Transcript Paparan Workshop Jogja 23 Okt 2014

PENGEMBANGAN SIMPADU DAN P3BM SEBAGAI
INSTRUMEN PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI INDONESIA
Oleh:
Karim, S.Ant, MA
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Seminar Jagongan Media Rakyat (JMR) bersama Combine Resource Institution
Yogyakarta, 23 Oktober 2014
Materi Paparan
• Kondisi Kemiskinan Saat Ini
• Problema Perencanaan di Indonesia
• Sistim Informasi Terpadu (SIMPADU) Penanggulangan
Kemiskinan
• Pro Poor Planning, Budgeting, and Monitoring
(P3BM)
KONDISI SAAT INI
TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL 2004-2014
45
39.30
40
36.15
37.17
35.10
35
34.96
32.53
31.02
30
30.02
29.13
28.07
28.55
25
20
12,5-13,5
15
16.66
15.97
17.75
16.58
10
15.42
9 – 10,5
11,5-12,5
11.47
14.15
13.33
12.49
11.96
10,5-11,5
5
11.37
9,5 - 10,5
8,0-10,0
0
2004
2005
2006
2007
Jumlah Penduduk Miskin
2008
2009
2010
2011
Persentase Penduduk Miskin
2012
Mar-13
Sep-13
2014
Target Tingkat Kemiskinan
• Sejak tahun 2010, penurunan kemiskinan melambat, secara absolut menurun hanya sekitar 1
juta penduduk miskin per tahun. Tingkat kemiskinan pada bulan September 2013 sebesar
11,47% (target APBN 2013 sebesar 9,5%-10,5%).
• Target APBN 2014 sebesar 9,0%-10,5% (Revisi RPJMN 2009-2014: 8,0%-10,0%). Sedangkan
Target RKP 2015 sebesar 9,0%-10,0%.
Kesenjangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Tahun 2013
Tingkat kemiskinan masih tinggi di sebagian besar Indonesia bagian Timur
Namun, Jumlah penduduk miskin masih didominasi di Pulau Jawa
35
6000
Jumlah penduduk miskin tertinggi
31.13
30
26.67
25
4000
20
15
10
5 3.553.95
5000
4.775.21
5.745.936.066.46
7.5 7.727.888.078.148.24
20.03
19.49
18.34
17.97
17.5117.6
15.43
14.86
14.67
14.56
14.24
1
2.83
12.312.55
9.529.5410.06
3000
2000
1000
0
0
Persentase Penduduk Miskin (%)
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)
Hasil Penghitungan Garis Kemiskinan [Maret 2013 dan Maret 2014]
Garis Kemiskinan
Daerah
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan+Perdesaan (T)
Metode’98
[Maret 2014]
Metode Baru [Maret
2013]
Metode Baru
[Maret 2014]
318.514
365.949
396.846
286.097
305.418
342.906
302.735
336.738
370.754
Persentase Penduduk Miskin (P0)
Daerah
Perkotaan
Perdesaan
Perkotaan+Perdesaan (T)
Metode’98
[Maret 2014]
Metode Baru
[Maret 2013]
Metode Baru
[Maret 2014]
8,34
10,57
9,92
14,17
14,91
14,80
11,25
12,75
12,35
PROVINSI
Persentase Penduduk Miskin
(P0), Maret Tahun 2013
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
31
32
33
34
35
36
51
52
53
61
62
63
64
71
72
73
74
75
76
81
82
91
94
Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
Kepulauan Riau
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA
Metode 1998
p0
STE
17.60
10.06
8.14
7.72
8.07
14.24
18.34
14.86
5.21
6.46
3.55
9.52
14.56
15.43
12.55
5.74
3.95
17.97
20.03
8.24
5.93
4.77
6.06
7.88
14.67
9.54
12.83
17.51
12.30
