Transcript kebijakan pembinaan pns pada pemerintah

KEBIJAKAN PEMBINAAN DIKLAT
APARATUR
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Company
2011
LOGO
1
TUJUAN OTONOMI DAERAH
(UU 32/2004)
Menciptakan
kesejahteraan.
Mendukung
proses
demokrasi di
tingkat lokal
• Bagaimana menjadikan Pemda
sebagai instrumen untuk
menciptakan kesejahteraan
• Bagaimana menjadikan Pemda
sebagai instrumen pendidikan
politik di tingkat lokal untuk
mendukung proses demokratisasi
menuju civil society
2
ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH
1.Urusan Pemerintahan (Function)
2.Kelembagaan (Institution)
3.Personil (Personnel)
4.Keuangan Daerah (Local Finance)
5.Perwakilan (Representation)
6.Pelayanan Publik (Public Service)
7.Pengawasan (Control/Supervision)
Penataan Harus Bersifat Sistemik
Bukan Parsial, dan Untuk Itu Dibutuhkan
PNS Daerah Yang Profesional
3
PENTINGNYA PEMBINAAN DIKLAT
TUNTUTAN PERUBAHAN SEIRING
DENGAN TUNTUTAN PERUBAHAN
MASYARAKAT
LAN SEBAGAI INSTANSI YANG
MEMILIKI FUNGSI UNTUK
MENINGKATKAN KOMPETENSI PNS
WALAUPUN MERUPAKAN FUNGSI LAN,
NAMUN BANYAK INSTANSI/LEMBAGA LAIN
BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA YANG
MENYELENGGARAKAN DAN MENJAMIN
MUTU DIKLAT
PNS PROFESSIONAL
proses
penyelenggaraan
belajar mengajar
MENUTUP GAP
KOMPETENSI
PENGETAHUAN
SIKAP
STANDAR
KOMPETENSI
PEKERJAAN/
JABATAN
KETERAMPILAN
konsep diri, nilai-nilai,
karakter dan motif
DIKLAT: SASARAN
Terwujudnya SDM yang memiliki
kompetensi yang sesuai dengan
persyaratan jabatan masing-masing
5
4/13/2015
PEMBINAAN DIKLAT DENGAN MANAJEMEN
KUALITAS SECARA TOTAL
STANDAR KUALITAS
DIKLAT
JAMINAN KUALITAS
DIKLAT
KONTROL KUALITAS
DIKLAT
• BERLAKU SECARA
INTERNAL
ORGANISASI
• EKSTERNAL
ORGANISASI
(BERSIFAT
NASIONAL –
MENGHADAPI
PERSAINGAN)
• GLOBAL INTERNASIONAL
PAYUNG KEBIJAKAN UNTUK MEWUJUDKAN
PNS YANG PROFESIONAL
1
2
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 101 TAHUN 2000
TENTANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN JABATAN PEGAWAI
NEGERI
7
MANAJEMEN PNS
POLA KARIERDIKLAT
OBYEKTIF
KOMPETENSI
MEMBANGUN
KEBUTUHAN
PENGA
KOMPRE
DA AN
HENSIF &
TER INTEGRASI
PEREN
CANA
AN
TERMI
NASI
MANUSIAWI
PENEM
PATAN
PENGEM
BANGAN
KONSISTENSI
PNERAP
AN DISIPLIN
KOM
PENSA
SI
KONSISTEN
NILAI
KINER
JA
PRO
MOSI
PRESTASI
REWARD
SYSTEM
LANDASAN KONSEPTUAL PEMBAHARUAN:
Enhancing Technical Competence Through Training
PRAJABATAN
KEPEMIMPINAN
GOL III
I
GOL II
II
III
GOL I
IV
K
E
P
E
M
I
M
P
I
N
A
N
FUNGSIONAL
D
I
K
L
A
T
T
E
K
N
I
S
A
h
l
i
T
r
a
m
p
i
l
MENSINERGIKAN KOMPETENSI TEKNIS DENGAN DIKLAT PRAJABATAN,
KEPEMIMPINAN, DAN FUNGSIONAL
D
I
K
L
A
T
T
E
K
N
I
S
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
MANAGING PUBLIC POLICY
PUBLIC
POLICY
FORMULATION
& EVALUATION
IISTRATEGI
IIIPROGRAM
PUBLIC
SERVICE
DELIVERY
IV-KEGIATAN
PROSES
ADMINISTRASI
10
CPNS
JENIS DAN JENJANG
DIKLAT
K I N E R J A
FUNGSIONAL DAN STAFF
PROSES POLITIK
MANAJEMEN
PEMERINTAHAN
NEGARA
PNS (PUSAT DAN DAERAH)
VISI PRESIDEN / WAPRES
VISI
NEGARA
ORGANISASI
PEMERINTAHAN
NEGARA
IVISI
POSTUR APARATUR NEGARA DI INDONESIA SAAT INI
N
O
PENDI
DIKAN
