Transcript Administrasi Aset dan Inventaris Pengadilan

Adminstrasi Asset
dan Inventaris
1
LATAR BELAKANG
PP No.27/2014
Tentang Pengelolaan BMN/D
1.
2.
3.
4.
5.
Usaha ke arah unifikasi peraturan
Pengelolaan secara tertib, tepat dan benar
Menampung kebutuhan dalam praktek
Adanya prosedur yang baku
Adanya data BMN/D yg valid
 PELAKSANAAN UU NO.1/2004
2
KEWENANGAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
1.
Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan
pedoman pengelolaan BMN
2.
Meneliti, menyetujui rencana kebutuhan BMN
3.
Menetapkan status penguasaan dan penggunaan
BMN
4.
Memberikan keputusan, pertimbangan, dan
penerusan kepada DPR atau Presiden atas usul
pemindahtanganan, penggunaan, atau pemanfaatan
BMN sesuai batas kewenangannya
5.
Melakukan inventarisasi, pengawasan, pengendalian,
dan pelaporan atas pengelolaan BMN
3
KEWENANGAN PENGGUNA BARANG MILIK NEGARA
1. Menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk
pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN
2. Mengajukan rencana kebutuhan, penganggaran, dan
pengadaan BMN untuk kementerian/lembaga yang
dipimpinnya
3. Melakukan penatausahaan atas penguasaan dan
penggunaan BMN
4. Menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
dimanfaatakan untuk penyelenggaraan tupoksi
kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya kepada
Pengelola Barang
5. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan,
pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan,
pencatatan dan inventarisasi, serta pelaporan atas BMN
Pasal 6
yang ada dalam penguasaannya
Kuasa pengguna barang milik negara
berwenang dan bertanggungjawab:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
mengajukan rencana kebutuhan
mengajukan permohonan penetapan status untuk
penguasaan dan penggunaan BMN
melakukan pencatatan dan inventarisasi
menggunakan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan
TUPOKSI
mengamankan
mengajukan usul pemindahtanganan tanah dan bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPR dan barang milik
negara selain tanah dan bangunan kepada pengguna barang;
menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan
untuk kepentingan penyelenggaraan TUPOKSI kepada
pengguna barang;
melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
BMN
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa
Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada pengguna barang.
5
BARANG MILIK NEGARA
I.
TERMASUK BARANG MILIK NEGARA:
1.
2.
II.
JENIS:
1.
2.
III.
BARANG YANG DIBELI DARI APBN
PEROLEHAN CARA LAIN YANG SYAH
TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN
BUKAN TANAH/BANGUNAN
KETENTUAN POKOK:
1.
2.
3.
4.
BMN UNTUK PENYELENGGARAAN TUPOKSI TIDAK DAPAT
DIPINDAHTANGANKAN
TANAH/BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN SESUAI TUPOKSI
DISERAHKAN KPD PENGELOLA BARANG
PENGELOLA BARANG MENETAPKAN STATUS PENGGUNAAN,
PEMANFAATAN, DAN PEMINDAHTANGANAN ATAS TANAH/BANGUNAN
YANG TELAH DISERAHKAN
TANAH MILIK NEGARA HARUS DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA
PEMERINTAH RI.
6
PEROLEHAN LAIN YANG SAH:
1. hibah/sumbangan
2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak;
3. berdasarkan ketentuan undangundang;
4. putusan pengadilan yg
berkekuatan hukum tetap.
7
ALUR PENGELOLAAN BMN
Menteri/Pimp Lembaga
Selaku
Pengguna Barang
Perolehan
BMN
Menteri Keuangan
Selaku
Pengelola Barang
Penetapan
Status Penggunaan
BMN
Pengguna Barang
Lainnya
Penggunaan sebatas
utk penyelenggaraan
tupoksi
Penyelesaian
Dok. Kepemilikan
Penggunaan sebatas
untuk penyelenggaraan
tupoksi
Barang Milik Negara:
•Tidak sesuai Tupoksi
•Berlebih
Tanah / bangunan
yg telah diserahkan
Tindak Lanjut:
• Pengalihan Status
Penggunaan
• Pemanfaatan
• Pemindahtanganan
Fungsi
Pelayanan
Pihak Lain (Selain
Kementerian/Lembaga)
Pemanfaatan:
Sewa
KSP
BSG/BGS
Pinjam pakai
Pemindahtanganan:
Jual
Tukar menukar
Hibah
PMPP
Tanah/bangunan idle
wajib diserahkan kpd
Pengelola Barang
Non tanah dan bangunan
Persetujuan
pemanfaatan dan
pemindahtanganan
Fungsi
Budgeter
8
SIKLUS PENGELOLAAN
PEMBINAAN,
PENGAWASAN,
PENGENDALIAN
PENILAIAN
PENGGUNAAN
PENGHAPUSAN
PENATAUSAHAAN,
PEMELIHARAAN,
PENGAMANAN
PEMANFAATAN
PENGADAAN
PEMINDAHTANGANAN
PERENCAAN
9
PERENCANAAN
DIBUAT RKA SESUAI TUPOKSI DENGAN
MEMPERHATIKAN:
 KETERSEDIAAN BMN
 STANDAR BARANG
 STANDAR KEBUTUHAN
 STANDAR HARGA.
