Transcript KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT

KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN (DIKLAT) KESEHATAN
OLEH :
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Dr Hj Alma Lucyati MKes, MSi, MHuk Kes
PADA :
Pertemuan Pemantapan Pelaksanaan Program Pelatihan
Kesehatan 2010 dan Perencanaan Pelatihan Tahun 2011
Batam, 17-19 Maret 2010
VISI
• VISI PEMERINTAH PROV. JABAR TAHUN 2008-2013
DALAM TAHAPAN KEDUA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH PROV. JABAR ADALAH :
“ TERCAPAINYA MASYARAKAT JAWA BARAT
YANG MANDIRI, DINAMIS DAN
SEJAHTERA”
MISI
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat
yang Produktif dan Berdaya Saing.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional
Berbasis Potensi Lokal
3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas
Infrastruktur Wilayah
4. Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Untuk Pembangunan yang
Berkelanjutan
5. Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan
Kualitas Demokrasi.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang
Produktif dan Berdaya Saing
Tujuan :
1.
2.
Mendorong tingkat pendidikan, kesehatan, kompetensi
kerja masyarakat Jabar
Menjadikan masyarakat Jabar yang Sehat, berbudi
pekerti luhur serta menguasai iptek.
Strategi dan Kebijakan Bid. Kesehatan :
a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama
Ibu dan Anak
b. Mengembangkan sistem kesehatan
c. Meningkatkan upaya pencegahan,
pemberantasan dan pengendalian penyakit
menular serta tidak menular
d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga
kesehatan
Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan,
melalui :
• Pendidikan berkelanjutan :
Bea siswa untuk pendidikan D1 ke D3 bagi
1000 bidan di desa.
• Diklat/pelatihan :
– Teknis
– Fungsional
– Diklatpim
BPTKM
Bandiklat Prov. Jabar
BALAI PELATIHAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT
(BPTKM) DINKES PROV JABAR, sebagai UPTD Dinkes
Prov. Jabar, berdasarkan :
Keputusan Gubernur No. 50/2002 tentang Tupoksi
dan Rincian Tugas Pada UPTD dilingkungan Dinkes
Prov. Jabar
TUPOKSI :
MELAKSANAKAN SEBAGIAN FUNGSI DINAS
KESEHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT) TENAGA KESEHATAN DAN MASYARAKAT.
• PP 38 TAHUN 2007
• KEPMENKES RI NO
725/MENKES/SK/V/2003
• KEPMENKES RI NO
922/MENKES/SK/X/2008
• PERDA JABAR NO 10
TAHUN 2009
• PERGUB JABAR NO 32
TAHUN 2009
PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAH ANTARA
PEMERINTAH, PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DIBIDANG KES
PEDOMAN TEKNIS
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KESEHATAN ANTARA
PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOTA
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN
TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN PROVINSI
JAWA BARAT
RINCIAN URUSAN PROVINSI
Sub
Bidang
3. Sumber
Daya
Manusia
Kesehatan
Sub-sub Bidang
1. Peningkatan Jumlah,
Mutu dan Penyebaran
Tenaga Kesehatan
URUSAN BERDASAR
PERDA 10
1. Penempatan tenaga kesehatan
strategis, pemindahan tenaga
tertentu antar kabupaten/kota skala
provinsi.
2. Pendayagunaan tenaga kesehatan
skala provinsi.
3. Pelatihan diklat fungsional dan
teknis skala provinsi
4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi
tenaga kesehatan tertentu skala
provinsi sesuai peraturan
perundang-undangan.
5. Pemberian rekomendasi izin tenaga
kesehatan asing.
Pengelolaan Diklat fungsional dan
teknis skala provinsi
(Perda Jabar no 10 tahun 2009)
• Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional
standar nasional dan lokal.
• Pembinaan diklat teknis dan fungsional.
• Pengendalian diklat teknis dan fungsional melalui
akreditasi pelatihan.
• Evaluasi diklat tingkat provinsi.
Dasar Hukum Penyelenggaraan Diklat :
1. PP 101/2000 :
• Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh
Lembaga Diklat Terakreditasi.
2.Kep. Ka LAN RI 193/2001
• Penyelenggaraan diklat fungsional diatur dalam
pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh
instansi jabatan fungsional dan diselenggarakan oleh
lembaga diklat yang terakreditasi
• Penyelenggaraan diklat teknis diatur dalam
pedoman penyelenggaraan yg ditetapkan oleh
instansi pembina jabatan teknis dan
diselenggarakan oleh lembaga diklat yang
terakreditasi.
