Transcript Profil Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Profil Kependudukan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
I. DEMOGRAFI
Provinsi DIY merupakan provinsi terkecil kedua di Indonesia setelah
Provinsi DKI Jakarta, terletak di antara 7.33’ – 8.12’ Lintang Selatan
dan 110’ – 110.50’ Bujur Timur.
Secara geografis, di sebelah selatan Provinsi DIY berbatasan
dengan Samudera Indonesia dan dibatasi dengan garis panjang
pantai sepanjang 110 km. Di sebelah utara menjulang tinggi gunung
paling aktif di dunia, Merapi (2.968 m) yang pada pertengahan tahun
2006 masih menunjukkan aktivitasnya, meskipun saat ini sudah
mulai mereda. Di sebelah barat mengalir sungai Progo yang
berawal dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah timur
mengalir sungai Opak yang bersumber dari Puncak Merapi dan
bermuara di laut Jawa.
Secara administratif, wilayah Provinsi DIY berbatasan dengan
Kabupaten Magelang (di sebelah barat laut), Kabupaten Klaten (di
sebelah timur), Kabupaten Wonogiri (di sebelah tenggara), dan
Kabupaten Purworejo (di sebelah barat).
Luas keseluruhan Provinsi DIY adalah 3.185,80 km2 atau kurang dari
0,5% luas daratan Indonesia. Terdapat 5 Daerah Kabupaten/ Kota,
yaitu :
Kota Yogyakarta dengan luas 32,5 km2 terdapat 14
Kecamatan, 45 Kelurahan.
Kabupaten Bantul dengan luas 506,85 km2 terdapat 17
Kecamatan, 75 Desa.
Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1.485,36 km2
terdapat 18 Kecamatan, 144 Desa.
Kabupaten Kulonprogo dengan luas 586,27 km2 terdapat
12 Kecamatan, 88 Desa.
Kabupaten Sleman dengan luas 574,82 km2 terdapat 17
Kecamatan, 86 Desa.
 Jumlah dan Sebaran Penduduk Provinsi DIY tercatat sebanyak
3.220.808 jiwa (Susenas, BPS, 2004) dengan persentase yang
hampir berimbang antara penduduk perempuan dan laki-laki
yaitu masing-masing sebesar 50,81% dan 49,19% serta 3.759.356
jiwa (Data Triwulan I, Biro Tapem Setda Prov. DIY, 2010) dengan
persentase 50,45 % dan 49,55%.
 Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 adalah 0,42%,
pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta yakni sebesar
1,79%, diikuti oleh Kabupaten Sleman (0,42%), Kabupaten
Kulonprogo (0,19%), Kabupaten Gunungkidul (0,16%) dan
Kabupaten Bantul (0,07%).
 Dengan luas terkecil, Kota Yogyakarta justru memiliki kepadatan
penduduk tertinggi yaitu 14.107 jiwa per km2. Sedangkan
Kabupaten Gunungkidul dengan luas terbesar menduduki
peringkat terakhir kepadatan penduduk yaitu 511 jiwa per km2.
Kepadatan penduduk Kabupaten lainnya adalah Kabupaten
Sleman 1.925 jiwa per km2 , Kabupaten Bantul 1.866 jiwa per
km2 dan Kabupaten Kulonprogo 836 jiwa per km2 (Data Triwulan
I, Biro Tapem Setda Prov. DIY, 2010) .
II. BAGAN ALUR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENDAFTARAN PENDUDUK
DATABASE
KEPENDUDUKAN
(1)
INPUT
MANFAAT
INFORMASI
KEPENDUDUKAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pencatatan Kelahiran
Pencatatan Lahir Mati
Pencatatan Perkawinan
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pencatatan Perceraian
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pencatatan Kematian
Pencatatan Pengangkatan Pengesahan
dan Pengakuan anak
9. Pencatatan Perubahan Nama &
Perubahan Status Kewarganegaraan
10.Pencatatan Peristiwa Penting
11.Pelaporan Penduduk yg Tdk Bisa
Melapor Sendiri
SIAK
OUTPUT
PENCATATAN SIPIL
INPUT
1. Pencatatan Biodata Penduduk
dan Penerbitan NIK
2. Pencatatan atas Pelaporan
Peristiwa Kependudukan
3. Pendataan Penduduk Rentan
Kependudukan
4. Pelaporan Penduduk yang
tidak dapat melapor sendiri
OUTPUT
INPUT
Dokumen
Kependudukan
(Biodata, KK, KTP,
Surat Keterangan
Kependudukan,
Akta/Kutipan Akta)
(2)
1. Perumusan
Kebijakan
2. Perencanaan
Pembangunan
3. Kebutuhan Sektor
Pembangunan lain
4. Pemilukada dan
Pemilu
5. Penyusunan
Perkembangan
Kependudukan
6. Penyusunan Proyeksi
Kependudukan
7. Verifikasi Jati Diri
Penduduk dan
Dokumen
Kependudukan
III. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
(Pasal 13 UU 23 TH 2006)
 Setiap
penduduk wajib
Kependudukan (NIK).
memiliki
Nomor
Induk
 NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana dgn. menggunakan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK).
 NIK
wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen
Kependudukan dan dijadikan dasar dlm. penerbitan
Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib
Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan
penerbitan dokumen identitas lainnya.