JUMLAH
JUMLAH
1
S3
8.149
0,17 %
2
S2
104.211
2,22 %
3
S1
1.434.191
30,57
4
DIPLO
MA
1.241.865
26,47
5
SLTA
1.651.721
35,21 %
STAKEHOLDERS DIKLAT BERBASIS
KOMPETENSI (8 Instansi) -1
LAN RI
BKN
PEJABAT
PEMBINA
KEPEGAWAIAN
Inst yang
membawahi
Lembaga Diklat
Pemerintah
Instansi Pembina Diklat bertanggungjawab atas pembinaan
Diklat secara keseluruhan.
sebagai instansi pengendali Diklat bertugas melakukan pengembangan
dan penetapan standar kompetensi jabatan, dan pengendalian
pemanfaatan lulusan Diklat.
1. bertugas melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik
tentang kesesuaian antara penempatan lulusan dengan jenis Diklat
yang telah diikuti serta melaporkan hasilnya kepada Instansi
Pengendali
2. Identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat
yang sesuai dengan kebutuhan Instansinya.
3. Evaluasi penyelenggaraan dan kesesuaian Diklat dengan kompetensi
jabatan serta melaporkan hasilnya kepada Instansi Pembina
1. Identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat
yang sesuai dengan kebutuhan Instansinya.
2. Diklat terakreditasi yang secara langsung menyelenggarakan
Diklat dengan berkoordinasi dengan Instansi Pembina
STAKEHOLDERS DIKLAT BERBASIS
KOMPETENSI (8 Instansi) -2
TSPDI/
BAPERJAKAT
bertugas memberikan pertimbangan kepada pejabat
pembina kepegawaian dalam penentuan calon peserta
Diklat.
INST PEMBINA
JAB FUNG
bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Fungsional
setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
INSTANSI
TEKNIS
bertanggungjawab atas pembinaan Diklat Teknis
setelah berkoordinasi dengan Instansi Pembina.
LEMBAGA
DIKLAT
SWASTA
1. Lembaga Diklat terakreditasi yang secara langsung
menyelenggarakan Diklat Teknis dan Diklat
Fungsional
2. Diklat terakreditasi yang secara langsung
menyelenggarakan Diklat dengan berkoordinasi
dengan Instansi Pembina
KONDISI STAKEHOLDER KEDIKLATAN
SAAT INI
INSTANSI
MASALAH
Pembina Diklat
Belum ada directory of competence,
standar kompetensi jabatan
Diklat belum sepenuhnya berbasis
kompetensi
Pejabat Pembina
Kepegawaian
Tingginya penetrasi politik dalam manajemen
kepegawaian
Pembina Jabatan Fungsinal
Diklat Fungsional belum sepenuhnya berbasis
kompetensi
Instansi Teknis
Diklat Teknis belum sepenuhnya berbasis
kompetensi
Lembaga Diklat Pemerintah
Lemahnya kompetensi penyelenggara
Diklat
Tim Seleksi Peserta Diklat
Instansi
Tingginya penetrasi politik
Pengendali Diklat
Lembaga
Company
Logo Diklat Swasta
Partisipasi Rendah serta dklat belum
www.themegallery.com
sepenuhnya berbasis kompetensi
TUJUAN DIKLAT
(PP 101/2000,Psl 2)
Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk
dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan
dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan
instansi;
Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan
perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi
pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
Menciptakan persamaan visi dan dinamika pola pokir dalam tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya
kepemerintahan yang baik (good governance).
