAT KAJIAN:
SWASEMBADA PANGAN, MASALAH
DISINTEGRASI, DLL.
PENGUATAN NETWORKING: LITBANG &
PERGURUAN TINGGI
dongengplanologi.blogspot.com
TERIMA KASIH