Transcript kepala sekolah profesional

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSBANGTENDIK
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
2012
1
Keterampilan Pemimpin Sekolah Abad 21
DASAR HUKUM PENILAIAN KINERJA KEPALA
SEKOLAH
UU SISDIKNAS 20/2003
PP 19/2005
PERMENDIKNAS
NO 13
TAHUN 2007
PERMENDIKNAS NO 28
TAHUN 2010
PERMENDIKNAS
NO 35
TAHUN 2010
INSTRUMEN PENILAIAN
KINERJA KEPALA SEKOLAH
KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL
MUTU SEKOLAH
PENGAWAS
MASA DEPAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rekruitmen belum memenuhi standar
Jabatan KS terindikasi sebagai jabatan politis.
Program pembinaan KS belum terintegrasi
secara sistemik
Penguasaan standar kompetensi KS belum
merata
Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
pengelolan sekolah belum terlaksana dengan
efektif
Instrumen PK masih beragam
Program PKB KS yang sistemik masih dalam
tahap pengembangan
Penurunan kinerja, citra dan wibawa KS
(khususnya KS SD)
Dualisme jabatan (KS dan guru)
MENUJU
KEPALA
SEKOLAH
PROFESIONAL
Landasan Konsep
Pengukuran mutu merupakan elemen esensial
yang seharusnya dimulai dari sejak perencanaan
 Pengukuran kinerja merupakan aspek yang
kritis karena melalui pengukuran kita akan
dapat menganalisis efektivitas peningkatan
mutu prses dan akuntabilitas institusi yang
telah menggunakan sumber daya publik.

