Transcript Government Public Relations

Peran dan Fungsi Strategis
Humas Pemerintah
Freddy H. Tulung
KINI
BERLANGSUNG
Pengantar:
Revolusi Tekonologi
Informasi
REVOLUSI
INFORMASI
& KOMUNIKASI
• Informasi berjalan cepat-aktual, bersifat global,
serentak, dan interaktif.
• Media tak lagi terkendala periodisitas dan bersifat
interaktif.
• Realitas baru informasi: revolusi informasi dan
komunikasi membuat publik menjadi konsumen
(news getter) sekaligus produsen (news maker)
informasi – menjauhkan yang dekat dan
mendekatkan yang jauh.
• Batas Ruang Publik dan Ruang Privat menjadi kabur.
Ruang Publik yang Demokratis
ARUS INFORMASI
BERBASIS ISU
Ruang Privat
Warga
Diskusi dan
Debat Publik
Rumah
Tangga/
Keluarga
Elemen Konstitutif:
• Kebebasan sipil (pers,
berserikat, conscience)
• Free, plural, sistem media
independen
• Akses ke informasi publik
• Masyarakat sipil
• Semua pihak dapat
membincangkan persoalan
publik
Ruang Publik/Negara
(Nasional/Prov/Kab/Kota)
Kontestasi
Publik
Berbasis Isu
Eksekutif
Legislatif
Perusahaan
Yudikatif
OPINI PUBLIK
Konvergensi dan
Hak Warga Memperoleh Informasi
• Media konvergensi dan modernisasi TIK dengan
penggunaan internet yang masif memungkinkan
masyarakat mendapat informasi dengan cepat.
• Fenomena ini membuat masyarakat dan civil society
menuntut hak untuk mendapatkan informasi secara
mudah dan cepat dari penyelenggara negara
sebagaimana tercantum dalam constitutional rights
pada setiap negara demokratis.
Konglomerasi Media dan
Bad News is Good News
• Konglomerasi media yang mengancam semangat
diversity of content dan diversity of ownership di
Indonesia yang masyarakatnya majemuk.
• Media secara umum lebih suka memberitakan bad
news is good news dan kerap bernada pesimis, sinis,
konsumeris, narsis, mistis, sadis.
• Media yang dikelola swasta, kontennya cenderung
kurang memberikan ruang apresiasi terhadap
capaian-capaian pembangunan yang dilakukan para
penyelenggara negara di pusat dan di daerah.
Kebebasan Mengemukakan Pendapat
ASPEK NEGATIF
KEMAJUAN PESAT TIK
dan KEBEBASAN PERS
noisy but no substance
ANCAMAN
DISINTEGRASI BANGSA
still plural, to be multiculture
Tantangan Gelombang Perubahan Abad XXI
INTOLERANSI
LOYALITAS PRIMORDIAL
Globalisasi
KEKERASAN
“KETERBUKAAN”
Demokrasi
TIK
DEKADENSI MORAL
POTENSI KONFLIK
Peran dan Fungsi Strategis
Humas Pemerintah/Government Public Relations
Media adalah ruang publik. Siapa yang
paling banyak mengisi ruang publik, ia
memenangi opini publik dan menguasai
agenda publik.
Optimalisasi
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
Membentuk Opini
Publik melalui
Agenda Setting
Pemerintah
Daerah
Mensinergikan
Informasi Publik
Humas Pemerintah Daerah
jangan menari-nari di atas
tabuhan gendang orang lain.
Humas
Pemerintah
Semua jaringan komunikasi
diberdayakan untuk satu tujuan:
government by publicity.
Semua kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dipublikasikan
seluas-luasnya untuk diketahui
dan didukung publik
Peran Strategis Humas Pemerintah (1)
• Credibility
Menjadi sumber informasi yang dipercaya media
atau publik.
• Context
Isi informasi sesuai dengan karakteristik khalayak
sasaran dan media.
• Clarity
Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa
yang mudah dimengerti oleh publik dan media.
Peran Strategis Humas Pemerintah (2)
• Continuity
Layanan informasi publik diberikan secara terus
menerus kepada publik atau media.
• Channel
Menggunakan berbagai macam saluran yang mudah
diakses oleh publik atau media.
Tujuan
Humas Pemerintah
Pemenuhan
hak tahu publik
Mengakomodasi
aspirasi
masyarakat
dalam
perumusan
kebijakan publik
Meningkatkan
citra positif
Pemerintah
• Humas Pemerintah harus mampu menceritakan kebijakan dan
hasil-hasil pembangunan kepada publik.
• Humas Pemerintah harus mampu menyampaikan bahwa yang benar
itu benar dan yang salah itu salah, namun sampaikan yang salah
tersebut dengan cara yang benar.
