Transcript 3. AGENDA SETTING DALAM MENCIPTAKAN

Agenda Setting Dalam Menciptakan Opini
Publik Yang Positif
Drs. Sadjan, M.Si
Direktur Pengelolaan Media Publik
Rakornis Riau, 13 Maret 2013.
Latar Belakang
1.
2.
3.
4.
5.
Globalisasi, demokrasi, Information Technology (IT)
adalah faktor pengubah paradigma berpikir dan
bertindak
Kebebasan Informasi dan kebebasan pers;
Media massa mendominasi agenda publik. Hegemoni dari
kuantitas terpaan media menyebabkan masyarakat
percaya dan menelan agenda media sebagai sebuah
kebenaran;
Menghadapi kondisi ini, Humas pemerintah dituntut
untuk mempunyai kemampuan yang baik, pro aktif dan
profesional;
Diperlukan strategi, manajemen komunikasi publik, dan
network simpul diseminasi untuk menetapkan isu
strategis dan penyusunan agenda setting;
Karakter Komunikasi 2.0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pola komunikasi: many to many and real-time. dalam
konteks jurnalisme seseorang bisa menjadi Pencari
sekaligus Pembuat Berita (citizen journalism).
Murah dan beresiko rendah, tanpa “barrier”, mudah untuk
menyembunyikan identitas dan jangkauan hukum.
Bersifat masif, baik dalam volume maupun keragaman
informasi (769 juta domain dan 214 juta situs).
Terjadi kebanjiran informasi.
Informasi yang berlimpah tapi menyebabkan kurangnya
atensi.
Bersifat “distractive” (terpecah-pecah) karena keragaman
dan fasilitas “hyperlink”.
Muncul digital life style, digital consumer.
Terciptanya masyarakat berperilaku narsis.
(Tantangan Humas) – Profil indonesia
Source: WEARESOCIAL.SG
(Tantangan Humas) – Pengguna Facebook Dunia
United States
151,4
Indonesia
38,9
United Kingdom
29,9
India
29,5
Turkey
29,5
Mexico
[Juta]
26,8
Philippines
25,3
France
22,7
Brazil
21,2
Italy
19,8
0
20
40
Sumber: CheckFacebook.com (07/07/2011)
60
80
100
120
140
160
Penetrasi Media di Indonesia
Media
Penetrasi
Televisi
92%
Radio
47%
Surat Kabar
25%
Majalah
13%
Internet
17%
Data terbaru internet di Indonesia mencapai dua digit, sekitar 30%
KONDISI & PROBLEMATIKA INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH
PUBLIK
PROBLEM
KOMUNIKA
SI
Media Monitoring
Endorser oleh Opinion Leader
kurangi
kurangi
Edukasi Melalui Komunikasi Publik
LINGKUNGAN
INFORMASI
YG DINAMIS
Dialog Langsung
kurangi
kurangi
Testimoni Succes Story
Bagaimana Humas Menyikapinya?
Humas sebagai penghubung / jembatan bagi
instansi dan tatanan sosialnya yang dilakukan
secara profesional
Humas Pemerintah
adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam usaha
membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina
martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh
pengertian, kepercayaan, kerjasama dan dukungan dari masyarakat dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. (Lembaga Administrasi Negara)
Government PR (GPR)
Inisiatif Government Public Relations (GPR)
dalam memberikan Pelayanan Informasi
dan Komunikasi Publik (PIKP)
1.
2.
3.
Memberikan alternatif informasi yang memberikan pengayaan
dan pengetahuan kepada publik
Menyampaikan informasi untuk memenuhi hak tahu publik
(People Right To Know)
Melaksanakan Komunikasi yang dapat menjaring aspirasi
masyarakat dalam keterlibatan perumusan kebijakan publik
CITRA DAN REPUTASI
PENYELENGGARA NEGARA
STRATEGI PELAYANAN INFORMASI &
KOMUNIKASI PUBLIK (GPR)
MASALAH
1. Informasi Belum
Sinergis/Belum Ada
Agenda Setting
2. Akses Informasi
Terbatas & Tidak
Terkoordinir
3. Penilaian Subjektif/
Apriori Terhadap
Lembaga Negara
Penggunaan Media:
1. Luar ruang
2. Tradisional
3. Cetak
4. Penyiaran
5. Tatap muka
6. Internet - Online
KOMPONEN
KELEMBAGAAN
1.
