Transcript Main title

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PENERAPAN KTP ELEKTRONIK
SECARA NASIONAL
Disampaiakan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP
Elektronik Tahun 2011
POKOK POKOK BAHASAN
A.
DASAR PENERAPAN KTP Elektronik
 Pengertian
 Landasan Hukum
 Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
 Tujuan Administrasi Kependudukan
 Output Administrasi Kependudukan
 Program Strategis Nasional di Bidang Dukcapil
 Kriteria Pemilihan Kab/Kota
B. PERANAN PEMERINTAH, PROV, KAB/KOTA, DESA DAN PENDUDUK
 Kewajiban Pemerintah,
 Pemerintah Provinsi,
 Pemerintah Kab/Kota,
 Kecamatan,
 Desa/Kelurahan dan
 Penduduk
POKOK POKOK BAHASAN (lanjutan)
C. PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA)
D. AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik
 Proses dan Perkembangan Pemberian NIK
 Perkembangan persiapan dan penerapan KTP Elektronik
E. MEKANISME PENERBITAN KTP Elektronik
 Proses Penerbitan KTP Elektronik
 Tata Cara Perekaman Sidik Jari
 Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk yang Cacat
F. PENUTUP
DASAR PENERAPAN KTP Elektronik
PENGERTIAN
 KTP berbasis NIK secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP
Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format
KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku
sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 Penerbitan KTP Elektronik adalah pengeluaran KTP baru, atau
penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah
datang, rusak atau hilang.
 Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk
yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola
tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau
dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan
data penduduk dalam database kependudukan.
PENGERTIAN (lanjutan)
 Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP
Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik
jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan penduduk.
 Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data
dan identitas seseorang;
 Identifikasi adalah proses untuk menentukan
ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan
sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
DASAR HUKUM
UNDANG UNDANG DASAR
1945 PASAL 26 AYAT (3)
Hal-Hal Mengenai Warga
Negara dan Penduduk Diatur
dengan Undang Undang
UNDANG-UNDANG NO. 23 TH 2006
TTG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PP NO. 37 TH 2007
Pelaksanaan UU No.23/2006 Tentang
Administrasi Kependudukan
PERPRES NO. 25 TH 2008
Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk
& Pencatatan Sipil
PERPRES NO. 26 TH 2009
Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional
PERPRES NO. 35 TH 2010
Perubahan Atas Perpres N0.26/2009
Penerapan KTP Elektronik Paling
Lambat Akhir 2012
KEPRES NO. 10 TH 2010
Tim Pengarah
PERMENDAGRI NO. 6 TH 2011
Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP
Elektronik
PERMENDAGRI NO. 9 TH 2011
Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara
Nasional
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pemerintah melalui Menteri Dalam
Negeri, berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan administrasi
kependudukan antara lain Pengelolaan
dan Penyajian Data Kependudukan
secara nasional
(Pasal 5)
Pemerintah Provinsi berkewajiban dan
bertanggung jawab menyelenggarakan
administrasi kependudukan antara lain
Pengelolaan dan Penyajian Data
Kependudukan skala Provinsi yang
dilakukan Gubernur
(Pasal 6)
UNDANG UNDANG
NOMOR 23
TAHUN 2006
Pemerintah Kabupaten/Kota
berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan administrasi
kependudukan antara lain Pengelolaan
dan Penyajian Data Kependudukan
skala Kabupaten/Kota yang dilakukan
Bupati/Walikota
(Pasal 7)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain
memberikan pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil, dan
menerbitkan dokumen kependudukan
(Pasal 8)
TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1
TERTIB
2
DATABASE
KEPENDUDUKAN
Terbangunnya Database
Kependudukan yang
Akurat ditingkat
Kab/Kota, Prov & Pusat
Database Kependudukan
Kab/Kota tersambung
(online) dengan Prov &
Pusat menggunakan SIAK
Database Kependudukan
Kemendagri & Daerah
Tersambung dgn Instansi
Pengguna
PENERBITAN NIK
NIK Diterbitkan setelah
penduduk mengisi
biodata penduduk per
keluarga (F1-01) dengan
menggunakan SIAK
Tidak ada NIK ganda
Pemberian NIK Kepada
semua penduduk harus
selesai akhir tahun 2011
3
DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
(KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL)
Prosesnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
Tidak adanya dokumen
kependudukan ganda
dan palsu
OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
OUTPUT
1
Database
Kependudukan
2
Dokumen
Kependudukan
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2012
Penerapan KTP
Elektronik
di 300 Kota/Kab
2011
Penerbitan NIK di
168 Kab/Kota &
Penerapan KTP
Elektronik
di 197 Kota/Kab
2010
Pemutakhiran Data
di semua Kab/Kota &
Penerbitan NIK di
329 Kab/Kota
11
DAMPAK MANFAAT PENGGUNAAN NIK
SECARA NASIONAL DAN PENERAPAN KTP
Elektronik
PERENC
PEMBANGUNAN
NAS. YG TEPAT
KEAMANAN
NEGARA
DEMOKRASI
(Pemilu & Pilkada)
TERORISME
INTERNASIONAL/
DOMESTIK
AKSES PELAYANAN
PUBLIK (Pajak,
Perbankan, Bisnis,
Kepolisian dll)
CITRA/EKSISTENSI
NEGARA
PEKERJA ILEGAL/
IMIGRAN
DATA STATISTIK
KPDDK YANG
AKURAT
STATUS KPDK
SESEORANG
PENYALAHGUNAAN
DOKUMEN
PENDUDUK
KEMUDAHAN
BEPERGIAN
MANFAAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN
M
A
N
F
A
A
T
KTP
Elektr
onik
Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda
1 dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan
kepastian hukum bagi masyarakat
Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yg
akurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu & Pemilukada
2 yg selama ini sering bermasalah tdk akan terjadi lagi, dan
semua warga negara Indonesia yang berhak memilih
terjamin hak pilihnya
Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai
dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda
3 & KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal
termasuk teroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang
umumnya menggunakan KTP ganda dan KTP palsu
Bahwa KTP Elektronik merupakan KTP Nasional yang sudah
memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Thn
4 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010,
shg berlaku secara Nasional. Dengan demikian mempermudah
masy. untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah
dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat
MANFAAT DATABASE
KEPENDUDUKAN
PEMProv/
DUNIA
USAHA
Kab/Kota
KEUANG
-AN
HUKUM
HAM
LEMBAGA
KEUANGAN
PER
BANKAN
AGAMA
BKKBN
KEHUTAN
AN
DATABASE
KEPENDUDUKAN
BERBASIS NIK
(Kemendagri)
KPU
BIN
NAKER
TRANS
BPN
POLRI
SOSIAL
KESE
HATAN
KPK
MASYA
RAKAT
BAPPENAS
PERANAN PEMERINTAH, PROV, KAB/KOTA,
DESA DAN PENDUDUK
KEWAJIBAN PEMERINTAH
a. Menyediakan perangkat keras & perangkat lunak;
b. Menyediakan Blangko KTP berbasis NIK yang
dilengkapi kode keamanan & rekaman elektronik;
c. Memberian bimbingan dan pendampingan teknis
pelayanan KTP Elektronik;
d. Memberikan Sosialisasi
Catatan : pemberian perangkat keras, perangkat
lunak dan Blangko KTP Elektronik kepada
Kab/Kota hanya 1 (satu) kali.
PERANGKAT KERAS UNTUK TEMPAT
PELAYANAN DI DINAS DUKCAPIL KAB/KOTA
JENIS PERANGKAT KERAS
JUMLAH
 Server untuk Application-Sidik Jari
1 buah
 UPS 2200VA
1 buah
 Decktop PC
 UPS 1000VA
2 buah
2 buah
 Fingerprint Scanner
2 buah
 Smartcard Reader/Writer
2 buah
 Signature Pad
2 buah
 Card Personalization Printer + Cleaning Kit
2 buah
 Printer Ribbon Colour + Film
20 buah
 Harddisk Eksternal (backup data)
1 buah
 Kamera Digital/Web Camera
2 buah
 Tripod
2 buah
PERANGKAT LUNAK UNTUK TEMPAT
PELAYANAN DI DINAS DUKCAPIL KAB/KOTA
JENIS PERANGKAT LUNAK
Operating System (OS)- Windows Server
Database Engine (SE Edition per 5 User)
Aplikasi AFIS System
Anti Virus Client
Anti Virus Server
JUMLAH
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
PERANGKAT KERAS UNTUK TEMPAT PELAYANAN
KTP Elektronik DI KECAMATAN
JENIS PERANGKAT KERAS
JUMLAH
 UPS 2200VA
1 buah
1 buah
 Decktop PC
 UPS 1000VA
2 buah
2 buah
 Harddisk Eksternal (backup data)
1 buah
1 buah
 Server (untuk Database dan AFIS)
 Switch dan Cabling
 Fingerprint Scanner
 Smartcard Reader/Writer
 Signature Pad
2 buah
2 buah
2 buah
 Camera Digital/Web Camera
1 buah
2 buah
 Tripod
2 buah
 Digital Scanner
PERANGKAT LUNAK UNTUK TEMPAT PELAYANAN
KTP Elektronik DI KECAMATAN
JENIS PERANGKAT LUNAK
Operating System (OS)- Windows Server
Database Engine (Standard Edition per 5 User)
Aplikasi Perekaman Sidik Jari
Anti Virus Client
Anti Virus Server
JUMLAH
1 buah
1 buah
1 buah
2 buah
1 buah
KEWAJIBAN PROVINSI
Menyediakan anggaran APBD Provinsi untuk :
a. Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik
kepada Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Penduduk;
b. Supervisi, monitoring dan evaluasi ke
kabupaten/kota oleh Tim Supervisi dan
Monev Provinsi;
c. Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.
KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA
a. Menjamin ketersediaan catu daya listrik dengan
menyediakan Genset di Setiap Tempat
Pelayanan KTP Elektronik;
b. Mempersiapkan tenaga teknis minimal 4 orang
di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik dan
tenaga pendukung lainnya;
c. Menjaga akurasi database kependudukan
melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil dengan SIAK;
KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)
d. Memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi
penerapan KTP Elektronik kepada :
o instansi di Kabupaten/Kota,
o Kecamatan,
o Desa/Kelurahan,
o RW/RT dan
o Penduduk.
KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)
e. Menyediakan Anggaran APBD di Dinas Dukcapil untuk
Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik di :
 Kab/Kota
o Pembentukan Tim Pokja untuk tingkat
Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
o Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik terhadap
instansi dan penduduk;
o Mobilisasi penduduk wajib KTP ke Tempat
Pelayanan;
o Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat;
o Insentif petugas di setiap tempat pelayanan KTP
Elektronik
KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)
 Kecamatan
o Pelayanan Penerapan KTP Elektronik;
o Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota;
o Penyediaan tenaga operator dan operasional
pelayanan penerbitan KTP Elektronik di
setiap tempat pelayanan;
o Penyediaan Catu Daya Listrik;
o Penyediaan Genset bagi Kecamatan yang
tidak tersedia listrik;
o Pelaporan.
KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)
 Desa/Kelurahan
o Sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan;
o Penyediaan Perangkat (Bila pelayanan KTP
Elektronik ditempatkan di Desa/Kelurahan)
KEWAJIBAN KECAMATAN
a. Membentuk Kelompok Kerja (POKJA)
b. Menandatangani dan Menyampaikan Surat
Undangan Kepada Penduduk
 Membuat dan menandatangani surat
undangan kepada penduduk
 Menyampaikan surat undangan kepada
penduduk melalui Kepala Desa/Lurah.
KEWAJIBAN KECAMATAN (lanjutan)
c. Menyiapkan Tempat Pelayanan KTP Elektronik
seperti :
 Ruangan pelayanan;
 Ruang/Gudang Penyimpanan KTP Elektronik;
 Perlengkapan kantor untuk pelayanan;
 Meningkatkan catu daya listrik;
 Tenda dan kursi untk ruang tunggu penduduk.
KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN
a. Sosialisasi
 Mensosialisasikan
program
nasional
penerbitan KTP Elektronik kepada penduduk
dengan cara :
o Langsung Tatap Muka;
o Melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan,
Pengurus RW/RT, Toga, Tomas;
o Melalui Media Komunikasi yang ada.
 Penduduk memahami hak, kewajiban &
manfaat penerbitan KTP Elektronik.
KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan)
b. Menyampaikan
Surat Undangan Kepada
Penduduk
 Surat undangan kepada penduduk berisi
jadwal kapan penduduk wajib KTP harus
mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik
yang telah ditentukan.
 Surat undangan yang diterima dari
kecamatan disampaikan kepada penduduk
melalui mekanisme yang ada seperti melalui
Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Pengurus
RW/RT.
KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan)
c. Mengkoordinasikan & Memfasilitasi Mobilisasi
Penduduk
 Upaya ini dilakukan bagaimana penduduk
wajib KTP dapat hadir di tempat pelayanan
KTP Elektronik sesuai tempat dan jadwal
waktu yang telah ditentukan.
