Transcript Kebijakan dan Strategi Operasional Program

Kebijakan dan Strategi Operasional
Program Kependudukan dan KB
Tahun 2011
Dra. Maryana MM
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
 Amanat Undang-undang No.52/2009.
Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (pasal 56:BKKBN) bertugas
melaksanakan pengendalian penduduk dan
menyelenggarakan keluarga berencana.
 PERPRES No.62/2010 tentang Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana
2
A. LATAR BELAKANG (lanjutan)
Penduduk sebagai titik sentral pembangunan
 Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas
penduduk dan bukan oleh ketersediaan sumber daya alam.
 Keberhasilan pembangunan ditentukan dan merupakan
konsekuensi dari pembangunan kependudukan, karena
penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan.
 Pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (peoplecentered develovment), yaitu pembangunan yang
berorientasi kepada potensi dan kebutuhan penduduk.
Pembangunan belum sepenuhnya berwawasan
kependudukan.
Kuantitas penduduk (laju dan jumlah penduduk,
struktur penduduk tidak menguntungkan, kepadatan
dan persebaran tidak merata.
3
B. SITUASI KEPENDUDUKAN INDONESIA YANG
KURANG MENGUNTUNGKAN
Kuantitas
penduduk
Jumlah
Kualitas
penduduk
Kesehatan
Komponen
pertumbuhan
Kelahiran
Pendidikan
Struktur
Agama
Persebaran
Perekonomian
Kematian
Migrasi
Sosial budaya
4
KUANTITAS PENDUDUK INDONESIA
1. JUMLAH PENDUDUK BESAR
Empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia:
1.600,00
1.480,40
1.400,00
1.330,40
1.266,80
1.200,00
998,1
1.000,00
800,00
1999
2010
600,00
276,2
400,00
325,6
237
2025
270,8
200,00
Tren LPP
0,00
China
2.50
2.32
2.00
2.32
India
USA
Indonesia
1.97
1.98
1.45
1.49
1.50
1.47
1.00
1.27
1.1
Est. LPP
0.98
LPP Real
0.50
0.00
Est. LPP
LPP Real
19711980
2.32
2.32
19801990
1.98
1.97
19902000
1.47
1.45
20002010
1.27
1.14
1.49
20102020
1.1
20202025
0.98
-Proyeksi Penduduk Bkl Sensus 2000 = 1.784.500
-Jlh Penduduk Bkl (10 %) Sensus 2011 = 1.713.393
Kelahiran =
71.107
-LPP Bengkulu = 1,64 % = 28.009,64
2. STRUKTUR PENDUDUK TIDAK MENGUNTUNGKAN
Population by Age and Sex,
Indonesia Census 2000
2010
75+
LANSIA
70-74
65-69
60-64
50-54
Age Group
TRIPLE
BURDEN
Ledakan
Kelahiran
(2000-2005)
55-59
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
Dapat di
tekan
kembali
(2006-2010)
20-24
15-19
10-14
5-9
REMAJA
BALITA DAN ANAK
0-4
20
15
10
5
0
5
Percentage
Male
Penduduk Bengkulu %
0 – 14 Tahun
= 28, 1
15 – 64 Tahun
= 68,3
65 Tahun keatas = 8,6
10
15
20
Percentage
Female
D/R = 4,67
6
Persentase Kepadatan Penduduk Indonesia menurut Pulau, 2010
Sumatera
21,31%
Kalimantan
5,8%
Sulawesi
7,31%
2,6%
5,5%
Jawa 57,49%
Bali dan Nusa
Tenggara
7
PERSEBARAN PENDUDUK
7%
7%
7%
4%
69%
7%
14%
8%
7%
4%
65%
7%
7%
4%
64%
7%
5%
60%
7%
7%
5%
60%
7%
5%
62%
16%
18%
19%
8%
6%
58%
20%
20%
21%
7%
1930
1961
1971
1980
1990
2000
2010
Sumatera
Jawa & Madura
Kalimantan
Sulawesi
Lainnya
Konsentrasi penduduk tetap di Jawa,
8
walaupun persentasenya menurun tetapi sangat lamban
KUALITAS PENDUDUK INDONESIA/BKL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
MMR : 228/100.000 kelahiran hidup/Bkl 157,49
IMR : 34 per 1.000 kelahiran hidup/Bkl 46
60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah
HDI peringkat ke 108 dari 188 Negara (thn 2009) dan urutan
ke 6 dari 10 Negara ASEAN
Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun/Bkl 68,8/72
Angka kemiskinan: 31,02 juta jiwa (13,3% dari total penduduk