KUASA PENGGUNA
RKA/ RKB
PENGGUNA
RKA/RKB
PENGELOLA
RKA/RKB
10
PENGADAAN
PENGADAAN
-
Efisien,
Efektif,
Transparan & terbuka,
Bersaing, adil/tidak Diskriminatif,
Akuntabel
11
PENGGUNAAN:
-> UNTUK PENYELENGGARAAN TUPOKSI PB / KPB
-> UNTUK DIOPERASIKAN PIHAK LAIN YANG
MELAKUKAN PELAYANAN UMUM SESUAI TUPOKSI
PB / KPB
KETENTUAN:
-> TANAH / BANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN
UNTUK PENYELENGARAAN TUPOKSI HARUS
DISERAHKAN KEPADA PENGELOLA.
-> JIKA TIDAK DISERAHKAN MAKA TIDAK DISEDIAKAN
BIAYA PEMELIHARAAN DAN SELANJUTNYA STATUS
PENGGUNAANNYA DICABUT.
12
PEMANFAATAN
 Sewa,
 Pinjam Pakai,
 Kerja sama Pemanfaatan,
 Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah
13
PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN
Pengamanan Administrasi,
Pengamanan Fisik,
Pengamanan Hukum
14
PENILAIAN
1. Dilaksanakan dalam rangka:
− penyusunan neraca pemerintah
− Pemanfaatan
− pemindahtanganan
2. Berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintahan
15
PENGHAPUSAN
1. Penghapusan dari daftar barang
pengguna dan/atau kuasa pengguna
2. Penghapusan dari daftar BMN/D
16
PEMINDAHTANGANAN
 Penjualan,
 Tukar Menukar,
 Hibah,
 PMP Pusat dan Daerah
17
PENATAUSAHAAN
 Pembukuan,
 Inventarisasi, dan
 Pelaporan
18
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN
Pengelola Barang berwenang untuk
melakukan pemantauan dan investigasi atas:
 pelaksanaan penggunaan,
 pemanfaatan dan
 Pemindahtanganan BMN
19
ALUR KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN/D
Presiden
Menteri Keuangan
Peraturan
Pemerintah
No. 27 Th 2014
Kebijakan Umum
Pengelolaan
BMN/D
Menteri Dalam
Negeri
Gubernur/Bupati/
Walikota
Kebijakan Teknis
Pengelolaan
BMN
(Permenkeu)
Kebijakan Teknis
Pengelolaan
BMD
Kebijakan
Pengelolaan BMD
(Perda)
20
HAL-HAL YANG PERLU
DIPERHATIKAN DALAM
PENGELOLAAN BMN
21
Perencanaan dan Penganggaran
NEEDS
WANT
?
BUDGET
Ketentuan Umum Identifikasi
Kebutuhan Barang/Jasa
• Menyesuaikan identifikasi kebutuhan barang/jasa terhadap rencana
kegiatan yang ada di dalam Renja K/L/D/I yang berupa
Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
• Untuk melakukan identifikasi terhadap barang/jasa yang telah
tersedia/dimiliki/dikuasai, memeriksa data base Barang Milik
Negara/Daerah (BMN/BMD) dan/atau daftar riwayat kebutuhan
Barang/Jasa dari masing-masing unit/satuan kerja K/L/D/I, sebagai
sumber data dan informasi yang diperlukan;
• besaran organisasi/jumlah pegawai dalam satu organisasi; beban tugas
dan tanggung jawabnya;
• penilaian prioritas kebutuhan dan kecukupan anggaran yang tersedia
(pagu anggaran);
• prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang/jasa.
Identifikasi Pasokan
• Apakah barang yang diperlukan mudah didapat di pasaran di
Indonesia dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan;
• Apakah barang yang diperlukan merupakan produk dalam negeri
atau barang impor, pabrikan atau dapat dilakukan dengan
tangan/manual atau merupakan produk kerajinan tangan;
• Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari barang yang
dibutuhkan/yang akan diadakan;
• Terhadap jumlah produsen dan/atau jumlah Penyedia Barang,
yang dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan
pengadaan.
