Transcript Dr. H. SYAMSUL HADI, M.Pd.,M.Ed KETUA

LP3 UM
INSPIRING
INNOVATING
QUALITY CARE
Dr. H. SYAMSUL HADI, M.Pd.,M.Ed
KETUA
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3)
Universitas Negeri Malang (UM)
Dosen pada:
• S1 Pendidikan Teknik Otomotif, Jurusan Teknik Mesin, FT UM
• S2 dan S3 Pendidikan Kejuruan, Pascasarjana UM.
Alamat:
Kantor : Gedung H7, Kampus UM, Jl. Semarang 5 Malang
Rumah : RT 04/RW 06 Bunut Wetan, Pakis, Malang
HP
: 08123394612
Email : [email protected]; [email protected];
[email protected]
SUPERVISI
MANAJERIAL
Kompetensi Supervisi Manajerial








Mampu menerapkan teknik dan prinsip supervisi dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan Madrasah;
Mampu menyusun program kepengawasan berdasarkan visi, misi,
tujuan, dan program pendidikan Madrasah;
Mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Madrasah;
Mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjutinya
untuk perbaikan program pengawasan berikutnya;
Mampu membina Kepala Madrasah dalam pengelolaan dan
administrasi madrasah berdasarkan manajemen peningkatan mutu;
Mampu membina Kepala dan guru Madrasah;
Mampu memotivasi Kepala dan Guru Madrasah dalam
merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan
dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok; dan
Memahami standar nasional pendidikan dan memanfaatkannya
untuk membantu Kepala Madrasah dalam mempersiapkan
akreditasi.
Tujuan Supervisi Manajerial
memampukan (enabling) kepala
sekolah, guru, dan tenaga kependidikan
meningkatkan kinerjanya dalam
mengelola dan memimpin madrasah
untuk meningkatkan mutu
penyelenggaraan pendidikan di
madrasah secara berkelanjutan 
pembelajaran
Prinsip Supervisi Manajerial
 Demokratis (democratic).
 Mengedepankan usaha kelompok (team effort) dan proses
kelompok (group process).
 Kontekstual
 Berorientasi pada hubungan kemanusiaan yang harmonis.
 Berkesinambungan
 Terpadu dengan program pendidikan
 Komprehensif
 Konstruktif
 Obyektif
Ruang Lingkup Supervisi Manajerial




Sistem Tatakelola dan Organisasi Madrasah
Kepemimpinan dan Manajemen Pembelajaran
Manajemen Peserta Didik
Manajemen Sumber Daya:
◦ Manusia
◦ Sarana dan Prasarana
◦ Keuangan



Sistem Informasi Manajemen
Manajemen kerjasama dengan masyarakat
Manajemen layanan khusus
Teknik Supervisi Manajerial
Monitoring dan Evaluasi
 Focus Group Discussion
 Metode Delphi
 Workshop atau lokakarya
 Training
 Mentoring
 Coaching

Manajemen dan Administrasi
Peningkatan Mutu Madrasah

Pengertian Mutu:
Derajat dimana karakteristik yang dimiliki
sekolah/madrasah memenuhi kebutuhan atau
harapan yang ditetapkan.

Manajemen Mutu:
Manajemen yang meliputi kegiatan-kegiatan:
◦ Perencanaan Mutu (Quality Planning)
◦ Pengendalian Mutu (Quality Control)
◦ Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
◦ Peningkatan Mutu (Quality Improvement)
I NVESTI GATE
CORRECT &
STANDARDI SE
Ÿ
REVIEW FEEDBACK &
MAKE CORRECTIONS
Ÿ
STANDARDISE DO,
CHECK, ACT
AN
PL
AC
T
Manajemen Peningkatan Mutu
Berkelanjutan (Siklus Demming)
CLARIFY OBJECTIVES
IDENTIFY POSSIBLE CAUSES
BENCHMARK BEST PRACTICE
IDENTIFY TEAM ROLES
IMPLEMENT QUICK FIX
EVALUATE & VALI DATE ENLI GHTEN &
I MPLEMENT
TRAINING
CH
COMMUNICATION
ANALYSE DATA TO
UNDERSTAND HOW
PROBLEM OCCURS
K
EC
I DENTI FY POSSI BLE
SOLUTI ONS
O
COUNTERMEASURE
CARRY OUT TRI ALS TO
PROVE CAUSES
D
PILOT STUDY SOLUTION
TO VERIFY DATA
Menyusun Program Kepengawasan

Dasar Penyusunan Program:
Visi, misi, tujuan, dan program pengembangan
madrasah yang dibuat oleh Kemenag (Pusat,
Propinsi, Kab/Kota, dan madrasah).
• Ruang Lingkup Program:
 Penilaian Kinerja
 Pemantauan
 Pembinaan
• Jangka Waktu Program:
 Program Kepengawasan Tahunan
 Program Kepengawasan Semester
Instrumen Supervisi Manajerial

Macam Instrumen:
◦
◦
◦
◦
◦

Instrumen supervisi Pendidik dan tenaga kependidikan
Instrumen supervisi Manajemen dan administrasi madrasah
Instrumen supervisi 8 SNP
Instrumen supervisi Persiapan akreditasi
Instrumen supervisi Manajemen peningkatan mutu
Bentuk Instrumen
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Kuesioner
Inventori
Pedoman pengamatan/observasi
Pedoman wawancara
Jurnal
Log-book
Tes
Tindakan Reflektif Guru dan Kamad

