Transcript Pengelolaan BMN & BMD_ppt

PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
(PP NO. 6 TAHUN 2006)
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan RI
1
B AH
ASAN
BAHASAN
1. LATAR BELAKANG
2. PEMBAGIAN KEWENANGAN
3. BARANG MILIK NEGARA
4. ALUR PENGELOLAAN
5. PENGELOLAAN:
2
LATAR BELAKANG
PP No.6/2006
Tentang Pengelolaan BMN/D
1.
2.
3.
4.
5.
Usaha ke arah unifikasi peraturan
Pengelolaan secara tertib, tepat dan benar
Menampung kebutuhan dalam praktek
Adanya prosedur yang baku
Adanya data BMN/D yg valid
 PELAKSANAAN UU NO.1/2004
3
UU No. 17 / 2003 : TENTANG KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN:
DIKUASAKAN
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLA. KEU. NEG
( PSL. 6 )
MENTERI KEUANGAN
MENTERI/PIMP.LBG
PENGELOLA FISKAL& WAKIL. PEM.
DLM. PEMILIKAN KEKY. NEG YG
DIPISAHKAN
SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG
DISERAHKAN
GUB/BUPT/WALKOTA
KEPL. PEMR. DRH
UTK MENGELOLA KEU DAERAH &
WK PEMDA ATAS KEKAYAAN
DAERAH YG DIPISAHKAN
UU No. 1 / 2004 : TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA
PEMERINTAH PUSAT
MENTERI KEUANGAN
BEND UMUM NEGARA :
(MENETAPKAN KEBIJ &
PEDOMAN PENGELOLA BMN)
MENTERI/PIMP LMBG
PENGGUNA BARANG PADA
KEMENTERIAN/LMBG
PUSAT.
PEMERINTAH DAERAH
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
•MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5)
•MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (Ps 43)
PP No. 6 / 2006 : TENTANG PENGELOLAAN BMN/D
MENTERI KEUANGAN
SELAKU BUN ADALAH
PENGELOLA BMN
(PS 4)
MENTERI / PIMP. LBG
SELAKU PIMPINAN KMNTRN /
LMBG ADALAH PENGGUNA
BARANG (PS 6)
KEPALA KANTOR
ADALAH KUASA PENGGUNA
BMN DI LINGKUNGNNYA
(PS 7)
GUB./BUPT/WALIKOTA
PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN BMD (PS 5)
SEKRETARIS DAERAH
ADALAH PENGELOLA
BMD (PS 5)
KASATKER
PERANGKAT DAERAH
ADALAH PENGGUNA
BMD (PS 8)
4
KEWENANGAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
1.
Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan
pedoman pengelolaan BMN
2.
Meneliti, menyetujui rencana kebutuhan BMN
3.
Menetapkan status penguasaan dan penggunaan
BMN
4.
Memberikan keputusan, pertimbangan, dan
penerusan kepada DPR atau Presiden atas usul
pemindahtanganan, penggunaan, atau pemanfaatan
BMN sesuai batas kewenangannya
5.
Melakukan inventarisasi, pengawasan, pengendalian,
dan pelaporan atas pengelolaan BMN
Pasal 4
5
KEWENANGAN PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA
1. Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk
pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN
2. Mengajukan rencana kebutuhan, penganggaran, dan
pengadaan BMN untuk kementerian/lembaga yang
dipimpinnya
3. Melakukan penatausahaan atas penguasaan dan
penggunaan BMN
4. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
dimanfaatakan untuk penyelenggaraan tupoksi
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada
Pengelola Barang
5. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan,
pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan,
pencatatan dan inventarisasi, serta pelaporan atas BMN
Pasal 6
yang ada dalam penguasaannya
6
Kuasa pengguna barang milik negara
berwenang dan bertanggungjawab:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
mengajukan rencana kebutuhan
mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan BMN
melakukan pencatatan dan inventarisasi
menggunakan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan
TUPOKSI
mengamankan
mengajukan usul pemindahtanganan tanah dan bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik
negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang;
menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI kepada
pengguna barang;
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
BMN
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada pengguna barang.
7
BARANG MILIK NEGARA
I.
TERMASUK BARANG MILIK NEGARA:
1.
2.
II.
JENIS:
1.
2.
III.
BARANG YANG DIBELI DARI APBN
PEROLEHAN CARA LAIN YANG SYAH
TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
BUKAN TANAH/BANGUNAN
KETENTUAN POKOK:
1.
2.
3.
4.