19.49
7.50
26.67
31.13
11.37
1.10
0.74
0.84
0.84
0.98
0.98
1.39
1.07
0.93
1.24
0.82
0.60
0.57
2.00
0.57
0.82
0.69
1.49
1.02
0.92
0.78
0.64
0.79
1.00
1.28
0.84
1.27
1.85
1.96
1.56
1.43
2.08
1.27
0.20
Metode Baru
LB
UB
p0
15.36
8.59
6.52
6.07
6.25
12.30
15.61
12.84
3.52
4.04
2.19
8.36
13.43
11.58
11.46
4.07
2.64
15.03
18.13
6.49
4.50
3.49
4.52
5.81
12.18
7.87
10.41
13.99
8.29
16.51
4.72
22.58
28.64
10.98
19.68
11.48
9.81
9.38
10.09
16.16
21.08
17.05
7.19
8.90
5.42
10.70
15.67
19.43
13.67
7.30
5.36
20.89
22.12
10.09
7.56
6.00
7.61
9.74
17.20
11.18
15.38
21.25
16.00
22.63
10.31
30.72
33.60
11.75
11.70
9.05
7.75
6.35
9.12
11.56
13.00
17.60
5.07
4.88
7.86
10.60
20.41
24.45
16.44
5.88
5.14
10.21
17.39
7.28
5.90
4.33
9.56
9.27
9.33
6.25
6.00
14.50
5.99
14.16
10.22
25.22
45.91
12.75
STE
0.95
0.69
0.80
0.73
1.00
0.86
1.25
1.14
1.04
0.94
1.21
0.60
0.64
2.20
0.61
0.81
0.75
1.18
0.96
0.97
0.76
0.57
0.95
1.09
1.12
0.74
0.84
1.74
1.50
1.35
1.55
2.05
1.34
0.20
LB
UB
9.85
7.73
5.96
4.84
7.11
9.87
10.65
15.36
3.01
3.04
5.51
9.42
19.16
20.07
15.25
4.22
3.66
7.93
15.45
5.40
4.56
3.21
7.69
7.12
7.12
4.79
4.34
10.98
3.04
11.21
7.20
21.10
43.28
12.36
13.56
10.42
9.10
7.72
11.03
13.25
15.55
19.83
7.12
6.73
10.27
11.79
21.67
28.70
17.64
7.41
6.62
12.55
19.22
9.22
7.53
5.46
11.40
11.40
11.50
7.69
7.65
17.80
8.94
16.52
13.27
29.15
48.53
13.15
Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar: pendidikan & kesehatan
Kesehatan Ibu
100
81.8
80
57.5
60
57.2
89.7
66.2
Angka Partisipasi Sekolah (2012)
96.6
93.2
88.1
79.1
100
81
0
50
Q2
Q3
Q4
Q5
42.9
33.1
40
Persalinan nakes
30
Persalinan di fasilitas kesehatan
20
Kesehatan Anak
10
4.8
0
7-12 tahun
100
13-15 tahun
Q1
80
60
40
48.9
66.5
66.6
73.7
73.3
Q2
Q3
Q4
Q5
0
Q1
75.3
70
60
20
94.9
80
20
Q1
99.4
90
29.7
40
95.9
Sumber : SDKI 2012
Imunisasi
dasar lengkap
Q2
16-18 tahun
Q3
Q4
19-24 tahun
Q5
Sumber : Susenas 2012
AKSES PENDIDIKAN:
Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih tua
AKSES KESEHATAN:
Kesenjangan terjadi pada kesehatan ibu dan anak
Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar: akses identitas dan
infrastruktur dasar lainnya
Proporsi Anak Tanpa Akte Kelahiran
Berdasarkan Kuantil Pendapatan (%), 2012
Kesenjangan terhadap Akses Infrastruktur
Penerangan, Air Bersih, dan Sanitasi, 2012
60
50
50
40
40
30
30
20
20
46.2
34.2
26.5
10
19.8
10
10.6
0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
0
Ketidakmampuan
dalam mengakses
penerangan
Q1
Ketidakmampuan
dalam mengkases
air bersih
Q2
Q3
Q4
Ketidakmampuan
dalam mengakses
sanitasi
Q5
•
24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir
Salah satu kunci utama dalam rendahnya
•
Kepemilikan akta kelahiran yang terbatas
pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke
membuat terbatasnya akses penduduk miskin
bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan
terhadap pendidikan gratis serta jaminan sosial
