Transcript 1. MP3KI Tahun 2014

PROGRAM MP3KI TAHUN 2014
DI LOKASI PNPM MANDIRI PERKOTAAN
Sosialisasi MP3KI Tahun 2014 di Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan Kepada Pelaku Tingkat Provinsi
Hotel Great Western Resort Serpong Tangerang, 25 Maret 2014
• Angka kemiskinan Indonesia cenderung terus menurun
sejak tahun 2004-2012. Penurunan tersebut tidak terlepas
dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi
kemiskinan melalui berbagai program yang berpihak
kepada rakyat. Meskipun belum bisa dikatakan optimal,
akan tetapi tren penurunan tersebut menunjukkan bahwa
program-program penanggulangan kemiskinan yang
diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
• RPJM Nasional 2010-2014
telah
menetapkan
sasaran,
diantaranya
adalah penurunan angka
kemiskinan 8-10 % pada
akhir tahun 2014
• Sesuai dengan skenario percepatan dan perluasan
pengurangan kemiskinan Indonesia (P3KI) yang disusun
Bappenas, angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 67 % pada tahun 2020 dan pada tahun 2025 angka
kemiskinan menjadi sekitar 4-5 %.
• Untuk memaksimalkan manfaat MP3EI dan untuk
mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan
berkeadilan, Pemerintah telah menyusun Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di
Indonesia (MP3KI)
TUJUAN
Tujuan program ini adalah meningkatkan akses infrastruktur
permukiman warga miskin di wilayah perkotaan
STRATEGI
Untuk mencapai tujuan, strategi yang dilaksanakan sebagai
berikut :
• Melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin
dalam proses perencanaan partisipatif, pembangunan,
pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur dasar;
4
• Melibatkan pemerintah kota/kabupaten dalam sinergi
dan integrasi berbagai program/kegiatan melalui
jejaring kerja (network), linkage dan kemitraan untuk
mendorong aktifitas kegiatan usaha masyarakat miskin
Ada 2 (dua) jenis program MP3KI Tahun 2014 :
1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins)
dengan lokasi di 14 Kecamatan yang tersebar di 11
Kab/Kota dan 8 Provinsi
2. Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan dengan
lokasi di 27 Kecamatan yang tersebar di 10 Kab/Kota dan
7 Provinsi
Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas
No. 0309/2013 Tanggal 14 Nopember 2013
Percepatan Penurunan Kemiskinan (Quick Wins) di PNPM Perkotaan
Provinsi
Kota/Kab
Kecamatan
Pagu (juta)
1. Sumut
Kota Medan
Kota Medan Belawan
2.143
2.Sumbar
Kota Padang
Koto Tangah
2.143
3. Sumsel
Kota Palembang
Kertapati
2.143
4. Bengkulu
Kota Bengkulu
Kampung Melayu
Muara Bangka Hulu
2.949
1.336
5. Kepri
Karimun
Kota Batam
Kota T.Pinang
Buru
Belakang Padang
Bukit Bestari
2.227
2.456
1.745
6. DKI Jakarta
Kota Jakarta Utara
Kota Jakarta Pusat
Cilincing
Koja
Penjaringan
Johar Baru
2.129
903
3.233
2.306
7. Malut
Kota Ternate
Pulau Hiri
2143
8. Jawa Barat
Indramayu
Haurgeulis
2143
8
11
14
29.999
Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan
Penetapan Jenis Kegiatan oleh
TKPK Kab/Kota
4
1
Renta 2014
Kel/Desa/Hasil Review
PJM Pronangkis
Rapat
TKPK Kab/Kota; Dinas Ke-PU-an;
Camat dan BKM
3
2
Hasil Identifikasi Jenis
Kegiatan
Kegiatan yang dilaksanakan memiliki karakteristik