(TQM in Education Edward Sallis: 2002)
Landasan Teori



Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
Empat Strategi Utama: (1) Menganalisis konteks internal dan eksternal
sekolah (2) Merancang strategi, merumuskan visi-misi, menetapkan tujuan
dan rencana pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. (3) Mengerahkan
daya kepempimpan pembelajaran dalam merealisasikan dan merealisasikan
anggaran. (4) Melaksanakan supervisi dan evaluasi pemenuhan target proses
dan pencapaian sebagai input bagi perencanaan pada siklus berikutnya.
Pengukuran kinerja merupakan komponen sistem yang sangat strategis
dalam penerapan standar, dengan melaksanakan pengukuran, kita dapat
menganalisis efektivitas peningkatan mutu proses dan akuntabilitas institusi
yang telah menggunakan sumber daya publik. (TQM in Education Edward
Sallis: 2002)
Standar Pengelolaan
•
•
•
•
•
•
Tugas pokok pengelolaan
Perencanaan program yang meliputi
pengelolaan visi, misi, tujuan, dan
menyusun rencana kerja,
Pelaksanaan rencana kerja
Pengawasan dan evaluasi
Kepemimpinan sekolah, dan
Sistem informasi manajemen.
KERANGKA PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
LINGKUNGAN INTERNAL:
LINGKUNGAN EKSTERNAL:
•Regulasi
•Kebijakan dan Renstra Pendidikan
•Sumber Daya (Man, Money,
Material, Machine, Market)
• Persaingan Regional dan Global
• World Class Standard
• Net working
DESAIN UTAMA (GRAND DESIGN)
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
REKRUITMEN
a. pemetaan kebutuhan
 jumlah
dan kualitas
a.
UK – PK – PKB
a. Gaji
b.
Sistem karir: kenaikan
pangkat/golongan,
promosi dan demosi
b. Tunjangan
b. penyiapan
 seleksi administrasi
 Kompetensi
(PPKMK,
diklat penyiapan,
lisensi)
c. Pengangkatan
d. Penempatan
PENGHARGAAN DAN
PERLINDUNGAN
c.
d.
Organisasi /Asosiasi
Profesi (KKKS, MKKS,
AKSI)
Networking (nasional
dan internasional)
Sertifikasi
d. Penghargaan
kinerja (best
parctice, seleksi ber
prestasi)
e. Perlindungan
hukum
c.
KEPALA SEKOLAH PROFESIONAL
PENJAMINAN MUTU
a.
Regulasi
(standardisasi)
b.
Pemenuhan Standar
(UK dan PK)
c. Pembinaan
d.
Pemberhentian/Pen
galihan
Landasan
1.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang
2.
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Konselor
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
7.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru
sebagai Kepala Sekolah/Madrasah
8.
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
9.
Peraturan Negara Pendidikan Nasional Nomor: 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
UJI
KOMPETENSI
(2012: 10 %)
SBG GURU
(6 JP)
ALTERNATIF
UJI KOMPETENSI
PENILAIAN
KINERJA
SBG KS (18 JP
TUGAS TEMBAHAN)
SEBAGAI
GURU
SEBAGAI KS
KEPUTUSAN
KOMPETEN
KOMPETEN
DINILAI KINERJA SEBAGAI KS
KOMPETEN
TIDAK KOMPETEN
DINILAI KINERJA SEBAGAI
GURU
TIDAK KOMPETEN
TIDAK KOMPETEN
WAJIB DIKLAT DASAR GURU
PENILAIAN
KINERJA SBG
KS
N ˂ SM
DIKLAT DASAR
PENGUATAN KS
DIKLAT LANJUT
PENGUATAN KS
N ≥ SM
KENAIKAN PANGKAT
DAN
PENGHARGAAN
LAINNYA YANG
RELEVAN
TAHAP KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA
PROSEDUR PK DAN PKB TENDIK
Kepala
Sekolah
PPP
N < SM
N ≥ SM
UK
i=2
 Angka
Kredit
DIKLAT
PK
 Kenaikan
Pangkat /
Gol
N < SM
i=2
Guru
PKB
N ≥ SM
KISI-KISI INSTRUMEN
No.
1
1
Indikator
Jumlah
Indikator
Item
2
3
4
MANAJERIAL
9
.
Menganalisis konteks internal-eksternal sekolah serta merancang strategi, merumuskan visi-misi, menetapkan
tujuan dan rencana kegiatan yang mencakup pemenuhan 8 standar nasional pendidikan.
1.1
Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai
tingkatan perencanaan.
1
4
Mengerahkan daya kepemimpinan pembelajaran dalam pelaksanaan program, merealisasikan anggaran yang
pemenuhan prosedur.
Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan
1
4
sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal.
Merealisasikan strategi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program, merealisasikan anggaran yang
pemenuhan prosedur.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah
menuju organisasi pembelajar yang efektif.
Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif
dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber
daya manusia secara optimal.
Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik
baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran
sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
Mengelola sumber daya sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip
pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan
pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah
SUPERVISI
1
4
1
4
1
4
1
4
1
5
1
7
1
3
3
.
Melaksanakan supervisi dan evaluasi sehingga terhimpun data tentang pemenuhan target proses dan
pencapaian sebagai input bagi perencanaan pada siklus berikutnya.
2.1
Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka
peningkatan profesionalisme guru
1
3
2.2
Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan
menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
1
4
2.3
Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam
rangka peningkatan profesionalisme guru.
1
4
Peta Sebaran Item Penilaian
TUGAS DAN FUNGSI
Indikator
No.
2
1
1
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengawasan/ Evaluasi
Kepemimpinan Sekolah
Sistem Informasi Manajemen
5
6
7
8
9
MANAJERIAL
Menganalisis konteks internal-eksternal sekolah serta merancang strategi, merumuskan visi-misi, menetapkan tujuan dan rencana
kegiatan yang mencakup pemenuhan 8 standar nasional pendidikan.
1.1
Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
1,2,3,4
Mengerahkan daya kepemimpinan pembelajaran dalam pelaksanaan program, merealisasikan anggaran yang pemenuhan prosedur.
1.2
Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara
optimal.
5,6,7,8
Merealisasikan strategi pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program, merealisasikan anggaran yang pemenuhan prosedur.
1.3
Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
1.4
Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta
didik.
1.5
Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
1.6
Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan
pengembangan kapasitas peserta didik.
1.7
Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan
pendidikan nasional.
1.8
Mengelola sumber daya sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang efektif, efisien dan
akuntabel.
1.9
Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen
sekolah/madrasah
2
9
10
11,12
14,15,16
13
17
18,19
21,22
23,24
25
26,27,28,29
30,31
32,33,34
20
35,36
37,38,39
SUPERVISI
Melaksanakan supervisi dan evaluasi sehingga terhimpun data tentang pemenuhan target proses dan pencapaian sebagai input bagi
perencanaan pada siklus berikutnya.
2.1
Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
41
2.2
Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi
yang tepat.
43
44
45,46
2.3
Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme
guru.
47
50
48,49
40
42
Pengendalian
KEMDIKBUD (BADAN PSDMPKPMP/PUSBANGTENDIK)
1. Mengumpulkan data Kinerja Kepala Sekolah.
2. Mengelola data tentang Kinerja Kepala
Sekolah dari Dinas Pendidikan
Provinsi/Kab/Kota.
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasi
pelaksanaan PKKS secara Nasional
4. Mengelola mutu pelaksanaan proses PKKS
dan PKBKS.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKKS
dan PKBKS secara Nasional.
LPMP
1. Melakukan pemetaan hasil PKKS dan PKBKS
2. Melakukan Supervisi pelaksanaan PKKS dan
PKBKS
3. Melakukan Audit proses PKKS di Dinas
Provinsi/Kab/Kota dan menyampaikan
hasilnya kepada Pusbangtendik/BPSDMPKPMP.
4. Menentukan mutu penilai/asesor setiap
tahun.
OUTPUT/
INPUT
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1. Memverifikasi hasil PKKS.
2. Mengevaluasi hasil pengembangan PKBKS.
3. Mengkoordinasi pengumpulan data hasil
PKBKS.
4. Menindaklanjuti hasil pengembangan PKBKS.
5. Mengelola, memeriksa dan menjamin
kejujuran,n, keterbukaan dan akuntabilitas
proses PKPS
6. Mengelola, memeriksa dan menjamin
kesesuaian pengembangan PKBPS dengan
kebutuhan
Draf Instrumen Penilaian
&
Panduan Observasi
PENILAIAN KERJA
• Maksimal 50 ( Jika seluruhnya ya)
• Kriteria minimal pemenuhan
standar 70%.
• Di bawah 70% di bawah standar.