2.
3.
4.
KEY SUCCESS
BRAINWARE
SOFTWARE
HARDWARE
SPIRITUAL WARE
1. Kewenangan /
Legalitas
2. Akses/ Koordinasi
3. SDM Cukup dan Cakap
4. Sarana dan Prasarana
z
z
PIKP
(GPR)
GOALS
1. Pemenuhan Hak
Tahu Publik.
2. Mengakomodasi
Aspirasi
Masyarakat
dalam Perumusan
Kebijakan Publik.
3. Citra Positif
Lembaga Negara.
Jumlah & coverage
informasi yang ada
INTENSIFIKASI &
EXTENSIFIKASI
Dukungan terhadap
Kebijakan dan program
penyelenggara
negara
TATA KELOLA PELAYANAN INFORMASI
Dan KOMUNIKASI PUBLIK
A
G
E
N
D
A
Capaian Kinerja:
1. Laporan Kementerian
2. Laporan LPNK
3. Laporan Media Center
Prov, Kab, dan Kota
4. Laporan Monitoring Media
Klasifikasi
Isu Strategis
S
E
T
T
I
N
G
EVALUASI
Perumusan Agenda Setting & Penyiapan Materi Publikasi
Kegiatan Diseminasi Materi Publikasi
1. Bakohumas
• Humas K/L
• Humas BUMN
• Humas Pemda
2.Media Massa
•
•
•
•
•
Media Tradisional
Media Cetak
Media Penyiaran
Media Tatap Muka
Media Baru/
Jejaring Sosial
3.Media Publik
•
•
•
•
Kantor Berita Antara
RRI
TVRI
Media Online
infopublik.depkominfo.go.id
•Jurnal, tabloid
• Media Luar Ruang
• Cetakan
4.Media Center
Media Center di:
• 33 Provinsi
• 105 Kab/Kota
Publik - Masyarakat
5.Kemitraan
•
•
•
•
•
Ormas
LSM/NGO
Dunia Bisnis/Usaha
Dunia Profesi
Asosiasi Telko
D
I
S
E
M
I
N
A
S
I
Isu Krusial Reformasi Birokrasi kehumasan
Suprastruktur
Isu sentral terkait regulasi dan penguatan kapasitas
kelembagaan humas pusat maupun daerah
2. Infrastruktur;
Fokus pada sarana dan prasarana dalam layanan
informasi dan diseminasi informasi
3. Infostruktur;
peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)
humas dalam membuat tata struktur informasi yang
berguna bagi pembentukan citra negara dan
menyusun agenda setting kebijakan
1.
Suprastruktur
Penguatan kelembagaan bidang kehumasan dengan
payung hukum yang jelas. Semenjak munculnya UU 14
tahun 2008 tentang KIP, posisi humas semakin
strategis dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
serta dokumentasi
2. Humas
harus menjadi bagian koalisi dominan
pimpinan. Untuk posisi yang strategis eselonisasi
humas sangat penting. Kementerian dan Lembaga
Negara Non Kementerian minimal Eselon II/a,
sedangkan di Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota
minimal eselon II/b;
3. Adanya political will pimpinan menjadikan humas
tidak hanya menjalankan fungsi teknis semata, tapi
juga strategis;
4. Pemerintah sedang merancang Instruksi Presiden
tentang Penyelenggaraan Layanan dan Komunikasi
Publik
1.
Infrastruktur
Infrastruktur untuk mendukung kinerja humas
adalah penting agar mampu memberikan pelayanan
informasi secara akurat, cepat dan tepat waktu;
2. Kebijakan
terkait
penyediaan
infrastruktur
kehumasan merupakan komitmen pimpinan terkait
peran kehumasan itu sendiri;
3. Infrastruktur
meliputi : media centre, ruang
wartawan (press room), information desk, ruangan
display cinderamata (brand corner), handy cam,
kamera digital, televisi, komputer, tape recorder,
website, dan internet;
1.