dasar sehingga menjadi lebih produktif
lainnya
9
Sumber: Susenas, 2012
Sasaran Pengurangan Kemiskinan RPJM 2015-2019
RPJPN 2005-2025
MP3KI 2013-2025
Background
Study RPJMN
2015 - 2019
Evaluasi
RPJMN 2010 2014
Rancangan RPJMN
Teknokratis
RPJMN
2005-2009
RPJMN
2010-2014
RPJMN
2015-2019
RPJMN
2020-2024
2005-2009
2010-2014
2015-2019***
2020-2024***
Target
8,2
9,0 – 10,5**
6,0 - 8,0
4,0 – 5,0
Realisasi
14,15 - 15,97
11,47*
Catatan: * September 2013; ** sesuai revisi APBN 2014 (Target RPJMN 8,0-10,0%); *** sesuai MP3KI dan revisi RKP 2014
Transformasi Program Penanggulangan Kemiskinan
K
L
A
S
T
E
R
I
KL
A
ST
ER
II
III
IV
Bantuan Sosial
1. Raskin
2. BLT (diperlukan
saat krisis)
3. dll.
SISTEM
PERLINDUNGAN
SOSIAL YANG
KOMPREHENSIF
JAMINAN SOSIAL
BANTUAN SOSIAL
1. Bantuan Regular
2. Bantuan Temporer
3. Jaminan
Kesehatan
ASURANSI
SUKARELA
Aset
fisik
Pelayanan Dasar
1. Beasiswa Miskin
2. Jamkesmas
3. PKH
• PNPM
• UMKMK/KUR
• Program ProRakyat
PENINGKATAN
PELAYANAN
DASAR
PENGEMBANGA
N PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN
(P2B)EKONOMI
RTM DI PEDESAAN
KONDISI SAAT INI
INFRASTRUKTUR
DAN SARANA
PELAYANAN PUBLIK
PERLUASAN
JANGKAUAN
PELAYANAN
PUBLIK UNTUK
PENDUDUK MISKIN
DAN RENTAN
PENGEMBANGAN
SUSTAINABLE
LIVELIHOOD
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019
Aset
Manusia
1.
2.
3.
4.
5.
Beasiswa Miskin
Rumah Layak Huni
Sanitasi
PKH
Infrastruktur dasar
lainnya
1. Pinjaman modal
dan aset
2. Peningkatan
keterampilan
3. Peningkatan akses
pasar
PROGRAM/ KEGIATAN
Aset SDA
Aset
Sosial
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat,
serta
Perluasan dan
Peningkatan
Kesempatan
Kerja
Aset
Finansial
SASARAN/ OUTCOME
PROBLEMA PERENCANAAN DI
INDONESIA
PENGEMBANGAN SISTIM
INFORMASI TERPADU (SIMPADU)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Tujuan Pengembangan
1. Tersedianya sistem informasi manajemen terpadu penanggulangan
kemiskinan yang di dalamnya terdapat data warehouse sebagai basisdata
kemiskinan yang komprehensif.
2. Tersedianya “tools” untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Adanya mekanisme yang mudah dan cepat dalam mengintegrasikan dan
mengakses data-data dasar dan informasi program penanggulangan
kemiskinan.
Prinsip Dasar Pengembangan
• SIMPADU PK tidak mengubah sistem informasi manajemen
(SIM) yang sudah dikembangkan di masing-masing program.
• SIMPADU PK hanya mengekstrak, mengkonversi dan
menyajikan data yang disampaikan oleh masing-masing
program.
• SIMPADU PK akan memverifikasi data yang disampaikan,
namun TIDAK mengubah data. Hasil verifikasi akan
disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait. Perbaikan
terhadap data dan informasi dilakukan oleh masing-masing
kementerian/lembaga terkait.
Konsep Simpadu Penanggulangan Kemiskinan
Data/Informasi Program
Data Dasar
Program Penanggulangan Kemiskinan
Klaster-1
PROGRAM
PERLINDUNGAN
SOSIAL
1.