Indonesia) *BPS 2010/Bkl 18,3 %
Indikator kesejahteraan sosial lainnya
•
Indeks Pembangunan Gender: 66,38 % (thn 2008)
•
Indeks Pemberdayaan Gender: 62,27% (thn 2008)
Angka pengangguran: 7,14% dari angkatan kerja 116,5 juta
(BPS, Agustus 2010)
9
KOMPONEN PERTUMBUHAN
PENDUDUK
1
2
FERTILITAS
• CBR (15,5 Per 1000 Penduduk)
• TFR 2,33 anak per wanita usia subur (SDKI
2007) Bengkulu 2,3
MORTALITAS
•
•
•
•
•
CDR (6 Per 1000 Penduduk)
IMR 34 per 1000 kelahiran hidup
Kematian Bayi Bengkulu 46
Kematian Balita Bengkulu 44 - 65
dan MMR 228 per 100.000 kelahiran hidup/Bkl
157,49
MIGRASI (internal dan eksternal)
10
Parameter
2000
2005
2010
2015
2020
2025
Laki-laki
739,4
821,5
906,4
993,2
1.079,6
1.163,1
Perempuan
716,1
795,9
878,1
962,2
1.046,2
1.128,5
SP 2010
Penduduk
Total
1.455,5
1.617,4
1.784,5
1.955,4
2.125,8
2.291,6
Sex Ratio
103,3
103,2
103,2
103,2
103,2
103,1
LPP (%)
2,23
1,95
2,15
1,84
1,53
0,84
Batita (< 3th)
104,7
96,2
99,6
103,5
103,8
104,3
Balita (< 5th)
166,8
163,8
167,8
171,2
173,1
173,8
1.713.39
3
1,64
11
Komposisi umur
%
0-14
34,0
30,6
28,2
26,0
24,4
22,9
28,1
15-64
62,9
66,0
68,2
69,9
70,6
70,5
68,3
65+
3,1
3,4
3,6
4,1
5,0
6,6
3,6
Dependency
Ratio
59,1
51,5
46,7
43,0
41,7
41,9
TFR
2,45
2,24
2,12
2,04
2,00
2,00
GRR
1,19
1,09
1,03
1,00
0,98
0,98
NRR
1,11
1,03
0,99
0,96
0,95
0,95
CBR
22,3
20,4
18,8
17,3
16,0
15,1
32,5
33,0
33,5
33,8
34,0
34,6
Fertilitas
Jumlah
Kelahiran
12
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 2010 - 2015
1. Pengendalian kuantitas penduduk.
 Rekayasa jumlah, struktur dan laju pertumbuhan penduduk melalui :
pengendalian kelahiran, kematian dan pengarahan.
2. Peningkatan kualitas penduduk.
 Rekayasa peningkatan kualitas penduduk baik fisik maupun mental
melalui pendekatan life cycle
3. Pembangunan keluarga.
 Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan
perempuan dan keluarga untuk mengentaskan kemiskinan,
pengangguran. Penguatan keluarga sebagai basis pendidikan dan
pembentukan anggota keluarga.
4. Pembangunan database kependudukan, dengan peningkatan kinerja
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13
Kebijakan umum
VISI
Dalam rangka mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 yang ditandai
dengan TFR 2,1 dan NRR = 1 maka kebijakan Pembangunan KKB tahun 2010-2015 adalah:
1. Revitalisasi KB
2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian
Penduduk
MISI :
– Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan
Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera
14
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DALAM RPJMN
2010-2014
1. Revitalisasi Program KB
a. Pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
yang responsif gender;
b. Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;
c. Promosi dan penggerakan masyarakat;
d. Peningkatan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen (SIM)
berbasis teknologi informasi;
e. Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan
dan KB; dan
f. Peningkatan kualitas manajemen program
15
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
DALAM RPJMN 2010-2014
2. Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk
a. Penyusunan peraturan perundangan pengendalian
penduduk;
b. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara
aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas; dan
c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang
disepakati semua sektor terkait.
