Transcript (NIK). - Tegarsehat

PENERAPAN
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
BERBASIS NIK SECARA NASIONAL
Disampaikan oleh :
TIM DIREKTORAT PENDAFTARAN PENDUDUK
P a d a
Sosialisasi Kebijakan dan
Peraturan Administrasi Kependudukan
Di Hotel Cakra Kusuma, 23 Nopember 2009
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI
I. DASAR HUKUM
1. UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan yang disahkan pada tanggal
29 Desember 2006.
2. PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
UU No. 23 Tahun 2006 yang disahkan tanggal
28 Juni 2007.
3. Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil yang disahkan pada tanggal
4 April 2008.
4. Perpres No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan
KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang disahkan
pada tanggal 19 Juni 2009.
MATERI UU NO. 23 TH 2006
Terdiri dari 14 Bab dan 107 Pasal














Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
VIX
Ketentuan Umum (Pengertian)
Hak dan Kewajiban Penduduk
Kewenangan Penyelenggara dan Inst Pelaks
Pendaftaran Penduduk
Pencatatan Sipil
Data dan Dok Kependudukan
Dafduk dan Capil Neg Dlm Keadaan Darurat
SIAK
Perlindungan Data Pribadi
Penyidikan
Sangsi Administratif
Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
MATERI PP NO. 37 TH 2007
Terdiri dari 14 Bab dan 90 Pasal














Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
Bab
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Bab
Bab
Bab
Bab
XI
XII
XIII
VIX
Ketentuan Umum (Pengertian)
Penyelenggaraan Kewenangan
Kelembagaan
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Penerbitan Dok Petugas Rahasia Khusus
Hak Akses Data Dan Dok Kependudukan
Data Pribadi
Persy Dan Tata Cara Dafduk Pelintas Batas
SIAK
Persyarat Dan Tata Cara Penct Perkwinan
Penghayat Kepercayaan
Pelaporan
Sangsi Administratif
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
MATERI PERPRES NO. 25 TH 2008
Terdiri dari 5 Bab dan 110 Pasal

Bab
Bab
Bab
Bab

Bab V



I
II
III
IV
Ketentuan Umum (Pengertian)
Pendaftaran Penduduk
Pencatatan Sipil
Penetapan Denda Administratif Dan Biaya
Pelayanan
Ketentuan Peralihan
MATERI PERPRES NO. 26 TH 2009
Terdiri dari 11 Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
1
2
3
4
5
6
Pasal
7
Pasal 8
Pasal 9
Pasal 10
Pasal
11
Pengertian
Perangkat e-KTP
Penyediaan perangkat e-KTP
Perangkat pendukung e-KTP
Penyediaan blangko e-KTP
Blangko e-KTP memuat kode keamanan dan
rekaman elektronik ( biodata, pas photo dan
sidig jari), sidig jari diambil di Kec (WNI)
dan Dinas (WNA).
Proses penerbitan e-KTP
Penerbitan e-KTP hilang/rusak
Pengadaan perangkat e-KTP
KTP lama dan batas waktu penerapan e-KTP
(Tahun 2011).
Perpres berlaku saat ditetapkan
II . PENGERTIAN
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian
kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan
dokumen
dan
data
kependudukan
melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah
Provinsi dan pemerintah Kab/Kota yang bertanggung
jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
4. Instansi
Pelaksana
adalah
perangkat
pemerintah
kabupaten/kota
yang
bertanggung
jawab
dan
berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan
Administrasi Kependudukan.
5. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata
penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa
Kependudukan dan pendataan penduduk rentan
Administrasi Kependudukan serta penerbitan
dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau
surat keterangan kependudukan.
6. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat
NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat
unik atau khas, tunggal dan melekat pada
seseorang yang terdaftar sebagai penduduk
Indonesia.
Lanjutan Pengertian……
7. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat
KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK, adalah
KTP yg memiliki spesifikasi dan format KTP
Nasional dg sistem pengamanan khusus yg
berlaku sbg identitas resmi yg diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK)
adalah
sistem
informasi
yang
memanfaatkan
teknologi
informasi
dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan
di
tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana
sebagai satu kesatuan.
III. BAGAN ALUR ADMINDUK
DAFDUK
1. Pencatatan Biodata Penduduk
dan Penerbitan NIK
2. Pencatatan atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan
3. Pendataan Penduduk Rentan
Kependudukan
4. Pelaporan Penduduk yang
tidak dapat melapor sendiri
OUTPUT
INPUT
DATABASE
KEPENDUDUKAN
(1)
MANFAAT
INFODUK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pencatatan Kelahiran
Pencatatan Lahir Mati
Pencatatan Perkawianan
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pencatatan Perceraian
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pencatatan Kematian
Pencatatan Pengangkatan
Pengesahan dan Pengakuan anak
9. Pencatatan Perubahan Nama &
Perubahan Status Kewarganegaraan
10. Pencatatan Peristiwa Penting
11. Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa
Melapor Sendiri
INPUT
INPUT
OUTPUT
CAPIL
SIAK
Dokumen
Kependudukan
(Biodata, KK, KTP,
Surat Keterangan
Kependudukan,
Akta/Kutipan Akta)
(2)
1. Perumusan
Kebijakan
2. Perencanaan
Pembangunan
3. Kebutuhan Sektor
Pembangunan lain
4. Pilkada dan Pemilu
5. Penyusunan
Perkembangan
Kependudukan
6. Penyusunan
Proyeksi
Kependudukan
7. Verifikasi Jati Diri
Penduduk dan
Dokumen
Kependudukan
IV. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
(Pasal 13 UU 23 TH 2006)

Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk
Kependudukan (NIK).

NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana dgn menggunakan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar dlm penerbitan
Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah,
dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
( Ps 38 PP 37 Th 2007)
NIK
 NIK
diterbitkan
setelah
dilakukan
pencatatan biodata penduduk sebagai
dasar penerbitan KK dan KTP pada
Instansi Pelaksana tempat domisili yang
bersangkutan.
 Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar
wilayah administrasi domisili, dilakukan
setelah pencatatan biodata penduduk pada
Instansi Pelaksana tempat domisili orang
tuanya.
( Ps 39 dan 40 PP 37 Th 2007)
 Pada setiap Dokumen Identitas Lainnya yang
diterbitkan oleh Departemen/LPND atau Badan
Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib
dicantumkan NIK.
 NIK dicantumkan pada kolom khusus yang
disediakan pada setiap Dokumen Identitas
Lainnya.
 Dokumen Identitas Lainnya diterbitkan oleh
Departemen/ LPND, Badan Hukum Publik atau
Badan
Hukum
Privat
meliputi
dokumen
identitas diri dan bukti kepemilikan.
 Dokumen Identitas Lainnya yang diterbitkan
harus memenuhi persyaratan yang meliputi
dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya.
 Penerbitan
Dokumen
Identitas
Lainnya
dilakukan
dengan
cara
pemohon
menunjukkan/menyerahkan fotocopy KTP
atau Dokumen Kependudukan lainnya untuk
melengkapi persyaratan yang ditetapkan
oleh instansi atau badan yang menerbitkan
Dokumen Identitas Lainnya .
 Dokumen
Identitas
diri
adalah
surat
identitas diri dan/atau profesi antara lain
seperti kartu advokat dan surat identitas
pilot Indonesia.
 Bukti kepemilikan antara lain seperti
Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah,
Surat
Ijin
Mengemudi
(SIM),
Bukti
Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB),
Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah
Perguruan Tinggi.
Pengaturan NIK
6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah :
2 (dua) digit kode wilayah Propinsi (jika  9 01…09)
2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota (jika  901…09)
2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan (jika  9 01…09)
6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK :
2 (dua) digit tanggal kelahiran (khusus perempuan tanggal
kelahiran ditambah 40)
2 (dua) digit bulan kelahiran
2 (dua) digit tahun kelahiran
4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut
pengeluaran NIK yang diterbitkan secara otomatis
(create by system).
Misalnya, si Nona berjenis kelamin Perempuan telah lahir di
Propinsi DKI Jakarta (09), Kota Jakarta Selatan (53), Kecamatan
Pancoran(08), pada tanggal 06 Januari 1965, maka NIK-nya :
0 9
5 3 0 8
4 6 0 1 6 5
0 0 2 3
SANGSI KEPEMILIKAN KTP DAN KK



Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1
(satu) KTP ( Ps 63 ayat 6 UU 23 Th 2006).
Penduduk WNI dan Orang Asing yg memiliki
Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan
terdaftar dlm 1 (satu) KK (Ps 62 ayat 1 UU 23
Th 2006).
Setiap penduduk yg dg sengaja mendaftarkan
diri sbg Kepala Keluarga atau anggota
keluarga lebih dari satu KK dan atau memiliki
KTP lebih dari 1 (satu) maka dipidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp. 25 Jt. (Ps 97 UU 23 Th 2006).
V. Pasal yg berkaitan dgn NIK dan e-KTP
Pasal 64 ayat 3
Pasal 13
Pasal 63 ayat 6
Pasal 101 huruf a dan b
UU No 23
Tahun
2006
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 7 Huruf g
Pasal 5 Huruf e
Pasal 6 Huruf d

Pasal 13
 Mewajibkan kepada setiap penduduk untuk memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK hanya bisa
diterbitkan
oleh
Instansi
Pelaksana
dengan
menggunakan
Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan (SIAK).

NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor,
Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis
Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan
identitas lainnya.
Lanjutan ….V..

Pasal 82
Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
melakukan
pengelolaan
informasi
administrasi
kependudukan melalui pembangunan SIAK.

Pasal 83
Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk
memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan
oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di bidang
pemerintahan dan pembangunan. Pemanfaatan data
penduduk tersebut harus mendapat izin dari
Penyelenggara (Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan
Bupati/Walikota) sesuai lingkup pemanfaatan data
penduduk.
Lanjutan …V..

Pasal 5 huruf e
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan
Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan
penyajian data kependudukan berskala nasional.

Pasal 6 huruf d
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian
data kependudukan berskala provinsi.

Pasal 7 huruf g
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab
kepada
Bupati/Walikota
untuk
menyelenggarakan
Administrasi Kependudukan antara lain pengelolaan dan
penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota.
Lanjutan …V..

Pasal 101 huruf a, huruf b dan huruf e

Memerintahkan
kepada
Pemerintah
untuk
memberikan NIK kepada setiap penduduk paling
lambat tahun 2011.

Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk
menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan
dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi,
Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas
lainnya) paling lambat tahun 2011.

Keterangan mengenai alamat, Nomor Induk
Pegawai Pejabat dan Penandatanganan oleh
Pejabat pada KTP dihapus setelah database
kependudukan Nasional terwujud.
Lanjutan …V..

Pasal 63 ayat (6)
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Penjelasan Pasal 63 ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP
untuk
satu
penduduk
diperlukan
sistem
keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun
teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan
validasi dalam sistem database kependudukan serta
pemberian NIK.

