Transcript 4. Jamkesmas

PROGRAM
JPK
( JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN )
PT JAMSOSTEK (PERSERO)
1
PELAYANAN JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN
(JPK)
PERBEDAAN DGN KE-3 PROGRAM LAINNYA:

PROGRAM JKK, JKM,
DAN JHT
~ JAMINAN DALAM BENTUK
SANTUNAN
~ UNTUK TENAGA KERJA
~ PEMBIAYAAN JAMINAN
ATAS KLAIM YANG
DIAJUKAN PESERTA
DAPAT LANGSUNG
DITANGANI OLEH PT
JAMSOSTEK (Persero)

PROGRAM JPK
~ JAMINAN DALAM BENTUK
PELAYANAN
~ UNTUK TENAGA KERJA &
KELUARGANYA
~ PELAYANAN JAMINAN
OLEH PIHAK LAIN YANG
KERJASAMA DENGAN
JAMSOSTEK (PPK /
PROVIDER)
2
PROGRAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN
(JPK)
Merupakan
perlindungan
dasar terhadap
kesehatan
Tenaga kerja dan
Keluarganya
3
PROGRAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN
(JPK)
 Pelayanan
Kesehatan yang
diselenggarakan secara
terstruktur, berkesinambungan,
berjenjang dan menyeluruh
(komprehensif)
4
PELAYANAN KESEHATAN
TERSTRUKTUR








Rawat Jalan Tingkat I
Rawat Jalan Spesialis
Rawat Inap
Pelayanan Persalinan
Pelayanan Emergensi
Pelayanan Penunjang Diagnostik
Pelayanan Pemberian Obat-obatan
Pelayanan Khusus (kacamata, gigi palsu dsb)
5
PELAYANAN KESEHATAN
BERKESINAMBUNGAN
Pelayanan kesehatan yang satu
berhubungan dengan pelayanan
kesehatan yang lainnya.
 Hal ini dilakukan agar riwayat penyakit
tidak terputus sehingga akan selalu
terpantau oleh dokter keluarganya ( di
PPK tk I )

6
PELAYANAN KESEHATAN
BERJENJANG
Pelayanan yang diberikan berdasarkan
kemampuan tiap tingkatan fasilitas
PPK/provider yang kerjasama dengan
jamsostek.
 Adanya sistem rujukan :

– Dari ppk tk I ke dr spes atau ppk tk II (RS)
– Dari fasilitas yang kurang lengkap ke
fasilitas yang lebih lengkap
7
PELAYANAN KESEHATAN
MENYELURUH

Pelayanan kesehatan meliputi :
– Promotif ( penyuluhan,brosur-brosur ttg
kesehatan )
– Preventif ( imunisasi: BCG, Polio )
– Kuratif ( obat, tindakan medis )
– Rehabilitatif ( kacamata, gigi palsu dll )
8
KEPESERTAAN PROGRAM JPK

MENURUT UU RI NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA BAB IV PASAL 17 :
KEPERSERTAAN PENGUSAHA DAN TENAGA KERJA
BESERTA KELUARGANYA, BERSIFAT WAJIB

KRITERIANYA YAITU PENGUSAHA YANG
MEMPEKERJAKAN MINIMAL 10 ORANG ATAU
MEMBAYAR UPAH MINIMUM Rp. 1.000.000,-/ BULAN

PP 14/1993 BAB II PASAL 2 AYAT (4)
PENGUSAHA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN
SENDIRI PROGRAM JPK DENGAN MANFAAT YANG
LEBIH BAIK, MENURUT PP INI TIDAK WAJIB IKUT
9
KEPESERTAAN PROGRAM JPK

TENAGA KERJA BERSERTA KELUARGA
(SUAMI/ISTRI DAN 3 ORANG ANAK) :
~ ANAK KANDUNG/TIRI YANG BELUM
BEKERJA ATAU MENIKAH DAN BERUMUR
DIBAWAH 21 THN
~ BILA SUAMI/ ISTRI KEDUANYA BEKERJA,
SALAH SATU DIIKUTKAN SEBAGAI
TENAGA KERJA LAJANG
10
IURAN PROGRAM JPK


TENAGA KERJA LAJANG 3% X UPAH
TENAGA KERJA DAN KELUARGA 6% X
UPAH

PERSYARATAN :
– Dasar Upah tertinggi Rp 1.000.000
– RIIL UPAH UMR S/D Rp. 1.000.000,-
11
MANFAAT PROGAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)

