Transcript Pelayanan KTP

M. K
Dosen
Topik
Judul
: Seminar Manajemen Pemasaran
: Johannes Simatupang
: Pemulihan Layanan Publik
: Pelayanan Pembuatan KTP
di Kota Jambi
Nama Kelompok I :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Haryani Nur
Roni Asmilyadi
Suhari Anton.S
Ayu Irena
Desi Susanti
Muhammad Ridwan
(EC1B009019)
(ERC1B008084)
(ERC1B008102)
(ERC1B008035)
(ERC1B008082)
(ERC1B008011)
BAB I
PENDAHULUAN
Seiring perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat
pun terus berkembang. Dewasa ini masyarakat semakin
menyadari akan pentingnya waktu yang mereka lalui
dalam proses menjalani suatu layanan disebuah instansi
pemerintah (KTP). Sebab masyarakat mulai menyadari
akan arti pentingnya memiliki (KTP). KTP adalah
kebutuhan publik bagi setiap orang yang sudah
memenuhi persyaratan tertentu, tanpa KTP seseorang
akan mengalami kesulitan dalam berurusan dengan
orang lain atau sebuah institusi.
KTP perlu dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang
yang dibentuk dan ditunjuk oleh negara, seperti
kelurahan. Proses menerbitkan sebuah KTP bagi
seseorang anggota masyarakat kita sebut sebagai
pelayanan publik, yang dapat diterjemahkan sebagai
segala aktifitas yang dilakukan oleh petugas berwenang
dalam melayani pemenuhan kebutuhan publik anggota
masyarakatnya.
Sebagai sebuah kewajiban, maka sudah semestinya
setiap aparat negara memberikan pelayanan publik yang
terbaik.
Pelayanan publik umumnya dibagi dalam 2 kategori :
1. pelayanan publik primer
2. pelayanan publik sekunder
Pelayanan publik primer
merujuk kepada semua jenis layanan dari sebuah
instansi baik pemerintah maupun swasta untuk
memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari seorang
warga negara, KTP bersifat mutlak bagi setiap negara
yang sudah memeliki syarat terutama dari segi usia 17
tahun ke atas.
Palayanan publik sekunder
merujuk kepada semua layanan yang tidak
mutlak bagi seorang warga negara misalnya kebutuhan
tata rias, hiburan dan sejenisnya. Untuk semua
pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparatur nya
berkewajiban untuk menyediakan.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan
dalam penerbitan Dokumen dan Data
Kependudukan Melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi
Penduduk serta Pendayagunaan hasil untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
BAB II
METODE
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Penulisan ini termasuk jenis penelitian yang
bersifat deskriptif, menurut soerjono soekanto,
penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalagejalanya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesis,
agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori
lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru
(soerjono soekanto, 1984 : 10).
2. Jenis data
Jenis data yang digunakan yaitu :
a) Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan
pustaka atau sumber data sekunder. Data ini berupa
keterangan dari bahan-bahan kepustakaan dari beberapa
buku-buku referensi, artikel-artikel dari perundangundangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran,
internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Sumber data
Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber
data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :
A) Sumber data sekunder
Sumber data sekunder lainnya berasal dari artikel-artikel
dari beberapa jurnal, hasil penelitian ilmiah, peraturan
perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa
seperti koran, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
KELUHAN DARI KALANGAN WARGA MASYARAKAT YANG
MENGAJUKAN PERMOHONAN KTP:
1. Prosedur pelayanan masih ada yang berbelit-belit,
2. Tidak transparan, kurang informativ, kurang sportif dan
3. Kurang konsisten sehingga tidak menjamin kepastian
(hukum, waktu dan biaya) seperti masih adanya praktek
pungutan tidak resmi (pungli) yang sangat meresahkan
masyarakat, sementara masyarakat sudah biasa
mendengar informasi pengurusan KTP dinyatakan
gratis, namun masih saja ada beberapa oknum nakal
yang berani melakukan hal demikian.
BIROKRASI PUBLIK DITUNTUT HARUS DAPAT
MENGUBAH POSISI DAN PERAN (REVITALISASI)
DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK
DIANTARANYA:
1. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah
menjadi suka melayani,
2. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan,
berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang
fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara
yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik
pragmatis .
LOKASI PELAYANAN
Kantor Kelurahan
WAKTU PELAYANAN
1 hari (perpanjangan), max. 14 hari
MASA BERLAKU KTP :
KTP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali manula
(berusia di atas 60 tahun), KTP berlaku seumur hidup.
Berakhirnya masa berlaku KTP, sesuai dengan tanggal dan
bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP yang rusak, hilang
atau berubah data, seperti perubahan alamat,
kewarganegaraan, nama dan sebagainya harus diganti
dengan KTP baru.
PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KOTA JAMBI
Adminisrasi Kependudukan adalah :
Rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam
penerbitan Dokumen dan Daa Kependudukan Melalui
Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan
Informasi Penduduk sera Pendayagunaan hasil untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
•
•
•
•
DASAR HUKUM :
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Adminisrasi Kependudukan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.
23 Tahun 2006.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendafaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2007
Tentang Administrasi Kependudukan.
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
(KTP) :
Penerbitan KTP baru dengan syarat sebagai berikut :
– Surat Pengantar RT, Phoocopy KK, Telah berumur 17
Tahun/sudah kawin/pernah kawin
– Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KTP
•
•
•
•
SANKSI ADMINISTRATIF
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2007 tentang
Administrasi Kependudukan :
Setiap Penduduk melampaui batas waktu pelaporan
peristiwa kependudukan dikenakan Denda Administratif
sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Setiap Orang Asing melampaui batas waku pelaporan
Perisiwa Kependudukan dikenakan Denda Adminisratif
sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Setiap Penduduk bepergian tidak membawa KTP dikenakan
denda Adminisratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu
rupiah)
• setiap orang asing memiliki izin Tinggal terbatas yang
berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempa
Tinggal KK baru dikenakan denda administratif sebesar
Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
• Dalam hal pejabat pada instansi pelaksanaan melakukan
tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang
memperlambat pengurusan dokumen kependudukan
dalam batas waktu yang dientukan dalam peraturan
daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.
1.000.000.000(satu juta rupiah)
SANKSI ADMINISTRATIF
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan :
• Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/
atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
• Setiap penduduk yang dengan sengaja mendafarkan diri
sebagai kepala keluarga atau anggoa keluarga lebih dari satu
dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan / atau
denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah).
• Setiap orang yang tanpa hak mengakses database
kependudukan dipidana paling lama 2 (dua) tahun dan / atau
denda paling banyak Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta
rupiah)
• Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak
mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan
blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar
rupiah)
• Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan
diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih
dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu
dipidana dengan penjara paling lama 2(dua) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00(dua
puluh lima juta rupiah).
TERIMA KASIH