15
JENIS DAN JENJANG DIKLAT
Pasal 5 – PP 101/2000
DIKLAT TEKNIS
PRAJAB
GOL III
PRAJAB
GOL I & II
DIKLAT
PNS
DIKLAT
KEPEMIMPINAN
DIKLAT
FUNGSIONAL
PRE SERVICE & INSERVICE TRAINNING
TUJUAN JENIS DAN JENJANG DIKLAT
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam
rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS. Di
samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar
mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat
(Pasal 7 PP 101/2000)
Diklat Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan
untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur
pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural (Pasal 9 PP
101/2000)
Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi
yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing
(Pasal 11 PP 101/2000)
Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis
yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS (Pasal 12 PP 101/2000)
JENJANG DIKLAT KEPEMIMPINAN
PEJABAT
ESELON I
DIKLATPIM TK I
DIKLATPIM TK II
DIKLATPIM TK III
DIKLAT
DALAM
JABATAN
PNS
DIKLATPIM TK IV
JENJANG DIKLAT DALAM JABATAN
Pasal 8 – PP 101/2000
PEJABAT
ESELON II
PEJABAT
ESELON III
PEJABAT
ESELON IV
GAMBARAN KEBUTUHAN DIKLAT
KEPEMIMPINAN
Jabatan
Struktural
Jumlah *)
Alumni
Diklat Terkait **)
540
374 (-166)
1.620
Eselon II
6.452
10.591
(+4.139)
19.356
Eselon III
37.463
37.078 (-385)
112.389
Eselon IV
162.557
72.372
(-92.185)
487.671
Eselon V
12.017
-
-
219.209
133.164
621. 036
Eselon I
Total
*) : Data BKN per Desember 2010
**) : Dihitung dari tahun 2005
***) : Rasio 1 jabatan struktural diajukan nominasi 3 orang
Kebutuhan
Diklat ***)
PERSYARATAN PESERTA DIKLAT
PRAJABATAN
PP 101/2000
• CPNS Wajib diikutsertakan dalam Diklat
Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun
setelah pengangkatannya sebagai CPNS (ps. 6)
• CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat
Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS (ps. 6)
• Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS
(ps. 13)
PERATURAN
KA. LAN NO
18 TH. 2010
• Berstatus sebagai CPNS yang dinyatakan
dengan SK pengangkatan sebagai CPNS
• Memiliki ijazah. Berbadan Sehat, Umur sesuai
dengan ketentuan/peraturan perundangan
kepegawaian
• Penugasan dari pejabat pembina kepegawaian
instansinya
• Persyaratan lain yang dipersyaratkan instansinya
20
PERSYARATAN PESERTA DIKLAT PIM
(PP 101/2000)
Pasal 14
Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah
menduduki Jabatan Struktural
PNS yang akan mengikuti Diklatpim ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian dengan memperhatikan
pertimbangan Baperjakat dan Tim Seleksi Peserta
Diklat Instansi (TSPDI) yang didasarkan pada peta
jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan
Setiap Instansi memberikan prioritas kepada PNS yang
telah menduduki jabatan struktural diatur dalam
pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina
21
PEDOMAN PERSYARATAN PESERTA
DIKLATPIM
DIKLATPIM III
(Kep. Ka. LAN No:
540/XIII/10/6/2001)
• Sikap, perilaku dan potensi ;
• Pangkat/gol. Minimal Penata – III/c dan telah
atau dipersiapkan untuk menduduki jabatan
struktural es. III;
• Pendidikan serendah-rendahnya S1- sederajat
atau memiliki kompetensi yang setara;
• Penguasaan Bhs Inggris min. pasif dan TOEFL
min. 350 atau setara.
DIKLATPIM IV
(Kep. Ka. LAN No:
541/XIII/10/6/2001)
• Sikap, perilaku dan potensi;
• Pangkat/gol. Minimal Penata Muda– III/a dan
telah atau dipersiapkan untuk menduduki
jabatan struktural es. IV;
• Pendidikan serendah-rendahnya S1- sederajat
atau memiliki kompetensi yang setara;
• Penguasaan Bhs Inggris min. pasif dan TOEFL
min. 300 atau setara.
