Transcript tatap muka iii - WordPress.com

DINAMIKA SOSIAL BUDAYA
MASYARAKAT PESISIR
(PERUBAHAN SOSIAL)
TATAP MUKA III
PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PESISIR
DR. H. RUDIANTO, MA
Sebab perubahan
1. FAKTOR INTERN:
a. berasal dari masyarakat sendiri: dinamika penduduk, perubahan
tempat tinggal, contoh: urbanisasi dan transmigrasi;
b. Penemuan baru (new invention): discovery dan invention
(pengembangan yang lama)
c. Pergerakan sosial/ Revolusi
2. FAKTOR EKSTERN
a. terjadinya bencana alam
b. peperangan;
c. pengaruh kebudayaan lain
KLASIFIKASI PERUBAHAN
A. EVOLUSI: PERUBAHAN SECARA LAMBAT, PERLU ADA PENYESUAIAN;
B. REVOLUSI: PERUBAHAN SECARA CEPAT:
persyaratan tertentu. antara lain:
a. Ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
b. Adanya pemimpin/kelompok yang mampu memimpin masyarakat tersebut.
c. Harus bisa memanfaatkan momentum untuk melaksanakan revolusi.
d. Harus ada tujuan gerakan yang jelas dan dapat ditunjukkan kepada rakyat.
e. Kemampuan pemimpin.
Pertimbangan
untuk
Model
pemberdayaan masyarakat pesisir :
1.
2.
3.
pembangunan
dan
Identifikasi awal terhadap kondisi masyarakat yang
bergerak secara dinamis;
Informasi akurat tentang kompleksitas struktur sosial,
kapasitas ruang struktur sosial dan titik kritis struktur
sosial untuk menyelaraskan program atau kegiatan
yang akan diintroduksikan dari luar;
Kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal,
maupun kegiatan yang mengintegrasikan kebutuhan
lokal dengan kepentuingan dari luar.
KEMISKINAN ABSOLUT: apabila tingkat pendapatannya di bawah “garis
kemiskinan” atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan,
perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja
KEMISKINAN RELATIF: kondisi dimana pendapatannya berada pada posisi di
atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan
masyarakat sekitarnya
KEMISKINAN KULTURAL: mengacu kepada sikap seseorang atau
masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha
untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif;
meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya
BANK DUNIA: garis batas kemiskinan adalah US $ 50 perkapita pertahun
untuk pedesaan dan US $ 75 perkapita per tahun untuk perkotaan.
PROF. SAYOGYA: standar kebutuhan pokok atas kebutuhan beras dan gizi.
Golongan paling miskin pendapatannya 240 kg atau kurang beras perkapita
pertahun. Golongan miskin sekali pendapatannya 240 hingga 360 kg beras
perkapita per tahun. Golongan miskin pendapatannya lebih dari 360 kg tetapi
kurang dari 480 kg beras perkapita pertahun.
KEMISKINAN STRUKTURAL: kondisi atau situasi miskin
karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum
menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan
Ketimpangan
Kemiskinan struktural banyak disorot sebagai penyebab
tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain;
Laporan BPS Tahun 1996 terdapat 22,5 juta orang miskin,
Tahun 1998 79,5 juta orang (56,8 juta jiwa berada di pedesaan).
Tahun 2009: jumlah penduduk hampir miskin 20,66 juta jiwa (8,99 %).
Tahun 2010 menjadi 22,9 juta jiwa (9,88%).
Tahun 2011 menjadi 27,12 juta jiwa (10,28 %). Penduduk hampir
miskin adl mereka yang memiliki pengeluaran perbulan diatas garis
kemiskinan. (Keluarga hampir miskin penghasilan > Rp.
1.121.952/bulan atau setara Rp. 37.398/keluarga/hari.
1. Belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat
nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan;
2. Menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga aktivitas sosial
ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung terus;
3. Maslah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar masuk barang,
jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi melambatkan dinamika sosial, ekonomi, dan
budaya masyarakat nelayan.
4. Keterbatasan modal usaha atau investasi
meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya;
sehingga
menyulitkan
nelayan
5. Adanya relasi sosial ekonomi ”eksploitatif” dengan pemilik perahu dan pedagang
perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan;
6. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya
peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup;
7. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial
mereka;
8. Lemah karsa
N
o
PROGRAM SANGAT
MISKIN (60%)
1. Pelatihan dasar
2. Pemberian kartu
jaminan nelayan
3. Pinjaman modal
4. Sosialisasi motivasi
5. Jaminan kesejahteraan
6. Pelatihan dan modal JP
MISKIN (30%)
HAMPIR
MISKIN (10%)
Sklled
ditingkatkan
Pemberian
modal
Pendidikan
Pelatihan
Pemberian
modal
Pinjaman
modal
Pelatihan dan
lahan usaha
Pinjaman
modal
KUN dan
modal JM
Penyediaan
sapras dan
modal JP
PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR
TAHUN 1970 AN; TAHAPAN: PRODUCT ORIENTED
TAHUN 1980 AN: TAHAPAN PENYEBARLUASAN ALAT TANGKAP (PURSE
SEINE), PENGEMBANGAN KUD MINA DAN TPI
TAHAP KETIGA: DITUNTUT KONDISI INTERNASIONAL TENTANG
KEBUTUHAN UDANG YG MAKIN MENINGKAT. TERJADI INTENSIFIKASI
UDANG
TAHAP KEEMPAT 1990 AN. PEMERINTAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN
AGRIBISNIS;
TAHAP KELIMA: TAHUN 1998 (TAHAP KRISIS): PENINGKATAN EKSPOR
DAN PENDEKATAN HOLISTIK (EKOLOGI, EKONOMI, SOSIAL POLITIK DAN
KELEMBAGAAN HUKUM.
