BAPPEDA Kab. Gunungkidul - Australia Awards Indonesia

Download Report

Transcript BAPPEDA Kab. Gunungkidul - Australia Awards Indonesia

PROFIL & KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Oleh :
BAPPEDA Kab. Gunungkidul
GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL
Terletak
pada 7° 46’ LS – 8° 09’LS dan 110° 21’ BT – 110 °50’ BT
atau ± 40 km sebelah tenggara kota Yogyakarta
WILAYAH PENGEMBANGAN
PERBUKITAN BATURAGUNG
 Patuk
 Nglipar
 Gedangsari
 Ngawen
 Semin
 Ponjong Utara
LEDOK WONOSARI
 Playen Selatan
 Paliyan Utara
 Wonosari
 Karangmojo
 Semanu Utara
 Ponjong Selatan
PERBUKITAN GUNUNG SEWU
 Purwosari
 Panggang
 Paliyan Selatan
 Saptosari
 Semanu Selatan
 Tanjungsari
 Tepus
 Rongkop
 Girisubo
BATUR AGUNG
LEDOK WONOSARI
GUNUNGSEWU
GAMBARAN UMUM KAB. GUNUNGKIDUL
• Luas wilayah Kab. Gunungkidul : 148,536 Ha (1.485,36 km2) atau 46,63
% dari luas Provinsi DIY.
• Ketinggian bervariasi antara 0 – 700 meter di atas permukaan laut.
• Terbagi menjadi 18 kecamatan, 144 desa, 1431 padukuhan, 1521 RW
dan 6832 RT.
• Jumlah penduduk (Sensus Penduduk 2010) adalah 675.382 jiwa
meliputi 193.478 KK, terdiri dari 326.703 laki-laki dan 348.679 jiwa
perempuan. Tingkat kepadatan penduduk 454 jiwa/km2.
• Berdasarkan Keputusan Menneg PDT Nomor : 001/KEP/M-PDT/II/2005
tanggal 7 Februari 2005, Kab. Gunungkidul termasuk salah satu dari
199 kabupaten daerah tertinggal.
• 5 kecamatan paling tertinggal : Gedangsari, Purwosari, Saptosari,
Tanjungsari dan Girisubo.
• Desa masih dalam status tertinggal sebanyak 42 desa di 10 Kecamatan
(29,17%)
Kondisi
Kemiskinan
di Kabupaten
Gunungkidul
1. MASYARAKAT DI ZONE SELATAN
SETIAP TAHUN TERJADI KEKERINGAN
& KEKURANGAN AIR BERSIH
2. CIRI KHAS KEHIDUPAN: SUBSISTENSI
& ADA STRATEGI UTK BERTAHAN
HIDUP (SURVIVAL STRATEGY)
BEBAN GANDA (DOUBLE BURDEN)
PEREMPUAN MISKIN:
MENGERJAKAN TUGAS RUMAH TANGGA
JUGA MENCARI NAFKAH UTK
MENGHIDUPI RUMAH TANGGA, DITANDAI
OLEH TINGGINYA CURAHAN WAKTU
KERJA MEREKA
1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM MELIMPAH
2. TAPI BELUM OPTIMAL, BISA DIMANFAATKAN
OLEH MASYARAKAT
Perkembangan Tingkat Kemiskinan & Jumlah Penduduk Miskin
Kab. Gunungkidul Tahun 2007 – 2010 (Data Susenas BPS)
250000.000
35.00
200000.000
30.00
25,96%
24,44%
22,05%
150000.000
25.00
20.00
15.00
100000.000
10.00
50000.000
5.00
.000
192100.00
173520.00
165567.00
148683.00
2007
2008
2009
2010
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Tingkat Kemiskinan (%)
0.00
Prosentase Penduduk Miskin (%)
Jumlah Penduduk Miskin (000)
28,90%
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, DIY,
Tahun 2010
16.83
13.33
23.15 %
22.05 %
16.09 %
Kulon Progo
Bantul
Gunung Kidul
Tingkat Kemiskinan (%) Kab/Kota
Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi
10.70 %
9.75 %
Sleman
Kota Yogyakarta
Profil Tingkat Kemiskinan Tahun 2009
Tingkat Kemiskinan tertinggi/terburuk
PAPUA
Provinsi DIY urutan ke 24, atau
termasuk 10 provinsi terendah/terburuk
Rata-rata
Nasional =
12,36
Tingkat Kemiskinan terendah/terbaik DKI
Sumber: BPS (2010)
Sebaran Penduduk Miskin & Tingkat Kemiskinan DIY 2010
Sleman 117.000
(10,70%)
Kota Yogyakarta
37.800
(09,75%)
Kulon Progo
90.000 (23,15%)
Bantul 149.900
(16,09%)
Gunungkidul
148.700
(22,05%)
Sumber : BPS DIY
Urutan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah
Tangga Miskin (Data PPLS/BPS 2008)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
KECAMATAN
Playen
Karangmojo
Semanu
Semin
Ponjong
Gedangsari
Wonosari
Nglipar
Ngawen
Rongkop
Saptosari
Paliyan
Tanjungsari
Panggang
Patuk
Tepus
Girisubo
Purwosari
JUMLAH
JML RT
14.591
13.839
15.183
14.266
12.696
10.378
20.319
8.267
7.728
7.494
9.259
7.990
7.403
7.450
8.601
8.675
6.887
4.852
185.878
RTM
6.541
6.354
5.912
5.770
5.286
4.993
4.672
4.122
4.035
3.694
3.580
3.558
3.064
2.980
2.951
2.937
2.377
1.806
74.632
12
4.993
2.951
4.035
4.122
6.354
6.541
5.286
4.672
1.086
3.558
5.912
2.980
3.580
Jumlah : 74.632
5.770
3.694
3.064
2.937
2.377
Urutan Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah
Tangga Miskin (Data PPLS/BPS 2011)
No
KECAMATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Semin
Gedangsari
Playen
Ponjong
Saptosari
Karangmojo
Wonosari
Ngawen
Semanu
Nglipar
Patuk
Tepus
Paliyan
Panggang
Tanjungsari
Rongkop
Girisubo
Purwosari
KABUPATEN
Sangat Miskin
Miskin
Hampir Miskin
JUMLAH
3.509
3.248
2.713
2.327
3.199
2.672
1.756
3.098
1.446
2.073
1.985
1.105
1.414
1.996
1.175
1.058
1.513
1.282
2.681
2.612
2.391
2.300
2.123
1.975
1.985
1.646
1.763
1.682
1.475
1.346
1.285
1.181
1.259
1.149
1.169
832
2.245
2.264
2.130
2.471
1.590
1.985
2.491
1.168
2.667
1.525
1.428
1.799
1.422
911
1.549
1.511
935
763
8.435
8.124
7.234
7.098
6.912
6.632
6.232
5.912
5.876
5.280
4.888
4.250
4.121
4.088
3.983
3.718
3.617
2.877
37.569
30.854
30.854
99.277
14
Umur yang
Panjang dan
Sehat
Kualitas
SDM
Tingkat
Pengetahuan
Kehidupan
yang Layak
Umur
Harapan
Hidup
Angka
melek huruf
rata-rata
lama sekolah
Tingkat
Pengeluaran
perkapita
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di DIY Th 2010
KOMPONEN
Kota
Bantul
Kulon
progo
Gnkidul Sleman
DIY
Umur Harapan Hidup
73,4 71,3 74,4 71,0 75,1 73,2
(Th)
Angka Melek Huruf (%) 98,0 91,0 90,7 84,7 92,6 90,8
Rata2 Lama Sekolah
11,5
8,8
8,2
7,6 10,3
9,1
(Th)
Konssumsi Riil /kapita 649,7 646,1 630,4 625,2 647,8 646,6
(Rp.000)
IPM 2010
79,5 74,5 74,5 70,4 78,2 75,8
IPM 2009
79,3 73,8 73,8 70,2 77,7 75,2
Peringkat Nasional
1
107
106
283
14
4
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat
miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan
masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin
keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. mensinergikan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
3 Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan
“dibantu untuk punya pancing dan
perahu sendiri”
“diajari mancing”
“diberi ikan”
I. Bantuan dan
Perlindungan Sosial
Tujuan : mengurangi beban
pengeluaran keluarga miskin
• Program Utama : Raskin,
Jamkesmas, PKH, Beasiswa
siswa miskin
• Program Lainnya : bantuan sosial
utk penyandang cacat, lansia,
anak2, KAT, dsb
Rumah Tangga Sasaran
(sangat miskin, miskin,
dan dekat miskin)
19
II. Pemberdayaan
Masyarakat/
PNPM Mandiri
Tujuan : Meningkatkan pendapatan
dan taraf hidup masyarakat melalui
usaha dan bekerja bersama untuk
mencapai keberdayaan dan
kemandiriannya
• Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) sampai maks. Rp. 3 miliar
untuk kecamatan miskin.
• Fasilitasi dan bimbingan teknis
III. Pemberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil
(UMK)
Tujuan : membuka akses
permodalan bagi pelaku usaha
mikro dan kecil.