22
PEMBAHARUAN
SISTEM DIKLAT
APARATUR
Company
2011
LOGO
MAP
REFORMASI KEBIJAKAN DIKLAT:
PEMBERDAYAAN LEMBAGA DIKLAT DI DAERAH
MENINGKATKAN
KAPASITAS LEMBAGA
DIKLAT;
MENINGKATKAN
KEMANFAATAN
PENYELENGGARAAN
DIKLAT SESUAI
KEBUTUHAN INSTANSI;
24
MENGELOLA DIKLAT
PROSES
INPUT
(Peserta
Yang
Butuh
Kompetensi
SDM
KEDIKLATAN
PROGRAM
FASILITAS
DIKLAT
Text
OUTPUT
(Alumni
Yang
Telah
Memiliki
Kompetensi
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DIKLAT
Diklat Prajabatan Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat
Pemerintah yang Terakreditasi
Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim
Tingkat II Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat Pemerintah
yang Terakreditasi
Diklatpim Tingkat I Dilaksanakan Oleh Instansi Pembina
Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Dilaksanakan Oleh
Lembaga Diklat yang Terakreditasi
(PP 101/2000)
KAITAN KOMPETENSI DENGAN DIKLAT
PELAYAN MASYARAKAT
TO LEAD
PUBLIC SECTOR
•DIKLAT KEPEMIMPINAN
TO MANAGE
PUBLIC SECTOR
TEKNIS
ADMINISTRASI
TEKNIS
SUBSTANTIF
PEMBENTUKAN KARAKTER
www.themegallery.com
27
•DIKLAT FUNGSIONAL
•DIKLAT TEKNIS
•DIKLAT PRAJABATAN
JENJANG DIKLATWawasan
Kompeten
si Praktis
Substantif
Kompeten lanjutan
si Praktis
Substantif
• Bhs.
Kompeten
Inggris
• Bhs.
si Dasar
lanjutan;
Inggris
• Pengada
• Bendahar
• Prajab Gol
awan
an
II
• Komputer
Barang
• Orientasi
• Statistik
Tupoksi
dan Jasa
Dasar
• Dll
• DLL
• Dll
Staf
Staf
Staf
II/a
II/b
II/ac-IId
4/13/2015
Kompeten
si Praktis
Teknik
• Prajab Gol
III;
• Magang
• Orientasi
TUPOKSI
• Character
Building
• LAKIP
• RKAKAL
• Diklat pim
IV
• DLL
Staf
III/a - b
Kompetens
i Praktis &
Manajer
Operasi
• Manajemen
Proyek;
• Mgt
Strategis;
• Metodologi
Penelitian;
• Bhs. Inggris
lanjutan
• Teknik
Penulisan
Laporan;
• Team
Building;
• Diklatpim
III;
• Dll.
Kompeten
si Praktis
& Manajer
Program
• Leadership
& Change
Mgt;
• Good &
Clean Gov’t;
• Performance
Mgt;
• Pngendalian
Ren & Lap;
• Diklatpim
II;
• Kecerdasan
Emosional;
• Analisis
Kebijakan;
• Dec. Making
Process;
• Dll.
Strategis,
Internasion
al &
Leadership
• Creative &
Innovative
Thinking;
• Ekonomi
Politik;
• Strategic
Thinking;
• lemhanas;
• Diklatpim
I;
• Dll.
Eselon IV Eselon III Eselon II
III/c - d
IV/a
IV/c -
Kepemim
pinan
Visioner
• Leading
Change &
Organizati
on
Renewal;
• Strategic
Negotiatio
n;
• Dll.
Eselon I
IV/d – IV/e
28
SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH
29
Kompetensi Instansi
Etika
Ideologi /
Kebangsaan
latihan
Sikap
Perilaku
Ujian
PNS
Profesional
30
KURIKULUM /MATA DIKLAT PRAJABATAN
IDEOLOGI /
KEBANGSAAN
ETIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Integritas dan
komitmen PNS
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi/Anti
Korupsi
Etika Profesi PNS
Etos Kerja PNS
Budaya Kerja
Organisasi
Pemerintah
Organisasi Publik
dan Tujuan
Pendiriannya
Kecerdasan
Spiritual
1.
2.
3.
4.
5.