 Penduduk wajib KTP dapat hadir dengan
mandiri atau diperlukan fasilitasi kendaraan
angkutan dari Desa/Kelurahan ke tempattempat pelayanan KTP Elektronik yang sudah
ditentukan.
PERAN PENDUDUK
HAK
Setiap penduduk wajib KTP berhak
memperoleh KTP Elektronik yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sesuai domisili.
PERAN PENDUDUK (lanjutan)
KEWAJIBAN
 Memenuhi undangan dengan mendatangi tempat
pelayanan KTP Elektronik (tidak dapat diwakilkan)
untuk :
1. Melakukan pencocokan biodata, pengambilan
pas photo, sidik jari dan tandatangan penduduk
2. Verifikasi sidik jari dan pengambilan KTP
Elektronik.
PERAN PENDUDUK (lanjutan)
 Dalam pencocokan biodata wajib memberikan
data yang benar sesuai data pada dokumen
kependudukan yang dipunyai penduduk.
 Membawa persyaratan yang diperlukan antara
lain :
1. Surat Undangan;
2. KTP;
3. Surat Pemberitahuan NIK.
PERANAN MITRA KERJA
(PELAKSANA)
PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA)
Melaksanakan integrasi sistem antara sistem AFIS dengan
SIAK untuk penerbitan KTP Elektronik dengan kegiatan
sebagai berikut :
 Pengadaan dan Distribusi Perangkat KTP Elektronik
 Pengembangan Perangkat Lunak KTP Elektronik
 Pemasangan Jaringan Komunikasi Data
 Setting, konfigurasi dan integrasi sistem
 Penyusunan Standar Keamanan
 Bimbingan Teknis
 Pendampingan
 Pengadaan, Cetak dan Personalisasi Blangko KTP
Elektronik
 Layanan Keahlian Help Desk
AGENDA PENERAPAN KTP
Elektronik
PROSES DAN PERKEMBANGAN
PEMBERIAN NIK
Telah selesai
dilaksanakan
Telah selesai
dilaksanakan
Telah selesai
dilaksanakan
Penyediaan
Perangkat
Pendukung
Konsolidasi
Bimbingan
Teknis
1
2
Koordinasi,
Sosialisasi
dan
Orientasi
Telah selesai
dilaksanakan
3
4
Pemutakhiran
Data
Kependudukan
Telah selesai
dilaksanakan
Sedang Dlm
Penyelesaian
Dilaksanakan
pd Thn 2011
Konsolidasi Data
Kependudukan
di 329 Kab/Kota
ke Pusat
Pencetakan/
Print Out Surat
Pemberitahuan
NIK di 329
Kab/Kota
Penyed Jarkom,
konsol data,
penerbitan
NIK, penctakan
& distbusi Srt
Pembt NIK di
168 Kab/Kota
6
8
9 10
5
Penyediaan
Jaringan
Komunikasi
Data
Telah selesai
dilaksanakan
7
Penerbitan NIK
di 329 Kab/Kota
Dicanangkan oleh Mendagri
Tgl 17 Des 2010 dipusatkan
di Kel Menteng Jakarta
Telah selesai dilaksanakan
Di 329 Kab/Kota
Distribusi Surat
Pemberitahuan
NIK di 329
Kab/Kota
Sedang Dlm
Penyelesaian
KRITERIA PEMILIHAN KAB/KOTA
a. Nomenklatur Instansi Pelaksana : Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;
b. Melaksanakan SIAK untuk pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil;
c. Telah memiliki Perda tentang Adminduk yang mengacu
pada regulasi nasional di bidang adminduk;
d. Surat Bupati/Walikota tentang kesiapan dan permintaan
untuk diprioritaskan dalam penerapan KTP Elektronik.