sebagai berikut :
• Pemanfaatnya
luas,
dimungkinkan
lintas
wilayah/lintas kelurahan;
• Anggaran untuk lokasi percepatan relatif besar,
lebih dari yang dibiayai oleh PNPM Mandiri
Perkotaan;
• Belum direncanakan dari sumber manapun,
khususnya APBD;
JENIS KEGIATAN :
Jenis kegiatan berupa :
• Pembangunan infrastruktur dasar permukiman dan,
• Kegiatan sosial berupa peningkatan kapasitas
masyarakat miskin
Dana BLM MP3KI tidak boleh dialokasikan untuk
kegiatan Pinjaman Bergulir
KARAKTERISTIK KEGIATAN :
Kecamatan sasaran MP3KI Tahun 2014 di lokasi PNPM Perkotaan akan
mendapatkan alokasi BLM, tetapi BELUM TENTU seluruh Kel/Desa di
Kecamatan sasaran mendapatkan alokasi BLM,
TERGANTUNG HASIL SELEKSI
A. Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Quick Wins)
1. Jenis kegiatan dan kebutuhan biaya berdasarkan
usulan Provinsi yang sudah disetujui Bappenas
2. TKPK Kab/Kota, dinas ke PU-an, Camat dan BKM/LKM
melakukan pertumuan/rapat untuk prioritasi kegiatan di
setiap Kecamatan sasaran
3. Prioritasi kegiatan dilakukan berdasarkan : (1) jumlah
penerima manfaat, khususnya warga miskin dan
rentan; (2) cakupan lokasi yang berpotensi memiliki
dampak besar dalam mengurangi kemiskinan; (3)
tingkat kemendesakan dan (4) dapat ditambahkan
kriteria lain yang disepakati oleh pemda dan
masyarakat
4. Hasil prioritasi (Jenis Kegiatan dan biaya yang
dibutuhkan) masing-masing Kel/Desa dalam satu
Kecamatan di rekap, kemudian di sandingkan dengan
alokasi pagu maksimal dalam kecamatan tersebut.
Ada 3 Kemungkinan :
a) Apabila Total Biaya = Pagu Kecamatan, maka
seluruh daftar kegiatan dapat dilaksanakan oleh
masyarakat (BKM)
b) Apabila Total Biaya > Pagu Kecamatan, maka dapat
merubah volume/unit selama fungsi kegiatan masih
berjalan dan/atau menghilangkan kegiatan lainnya
sesuai urutan prioritas
c) Apabila Total Biaya < Pagu Kecamatan, maka dapat
menambah volume/unit kegiatan dan/atau membuka
usulan baru dari masyarakat untuk disetujui oleh
Tim Kab/Kota (TKPKD, Dinas Ke-PU-an dan Camat)
5. Setelah langkah 2 – 4 selesai dilakukan dan disetujui
oleh Tim Kab/Kota, TKPK Kab/Kota menetapkan Daftar
Jenis kegiatan dan alokasi dana BLM masing-masing
Kel/Desa di setiap Kecamatan
B. Penguatan Kecamatan Kantong Kemiskinan
1. TKPK Kab/Kota, dinas ke PU-an, Camat dan BKM/LKM
melakukan
pertumuan/rapat
untuk
melakukan
perangkingan tingkat kemiskinan Kel/Desa di masingmasing Kecamatan sasaran
2. Dimulai dari Kel/Desa dengan tingkat kemiskinan
tertinggi, BKM/LKM melakukan prioritasi kegiatan
berdasarkan Renta tahun 2014 PJM Pronangkis
3. Prioritasi kegiatan dilakukan berdasarkan : (1) jumlah
penerima manfaat, khususnya warga miskin dan
rentan; (2) cakupan lokasi yang berpotensi memiliki
dampak besar dalam mengurangi kemiskinan; (3)
tingkat kemendesakan dan (4) dapat ditambahkan
kriteria lain yang disepakati oleh pemda dan
masyarakat
4. Hasil prioritasi (Jenis Kegiatan dan biaya yang
dibutuhkan) masing-masing Kel/Desa dalam satu
Kecamatan di rekap, kemudian di sandingkan dengan
alokasi pagu maksimal dalam kecamatan tersebut
5. TKPK Kab/Kota menetapkan Daftar Jenis kegiatan dan
alokasi dana BLM masing-masing Kel/Desa di setiap
Kecamatan