3.Kepmenkes 725/2003 tentang Pedoman
Penyelenggaraan pelatihan di bidang
kesehatan
• ditetapkan bahwa pelatihan di bidang
kesehatan diselenggarakan oleh Balai
Pelatihan Kesehatan.
4. Pergub No. 52/2005 tentang Jejaring
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
• Balai pelatihan pada dinas di lingkungan prov. Jabar, sesuai
dgn tupoksi berwenang melaksanakan pelatihan teknis dan
fungsional sesuai dgn kewenangannya.
• SKPD selain Bandiklat dan Balai Pelatihan sesuai dgn
tupoksinya dapat melaksanakan kegiatan peningkatan
aparatur di lingkungan masing-masing melalui kegiatan
orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis.
• STTPP bagi diklat yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan yg
terakreditasi ditandatangani oleh instansi Pembina teknis dan
Kepala Balai.
•
KEGIATAN DIKLAT BIDANG KESEHATAN DILINGKUNGAN
DINKES PROV. JABAR:
1.
BIDANG/SEKSI/PROGRAM BERSAMA BPTKM
MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT
BIDANG BERSAMA BPTKM MELAKSANAKAN PENYUSUNAN
PRIORITAS DIKLAT
PELATIHAN DILAKSANAKAN OLEH BPTKM
FASILITATOR : WI BPTKM, PEJABAT STRUKTURAL,
PROGRAMER KESEHATAN PROV. JABAR
SERTIFIKASI DIKLAT OLEH BPTKM
2.
3.
4.
5.
SOTK DINAS KESEHATAN
PERDA NO 21 TAHUN 2008 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Dinas
Sekretariat
Kelompok Jabatan
Fungsional
Bidang Regulasi dan
Kebijakan Kesehatan
Subag Perencanaan
& Program
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
Subag Umum &
kepeg
Bidang Bina Penyehatan
Lingkungan & Pengendalian
Penyakit
Subag
Keuangan
Bidang Bina Sumber Daya
Kesehatan
Seksi Akreditasi Sarana
Kesehatan
Seksi yankesdas dan
khusus
Seksi Penyehatan
Lingkungan
Seksi Farmasi,
kosalkes dan mamin
Seksi Akreditasi dan
pendayagunaan tenaga
kesehatan
Seksi Kesga dan Gizi
Seksi Pengendalian
Penyakit
Seksi Promkes dan
pemb masy
Seksi pengamatan,
pencegahan peny dan matra
Seksi Teknologi
Informasi dan
surveilance kes
Seksi Rumah Sakit
Seksi Legislasi &
kebijakan kesehatan
UPTD
GUDANG
fARMASI
UPTD BKKM
UPTD BPLK
rkk_dinkesjabar
UPTD
BPTKM
UPTD
JAMKESDA
16
SEKSI-SEKSI PD BIDANG RKK
• SEKSI LEGISLASI DAN KEBIJAKAN
KESEHATAN (LEGISJAKES)
• SEKSI AKREDITASI DAN
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
(DITGUNAKES)
• SEKSI AKREDITASI SARANA KESEHATAN
(DITSARKES)
rkk_dinkesjabar
17
PERGUB JABAR NO 32 TAHUN 2009
(TUPOKSI SEKSI AKREDITASI DAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN DIKLAT)
• Melaksanakan fasilitasi pendidikan tenaga
kesehatan
• Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan
dan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan
pengembangan bagi tenaga kesehatan
KEBIJAKAN DIKLAT JABAR
ALUR PERENCANAAN, PENGANGGARAN,KEGIATAN & PELAKSANA
TRAINING
NEED
ASSESMENT
USULAN
REKAP,
ANALISA &
PEMILAHAN
KEGIATAN
PELAKSANA
DIKLAT TEKNIS
BPTKM
PROGRAM
DIKLAT
FUNGSIONAL
PROGRAM
PROGRAM
PENYUSUNAN
PROGRAM
PEMBINAAN
DIKLAT
ORPROF
AKREDITASI
PELATIHAN
DITGUNAKES
PROGRAM
BPTKM
EVALUASI
DIKLAT
KEBIJAKAN DIKLAT JABAR
ALUR PEMBIAYAAN
SUMBER
BIAYA
JENIS
PELATIHAN
KEGIATAN
PELAKSANA
BPTKM
DIKLAT TEKNIS
APBN
TOPDOWN
DIKLAT
FUNGSIONAL
APBD
ORPROF
USULAN
PROGRAM
PHLN
PROGRAM
PEMBINAAN
DIKLAT
AKREDITASI
PELATIHAN
EVALUASI
DIKLAT
DITGUNAKES