PERKEMBANGAN PERSIAPAN
DAN PENERAPAN KTP Elektronik
1
2
Sosialisasi,
Koordinasi dan
Orientasi
• Sudah dilaksanakan pada
tahun 2010
• Dilanjutkan pada tahun 2011
Penyempurnaan
Grand Desain SAK
oleh Tim Teknis
• Telah disepakati oleh Tim Teknis dari 15
Kementerian/Lembaga pd tgl 4 Agustus 2010
dan telah ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tgl 13 Agustus 2010
Penyempurnaan
3 Spesifikasi Perangkat
Keras, Perangkat
Lunak, Blangko
KTP Elektronik oleh
Tim Teknis
• Telah disepakati oleh Tim Teknis pada
tgl 28 Desember 2010 yang akan
ditetapkan dengan Permendagri
Lanjutan(1)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA
PENERAPAN KTP Elektronik
4
5
6
Permintaan
perkiraan harga
penerapan KTP
Elektronik kepada
prinsipal Perangkat
AFIS, Chip dan
Percetakan
• Dari prinsipal AFIS dan Chip sudah memberikan
jawaban tentang perkiraan harga sebanyak 8
prinsipal sedangkan dari Percetakan sudah
memberikan jawaban 5 percetakan
• Anggaran yg telah ditetapkan dalam DIPA dibawah
harga dari semua prinsipal maupun harga dari
percetakan
Review RAB
KTP Elektronik
oleh BPKP
• Review RAB KTP Elektronik Tahun 2011 telah selesai
dilaksanakan oleh BPKP sedangkan Review Anggaran
Tahun 2012 akan dilaksanakan pada Tahun 2011
Mengirim
surat ke KPK dan
BPK RI
• Untuk mencermati ketepatan RAB dan mengawasi
mulai dari proses pengadaan barang/jasa sampai
dengan pelaksanaannya : Melalui Surat
No.471.173/4862/SJ tanggal 10 Desember 2010
• Mendagri Ekspose di KPK tgl. 24 Januari 2011
Lanjutan(2)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN PENERAPAN KTP
Elektronik
7
Koordinasi
dengan LKPP
berkaitan Pengadaan
Barang/Jasa
• Koordinasi dengan LKPP dilaksanakan
pada tgl 22 Desember 2010
Koordinasi
dengan KPPU
berkaitan Pengadaan
Barang/Jasa
• Koordinasi dengan KPPU dilaksanakan
pada bulan Juni 2010
8
9
Koordinasi
dengan MenKeu
berkaitan Kontrak
Tahun Jamak
• Dilakukan melalui Surat Mendagri
No. 910/4377/SJ tgl 26 Desember 2010
dan Surat No.471.13.4988 tanggal
21 Desember 2010
Lanjutan(3)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA
PENERAPAN KTP Elektronik
10
PENGADAAN
BARANG/JASA
A
Secara Elektronik
(e-Procurement)
Pengumuman s/d
Usulan Pemenang
Februari 2011 s/d April 2011
Penetapan
B Pemenenang Oleh
Mendagri
Minggu IV April 2011
Penandatanganan
C Kontrak oleh PPK
dengan Pemenang
Minggu II Mei 2011
Lanjutan(4)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA
PENERAPAN KTP Elektronik
D
1)
Pelaksanaan
Penerapan KTP
Elektronik Tahun
2011
waktu yang efektif 7 bulan
Pencetakan Blangko
sejumlah 67 Juta
Blangko KTP Elektronik
Secara bertahap selama 5 bulan, tiap tiap
bulan pencetakan harus selesai 13,4 juta
blangko per bulan atau 450 ribu per hari
Pengadaan perangkat keras,
Dari minggu kedua Mei 2011 s/d minggu
2) perangkat lunak, sistem AFIS
kedua Agustus 2011
dan jaringan komunikasi data
3)
Bimbingan teknis
Minggu ketiga Mei 2011 s/d minggu
ketiga Juli 2011
4)
Pendampingan
teknis
Minggu Keempat Juli 2011 s/d Minggu
pertama Desember 2011
Lanjutan(5)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA
PENERAPAN KTP Elektronik
5)
Pelayanan KTP Elektronik
(Perekaman sidik jari, foto
dan tanda tangan)
 Minggu keempat Juli 2011 s/d Minggu
Pertama Desember 2011
 Pelayanan 67 juta selama 3,75 bln, atau
17,9 juta per bln atau 600 ribu per hari
 Minggu pertama Agustus 2011 s/d Minggu
kedua Desember 2011
6)
Personalisasi KTP
Elektronik
7)
Penerbitan KTP
Elektronik
Minggu kedua Agustus 2011 s/d Minggu
ketiga Desember 2011
8)
Penyerahan KTP
Elektronik
Minggu ketiga Agustus 2011 s/d Minggu
keempat Desember 2011
 Personalisasi 67 juta selama 3,5 bln atau
sebanyak 19,2 juta atau 640 ribu per hari
Lanjutan(6)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA
PENERAPAN KTP Elektronik
E
Pelaksanaan
Penerapan KTP
Elektronik Tahun
2012
Pencetakan sejumlah 105 Juta Blangko KTP
Elektronik di 300 Kab/Kota, dan 3.886 Kecamatan
dengan urutan kegiatan serta standar biaya sama
dengan Tahun 2011 namun tidak melakukan
pelelangan lagi karena kontrak tahun jamak 2011
s/d 2012
MEKANISME PENERBITAN KTP
Elektronik
P
R
O
S
E
S
B
I
S
N
I
S
K
T
P
E
L
PROSES PENERBITAN E-KTP
Petugas Operator
melakukan
pengambilan dan
perekaman PAS
PHOTO
Penduduk Wajib KTP
dtng dgn membawa srt
panggilan mendatangi
Tmpt Pelayanan
Petugas melakukan
verifikasi data pnddk
yg ada pada Database
Penduduk
melakukan
perekaman
TANDA TANGAN
Penduduk pulang ke rumah
masing2 dan menunggu panggilan
berikutnya utk mengambil e-KTP
Petugas membubuhkan TTD dan
Stempel pada surat panggilan yg
sekaligus sbg tanda bukti bahwa
pnddk telah melakukan perekaman
pas photo, ttd tangan dan sidik jari
Penduduk melakukan
perekaman seluruh
SIDIK JARI TANGAN,
dimulai dari tangan
kanan kemudian
tangan kiri
PROSES PENDAFTARAN
Pembacaan Biodata: Entri no KK dan NIK melalui Aplikasi SIAK