2.
3.
4.
5.
BSM
JAMKESMAS
RASKIN
PKH
BLT
Klaster-2
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(PNPM)
Klaster-3
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
UMKM (KUR)
SIMPADU PNPM
Mandiri
Klaster-4
PROGRAM PRO-RAKYAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN NELAYAN
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
Masukan Program PK daerah
- Susenas
- PODES
- PPLS
Data/Informasi Lain
- RKP
- RPJM
- Data Perekonomian
- Data Keuangan Daerah
Diterjemahkan menjadi
SIMPADU PROVINSI
(membantu Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Analisis Kemiskinan di daerah
Tahapan Pengembangan
2009
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang mencakup data PNPM Mandiri
( SIMPADU PNPM Mandiri )
http://simpadu-pnpm.bappenas.go.id
Metodologi yang digunakan dalam integrasi data adalah melalui Program Aplikasi antarmuka/interface ETL (Extract – Transform – Load).
2012
Peluncuran SIMPADU PNPM Mandiri versi 2.0
(perubahan engine disertai penambahan data dasar kemiskinan dari BPS dan
integrasi data dengan PNPM Mandiri Penguatan)
2012-2014
1. Simpadu PK Nasional (berbasis web)
2. Simpadu PK Nasional (dalam bentuk mobile berbasis android)
3. Simpadu PK Provinsi
Instalasi Aplikasi Simpadu Mobile
Menu Tematik
Klik peta yang
akan ditampilkan
Tampilan peta
Tampilan
disertai dengan
tabel datanya
PRO-POOR PLANNING,
BUDGETING, AND MONITORING
Membangun Kerangka Pikir
Yang Sama dalam Analisa
P3BM Bagi SKPD, DPRD,
LSM,
Analisa Partial
PT & Media
Persiapan Data
& Analisa
(Partisipatif)
Analisa Spasial
Proses
Intepretasi &
Aktualisasi
(Partisipatif &
Teknokrat)
Respon
Pembiayaan
(Teknokrat &
Politis)
Integratif
Integratif
5 ALAT P3BM
MDGs Score Carding (Kartu
Penilaian MDGs)
* Identifikasi isu
* Penentuan fokus
program/kegiatan
Poverty Mapping (Pemetaan
Kemiskinan)
* Identifikasi lokasi
bermasalah
* Penetuan lokasi prioritas
Kualitas Dokumen Perencanaan
(Konsistensi & Relevansi)
* Mengetahui
dokumen yang tidak
berpihak
* Mengetahui tahapan
proses yang tidak
berpihak
Budgeting Analysis (Analisa
Pembiayaan/ Anggaran, Misalnya
APBD)
* Mengetahui prioritas
anggaran
* Menetukan prioritas
belanja pembangunan
Monitoring dan
Evaluasi
5 Tepat (5 T)
* Tepat Program
* Tepat Kegiatan
* Tepat Lokasi
* Tepat Penerima
* Tepat Anggaran
Dbase MDGs &
pembangunan
CONTOH ALAT & HASIL ANALISA SCORE CARDING MDG’s
Goal 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 7C : Menurunkan Separuh Proporsi penduduk yg tidak memiliki
akses yg berkelanjutan terhadap air minum yg aman & sanitasi dasar pd 2015
Akses terhadap sanitasi (%)
Konawe 2007
42.32
Sultra 2007
Akses terhadap
Sanitasi di Kab.
Konawe masih
dibawah Sultra,
nasional. Belum
mencapai target
MDGs
64.20
Nasional 2007
68.00
MDGs Target 2015
65.5
-
10.0
20.0
30.0
Belum tercapai target MDGs & perlu kerja keras
Hampir tercapai target MDGs & perlu konsistensi
Tercapai target MDGs
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
Contoh aplikasi Pemetaan kemiskinan
Contoh aplikasi Pemetaan kemiskinan
BUDGETING ANALYSIS
PERIODE PELAKSANAAN P3BM-BAPPENAS 2006 - 2014
• 2006 – 2008, dukungan ADB, pengembangan tools P3BM dan uji coba di
11 kab/Kota.