Pasal 64 ayat (3)
Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP
harus disediakan ruang untuk memuat kode keamanan
dan rekaman elektronik data kependudukan.
VI. PROSEDUR PENGURUSAN DOK ADMINDUK ERINTEGRASI
PADA e-KTP
INPUT
PUSAT
Data kpddkan dikelola
dan diolah menjadi data
kepddkan nasional
berbasis NIK dan sidik
jari untuk verifikasi data
penduduk & statistik
PROVINSI
Petugas Provinsi
mengkonsolidasi
Data kependudukan
dari Kab/Kota
 Data kpddkan dikelola &
diolah menjadi datainformasi kpddkan
 Verifikasi data pddk
melalui NIK dan Sidik
Jari
Petugas Instansi
Pelaksana menerima
formulir dan dokumen
persyaratan serta
melakukan verifikasi/
validasi
 Verifikasi data pddk
melalui NIK dan Sidik
Jari
 Rekam data sesuai
peristiwa
 Cetakan dokumen
DESA/KEL
KECAMATAN
Petugas Pusat
mengkonsolidasi
Data kependudukan
dari Kab/Kota dan
Provinsi
KAB/KOTA
PROSES
Petugas Kecamatan
menerima formulir,
dokumen persyaratan
dan berkas sidik jari
Penduduk mengisi formulir :
Biodata penduduk per keluarga
Pindah alamat
Pelaporan kelahiran
Pelaporan kematian
Lain-lain
 Verifikasi/validasi formulir,
Berkas persyaratan
 Verifikasi pddk melalui NIK
 Rekam data sesuai peristiwa
 Rekam sidik jari
 Verifikasi /validasi formulir,
data penduduk
 Mencatat dlm buku harian
peristiwa kpddkan dan
penting
 Mengambil sidik jari
Database kependudukan
nasional disajikan
berupa :
Statistik
Verifikasi NIK
Nasional
Penyajian DataInformasi
(statistik)
Kependudukan
Dokumen kependudukan
ditandatangani dan
diagenda selanjutnya
disampaikan ke
penduduk (KK/KTP, Surat
Ket Kpddkan & Kutipan Akta)
Berkas dan
rekaman sidik jari
disampaikan kepada
Instansi Pelaksana
 Formulir di ttd
 Berkas, termsk
sidik jari disampaikan ke
Kecamatan
OUTPUT
OUT
COME
Database kpddkan
Nasional
Warehouse
Statistik kppdkan
nasional
Pemerintah
Database kpddkan
Provinsi
Statistik kppdkan
Provinsi
Database kpddkan
Kab/Kota
Bisnis
Dokumen kppdkan
Statistik kppdkan
Kab/Kota
Berkas dokumen
arsip persyaratan,
sidik jari & buku
pelaporan
peristiwa kepddkan
& peristiwa penting
Buku pelaporan
peristiwa
kependudukan dan
peristiwa penting
Penduduk
VII. Rancangan e-KTP
Protection Film
Printing Film
Card Body
Printing Film
Protection Film
RF Antenna
Smart Card
Chip
Printing film with
background figure
and laser antifake sign.
Printed photo and
text
Authority &
Valid Date
VIII. MANFAAT KTP MENGGUNAKAN KODE
KEAMANAN/SISTEM PENGENDALIAN DAN
PEREKAMAN ELEKTRONIK
A. MANFAAT BIOMETRIC - SIDIK JARI (FINGERPRINT)
Sebagai IDENTIFIKASI Jati Diri, yaitu data yg
termuat dalam Dokumen menunjukkan
Identitas diri Penduduk bersangkutan secara
Akurat dan Cepat.
Sebagai AUTENTIFIKASI Diri, yaitu sebagai alat memastikan
Dokumen sebagai milik orang tersebut (Mencegah Pemalsuan
Dokumen, sekaligus mencegah Dokumen Ganda, dan
mempunyai Sistem Pengamanan Data yg Independen) &
sebagai Password bagi Individu Penduduk.
Lanjutan.. VIII..
B. MANFAAT CHIP
1. Sebagai Alat Peyimpan Data Elektronik
penduduk yang diperlukan, termasuk
Data Biometric.
2. Data yg termuat dlm Chip dapat dibaca
secara Elektronik dgn alat tertentu (Reader)
dimana saja.
3. Dilengkapi dgn Pengaman Data di dalam Chip
itu sendiri
4. Pada saatnya dapat berfungsi utk berbagai kebutuhan
(multiguna) dgn Chip dimaksud (ID Card, ATM Card,
Access Card), dan relatif mudah diintegrasikan dgn
sistem lain.
IX. PROSES e-KTP
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK
Biodata Penduduk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NIK
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Tempat Lahir
dst
Foto Penduduk
DATABASE
SIDIK JARI
Sidik Jari Penduduk
Lanjutan… PROSES E-KTP
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK
DATABASE
SIDIK JARI
Biodata Penduduk
Foto Penduduk
Sidik Jari