16
STRATEGI 1: MENGGERAKKAN DAN MEMBERDAYAKAN
SELURUH MASYARAKAT DALAM PROGRAM KKB (1)
•
ADVOKASI DAN KIE
•
PENGUATAN LINI LAPANGAN
•
PENGUATAN KEMITRAAN ANTAR LEMBAGA
•
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI
•
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR TI
STRATEGI 2: PENATAAN
PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN
•
PENYERASIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN
•
PENYIAPAN INDIKATOR DAN PARAMETER
KEPENDUDUKAN YANG AKURAT
•
PENGUATAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN
•
PEMANTAPAN PROGRAM PENDIDIKAN
KEPENDUDUKAN
STRATEGI 3: PENINGKATAN AKSES
DAN KUALITAS KB-KR
•
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN
KB JALUR PEMERINTAH
•
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS KB JALUR
SWASTA
•
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN
KB DI GALCITAS
•
PENANGGULANGAN MASALAH-MASALAH
KESEHATAN REPRODUKSI
STRATEGI 4 : MEMPERKUAT SDM
OPERASIONAL PROGRAM KKB
•
PENGELOLAAN SDM YANG
PROFESIONAL
•
PENGUATAN SDM LINI LAPANGAN
STRATEGI 5 : MENINGKATKAN
KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA
n MEMBINA KELUARGA BALITA
n MEMBINA KELUARGA REMAJA
n MEMBINA KELUARGA LANSIA
n MENINGKATKAN USAHA KELUARGA
MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI
KELUARGA
STRATEGI 6 : MENINGKATKAN
DUKUNGAN SARANA DAN
PRASARANA PROGRAM
n SARANA PELAYANAN
n SARANA PENGGERAKAN
n SARANA PENDUKUNG
STRATEGI 7 : MENINGKATKAN
PEMBIAYAAN PROGRAM KKB5)
n
PRIORITAS ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH
n
TERCIPTANYA SISTEM JAMINAN PEMBIAYAAN
PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB KHUSUSNYA
BAGI RAKYAT MISKIN
n
TERJAMINNYA KETERSEDIAAN ALAT/OBAT
KONTRASEPSI
DUKUNGAN BKKBN DALAM PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL
Peningkatan kualitas
dan jangkauan layanan
KB melalui 23.500 klinik
pemerintah dan swasta
selama 2010-2014
1
Pengembangan kebijakan & pembinaan
kesertaan ber KB
2
Penguatan sumberdaya penyelenggara
program KB
3
Peningkatan advokasi kepada stakeholders
4
Peningkatan KIE pengendalian Penduduk &
KB
Pengembangan media komunikasi
5
6
Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor &
pemda
7
Peningkatan kemitraan dengan sektor swasta,
LSM dan masyarakat
8
Penyediaan data dan informasi program
kependudukan dan KB
24
SASARAN STRATEGIS 2010-2014
Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang
ditandai TFR 2,1 & NRR = 1, PUK 21,
dengan :
RENSTRA BKKBN 2010-2014
26
26
SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011
N0.
INDIKATOR
TARGET
1
Unmet Need *(data SDKI)
6,1
2.
Contraceptive Prevalence Rate/CPR (%) *(data
SDKI)
74
3.
Jumlah Peserta KB Baru
107. 385
4.
Jumlah Peserta KB Aktif
234.274
5.
Jumlah Peserta KB Aktif Mandiri
128.610
6.
Persentase Peserta KB Aktif Mandiri
54,90
7.
Persentase Peserta KB Baru Mkjp
14,20
8.
Persentase Peserta KB Aktif Mkjp
19,07
9.
