Transcript BahanPaparan-tgl15sd16Juni2010-ISPONO

Kelembagaan Teknis Kependudukan dalam
Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan
(SIAK)
Oleh
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
Kelembagaan Teknis Kependudukan
dalam Sistem Informasi Aplikasi
Kependudukan (SIAK)
SIAK sebagai suatu sistem informasi
pengelolaan data kependudukan di
Kabupaten/Kota yang lengkap dan
akurat, maka seyogyanya beberapa
aspek strategis perlu dipersiapkan dalam
rangka pengaplikasiannya, antara lain :
I. ASPEK LANDASAN HUKUM
II. ASPEK KELEMBAGAAN DAN SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM)
III. ASPEK PENERAPAN TEKNOLOGI DAN
SISTEM PELAYANAN
IV. ASPEK REGISTRASI
V. ASPEK DEMOGRAFIS ATAU KESADARAN
MASYARAKAT
VI. ASPEK PENGELOLAAN DATA PENDUDUK
ATAU
PEMBANGUNAN
DATABASE
KEPENDUDUKAN
I
ASPEK LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional; dan
5. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang
Pengelolaan
Informasi
Administrasi
Kependudukan.
II
ASPEK KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA (SDM)
Penataan dan penyiapan kelembagaan dan SDM, memiliki korelasi
langsung dan strategis di dalam mengimplementasikan Administrasi
Kependudukan di Kabupaten/Kota perlu direncanakan dengan baik
dan matang. Artinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota selaku ”Instansi Pelaksana” SIAK. Kelembagaan
yang mengaplikasikan SIAK
mulai dari tingkat Kelurahan/Desa
sampai dengan Kecamatan, dan Penyelenggara Administrasi
Kependudukan yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota (sekaligus sebagai
Instansi Pelaksana administrasi kependudukan), dan Pemerintah
Provinsi haruslah sinkron dengan Pemerintah Pusat (penyelenggara
Administrasi Kependudukan tingkat Nasional c.q. Departemen Dalam
Negeri) melalui struktur yang fokus dan konsisten dengan misi
negara/pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan,
agar efektif untuk mengemban tugas, fungsi dan kewenangan
peneyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
III ASPEK PENERAPAN TEKNOLOGI DAN SISTEM
PELAYANAN
1. Penerapan teknologi hendaknya dapat diakses di seluruh
kecamatan di kabupaten/kota dan provinsi yang telah diinstall
SIAK serta support (dukungan) yang relatif cepat dan selalu
tersedia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mendukung
pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi
sangat penting untuk menjawab keamanan (security) dan
kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi
data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu
penduduk.
2. Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan
(SIAK)
dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk mampu
menyelenggarakan penerbitan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nasional sebagai nomor identitas tunggal ”unique” yang
ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, dan sebagai
kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati
diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan
efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
3. Sejalan dengan itu, aspek material untuk penerbitan dokumen
kependudukan, yaitu blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Buku Registrasi/Akta dan Kutipan Akta-akta
Catatan Sipil juga harus terjamin kualitas keamanannya dalam
mendukung nilai serta keaslian dokumen, dengan menerapkan
security feature-teknologi yang tepat guna.
4. Hal yang penting dicatat, adalah issue keamanan (security)
dalam hal ini bermakna ganda, yakni bagi penduduk/pemegang
dokumen dapat memberikan rasa aman nyaman ada kepastian
hukum (perlindungan dan pengakuan negara/pemerintah) atas
data-informasi status kependudukan atau peristiwa penting
(seperti : kelahiran, pernikahan, perceraian, kematian dlsb.)
yang
tertera
dalam
dokumen.
Sedangkan
bagi
negara/pemerintah, dokumen kependudukan yang terjamin
keasliannya dan valid data informasi di dalamnya dapat
berfungsi mengendalikan kependudukan untuk kepentingan
nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat
membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien
dan efektif.
5. Oleh karenanya, perpaduan penerapan teknologi untuk
penerbitan KTP di Kabupaten/Kota, menuju NIK Nasional yang
unique terdapat tanda-tangan Pemilik KTP, sidik jari (finger
print) dan foto-wajah/face recognition (bioritmik) pada SIAK,
dengan penerapan teknologi pada blangko security, untuk
mengindentifikasi keabsahan dan keaslian kepemilikan
dokumen penduduk.