BAGI TENAGA KERJA
~ TIDAK ADANYA SELEKSI PESERTA
~ PELAYANAN KESEHATAN LENGKAP
(PARIPURNA)
~ JARINGAN PELAYANAN KESEHATAN
TERSEBAR DAN MUDAH DIJANGKAU
~ TERSEDIANYA BIAYA PELAYANAN
KESEHATAN (SISTEM REIMBURST)
12
MANFAAT PROGAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)

BAGI PENGUSAHA
~ MENGHEMAT BIAYA (LEBIH MURAH
DARI PADA MENYELENGGARAKAN
SENDIRI)
~ MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA
~ MENGURANGI BEBAN ADMINISTRASI
13
SISTEM DAN PROSEDUR JPK







RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA.
RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN.
RAWAT INAP.
PEMERIKSAAN KEHAMILAN/
PERTOLONGAN PERSALINAN.
PENUNJANG DIAGNOSTIK.
PELAYANAN KHUSUS.
GAWAT DARURAT.
14
SISTEM DAN PROSEDUR JPK

RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (PPK I)
~ BALAI PENGOBATAN
~ PUSKESMAS
~ KLINIK SWASTA

RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN (PPK II)
~ RS /RSB /RB (PEMERINTAH, SWASTA,BUMN
DAN ABRI)
~ DOKTER PRAKTEK SPESIALIS
~ LABORATORIUM
~ APOTIK DAN OPTIK
~ PERUSAHAAN ALAT – ALAT KESEHATAN
15
Pelayanan Rawat Jalan
Tingkat Pertama
PELAYANAN YANG DIBERIKAN MELIPUTI :
1.
BIMBINGAN DAN KONSULTASI
KESEHATAN.
2. PEMERIKSAAN KEHAMILAN, BERSALIN,
NIFAS.
3. KELUARGA BERENCANA.
16
PELAYANAN YANG DIBERIKAN MELIPUTI:
4. IMUNISASI BAYI, ANAK DAN IBU
HAMIL.
5. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN
DOKTER UMUM.
6. PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN
DOKTER GIGI.
7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM
SEDERHANA.
8. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA.
17
PELAYANAN YANG DIBERIKAN MELIPUTI:
9.
PEMBERIAN OBAT-OBATAN DENGAN
BERPEDOMAN KEPADA DAFTAR OBAT
ESENSIAL NASIONAL PLUS (DOEN
PLUS) ATAU GENERIK.
10. RUJUKAN KE RAWAT JALAN TINGKAT
LANJUTAN.
18
PEMERIKSAAN KEHAMILAN
DAN PERTOLONGAN
PERSALINAN
 PELAYANAN PERSALINAN ATAU PARTUS
YANG DIBERIKAN KEPADA TENAGA
KERJA ATAU ISTRI YANG MELAHIRKAN
ANAK SETELAH HAMIL SEKURANGKURANGNYA 26 MINGGU.
 FASILITAS YANG DIBERIKAN YAITU PPK
TINGKAT I, RUMAH BERSALIN DAN RS
BERSALIN.
19
PEMERIKSAAN KEHAMILAN DAN
PERTOLONGAN PERSALINAN
PELAYANAN YANG DIBERIKAN OLEH PPK I:






PEMERIKSAAN KEHAMILAN OLEH DOKTER
UMUM ATAU BIDAN.
PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH DOKTER
UMUM ATAU BIDAN.
PERAWATAN IBU DAN BAYI.
PEMBERIAN OBAT-OBATAN GENERIK, DOEN
PLUS, STANDAR JPK.
MENGINAP DAN MAKAN.
RUJUKAN KE RUMAH SAKIT ATAU RUMAH
SAKIT BERSALIN.
20
PEMERIKSAAN KEHAMILAN
DAN PERTOLONGAN
PERSALINAN
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1.
PERSALINAN ANAK KE 1, 2 DAN KE 3.
2.
TENAGA KERJA YG PADA PERMULAAN
KEPESERTAAN SUDAH MEMPUNYAI
TIGA ANAK ATAU LEBIH, TIDAK BERHAK
MENDAPAT PERTOLONGAN
PERSALINAN.
21
3.
UNTUK PERSALINAN DENGAN PENYULIT
YANG MEMERLUKAN TINDAKAN
SPESIALISTIK BERLAKU RAWAT INAP DI
RUMAH SAKIT.
4.
BIAYA PERSALINAN NORMAL Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) /KASUS
(REIMBURST)
5.
RAWAT INAP MINIMUM 3(tiga) HARI DAN
MAKSIMUM 5 (lima) HARI.
22
PROSEDUR PELAYANAN PPK I
Pulang
Mendapat obat
PPK I
Peserta
Syarat :
1. KPK valid
Rujuk ke PPK II
Mendapat Surat Rujukan
(berlaku 1 bulan)
23
KARTU PEMELIHARAAN
KESEHATAN (KPK )
24
Pelayanan Rawat Jalan
Tingkat Lanjutan
 FASILITAS RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN
PADA DOKTER SPESIALIS DI RS PAGI HARI.
 PELAYANAN YANG DIBERIKAN MELIPUTI:
 PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN OLEH
DOKTER SPESIALIS.
 PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
LANJUTAN (ct scan, usg, bno/ivp dll )
 PEMBERIAN OBAT-OBATAN DOEN PLUS ATAU
GENERIK & STANDAR JPK.
 TINDAKAN KHUSUS LAINNYA.
25
Prosedur Pelayanan Rawat Jalan
Specialist PPK II
PPK II
Peserta
Pulang
Syarat :
Mendapat Resep
1.KPK valid
(ambil di apotik
2.Surat Rujukan
dari PPK I, atau
yang ber-IKS)
3.Surat Rujukan
Extern antar
Rumah Sakit
Advise Dr :
1. Rawat Inap
2. Tindakan ODC
3. Pemeriksaan
penunjang
Diagnostik
26
Prosedur Pelayanan Rawat Inap,
Penunjang Diagnostik & ODC
Bag. P2d RS
Syarat :
 UGD

Perintah dokter
Spesialist
1. KPK Valid
2. Surat aktif Bekerja
3. Surat Ket. Masuk
Surat Ket.Perawatan
PT Jamsostek
Syarat :
1. Surat Ket.
Perawatan RS
2. Surat Aktif
Bekerja
3. Fotocopy KPK
Surat Jaminan
Rawat
27
RAWAT INAP
 SURAT JAMINAN DIURUS DALAM JANGKA
PALING LAMA 2X24 JAM: JUMLAH HARI
RAWAT INAP MAX 60 HARI/KASUS/TAHUN
( TERMASUK ICU/ICCU 20
HARI/KASUS/TAHUN )
 STANDAR RAWAT INAP KELAS 2 DI RS
PEMERINTAH DAN KELAS 3 RS
SWASTA/ABRI.
28
PENUNJANG DIAGNOSTIK
PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :
 PEMERIKSAAN LABORATORIUM.
 PEMERIKSAAN RADIOLOGI.
 PEMERIKSAAN :
 ELEKTRO ENCEEPHALOGRAPHY (EEG).
 ELECTRO CARDIOGRAPHY (ECG).
 ULTRA SONOGRAPHY (USG).
 CT.SCANNING (MRI DITANGGUNG SEHARGA
CT SCAN)
 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LANJUTAN
LAINNYA.
29
PENUNJANG DIAGNOSTIK
 PELAKSANAAN PELAYANAN
DISESUAIKAN DENGAN TERSEDIANYA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI
RS SETEMPAT.
 PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK DILAKUKAN
DI RS ATAU PELAKSANA PELAYANAN
KESEHATAN YANG DITUNJUK.
30
PELAYANAN KHUSUS
Hanya Untuk Tenaga Kerja





KACAMATA.
PROTHESE MATA.
PROTHESE GIGI.
ALAT BANTU DENGAR.
PROTHESE ANGGOTA
GERAK.
31
PELAYANAN KHUSUS
 KACAMATA LENSA & FRAME Rp. 200.000, Lensa (Kaca) 2 th 1 Kali
Rp. 80.000, Frame (Bingkai) 3 th 1 Kali
Rp.120.000, PROTHESE MATA
Maks. Rp. 300.000, PROTHESE GIGI
Maks. Rp. 250.000,
 PROTHESE TANGAN
Maks. Rp. 350.000, PROTHESE KAKI
Maks. Rp. 500.000, ALAT BANTU DENGAR Maks. Rp. 300.000,-
32
PELAYANAN KHUSUS
DILAKUKAN Di OPTIK, BALAI
PENGOBATAN, RS &
PERUSAHAAN ALAT
KESEHATAN YG DITUNJUK O/
BAPEL.
33
PROSEDUR PENGAMBILAN KACAMATA
PPK I  RUJUKAN 
RS (dr.Spesialis Mata).
LEGALISASI.
Ke PT.Jamsostek (Persero) :
KPK asli & FC.
Resep Kacamata Asli & FC.
Rujukan Kacamata Asli & FC.
Surat Aktif Kerja.
OPTIK yang ber – IKS
34
GAWAT DARURAT
 PELAYANAN GAWAT DARURAT,
MELIPUTI:
 PEMERIKSAAN MEDIS& PENGOBATAN.
 TINDAKAN MEDIK.
 PEMBERIAN OBAT-OBATAN DOEN PLUS
ATAU GENERIK.
35
PELAYANAN GAWAT DARURAT
YANG MEMERLUKAN PELAYANAN :