DATA
VALID/
INVALID
Keimigrasian
Perbankan
Kepolisian
Rumah Sakit
DATABASE
Perhotelan
PELAYANAN
Transportasi
PUBLIK
Asuransi
Ketenagakerjaan
Perpajakan
BPN, dll
Lanjutan…. PROSES E-KTP
Biodata Penduduk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Verifikasi
Biodata
DATABASE
KEPDDKAN
BERBASIS
NIK
NIK
Nama Lengkap
Jenis Kelamin
Tanggal Lahir
Tempat Lahir
dst
Foto Penduduk
Protection
Film
Printing Film
Card Body
Printing Film
Protection
Film
Pemotretan
DATABASE
SIDIK JARI
Scan Sidik Jari
e-KTP
Security
Printing
X. JENIS STIMULAN PENERAPAN e-KTP Kab/Kota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Blangko KTP
Server data base dan AFIS
Personal Komputer (PC)
UPS server Min 2200 VA
UPS destop Min 1000 VA
Scanner
Fingerprint Scanner
Smart Card Reader/Writer
Signatur Pad
Card Personalization Printer Ribbon and Laimnation
Sarana Pemotretan Pas Foto
Priner
Komunikasi data lokal (Modem Stock, Switch and
Network Cabling).
XI. HAL-HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN/
DILAKSANAKAN PEMDA KAB/KOTA UTK
MENERAPKAN e–KTP.
1. Nomenklatur Instansi Pelaksana harus disesuaikan
dengan sebutan “DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN
SIPIL”,
dan
bagi
yang
belum
menyesuaikan, tidak dimungkinkan untuk menerapkan
KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang dilengkapi
dengan kode keamanan/sistem pengendalian dan
rekaman elektronik.
2. Menerbitkan PERDA tentang administrasi kependudukan
yang mengacu pada regulasi nasional dibidang
administrasi kependudukan.
3. Wajib melaksanakan Sistem
Kependudukan (SIAK).
Informasi
Administrasi
Lanjutan.. XI.
4. Sudah memiliki database kependudukan yang
mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan yang
bersumber dari pengisian formulir biodata per
keluarga (F1.01) yang dilengkapi dengan foto
penduduk wajib KTP.
5. Memfasilitasi pengambilan sidik jari dan foto wajib
KTP di Kecamatan dan Kelurahan.
6. Mempersiapkan SDM tenaga teknis-operasional di
Pusat (sebagai tenaga pendamping), Provinsi dan
Kab/Kota (sebagai tenaga pelaksana).
7. Khusus untuk Ditjen Administrasi Kependudukan telah
bekerjasama dengan BPPT dan Tenaga Ahli/Tim Pakar.
8. Sosialisasi.
XII. RENCANA WAKTU PELAKSANAAN e-KTP
1. Tahun 2009
Dilaksanakan Uji Petik di 4 Kota (Padang, Yogyakarta,
Denpasar dan Makassar) dan 2 Kabupaten, yaitu Cirebon
dan Jembrana.
2. Tahun 2010
Direncanakan akan dilaksanakan di 300 Kab/Kota
Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 3,46 T yang
bersumber dari APBN
3. Tahun 2011
Direncanakan akan dilaksanakan di 197 Kab/Kota
Dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 2,78 T yang
bersumber dari APBN
XIII. SUMBER PEMBIAYAAN
1. Pembiayaan perangkat keras, perangkat
lunak, blangko KTP berbasis NIK dan
pemberian Bintek untuk pertama kalinya
dibebankan pada APBN (Psl. 3, Psl. 9
ayat (1) Perpres No. 26 Th. 2009).
2. Pembiayaan
untuk
pemeliharaan
perangkat keras, perangkat lunak,
pembiayaan untuk pengadaan dan
pemeliharaan perangkat pendukung
dibebankan pada APBD Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Terima Kasih