Transcript rakontek kepeg 2014-badan diklat

PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMPROV DKI JAKARTA
Oleh :
BUDIHASTUTI
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta
Disampaikan dalam
Rapat Koordinasi Teknis (RAKONTEK) Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Hotel Grand Cempaka, 18 September 2014
MANAJEMEN ASN
(Pasal 51,52,53)
1. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
2. Manajemen Pegawai ASN meliputi Manajemen PNS dan
Manajemen PPPK.
Manajemen PNS meliputi:
 penyusunan dan penetapan kebutuhan;
 pengadaan;
 pangkat dan jabatan;
 pengembangan karier;
 pola karier;
 promosi;
 mutasi;
 Penilaian kinerja
 penggajian dan tunjangan;
 penghargaan;
 disiplin;
 pemberhentian;
 pensiun dan tabungan hari tua; dan
 perlindungan.
HAK PEGAWAI ASN
PNS berhak memperoleh:
 gaji, tunjangan, dan fasilitas;
 cuti;
 jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
 Perlindungan hukum; dan
 pengembangan kompetensi.
PPPK berhak memperoleh:
 gaji dan tunjangan;
 cuti;
 perlindungan; dan
 pengembangan kompetensi.
PENGEMBANGAN KARIER
1.
2.
3.
4.
Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
Kompetensi meliputi:
a.
kompetensi teknis;
b.
kompetensi manajerial
c.
kompetensi sosial
Integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara.
Moralitas diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama,
budaya, dan sosial kemasyarakatan.
(Pasal 69)
Pengembangan Kompetensi
1.
2.
3.
4.
5.
Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi.
Pengembangan kompetensi antara lain melalui diklat, seminar, kursus,
dan penataran.
Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang
Berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam
pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
Dalam pengembangan kompetensi, PNS diberikan kesempatan untuk
melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh
LAN dan BKN.
Pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara
PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun
dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN
(Pasal 70)

Sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi
dirancang untuk menutupi kesenjangan kompetensi setiap
pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan
tupoksi.

Penyusunan program pengembangan SDM aparatur
diharapkan dapat mewujudkan kader-kader pimpinan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang matang dan
profesional di bidangnya masing-masing, pegawai yang
berwawasan luas, cerdas, memiliki integritas, motivasi, loyal,
bertanggung jawab dan bersikap/berperilaku yang dapat
membantu pelaksanaan tugas sehari-hari di unit kerja
masing-masing.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI APARATUR NEGARA
Secara Umum, Kepercayaan Masyarakat Kepada
Aparatur Negara Menurun
KEBUTUHAN
MASYARAKAT
MENINGKAT PESAT
GAP
PERLU
PENINGKATAN
KAPASITAS
APARATUR
PELAYANAN
APARATUR NEGARA
MENURUN
7
Bidang Diklat Fungsional
ALUR PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
Diklat
Struktural
Diklat Pra Jabatan
C
P
N
S
1. Latihan Pra Jabatan
(LPJ) CPNS yang
berijazah SD SLTP,
dan SLTA (Keppres
No. 30 Tahun 1980)
2. Latihan Pra Jabatan
dan
Kepribadian
(LPJK) : CPNS yang
berijazah Sarjana dan
Sarjana Muda atau
yang setingkat kecuali
dari IIP atau STPDN (
Kep. Mendagri No.
893.3-25228 Oktober
1991
CPNS
yang
lulus
LPJ
atau
LPJK
diangkat
menjadi
PNS
Diklat Pim
Tk. IV
Menduduki Jabatan
eselon IV
Diklat Pim
Tk. III
Menduduki Jabatan
eselon III
Diklat Pim
Tk. II
Menduduki Jabatan
eselon II
Diklat Pim
Tk. I
Menduduki Jabatan
eselon I
Fungsional
Keahlian
Pendayagunaan
Diklat
Fungsional
Fungsional
Ketrampilan
Teknis Bid
Substantif
Diklat Teknis
Teknis Bid
Umum (Adm &
Manjaemen
Diklat Pim Ti
oleh LAN
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
ASN ADALAH JABATAN PROFESI
BERBASIS KOMPETENSI
(DIPERLUKAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
YANG TERDIRI DARI SKILL, KNOWLEDGE & ATTITUDE
ATAU PERSONAL QUALITIES )
UJI KOMPETENSI
MEMENUHI
STANDAR
TIDAK
MEMENUHI STANDAR
SERTIFIKASI
PERLU TREATMENT :
- PENDIDIKAN
- LATIHAN
- COACH
- KONSELING
KINERJA BAIK
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL
STANDAR KOMPETENSI
JABATAN
PNS
Sebagai Dasar Dalam
Pengangkatan,
Pemindahan dan
Pemberhentian PNS dari
dan dalam Jabatan
Kompetensi
Umum
1.
2.
Pendidikan Formal;
Diklat PIM.
Sebagai Dasar
Penyusunan atau
Pengembangan Program
DIKLAT
bagi PNS
Kompetensi
Khusus
Diklat Teknis
LANDASAN KONSEPTUAL PEMBAHARUAN KURIKULUM
I
Taktikal III
Operasional IV
II
III
DIKLAT TEKNIS
Stratejik II
I
TERAMPIL
Visioner
DIKLAT FUNGSIONAL
AHLI
Taktikal
GOLONG
AN I DAN
II
DIKLAT KEPEMIMPINAN
DIKLAT TEKNIS
GOLONG
AN III
ORIENTASI DAN MAGANG
DIKLAT PRAJABATAN
IV
MENGINTEGRASIKAN DIKLAT TEKNIS KE DALAM DIKLAT PRAJABATAN, KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL
Pembaharuan sistem Diklat aparatur mengarah pengisian kompetansi: memadukan
kompetensi kepemimpinan, manajerial dan kompetensi teknis/bidang