• 2008 – 2010, dukungan UNDP, pengembangan tools P3BM dan uji coba di
18 kab/kota.
• 2010 – 2012, PSF tahap I, penyempurnaan dan pengembangan tools baru,
replikasi di 3 kabupaten.
• 2013 – 2014, PSF II, replikasi dan uji coba tools sisitem monitoring
program (SKPD) dan sistem Monitoring Berbasis Masyarakat (MBM).
Replikasi di 12 provinsi dan 12 kab/kota.
• 2015-, PSF, DFAT, lanjutan replikasi dan pengembangan data base sampe
dengan tingkat desa
Pengembangan P3BM
Lokasi Target Program P3BM: 24 Lokasi  menjadi 30 lokasi
Provinsi
1. Jawa Timur
2. Jawa Barat
3. Banten
4. Yogyakarta
5. Maluku
6. Maluku Utara
7. Gorontalo
8. Papua
9. Papua Barat
10. NTB
11. NTT
12. Sultra
Usulan Tambahan Provinsi
1. Aceh
2. Bengkulu
3. Kalimantan Barat
Target
Kegiatan : TOT,
Training,
Peluncuran
dbase P3BM,
Sosialisasi &
pembentukan
Klinik P3BM
Kabupaten/Kota :
1. Kab. Gresik
2. Kab. Bandung Barat
3. Kab. Lebak
4. Kab. Gunung Kidul
5. Kab. Maluku Tengah
6. Kab. Halmahera Tengah
7. Kab. Gorontalo
8. Kab. Jayapura
9. Kab. Manokwari
10. Kab. Lombok Utara
11. Kab. Rote Ndao
12. Kota Kendari
Usulan Tambahan Kabupaten
1. Aceh Besar
2. Seluma
3. Landak
Target
Kegiatan :
Training,
Peluncuran
dbase P3BM
dan
Sosialisasi
Lokasi permintaan pelatihan P3BM dengan dana APBD
Lokasi 2013
Lokasi 2014
Provinsi
1. DKI Jakarta
Provinsi
1. Kepri
Kab/Kota
1. Kota Balikpapan
2. Gorontalo
3. Belitung Timur
4. DKI Jakarta
5. Tegal
6. Pekalongan
7. Kota Jayapura
8. Tanjung Jabung
Barat
9. Indra Giri Hulu
10. Jatim Korwil I
11. Jatim Korwil II
12. Kota Tasikmalaya
13. Lombok Tengah
14. Samosir
15. Malang
16. Berau
17. Situbondo
Kab/Kota
1. Kota Sukabumi
2. Halmahera Barat
3. Kota Malang
4. Belitung Timur
5. Tanggamus
6. Pacitan
7. Trenggalek
8. Ngawi
9. Kediri
10. Dairi
11. Cimahi
12. Taksimalaya
13. Bondowoso
14. Kota Tual
15. Malteng
16. Aru
17. Pesisir Selatan
18. Buru Selatan
19. Situbondo
20. Paniai
21. Pasuruan
22. Waropen
23. Kota Serang
24. Yahokimo
25. Kota Samarinda
26. Bappeda Malut
27. Seram Timur
29. Tuban
30. Sambas
31. Pohuwato
32. Simelue
33. Pandeglang
34. Majalengka
35. Indra Giri Hulu
36. Tanjung Jabung
Barat
MANAGEMEN PROGRAM
BAPPENAS
KLINIK P3BM BAPPENAS
KOORDINASI KLINIK NASIONAL
DFAD
SEKNAS
P3BM
KLINIK P3BM PROVINSI
Koordinator P3BM Provinsi
Koordinator MBM
Koordinator Updating Dbase &
Monitoring SKPD
Pendamping MBM & Updating
Database Kabupaten
Tim MBM & Updating Database Kecamatan
Tim MBM & Updating Database Desa
TIM P3BM PROVINSI
DAN KABUPATEN
MATUR NUWUN
KARIM:
0815 7872 0902
[email protected]
http://simpadu-pk.bappenas.go.id