Transcript INDONESIA POVERTY OUTLOOK 2012_Ahmad Juwaini

Dignity, Devotion
INDONESIA
POVERTY OUTLOOK
2012
AHMAD JUWAINI
Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa
Pendahuluan
• Kemiskinan adalah salah satu “kekayaan” bangsa Indonesia.
• Tugas utama pembangunan adalah mengatasi kemiskinan
• Pemerintah memikul tanggung jawab paling besar dalam
mengatasi kemiskinan bangsa.
• Perubahan jumlah orang miskin menjadi ukuran yang
paling mudah untuk mengukur keberhasilan atau
kegagalan pemerintah dalam melakukan pembangunan.
• Kemiskinan menjadi kata paling “bertuah” dalam
menghakimi “manfaat” pemerintah pada suatu kurun
waktu tertentu.
Evaluasi
• Sudah sejauhmana kenaikan dan penurunan jumlah
orang miskin di Indonesia ?
• Sudah sejauhmanakah perubahan nasib orang miskin ?
• Program-program apa saja yang sudah dilakukan
pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ?
• Apa yang menyebabkan program mengatasi kemskinan
berhasil dan apa yang menyebabkan program
mengatasi kemiskinan gagal ?
• Faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan dan
kegagalan mengatasi kemiskinan ?
Garis Kemiskinan (Poverty Line)
• Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan
dengan pendekatan konsumsi sejalan dengan pendekatan
Bank Dunia.
• Garis kemiskinan tersebut diukur dari kemampuan
membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per
kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan
minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan,
transportasi, dan pendidikan.
• Garis kemiskinan versi BPS tahun 2011 adalah pendapatan
perkapita kurang dari Rp 230.000 per bulan.
• Garis kemiskinan versi World Bank adalah $2 per day per
capita
Pergeseran Pengertian Kemiskinan
• Pergerseran pengertian kemiskinan dengan
tidak hanya melihat aspek ketidakmampuan,
pendapatan , konsumsi dan ketiadaan akses,
tetapi juga melihat masalah ketergantungan,
harga diri, kontinuitas pendapatan, jaminan
masa depan dan kerentanan.
Kemiskinan Menurut UU No. 13 tahun
2011
• Fakir miskin adalah orang yang sama sekali
tidak mempunyai sumber mata pencaharian
dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirinya dan/atau keluarganya. (ps 1 ayat 1)
Hak Fakir Miskin (Ps.3 UU No.13/2011)
Fakir miskin berhak:
a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
b. memperoleh pelayanan kesehatan;
c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun,
mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai
dengan karakter budayanya;
e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan
sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan,
serta memberdayakan diri dan keluarganya;
f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.
Kemiskinan di Indonesia
• Tingkat kemiskinan mutlak menurun drastis dalam dua
dasawarsa sebelum krisis ekonomi 1997; setelahnya naik,
kemudian menurun lagi mulai tahun 2000, terus menipis.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Jumlah penduduk miskin pada 1976 mencapai 54,2 juta jiwa (40,1 %),
menurun menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 %) pada tahun 1981,
35 juta jiwa (21,64 %) pada tahun 1984,
27,2 juta jiwa (15,1 %) pada tahun 1990, dan
22,5 juta jiwa (11,3%) pada 1996.
34,01 juta jiwa (17,47%) pada 1997
47,97 juta jiwa (23,43% ) pada 1999
38, 7 juta jiwa (19,4 %) pada 2000
35,10 Juta jiwa (15,97 %) pada 2005
34,96 juta jiwa (15,42 %) pada tahun 2008.
32,53 juta jiwa (14,15 %) pada tahun 2009
31,02 juta jiwa (13,33 %) pada tahun 2010
30,02 juta jiwa (12,49 %) pada tahun 2011
Kemiskinan di Perkotaan & Perdesaan
Sebab-sebab Struktural Kemiskinan di
Indonesia
• Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara
maksimal;
• Kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap
penanggulangan kemiskinan dan semata-mata
mengejar pertumbuhan ekonomi (trickle down effect
tidak bekerja)
– Kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia
adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi
jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %.
– Asusmsi demikian salah, karena:
• Yang dapat mengatasi pengangguran dan
kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi
yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat
yang pelakunya adalah masyarakat miskin.
• Pengangguran dan kemiskinan adalah dua
hal berbeda. Orang yang menganggur belum
tentu miskin.
– Ilustrasi: 1 % pertumbuhan diasumsikan
mampu menampung 200.000-400.000
tenaga kerja baru, maka pertumbuhan
6.5 % hanya mampu mempekerjakan 1,3
juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada
jaminan bagi penduduk miskin yang
mencapai puluhan juta jiwa.
Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi
Kemiskinan
• Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi.
• Masa Orde Baru: terkait dengan program pembangunan
nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah
dilaksanakan:
–
–
–
–
–
–
–
BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian),
UPPKS (BKKBN),
KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi),
UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri),
KUBE (Departemen Sosial)
Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan
pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan)
Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi
Kemiskinan-lanj.
•
Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal
(IDT), yang meliputi:
–
–
–
•
Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa
sebagai dana bergulir selama 3 tahun;
Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga
pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W);
Bantuan pembangunan sarana/prasarana
Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak
‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.
Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi
Kemiskinan-lanj.
• Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin
meningkat tajam karena merupakan gabungan dari
penduduk miskin lama dan penduduk baru yang
bersifat sementara (transient poverty).
– Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan program Jaring
Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok
program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS
sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring
Anggaran Pengentasan Kemiskinan
• Anggaran pengentasan kemiskinan 2009 adalah sebesar 70 Trilyun
• Anggaran Pengentasan kemiskinan 2010 adalah sebesar 80 Trilyun
• Anggaran Pengentasan Kemiskinan 2011 adalah sebesar 86.1 Trilyun.
•
•
•
•
Anggaran PNPM Mandiri
Anggaran KUR
Anggaran Raskin
Anggaran BLT
: 10 Trilyun
: 30 Trilyun
: 12,6 Trilyun
: 14 trilyun
Total dana kemiskinan diperkirakan mencapai Rp200 triliun. Kalau dana itu
dibagikan kepada 31,02 juta orang miskin (berdasarkan data BPS). Maka satu
orang miskin seharusnya mendapat bagian sekitar Rp7.000.000/orang.
Kekurangan Program
• Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga
kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah
mengembangkan usaha selanjutnya
• Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem
pertanggungjawaban yang saling mengikat
• Timing pencairan kredit yang tidak tepat
• Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar
instansi
Beberapa Kelemahan dalam Program
Penanggulangan Kemiskinan
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro
daripada pemerataan;
Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi;
Lebih bersifat karitatif daripada transformatif;
Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek;
Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih
berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’;
Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering
dipandang sama daripada pluralistis.
Paradigma Pemberantasan Kemiskinan di
Indonesia
a) Penerbitan undang-undang pemberantasan
kemiskinan sehingga program pengurangan
kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan
masyarakat
b) Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor
c) Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama
antara masyarakat dan pemerintah sehingga program
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi
aktual masyarakat dapat lebih tergali.
Paradigma Pemberantasan Kemiskinan di
Indonesia-lanj.
d) Masyarakat dijadikan subjek dan bukan
sekedar objek program
e) Pertanggungjawaban program tidak saja pada
pemerintah tetapi juga pada masyarakat
f) Program yang berkesinambungan
g) Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan
kemampuan masyarakat keluar dari belenggu
kemiskinan.
Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor & Pro
Environment
Pro‐Growth:
– Improving the quality of growth:
• Create more employment
• Increase the productivity
• Reduce poverty
Pro‐Job:
– Create extensive employment opportunities
– Strengthening the competitiveness
Pro‐Poor:
– Social Protection
– Community empowerment
– Empowerment of Micro and SMEs.
Pro‐Environment:
– Mitigation
– Adaptation
4 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
oleh Pemerintah
•
•
•
•
1. Bantuan Sosial Terpadu:Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang
mencakup program BantuanLangsungTunai(BLT) baik yang bersifat insidensial atau
kepada kelompok marginal, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa
bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) dan
Parenting Education mulai 2010; serta Program Keluarga Harapan diperluas menjadi
program nasional mulai 2011-2012
2. PNPM Mandiri: Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp10,3 triliun pada 2009
menjadi Rp12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp3
miliar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin dipedesaan, dan
integrasi secara selektif PNPM Pendukung;
3. Kredit Usaha Rakyat(KUR): Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR
mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011;
4.Tim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan
Kemiskinan dibawah koordinasi WakilPresiden, penggunaan unified database untuk
penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan
evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran.
Prediksi Jumlah Orang Miskin di Indonesia
Tahun 2012
Garis
2009
Kemiskinan (Prosentase
Penduduk
Miskin)
2010
(Prosentase
Penduduk
Miskin)
2011
(Prosentase
Penduduk
Miskin)
2012
(Prosentase
Penduduk
Miskin) (*)
Jumlah
Orang
Miskin
2012 (*)
Versi BPS
14,15 %
13,33 %
12,49 %
12,25 %
29,88 juta
Versi Bank
Dunia
50,6 %
47,7 % (*)
44,8 % (*)
42 % (*)
102,45 juta
Jumlah penduduk Miskin tahun 2011 : 30,02 juta
Jumlah Penduduk Indonesia 2011 : 240,35 juta
Angka Pertumbuhan Penduduk Indonesia 2011 : 1,49 %
Sumber : BPS & data.worldbank.org, diolah.
Makna Prediksi
• Penurunan angka kemiskinan menjadi semakin kecil atau
semakin tidak berarti. Bahkan kalau diteruskan sampai
2013, bisa berakibat, angka kemiskinan justru tidak
berubah atau malah bisa bertambah. Sehingga target
pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan pada
tahun 2014 menjadi 8 persen, bisa berakibat tidak tercapai.
• Pola penanganan kemiskinan dengan cara yang hampir
sama dalam dua tahun terakhir yang dilakukan oleh
pemerintah menjadi semakin tidak efektif
• Perlu ada terobosan baru penanganan kemiskinan yang
fundamental untuk mengatasi kemiskinan
Metode Mengatasi Kemiskinan
(sebuah upaya percepatan)
Relief
Development
advocation
Relief
Bantuan Hibah
Bantuan
Tunai
Bantuan
Bencana
Bantuan
Darurat
Relief / Karitas
Bantuan
Manfaat
Layanan
Kesehatan
Tempat
Tinggal
Development
Sekolah Formal
Sekolah Non Formal
Pelatihan Keterampilan
Pendidikan
Beasiswa
Sekolah Guru
Development
Kewirausahaan
Bantuan Permodalan
Pengembangan
Usaha
Konsultasi Usaha
Pengembangan Pasar
Advokasi
Diskusi &
Seminar
Penelitian &
Kajian
Advokasi
Tulisan &
Publisitas
Kampanye Publik
& Hearing
Peubahan
Kebijakan
Terima Kasih
Ahmad Juwaini
Pusat Data Kemisikinan Dompet Dhuafa
Email : [email protected]
Twitter : @ahmadjuwaini
HP. 08158195243