TAHAP KEENAM: PEMERINTAH MENGGULIRKAN PROGRAM
REVITALISASI PERIKANAN DENGAN PRIORITAS PADA: UDANG, TUNA
DAN RUMPUT LAUT.
PERTANYAAN?
MENURUT SAUDARA APAKAH STRATEGI
PEMBANGUNAN KITA SELAMA INI DAPAT
MENCIPTAKAN KEMAKMURAN MASYARAKAT?
BUAT GROUP 5 – 15 ORANG
WKATU 10 MENIT.
NILAI INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (PI)
NILAI INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
Maret 2013: P1 = 1,90 (September 2012) menjadi 1,75
P2 = 0,48 (September 2012) menjadi 0,43
ARTINYA:
Penurunan nilai dua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati :Garis Kemiskinan”.
Ketimpangan pengeluaran penduduk juga menyempit.
Maret 2013: P1 di perkotaan 1,25, Pedesaan 2,24
P2 di perkotaan 0,31 Pedesaan 0,56
Artinya Kemiskinan didaerah pedesaan lebih memprihatinkan bila
dibandingkan dengan perkotaan.
KESIMPULAN: STRATEGI PEMBANGUNAN SELAMA INI TERNYATA
BELUM MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
BAHKAN MENCIPTAKAN DISPARITAS ANTARA PERKOTAAN DAN
PERDESAAN.
Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia;
Tersedianya prasarana dan sarana produksi secara lokal;
Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat
(collective
action) untuk mencapai tujuan-tujuan individu.
Terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, dengan Ciri-ciri:
a. berbasis sumberdaya lokal (resource-based),
b. pasar yang jelas (market based),
c. memperhatikan kapasitas sumberdaya (environmental-based),
d. berdampak bagi masyarakat lokal (local society-based), dan
menggunakan teknologi maju tepat guna (scientificbased).
Hubungan transportasi dan komunikasi sebagai basis hubungan
ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman.
Terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada
kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud
pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam laut.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN:
PENDEKATAN SECARA LINTAS SEKTOR
Pembangunan
Pelayanan Dasar
Hukum &
Pertahanan
Keamanan Publik,
Penanganan Terorisme,
Penyelundupan,
Penegakkan hukum, dsb.
Pembangunan
Politik
Desentralisasi,
Membangun
Konvensi, Konsensus,
Konsolidasi
Demokrasi
Governance,
Anti-Korupsi,
Budaya, Kearifan
Lokal, dsb.
Pembangunan
Budaya
HARMONISASI LOKASI/
KEWILAYAHAN
Pembangunan
Manusia
Rasa Aman
& Keamanan
Demokrasi
Bhinneka
Tunggal Ika
Peningkatan
Kesejahteraan
& Pengurangan
Kemiskinan
Nation &
Character
Building
Pertumbuhan
& Stabilitas
Keadilan
Sosial
HARMONISASI LOKASI/
KEWILAYAHAN
Pendidikan,
Kesehatan, Air Minum,
Sandang, Pangan,
Papan, dsb.
Pembangunan
Ekonomi
Pro-Growth & Pro-Job:
Infrastruktur,
Investasi, Perdagangan,
Jasa-jasa, Pertanian,
Kelautan, Pariwisata,
Ketahanan Ekonomi,
Koordinasi Kebijakan
Fiskal- Moneter
Pemberdayaan
Masyarakat
Perlindungan
Sosial, Bantuan
Sosial, Pelayanan
Jasa Sosial
Lembaga Publik
Pembangunan
Sosial 13
KERANGKA KEBIJAKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pelaksanaan
kebijakan &
program
pembangunan
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
-MEMAMPUKAN
- MEMANDIRIKAN
DALAM
-MEMBANGUN DIRI
- LINGKUNGAN
EKONOMI
Menempatkan
Masy sebagai
Subyek Pemb
SOSBUD
POLITIK
LINGK
Memberi
wewenang
secara
proporsional
Pengurangan Kemiskinan Dalam Pembangunan
Nasional: Peran Pemerintah Melalui APBN/APBD
MDGs & Konvensi
Internasional
Lainnya
RPJP
(LTDP)
RPJM
(MTDP)
SNPK
(Strategi
Nasional
Penanggulangan
Kemiskinan)
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2014:
1. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
RENCANA
STRATEJIK
Program Sektor
Program Wilayah
APBN (National Budget)
APBD (Regional Budget)
RKP (Annual Work Plan)
Pengurangan Kemiskinan Sebagai
Prioritas Pembangunan Nasional
Implementasi
Program
Pengurangan
Kemiskinan
15
PESTA BUDAYA PESISIR DI KALIMANTAN TIMUR
BUDAYA PESISIR DI LAMPUNG