Humas Pemerintah Harus Mendapatkan Public
Trust dalam Kehidupan Demokrasi
Kebebasan
Politik
DEMOKRASI
Humas
Pemerintah
KOMPETENSI
LEGITIMASI
Public Trust
Public
Approval
Government Public Relations
Profesi Humas Pemerintah mengalami perkembangan
yang sangat pesat karena:
• Meningkatnya tuntutan dan ekspektasi publik akan
hak atas informasi (people right to know).
• Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia
yang profesional di bidang kehumasan pemerintah
(Government Public Relations).
Profesi Humas Pemerintah
• Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua
pekerjaan adalah profesi.
• Profesi Humas Pemerintah memiliki karakteristik
antara lain:
– Memiliki standar kompetensi
– Memiliki jadwal dan kurikulum pelatihan yang intensif dan
ekstensif.
– Memiliki instrumen uji kompetensi dan sertifikasi.
– Memiliki Kode Etik profesi dan organisasi.
Standar Kompetensi
Profesi Humas Pemerintah
• Standar kompetensi profesi Humas Pemerintah
tertuang dalam KepMen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No: KEP.39/MEN/II/2008 tentang
penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) Sektor Komunikasi dan Informatika
Bidang kehumasan.
• Jabatan Fungsional Pranata Humas juga dijelaskan
melalui PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara
No: PER/109/M.PAN/11/2005 tentang jabatan
fungsional pranata humas, dan angka kreditnya.
Pelatihan Humas Pemerintah
• Bakohumas telah mengadakan pelatihan yang
kurikulumnya berbasis kompetensi dan mengacu
pada standardisasi kompetensi profesi kehumasan
pemerintah.
• Sejak 2012-213 sudah dilaksanakan lima kali
kegiatan BimTek yang kurikulumnya mengacu pada
SKKNI. (Regional Tengah di Pontianak dan Solo,
Regional Barat di Medan dan Bukittinggi, serta
Regional Timur di Yogyakarta, dan sekarang di
Mataram).
Uji Kompetensi dan Sertifikasi
• Konsekuensi dari penerapan SKKNI yaitu
standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka
sertifikasi kompetensi.
• Pemerintah (KemKominfo) bersama para pemangku
kepentingan masih dalam proses menyelesaikan
administrasi penyusunan Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP).
• LSP juga menjadi acuan standardisasi kompetensi
bagi jabatan fungsional pranata humas.
Kode Etik Humas Pemerintah
• Kode etik: standar umum yang harus dipatuhi suatu
profesi berupa norma, nilai, dan aturan tertulis
sebagai pedoman tentang sikap dan tingkah laku
dalam menjalankan profesi.
• Dalam KepMen Kominfo
No.371/Kep/M.Kominfo/8/2007 tentang Kode Etik
Humas Pemerintah sudah mencakup aktivitas yang
ditujukan pada hubungan internal, eksternal,
hubungan antar dinas/instansi/lembaga, dan Badan
Kehormatan.
• Bakohumas melakukan pemutakhiran untuk revisi
Kode Etik – sudah dilakukan uji petik kepada anggota
Bakohumas Regional Barat (mencakup 11 Provinsi).
Memanfaatkan TIK sebagai
Sarana Sinergitas
•
•
•
Humas Pemerintah bersama Kemkominfo secara terpadu
dan konsisten mengkomunikasikan tentang konten
informasi yang positif (3E+1N) sebagai wujud moral
action di akar rumput.
Humas Pemerintah dapat memanfaatkan TIK sebagai
sarana komunikasi antar komponen bangsa dalam
menjalin kebersamaan dan keberagaman untuk
mewujudkan BHINNEKA TUNGGAL IKA.
Humas Pemerintah dapat memberikan nilai tambah
melalui penyajian konten positif untuk kepentingan
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam
menghadapi arus perubahan nilai sosial budaya dari
gelombang era globalisasi.
Kunci Sukses
• Pertama, aspek kewenangan/legalitas.
• Kedua, jaminan akses/koordinasi intra dan antar K/L.
• Ketiga, kompetensi pelaksana tugas kehumasan di
lingkungan K/L.
Penutup
Humas pemerintah harus melakukan perubahan
pendekatan dalam bidang pelayanan informasi dan
komunikasi publik, yaitu:
• Meninggalkan peran Pasif – Reaktif menjadi Proaktif.
• Tidak lagi menjalankan praktek one-way communication
tetapi menjadi two-way communication (interaktif).
• Memahami khalayak sasaran dan jenis media sebagai
sarana dalam memberikan pelayanan informasi kepada
publik.
• Menjalankan peran sebagai inisiator, komunikator,
negosiator, mediator, dan fasilitator.
Terima Kasih