Kontruksi kontrak Tahun Tunggal
• Desain konstruksi yang akan diadakan
bersifat standar, risiko kecil, tidak
memerlukan waktu yang lama untuk
menyelesaikan pekerjaan, dan tidak
memerlukan penelitian yang mendalam
melalui laboratorium yang diindikasikan
akan membutuhkan waktu lama;
• Desain konstruksi yang akan dilaksanakan
pekerjaan konstruksi dengan Kontrak
terintegrasi,
• Pekerjaan konstruksi tersebut adalah bersifat
kompleks yang diindikasikan: berisiko tinggi,
menggunakan teknologi tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain secara khusus, atau yang
bernilai diatas Rp. 100 milyar;
• Pemilihan penyedia barang/jasa untuk pekerjaan
yang terintegrasi, dilakukan dengan pelelangan
terbatas dan diatur sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Kontruksi kontrak tahun jamak
• Pengadaannya memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan
sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan berasal dari rupiah murni;
• Secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah dan/ atau;
• Pelaksanaan pekerjaan konstruksi tersebut membutuhkan waktu lebih dari 12
(dua belas) bulan;
• Paket pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dengan menggunakan
kontrak tahun jamak, harus tercantum di dalam rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM);
• Sebelum proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dimulai, paket pekerjaan
konstruksi yang akan dilaksanakan dengan menggunakan kontrak tahun jamak,
harus sudah mendapatkan persetujuan menggunakan kontrak tahun jamak dari
pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dalam Perpres No.54/2010, tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Identifikasi Jasa Konsultansi
• Identifikasi kebutuhan jasa konsultansi didasarkan pada kegiatan
yang ada didalam Renja K/L/D/I;
• Identifikasi yang dilakukan, adalah untuk mengetahui jenis jasa
konsultansi yang dibutuhkan, fungsi dan manfaat dari pengadaan
jasa konsultansi, serta target dan sasaran yang ditetapkan;
• Siapa yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut, serta
kapan harus diadakan dan berapa lama waktu yang diperlukan
untuk pengadaan;
• Jasa konsultansi yang akan diadakan apakah dapat dilakukan oleh
usaha mikro, usaha kecil termasuk koperasi kecil;
• Waktu pelaksanaan
Penganggaran
• PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN
biaya, kualitas, bahan, volume, dsb.
• RENCANA PENGADAAN YANG DIARAHKAN
spek teknis diarahkan pada produk tertentu
Diksusi
• Pembelian Notebook dengan Spesifikasi i8
untuk keperluan klarikal
• Pembeliaan Mobil dinas dengan Cc besar
dengan biaya pemeliharaan Rp.19 juta/
tahun
Pengadaan Barang/Jasa
• Pemaketan
• HPS
• Spesifikasi
• Pelaksanaan Pemilihan
• Pelaksanaan Kontrak
• Serah Terima Pekerjaan
Pemaketan
• Pemecahan Paket untuk menghindari
pelelangan
• Menyatukan Paket sehingga menutup
peluang usaha kecil dan menengah untuk
mengikuti pelelangan
HPS
• Mark-up
• Tidak ada standar harga Barang/Jasa
• HPS terlalu Rendah
Spesifikasi Teknis
• Menunjuk kepada satu Merk
• Spesifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan
• Tidak ada standarisasi Barang/Jasa
Pemilihan Penyedia
• Penyedia yang mengikuti lelang sama dari
tahun ke tahun
• Penyedia yang tidak kompeten
36
Penerbitan SPPBJ
Finalisasi Kontrak
Penandatanganan
Kontrak
Penerbitan Surat Pesanan
(SP) atau Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK)
Pelaksanaan
Kontrak
Apabila
ada
uang
muka,
penyedia menyerahkan jaminan
uang muka
Adendum kontrak jika terdapat
perbedaan antara kondisi
lapangan dengan kontrak
Penghentian kontrak jika
pekerjaan tidak dapat
dilanjutkan (Keadaan Kahar)
Serah Terima
Pembayaran
Masa Pemeliharaan
Untuk pekerjaan barang → sertifikat garansi.
Untuk pekerjaan kontruksi/ jasa lainnya → jaminan pemeliharaan
Denda jika penyelesaian pekerjaan terlambat
SERAH TERIMA BARANG
 VOLUME TIDAK SAMA
 SPESIFIKASI TEKNIS DI TURUNKAN
 MUTU TIDAK SAMA DENGAN SPESIFIKASI
TEKNIS
TERIMA
KASIH