Sasaran: Pelaku usaha mikro dan
kecil, sudah ‘feasible’, namun belum
‘bankable’.
Penyaluran KUR: diarahkan untuk
kredit Rp. 5 juta ke bawah. Plus:
penyaluran program pendanaan dari
K/L.
Penyaluran KUR sebesar Rp. 20
Triliun per tahun
• Sasaran: 6.321 kecamatan
Kelompok masyarakat/
kecamatan miskin
UMKM
Kebijakan Pokok dalam
Penanggulangan Kemiskinan
1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran dengan
menggunakan metode dan daftar rumah tangga
sasaran yg sama
2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program
agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan
3. Kebijakan berkaitan dg pengendalian pelaksanaan
program agar efisien dan efektif
4. Pelaksanaan Monev agar penanggulangan
kemiskinan dapat diketahui dan ditindaklanjuti
1. Kurangnya Validitas Data Sasaran Kemiskinan
–
–
–
–
Data sasaran program penanggulangan kemiskinan harus
mengacu dari ketentuan Pemerintah pusat yang bersumber dari
BPS (PPLS 2008)
Data PPLS 2008 menjadi acuan dasar program bantuan sosial :
Distribusi raskin, jamkesmas, Program Keluarga Harapan/PKH,
beasiswa gakin dll
Dalam realisasinya data tsb dinilai banyak yang tidak tepat
sasaran : menimbulkan kecemburuan sosial
Verifikasi data sasaran kemiskinan telah dilakukan dengan data
PPLS 2011 (data sudah diperoleh TKPKD masih dalam kajian dan
pencermatan)
2. Data Evaluasi keberhasilan Penanggulangan
Kemiskinan
• Berbeda dengan data sasaran penanggulangan kemiskinan yg
menggunakan data PPLS, untuk evaluasi keberhasilan
penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Pusat
menggunakan data Susenas BPS
• Data PPLS dan data Susenas merupakan data yang berbeda
baik yg menyangkut Responden maupun metodologi
pengambilan data
• Kondisi data yang berbeda menimbulkan dilematis :
– Sasaran keluarga miskin yang diintervansi dg berbagai program belum
tentu merupakan sasaran yang akan dievaluasi keberhasilannya
– Kurangnya konsistensi dan relevansi sasaran program dengan sasaran
evaluasi
3. Kurangnya Sinergisme Stakeholder dalam Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
– Tiap SKPD mempunyai program/kegiatan yang
berhubungan dengan upaya penanggulangan
kemiskinan (baik yang bersifat pro poor, pro job)
– Namun demikian masing –masing program/kegiatan
kurang bersinergi untuk menyentuh sasaran yang
sama (baik dalam kapasitas tempat, waktu, maupun
individu)
– Kondisi yang demikian akan menyulitkan dalam
evaluasi terhadap dampak penanggulangan
kemiskinan
– Program kemiskinan masih didominasi oleh program
pusat, inisiasi program dari daerah masih minim.
Arahan Program Penanggulangan Kemiskinan Per Sektor
SEKTOR SOSIAL
Pemberdayaan masyarakat,
bantuan dana bergulir , bantuan
sosial
SEKTOR TENAGA KERJA
Padat karya, bantuan alat
produksi, pelatihan
produktif
SEKTOR PU
Sarana-Parasarana Perhubungan,
perumahan, sanitasi
SEKTOR KESEHATAN
SEKTOR PEMERINTAHAN
Jaminan kesehatan (Total coverage),
akses pelayanan kesehatan, peningkatan
gizi masyarakat
Akses administrasi kependudukan
(terwujudnya single identity number)
SEKTOR PENDIDIKAN
SEKTOR INDUSTRI,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
Fasilitasi pendidikan, akses pelayanan
pendidikan, beasiswa pendidikan
(miskin _wajar 12 tahun), peningkatan
SDM yang berdaya saing
LEMBAGA RISET/DRD
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Mendorong tumbuhnya dunia usaha,
industri padat karya, guna membuka dan
memperluas kesempatan kerja &
berusaha
Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan
SEKTOR PERTANIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Peningkatan peran serta perempuan
Pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat melalui pemberdayaan
sektor pertanian
KOPERASI MASYARAKAT
MASYARAKAT
Pemberian kredit, Pengelolaan
dana bergulir
Pemberdayaan masyarakat
LEMBAGA KEUANGAN
PENGUSAHA LOKAL
L S M / PERGURUAN TINGGI
Penyediaan modal
Pemberdayaan & Pendampingan
Penumbuhan usaha baru
TERIMA KASIH