KECELAKAAN & RUDA PAKSA BUKAN KARENA
KECELAKAAN KERJA.
SERANGAN JANTUNG
SERANGAN ASMA BERAT.
KEJANG DAN DEMAM.
PENDARAHAN HEBAT.
MUNTAH BERAK DISERAI DEHIDRASI.
COLIC RENAL & COLIC ABDOMINAL.
KEHILANGAN KESADARAN TERMASUK
EPILEPSI ATAU AYAN, KOMA.
KEADAAN GELISAH PADA PENDERITA
GANGGUAN JIWA.
36
Prosedur Pelayanan UGD di PPK II
Keadaan
Emergency
Peserta
KE
PPK II
Syarat :
1. KPK valid
Pulang
Mendapat resep
(ambil di apotik
ber - IKS
Perintah :
1. Rawat Inap
37
Prosedur Pengambilan Obat
di Apotik (PPK II)

Rawat Darurat
(UGD)
Syarat :
1. KPK Valid
2. Resep asli cap UGD
3. Ttd di resep
(sebagai bukti terima)
38
PROSEDUR PENGAMBILAN OBAT
RAWAT JALAN
 KPK Valid.
 RUJUKAN PPK I.
 RESEP ASLI & FOTOCOPY
Ttd di resep (bukti terima )
 RAWAT INAP
 KPK Valid.
 FC SURAT JAMINAN RANAP.
 RESEP ASLI & FOTOCOPY
Ttd di resep (bukti terima)

39
HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG
 UNTUK PESERTA :
TIDAK MENTAATI KETENTUAN.
 GENERAL CHECK UP.
 AKIBAT LANGSUNG BENCANA ALAM,
PEPERANGAN dll.
 OLAHRAGA TERTENTU YANG
MEMBAHAYAKAN MIS: MENYELAM, TERBANG
LAYANG,BALAP MOBIL/MOTOR, MENDAKI
GUNUNG, TINJU dll.
TINDAKAN MELANGGAR HUKUM.
40
HAL- HAL YANG TIDAK
DITANGGUNG
 PELAYANAN KESEHATAN :
 PELAYANAN KESEHATAN DILUAR PPK YANG
DITUNJUK.
 PENYAKIT/CIDERA AKIBAT KECELAKAAN KERJA
ATAU KESENGAJAAN.
 PENYAKIT AKIBAT ALKOHOL, NARKOTIK DAN
PENYAKIT KELAMIN/AIDS
 PERAWATAN KOSMETIK UNTUK KECANTIKAN.
 PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM/BERKALA
(GENERAL CHECK UP).
 KELAINAN CONGENITAL/ HEREDITER.
 PEMERIKSAAN, PENGOBATAN, PERAWATAN
DI LUAR NEGERI.
41
 TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH TERMASUK
SUMSUM TULANG.
 PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN UNTUK
MENDAPATKAN KESUBURAN.
 PENYAKIT KANKER.
 HEMODIALISA.
 IMUNISASI MASAL & ABORSI TANPA
INDIKASI MEDIS.
 OPERASI JANTUNG & PEMASANGAN ALAT PACU
JANTUNG.
 PEMERIKSAAN-PEMERIKSAAN CANGGIH BARU
YANG BELUM TERMASUK DAFTAR PELAYANAN
JPK (MRI,DSA).
42
HAL-HAL YANG TIDAK DITANGGUNG
 OBAT-OBATAN
 SEMUA OBAT/ VITAMIN YANG TAK ADA
KAITANNYA DENGAN PENYAKIT.
 SEMUA OBAT KOSMETIK UNTUK
KECANTIKAN.
 SUSU, OBAT GOSOK, VERBAND, PLESTER.
 OBAT-OBATAN UNTUK KESUBURAN, OBATOBATAN KANKER.
43
Terima Kasih
44