BMN UNTUK PENYELENGGARAAN TUPOKSI TIDAK DAPAT
DIPINDAHTANGANKAN
TANAH/BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI TUPOKSI
DISERAHKAN KPD PENGELOLA BARANG
PENGELOLA BARANG MENETAPKAN STATUS PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, DAN PEMINDAHTANGANAN ATAS TANAH/BANGUNAN
YANG TELAH DISERAHKAN
TANAH MILIK NEGARA HARUS DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA
PEMERINTAH RI.
8
PEROLEHAN LAIN YANG SAH:
1. hibah/sumbangan
2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. berdasarkan ketentuan undangundang;
4. putusan pengadilan yg
berkekuatan hukum tetap.
9
ALUR PENGELOLAAN BMN
Menteri/Pimp Lembaga
Selaku
Pengguna Barang
Perolehan
BMN
Menteri Keuangan
Selaku
Pengelola Barang
Penetapan
Status Penggunaan
BMN
Pengguna Barang
Lainnya
Penggunaan sebatas
utk penyelenggaraan
tupoksi
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
Penggunaan sebatas
untuk penyelenggaraan
tupoksi
Barang Milik Negara:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih
Tanah / bangunan
yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Fungsi
Pelayanan
Pihak Lain (Selain
Kementerian/Lembaga)
Pemanfaatan:
Sewa
KSP
BSG/BGS
Pinjam pakai
Pemindahtanganan:
Jual
Tukar menukar
Hibah
PMPP
Tanah/bangunan idle
wajib diserahkan kpd
Pengelola Barang
Non tanah dan bangunan
Persetujuan
pemanfaatan dan
pemindahtanganan
Fungsi
Budgeter
10
SIKLUS PENGELOLAAN
PEMBINAAN,
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN
PENILAIAN
PENGGUNAAN
PENGHAPUSAN
PENATAUSAHAAN,
PEMELIHARAAN,
PENGAMANAN
PEMANFAATAN
PENGADAAN
PEMINDAHTANGANAN
PERENCAAN
11
PERENCANAAN
DIBUAT RKA SESUAI TUPOKSI DENGAN
MEMPERHATIKAN:
 KETERSEDIAAN BMN
 STANDAR BARANG
 STANDAR KEBUTUHAN
 STANDAR HARGA.
KUASA PENGGUNA
RKA/ RKB
PENGGUNA
RKA/RKB
PENGELOLA
RKA/RKB
12
PENGADAAN
PENGADAAN
-
Efisien,
Efektif,
Transparan & terbuka,
Bersaing, adil/tidak Diskriminatif,
Akuntabel
13
PENGGUNAAN:
-> UNTUK PENYELENGGARAAN TUPOKSI PB / KPB
-> UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN YANG
MELAKUKAN PELAYANAN UMUM SESUAI TUPOKSI
PB / KPB
KETENTUAN:
-> TANAH / BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN
UNTUK PENYELENGARAAN TUPOKSI HARUS
DISERAHKAN KEPADA PENGELOLA.
-> JIKA TIDAK DISERAHKAN MAKA TIDAK DISEDIAKAN
BIAYA PEMELIHARAAN DAN SELANJUTNYA STATUS
PENGGUNAANNYA DICABUT.
14
PEMANFAATAN
 Sewa,
 Pinjam Pakai,
 Kerja sama Pemanfaatan,
 Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah
15
PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN
Pengamanan Administrasi,
Pengamanan Fisik,
Pengamanan Hukum
16
PENILAIAN
1. Dilaksanakan dalam rangka:
− penyusunan neraca pemerintah
− Pemanfaatan
− pemindahtanganan
2. Berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan
17
PENGHAPUSAN
1. Penghapusan dari daftar barang
pengguna dan/atau kuasa pengguna
2. Penghapusan dari daftar BMN/D
18
PEMINDAHTANGANAN
 Penjualan,
 Tukar Menukar,
 Hibah,
 PMP Pusat dan Daerah
19
PENATAUSAHAAN
 Pembukuan,
 Inventarisasi, dan
 Pelaporan
20
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN
Pengelola Barang berwenang untuk
melakukan pemantauan dan investigasi atas:
 pelaksanaan penggunaan,
 pemanfaatan dan
 Pemindahtanganan BMN
21
ALUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN/D
Presiden
Menteri Keuangan
Peraturan
Pemerintah
No. 6 Th 2006
Kebijakan Umum
Pengelolaan
BMN/D
Menteri Dalam
Negeri
Gubernur/Bupati/
Walikota
Kebijakan Teknis
Pengelolaan
BMN
(Permenkeu)
Kebijakan Teknis
Pengelolaan
BMD
Kebijakan
Pengelolaan BMD
(Perda)
22