Pancasila, UUD 1945
dan Ketetapan MPR
Sejarah Berdirinya
NKRI
Wawasan Kebangsaan
Sistem
Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
Tata Kepemerintahan
Yang Baik
ADMINISTRASI
UMUM
SIKAP PERILAKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Etiket Pelayanan Publik
Manajemen Emosi
Berpikir Kreatif
Telaahan Staf Paripurna
Membangun Kerjasama Tim
Dinamika Kelompok
Kesegaran Jasmani
Kesehatan Mental
Baris Berbaris dan Tata
Upacara Sipil
© KEDEPUTIAN BIDANG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Administrasi
Perkantoran Modern
Hak, Kewajiban dan
Pola Karir PNS
Administrasi Keuangan
Administrasi Materiil
Tata Naskah Dinas
Komunikasi Yang
Efektif
Organisasi dan Metoda
Laporan Kinerja
Pelaksanaan Tugas
31
SKENARIO PEMBELAJARAN PEMBEKALAN
KOMPETENSI INTI
1. Agenda
Administrasi Umum
Keseharian
dalam Diklat
Di Kelas dan
Asrama
2. Agenda Sikap
PNS
Profesi
onal
Perilaku
3. Agenda Ideologi
Latihan
Kebangsaan
4. Agenda Etika
ujian
input
Proses
Aktuali
sasi
Alumni
Dgn
KomPetenSi
Sbg
Pelayan
MasyaRakat
output
SKENARIO PEMBELAJARAN
AGENDA
PENGEMBANGAN KARAKTER
STUDI
KASUS
RAP
KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
OPERASIONAL
AGENDA PENGEMBANGAN KEMAMPUAN
MANAJERIAL
INPUT
PROSES
OUTPUT
SASARAN DIKLAT PRAJABATAN
Sasaran Diklat Prajabatan
adalah terwujudnya PNS yang
memiliki kompetensi yang
sesuai dengan persyaratan
pengangkatan untuk menjadi
PNS sesuai dengan golongan
(I,II,III)
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT PRAJABATAN (PP 101/2000)
Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk
memberikan pengetahuan dalam rangka
pembentukan wawasan kebangsaan,
kepribadian dan etika PNS, disamping
pengetahuan dasar tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara,
bidang tugas, dan budaya organisasinya
agar mampu melaksanakan tugas dan
perannya sebagai pelayan masyarakat.
(Psl. 7)
KOMPETENSI DIKLAT PRJABATAN
GOLONGAN I & II
PNS Juru/Pengatur yang memiliki
wawasan kebangsaan, kepribadian dan
etika PNS, disamping pengetahuan dasar
tentang sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara, bidang tugas dan
budaya organisasinya agar mampu
melaksanakan tugas dan perannya
sebagai PNS.
KOMPETENSI DALAM DIKLAT PRJABATAN
GOLONGAN III
PNS Penata yang memiliki wawasan
kebangsaan, kepribadian dan etika PNS,
disamping pengetahuan dasar tentang
sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara, bidang tugas dan budaya
organisasinya agar mampu melaksanakan
tugas dan perannya sebagai PNS.
TUJUAN DIKLAT KEPEMIMPINAN
(PASAL 9 PP 101/2000)
Diklat Kepemimpinan yang
selanjutnya disebut Diklatpim
dilaksanakan untuk mencapai
persyaratan kompetensi
kepemimpinan aparatur pemerintah
yang sesuai dengan jenjang jabatan
struktural
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT
1. Diklat Prajabatan Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat
Pemerintah yang Terakreditasi
2. Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan
Diklatpim Tingkat II Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat
Pemerintah yang Terakreditasi
3. Diklatpim Tingkat I Dilaksanakan Oleh Instansi
Pembina
4. Diklat Teknis Dan Diklat Fungsional Dilaksanakan Oleh
Lembaga Diklat yang Terakreditasi
(PP 101/2000)
DIKLATPIM TK III: Mampu menerapkan Kepemimpinan
Operasional, yaitu kemampuan mensinergikan kualitas
karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial
secara padu dalam merumuskan dan menetapkan
program organisasi serta memimpin pencapaiannya
DIKLATPIM TK IV: Mampu menerapkan
Kepemimpinan Teknikal, yaitu kemampuan
mensinergikan kualitas karakter
kepemimpinan dan kemampuan manajerial
secara padu dalam merumuskan dan
menetapkan program organisasi serta
memimpin pencapaiannya
www.thmemgallery.com
Company Logo
www.themegallery.com
Company
LOGO