Infostruktur
Kemampuan aparat humas untuk mengidentifikasi
kebutuhan, merencanakan, mengemas dan mendiseminasikan suatu informasi untuk memperkuat reputasi
organisasi
1. Peningkatan kemampuan menulis seperti jurnalis
profesional;
2. Memahami konsep analisis framing;
3. Pengemasan informasi mengacu pada target audience
dan key message yang proporsional serta
menggunakan media publik baik yang controlable
maupun uncontrolable;
4. Mempunyai akun personal maupun official pada media
sosial seperti FB, twitter, dll
5. Membangun jejaring dengan kelompok informal dalam
kontek online maupun off line
Humas dan Agenda Setting Kebijakan (1)
Reposisi
Agenda Setting
Fungsi Humas:
Menyampaikan
materi isu
sektoral.
HUMAS
K/L
isu sektoral
Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat
(BAKOHUMAS)
HUMAS
Pemda
isu lintas
sektoral
Fungsi Humas:
Menyampaikan
materi isu lintas
sektoral
secara
terkoordinasi
isu sektoral
HUMAS
BUMN
isu lintas
sektoral
isu sektoral
HUMAS
PTN
isu lintas
sektoral
isu sektoral
Penggunaan Media:
Luar ruang – Tradisional – Cetak – Penyiaran - Tatap muka – Media Online
PUBLIK
isu lintas
sektoral
Humas dan Agenda Setting Kebijakan (2)
Agenda setting kebijakan adalah proses pengambilan keputusan dan
tindakan dalam memilih dan membingkai informasi strategis untuk
disampaikan dengan tujuan tertentu guna melayani dan memenuhi
kepentingan masyarakat Citra dibentuk dari pesan yang diterima,
Humas sudah sewajarnya menciptakan dan mengemas pesan
pemerintah yang proporsional dan bisa menjadi konsumsi media
(media perspective). Caranya dengan :
1.Monitoring isu (media, publik dan kebijakan);
2.Mengelompokkan/Mengklasifikasi Isu, Memilih dan memilah isu
berdasarkan jenis isu diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya
dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi terkait, baik langsung
maupun tidak langsung;
3.Menganalisis Isu, Mengkaji dan meneliti isu media, kebijakan, dan
isu publik, serta membuat rekomendasi mengenai kemungkinan
pengaruh isu terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat;
Humas dan Agenda Setting Kebijakan (3)
Menentukan Isu Strategis, Menentukan isu yang paling
menonjol dan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dan
menyangkut hajat hidup orang banyak;
5. Merumuskan Pesan Kunci, Pesan kunci informasi publik
dirumuskan dengan mengangkat aspek terpenting konten isu
strategis. Penonjolan isu tersebut dapat dilakukan melalui:
o Framing, cara penentuan wacana (isu) dengan memilah dan
memilih fakta yang akan dimasukkan ke dalam teks.
o Signing,
cara
penentuan
wacana
(isu)
dengan
mendayagunakan lambang bahasa untuk menggambarkan
realitas.
o Priming, teknik penyajian teks yang menyangkut waktu,
konteks, dan tempat
6. Merencanakan Langkah Diseminasi, Merencanakan langkah
penyebarluasan informasi dengan: menetapkan tujuan diseminasi,
memetakan khalayak sasaran, mengemas pesan, memilih media
yang digunakan, memilih komunikator yang tepat, dan memilih
waktu yang tepat
4.
Kesimpulan
Pro aktif dengan menerapkan praktek two-way
communication;
2. Melaksanakan
manajemen isu dengan agenda
setting kebijakan
3. Memahami media baru dan dapat memanfaatkan
jejaring sosial sebagai sarana dalam memberikan
pelayanan informasi publik;
4. Menjalankan peran sebagai komunikator, negosiator,
mediator, dan fasilitator dalam upaya menjalankan
pelayanan informasi dan komunikasi publik
1.
Pertanyaan bersama
1.
Pola agenda setting kebijakan seperti apa yang
bisa mengakomodir kepentingan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah ???
2.
Parameter keberadaan kominfo di daerah ??
Terima kasih
Demi Citra Yang Baik,
Mari Kita Bermitra.....
Dok. Antara