IV ASPEK REGISTRASI
Registrasi kependudukan dengan pengisian blangko Model
F-1.01 (bagi WNI) dan blangko Model F-1.02 (bagi WNA
pemegang Kartu Tinggal Ijin Tetap atau KITAP) merupakan
kegiatan awal dan kunci di dalam mewujudkan tertib
dokumen kependudukan. Untuk itu mekanisme, prosedur,
dan persyaratan yang dirancang dan diterapkan dalam
pelayanan dokumen kependudukan ini sangat penting,
agar setiap blangko yang diisi oleh masyarakat segera
diproses serta dilakukan verifikasi dan validasi oleh
petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota (selaku Instansi Pelaksana), untuk
dikeluarkan Dokumen Kependudukan (seperti : Kartu
Keluarga, KTP dlsb.) di satu sisi, dan di sisi lain datanya
dimasukkan/ di-entry dalam database kependudukan.
V
IV ASPEK DEMOGRAFIS ATAU KESADARAN
ASPEK DEMOGRAFIS ATAU KESADARAN
MASYARAKAT
MASYARAKAT
Kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat terhadap
makna dokumen kependudukan, ketertiban dalam
kepemilikan dokumen masih perlu ditingkatkan. Untuk
menuju
tertib
dokumen
kependudukan
di
Kabupaten/Kota khususnya guna menunjang NIK
secara nasional, sangatlah diperlukan komitmen politik
dari semua komponen masyarakat/bangsa, terutama
penyelenggara
pemerintah,
pemerintah
daerah
provinsi/kabupaten/kota untuk bagaimana membuat
kebijakan, strategis dan program-progarm kegiatan
penciptaan ”insentif/benefit” bagi masyarakat dan
”sosialisasi” tentang pentingnya tertib administrasi
kependudukan sebagai suatu Gerakan Nasional.
VI ASPEK PENGELOLAAN DATA PENDUDUK ATAU
PEMBANGUNAN DATABASE KEPENDUDUKAN
1. Dalam rangka ikut mempercepat proses penerapan NIK
Nasional yang terintegrasi bagi seluruh penduduk Indonesia
yang tersebar dalam 440 kabupaten/kota di 33 provinsi, maka
peranan Bank Data (database) Kependudukan sangatlah
penting.
2. Maka pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di
kabupaten/kota melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) diharapkan dapat dipergunakan sebagai
data
dasar
(database)
kependudukan
yang
selalu
dimutakhirkan secara teratur dan berkesinambungan dengan
pelayanan harian pendaftaran penduduk (seperti : pindah,
pindah datang, pencatatan biodata, perubahan status
kependudukan, Kartu Keluarga dan permohonan KTP, dst.)
serta dengan pelayanan catatan sipil (seperti : kelahiran,
perkawinan, kematian, dst.).
3. Sehingga database tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk
mengetahui jumlah penduduk potensial pemilih pada Pemilu,
Pemilukada, Pilpres, maupun kepentingan publik lainnya.
PENUTUP
• Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
pembangunan jaringan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) sangat dibutuhkan, karena untuk
mendata secara terpadu penduduk sebagai pengecekan
silang antar kabupaten/kota, agar terhindar adanya data
ganda kependudukan (seorang penduduk yang
teregister lebih dari satu kali dalam satu daerah atau
antar daerah) di dalam NKRI, maka hal itu seorang
penduduk tidak mungkin lagi memiliki lebih dari satu
KTP.
• Oleh
karena
itu,
segenap
komponen
masyarakat/penduduk dan birokrat perlu diberikan
suatu pemahaman yang menyeluruh tentang :
1.
2.
3.
4.
5.
Apa itu SIAK terpadu dan bagaimana manfaatnya ?
Bagaimana prosedur-prosedur pelaksanaan SIAK ?
Apa kewenangan dan kewajiban pemerintah
desa/kelurahan,
kecamatan,
kabupaten/kota,
provinsi dan pemerintah (DEPDAGRI c.q. Ditjen
Adminduk) dalam pelaksanaan SIAK ?
Apa yang perlu diantisipasi untuk mengatasi
kendala pelaksanaan SIAK ?
Bagaimana peran masyarakat/penduduk dalam
pelaksanaan SIAK ?
Sehingga untuk mengaplikasikan Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan
(SIAK) diperlukan suatu persiapan yang
terencana dengan benar, matang dan
dapat menjangkau seluruh kecamatan
(sebagai Tempat Perekaman Database
Kependudukan) di kabupaten/kota. Salah
satunya
untuk
mewujudkan
”KTP
Nasional”, sebagai identitas pribadi/
tunggal atau single identity number (SIN)
yang berlaku secara nasional.
Terima Kasih