Persentase Peserta KB Baru Pria
8,31
10.
Jumlah Peserta KBBaru KPS Dan KS I
42.293
11.
Jumlah Peserta KB Aktif KPS Dan KS I
105.664
12.
Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang
mengetahui Informasi KKB melalui media massa
50
-
1
Menyerasikan dan mensosialisasikan kebijakan
pengendalian penduduk
2
2
3
Meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian
ber KB
Meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian
ber
KB
Meningkatkan
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
4
Meningkatkan advokasi dan penggerakan masyarakat
5
Menyediakan data dan informasi program KKB
6
Memantapkan dukungan manajemen program KKB
keluarga
7
Meningkatkan kualitas SDM pengelola program KKB
8
Meningkatkan advokasi dan penggerakan masyarakat
IV. KEBIJAKAN DI PROVINSI BENGKULU;
1. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan
pembangunan dibidang kependudukan dalam rangka
mempercepat terwujudnya penduduk tumbuh seimbang pada
th 2015.
2.Peningkatan Akses ,kualitas dan kemitraan:
a. Jalur Pemerintah
b. Jalur Swasta
c. Diwilayah miskin dan Galsitas
3. Peningkatan kesertaan MKJP
4. Peningkatan kesertaan PUSMUDA
5. Peningkatan penggarapan wilayah Unmeet need tinggi
6. Peningkatan integrasi pelayanan KB dan KR (KHIBA dan
PMKR)
7. Peningkatan Akses Program PKBR setiap Kecamatan
minimal terbentuk satu kelompok PKBR.
8. Pengembangan peta kerja kegiatan ketahanan keluarga
balita,anak, lansia dan keluarga rentan
9. Pengembangan jejaring kemitraan dalam pembinaan
ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
10.Peningkatan kualitas pengelola dan mitra kerja pembinaan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga
11.Peningkatan pembinaan kualitas monitoring dan evaluasi
kegiatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga.
V. POKOK POKOK KEGIATAN (1)
A.Program Kependudukan :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas advokasi dan KIE
kelembagaan KKB
2. Mengembangkan dan melaksanakan sosialisasi penyerasian
kebijakan Pembangunan yang berwawasan kependudukan
3. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor dalam
rangka mendapatkan dukungan dari stake holder dalam
penetapan penyerasian kebijakan kependudukan .
4. Kegiatan pelaporan dan statistik program kkb
5. Kegiatan analisa dan evaluasi program kkb
6. Pengelolaan penyebarluasan informasi dan dokumentasi
program kkb
B. Program keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
1. Meningkatkan
Akses dan kualitas Pelayanan KB- di Jalur
Pemerintah
Pelayanan jalur pemerintah di prioritas bagi keluarga keluarga yang
kurang mampu (Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I) dengan
anjuran untuk menggunakan alokon MKJP (MOP,MOW ,IUD dan
Implant).
2. Peningkatan Pembinaan dan Kesertaan KB Jalur Swasta.
3. Meningkatkan dan memantapkan Koordinasi dalam Rangka
pelayanan dan Pembinaan KB jalur Swasta (Pemda,Dinaskesehatan
,PD IDI dan PD IBI)
4. Peningkatan Pembinaan dan Kesertaan KB Galciltas dan Sasaran
Khusus.
5. Peningkatan KHIBA dan PMKR
6. Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja
C. Program Keluarga Sejahtera & Pemberdayaan Keluarga.
1. Kegitan Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita Anak, lansia
dan Rentan (KBLR)
2. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
3. Kegiatan Institusi dan penggerakan Peran
sertaPengembangan
D. Program Advokasi Penggerakan dan Informasi:
Meningkatkan dan memantapkan Promosi dan Penggerakan
pembangunan kependudukan dan keluarga berencana pada
setiap kegiatan oprasional
E. Program Latihan Penelitian dan Pengembangan
F. Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
G. Program dukungan manajemen dan tugas lainnya
TERIMA KASIH
Dengan Semangat Kemitraan Kita Mantapkan
Pembangunan Berwawasan Kependudukan