 Dokumen Identitas diri adalah surat identitas
diri dan/atau profesi antara lain seperti kartu
advokat dan surat identitas pilot Indonesia.
 Bukti kepemilikan antara lain seperti Paspor,
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis
Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin
Mengemudi
(SIM),
Bukti
Kepemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau
yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi.
Pengaturan NIK (terdapat 16 digit)
6 (enam) digit pertama merupakan Kode Wilayah :
2 (dua) digit kode wilayah Provinsi
2 (dua) digit kode wilayah Kabupaten/Kota
2 (dua) digit kode wilayah Kecamatan
6 (enam) digit kedua merupakan tanggal lahir pemegang NIK :
2 (dua) digit tanggal kelahiran (khusus perempuan
tanggal kelahiran ditambah 40)
2 (dua) digit bulan kelahiran
2 (dua) digit tahun kelahiran
4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut
pengeluaran NIK yang diterbitkan secara otomatis
(create by system).
Misalnya, si Nona berjenis kelamin perempuan telah lahir di
Provinsi DIY (34), Kota Yogyakarta (71), Kecamatan Kraton (09),
pada tanggal 06 Januari 1965, maka NIK-nya :
3 4 7 1 0 9
4 6 0 1 6 5 0 0 2 3
IV. SANKSI KEPEMILIKAN KTP DAN KK
 Penduduk
hanya diperbolehkan memiliki 1
(satu) KTP ( Ps 63 ayat 6 UU 23 Th 2006).
 Penduduk WNI atau Orang asing yg memiliki
Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan
terdaftar dalam 1 (satu) KK (Ps 62 ayat 1 UU
23 Th 2006).
 Setiap penduduk yg dg sengaja mendaftarkan
diri sbg Kepala Keluarga atau anggota
keluarga lebih dari satu KK dan atau memiliki
KTP lebih dari 1 (satu) maka dipidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak Rp. 25 Jt. (Ps 97 UU 23 Th 2006).
UU NO. 23 TAHUN 2006
 Pasal 82
Memerintahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk
melakukan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan melalui pembangunan SIAK.

Pasal 83
Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk
memanfaatkan Database Kependudukan yang
dihasilkan oleh SIAK untuk perumusan kebijakan di
bidang
pemerintahan
dan
pembangunan.
Pemanfaatan data penduduk tersebut harus
mendapat izin dari Penyelenggara (Menteri Dalam
Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota) sesuai
lingkup pemanfaatan data penduduk.
UU NO. 23 TAHUN 2006
 Pasal 5 huruf e
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada
Menteri Dalam Negeri untuk menyelenggarakan Administrasi
Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data
kependudukan berskala nasional.
 Pasal 6 huruf d
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada
Gubernur untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan
antara lain pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala
provinsi.
 Pasal 7 huruf g
Memberi kewenangan, kewajiban dan tanggungjawab kepada
Bupati/Walikota
untuk
menyelenggarakan
Administrasi
Kependudukan antara lain pengelolaan dan penyajian data
kependudukan berskala Kabupaten/Kota.
UU NO. 23 TAHUN 2006
 Pasal 101 huruf a, huruf b dan huruf e
 Memerintahkan
kepada
Pemerintah
untuk
memberikan NIK kepada setiap penduduk paling
lambat tahun 2011.
 Memerintahkan kepada Instansi Pemerintah untuk
menjadikan NIK sebagai dasar dalam penerbitan
dokumen (Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi,
Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya)
paling lambat tahun 2011.
UU NO. 23 TAHUN 2006
 Pasal 63 ayat (6)
Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
Penjelasan Pasal 63 ayat (6)
Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk
satu penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari
sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan
melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database
kependudukan serta pemberian NIK.
 Pasal 64 ayat (3)
Mewajibkan kepada Pemerintah, bahwa dalam KTP harus
disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman
elektronik data kependudukan.
V. RANCANGAN elektronik-KTP (e-KTP)
RF Antenna
Protection Film
Printing Film
Smart Card
Chip
Card Body
Printing film
with
background
figure and laser
anti-fake sign.
Printing Film
Protection Film
Printed photo
and text
Authority &
Valid Date
MODEL KOMUNIKASI DATA
VPN (Virtual Privat Network) - IP (Indentification
Personal) LEASED LINE
WAN VPN-IP/
MPLS
PT. TELKOM
SERVER
KAB/KOTA
SWITCH/HUB
12
SPEED
DUPLX
UTIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STAT
11
MODE
RPS
SYSTEM
Router
VPN-IP
MODEM
CATALYST 3550
KANTOR
/DINAS
DUKCAPIL
MODEM
Router
VPN-IP
MODEM
Router
VPN-IP
Router
VPN-IP
12
SPEED
DUPLX
UTIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STAT
11
MODE
RPS
SYSTEM
CATALYST 3550
SWITCH/HUB
12
SPEED
DUPLX
UTIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STAT
11
MODE
RPS
SYSTEM
CATALYST 3550
SWITCH/HUB
12
SPEED
DUPLX
UTIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
STAT
11
MODE
RPS
SYSTEM
CATALYST 3550
KANTOR KECAMATAN
(TPDK)
KANTOR KECAMATAN
(TPDK)
KANTOR KECAMATAN
(TPDK)
Terima Kasih