Tujuan:
◦ Memberi kesempatan kepada guru/tenaga kependidikan untuk
menjadi “reflective practitioners” dalam rangka continuing
professional development melalui:

Langkah-Langkah yang dapat ditempuh:
◦ Memberi kesempatan kepada peserta untuk berefleksi terhadap
pelaksanaan tugasnya;
◦ Mendorong guru/tendik mengidentifikasi kendala dan masalahmasalah yang belum teratasi pada melaksanakan tugas
◦ Mendorong guru/tendik untuk mengidentifikasi good-practices
dalam pelaksanaan tugas.
◦ Mengidentifikasi langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
FUNGSI DAN TUJUAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
•
Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang
bermutu.
•
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
•
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Isi
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Standar
Nasional
Pendidikan
(PP No. 19
Tahun 2005)
Standar Proses
Standar Sarana dan
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Pendidikan
Standar
Kompetensi Lulusan
(Permendiknas No. 23/2006)
Standar kompetensi lulusan digunakan
sebagai pedoman penilaian dalam
penentuan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan
Standar Isi
Permendiknas No. 22/2007
•
•
•
•
Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Beban belajar
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kalender Pendidikan/Akademik
Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
(Permendiknas No. 12,13,
16,18 Tahun 2007)
Pendidik harus memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,
serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional
Standar Proses
( Permendiknas No. 41
Tahun 2007)
Proses pembelajaran interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi
peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik
Standar Sarana dan
Prasarana
(Permendiknas No. 24
Tahun 2007)
Persyaratan minimal tentang:
Sarana :
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber belajar lainnya, BHP
Prasarana:
R.kelas, R.pimpinan satuan pendidikan,
R.pendidik, R.tata usaha, R.perpustakaan,
R.laboratorium, R.bengkel kerja, R.unit produksi,
R.kantin, instalasi daya dan jasa, tempat
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain,
tempat berkreasi
Standar Pembiayaan
Persyaratan minimal tentang:
• Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal
kerja tetap
• Biaya Personal meliputi biaya pendidikan yang harus
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan
• Biaya Operasi meliputi:(1) gaji pendidik dan tenaga
kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada
gaji; (2) bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
(3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air,
jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana,
uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain sebagainya
Standar Pengelolaan
(Permendiknas No. 19
Tahun 2007)
Standar pengelolaan oleh satuan
pendidikan, pemerintah daerah, dan
pemerintah:
DIKDASMEN : menerapkan manajemen
berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,
dan akuntabilitas
DIKTI : menerapkan otonomi perguruan tinggi
yang dalam batas-batas yang diatur dalam
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
memberikan kebebasan dan mendorong
kemandirian
Standar Penilaian
Pendidikan
(Permendiknas No. 20
Tahun 2007)
Standar Penilaian Pendidikan merupakan
standar nasional penilaian pendidikan
tentang mekanisme, prosedur, dan
instrumen penilaian hasil belajar peserta
didik
Peraturan Menteri Terkait SNP
Nomor Permen
Standar
Permendiknas Nomor
22 Tahun 2006
Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar Dan
Menengah
Permendiknas Nomor
23 Tahun 2006
Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar Dan
Menengah
Permendiknas Nomor
24 Tahun 2006
Pelaksanaan
Permendiknas Nomor
22 dan 23 Tahun 2006
Peraturan Menteri Terkait SNP
NOMOR PERMEN
STANDAR
Permendiknas Nomor 20
Tahun 2007
Standar Penilaian Pendidikan
Permendiknas Nomor 49
Tahun 2007
Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Satuan
Pendidikan Nonformal
Permendiknas Nomor 50
Tahun 2007
Standar Pengelolaan
Pendidikan Oleh Pemerintah
Daerah
Permendiknas Nomor 24
Tahun 2008
Standar Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah
Permendiknas Nomor 43
Standar Tenaga Administrasi
Peraturan Menteri Terkait SNP
NOMOR PERMEN
STANDAR
PMA NOMOR 2 TAHUN
2008
STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN DAN STANDAR ISI
PAI Dan B. Arab di Madrasah
PMA NOMOR 2 TAHUN
2012
PENGAWAS MADRASAH
DAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH
Akreditasi Madrasah
Tujuan Akreditasi
 Memberikan informasi tentang
kelayakan S/M atau program yang
dilaksanakannya berdasarkan Standar
Nasional Pendidikan.
 Memberikan pengakuan peringkat
kelayakan.
 Memberikan rekomendasi tentang
penjaminan mutu pendidikan kepada
program dan/atau satuan pendidikan
yang diakreditasi dan pihak terkait.
Fungsi Akreditasi S/M
 Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang
dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah
memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
 Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua
pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai
unsur terkait yang mengacu pada standar minimal
beserta indikator-indikatornya.
 Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar
bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya
peningkatan atau pengembangan mutu S/M.
27
KOMPONEN AKREDITASI
Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam Standar Nasional
Pendidikan
1. Standar Isi, [Permen 22/2006]
2. Standar Proses, [Permen 41/2007]
3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006]
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, [Permen 13/2007 Ttg
Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru, Permen 24/2008 Ttg Tenaga
Adm]
5. Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007]
6. Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007]
7. Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]
28
Syukron
Katsiro