50
PROSES PENDAFTARAN
Pengambilan Foto
51
PROSES PENDAFTARAN
Perekaman Tanda Tangan
52
PROSES PENDAFTARAN
Perekaman seluruh sidik jari
53
TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik BAGI
WNI SECARA MASSAL
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar
Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan
penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;
c. Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala
desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan
kepada Penduduk WNI wajib KTP;
d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan,
mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan
membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah
memiliki KTP
TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)
e. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan
verifikasi data penduduk secara langsung di tempat
pelayanan KTP Elektronik;
f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman
pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
g. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik
membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat
pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
h. Surat panggilan Penduduk dimaksud sebagai bukti telah
dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas
photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk.
TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)
i.
Petugas operator melakukan penyimpanan data dan
biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan
KTP Elektronik;
j. Data yang disimpan dalam database dikirim melalui
jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint
Identification System di data center Kemendagri;
k. Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi
ketunggalan jatidiri seseorang.
l. Hasil identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada
huruf k, apabila :
1.
2.
identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP
Elektronik;
identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan
KTP Elektronik.
TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)
m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan
personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam
blangko KTP Elektronik;
n. Setelah dilakukan personalisasi, Kementerian Dalam Negeri
melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke
tempat pelayanan KTP Elektronik;
o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima
KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui
pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)
p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk dapat terjadi :
1. Apabila datanya sama maka KTP Elektronik diberikan
kepada penduduk;
2. Apabila datanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak
diberikan kepada penduduk;
Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik
mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam
Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan
q. Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik dengan
membawa surat panggilan.
TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK
1. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat
pelayanan KTP Elektronik.
2. Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh Petugas
Operator.
3. Petugas Operator merekam seluruh sidik jari tangan
penduduk dengan urutan :
a. Perekaman sidik jari tangan kanan mulai ibu jari, jari
telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking;
dan
b. Perekaman sidik jari tangan kiri mulai ibu jari, jari
telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.
TATA CARA PEREKAMAN (lanjutan)
4. Hasil perekaman sidik jari tangan penduduk disimpan
ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan
KTP Elektronik.
5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari
telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke
dalam chip KTP Elektronik.
TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK
YANG CACAT
1. Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau
tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP
Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya
dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.
2. Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan
perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan
perekaman sidik jari tangan TETAPI dilakukan
perekaman pas photo wajah dengan kedua tangan
penduduk yang bersangkutan ke dalam database
kependudukan.
PENUTUP
PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2011 S/D 2012
ADALAH
PROGRAM
STATEGIS
NASIONAL
Anggaran
Besar
HASIL
MANFAATNYA SANGAT
BESAR UTK MASY,
BANGSA DAN NEGARA
Diperlukan
KOMITMEN
PEMERINTAH
KOMITMEN
PEM. PROV
KOMITMEN
PEM. KAB/KOTA
PERAN AKTIF
PETUGAS & SEMUA
LAPISAN
MASYARAKAT
Terima Kasih