Transcript Materi Kebijakan Mahkamah Agung seputar alih

DATA DIRI
Nama
: AGUS D. WIJAYATMOKO, SH., MH.
NIP/Pangkat : 19620817 199103 1 005/ Pembina
(IV/a)
Jabatan
: Kasubag. Standarisasi dan
Penilaian Bagian Administrasi
Penghapusan Biro Perlengkapan
No. HP
Fax
Email
: 0878 7859 6264
: (021) 345 9726
: penghapusan_mari @yahoo.co.id
KEBIJAKAN MAHKAMAH AGUNG RI
SEPUTAR ALIH FUNGSI DAN
PENGHAPUSAN
Hotel Empire Palace
Surabaya 9-11 Mei 2012
Latar Belakang :
1. Tahun 2009 masih mendapatkan opini
Disclaimer dari BPK, saldo asset tetap dlm
neraca Mahkamah Agung per 31 Des 2009
tdk dapat diyakini kewajarannya.
2. Tdpt tanah seluas 3.994 M2 senilai 1.756,44
juta rupiah blm memiliki sertifikat dan tanah
seluas 81.473 M2 senilai 127.408,19 juta
rupiah belum bersertifikat a.n Mahkamah
Agung/Pemerintah RI cq Mahkamah Agung
Action Plan Biro Perlengkapan :
1. Sosialisasi BINTEK SIMAK BMN
sasarannya di 5 (lima) Korwil TA
2009/2010
2. Prosedur penghapusan dg mengacu pd
Permenkeu No. 96/2007 dan SE Kabua
No. 111/S-Kel/BUA/PL/I/2007 Jo.
28/BUA/S.Kel/I/2010 ttg revisi tata cara
penghapusan
Surat Edaran :
1. No. 13/BUA/PL/I/2011 Perihal Penegasan
Kembali
Pencatatan BMN Berupa
Randis.
2. No. 144/BUA/PL/V/2010 Perihal :
Pensertifikatan
Aset BMN Berupa Tanah
3. No. 463/SEK/01/IX/2010 Perihal :
Pemanfaatan
BMN Dalam Bentuk Sewa
4. SE Bersama SesMA dan Sekjen
Kemenkum dan HAM tgl 15 Juli 2010
5. No. 63/BUA/PL.02/III/2012 Perihal : Penetapan
Status Penggunaan BMN
Dalam rangka mengoptimalkan pemanf
BMN berupa tanah dan/atau bangunan yg
blm/tdk dipergunakan dlm TUSI/Idle, untuk
mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain
scr tdk sah :
1. Sewa
2. Pinjam Pakai
3. Ruislag
4. Alih Fungsi (diluar mekanisme
Permenkeu)
Tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) memberi opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan
dan BMN Mahkamah Agung RI Tahun 2010.
TARGET Opini tahun 2012 untuk Laporan
Keuangan dan BMN Mahkamah Agung adalah
WTP (wajar tanpa pengecualian)
PENGHAPUSAN BMN
dan
ALIH FUNGSI
DASAR :
• 1. PP No. 6 tahun 2006 ttg tata cara
pengelolaan BMN/D
• 2. Permenkeu No. 96/PMK.06/2007 ttg tata
cara pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan BMN
• 3. S-Menkeu No. S-90/MK.06/2009 ttg BMN
berupa tanah dan/bangunan Idle
• 4. SE Kabua No. 28/BUA/S-Kel/I/2010 ttg
revisi edaran ttg kelengkapan adm usul
penghapusan
TATA CARA :
A. Kelengkapan Administrasi Penghapusan
Peralatan Kantor/Meubelair :
1. SK Pembentukan Panitia Penghapusan
2. BA Pemeriksaan/penelitian
3. Surat Pernyataan Harga Limit
4. Laporan semester/saldo awal BMN
5. Foto BMN yang akan dihapus
6. Surat Rekomendasi dari KPKNL
B. Kelengkapan Administrasi Penghapusan
Kendaraan Dinas (Roda dua/empat):
1. SK Panitia Penghapusan BMN
2. BA Pemeriksaan/Penelitian
3. Surat Keterangan dari Dishub.
4. Photo tampak depan, samping, belakang
5. Lampiran BMN yang akan dihapus
6. Laporan Semester BMN
7. KIB
8. Foto Copy STNK/BPKB
9. Surat Rekomendasi dari KPKNL
C. Kelengkapan Administrasi Penghapusan
Bangunan/Rekonstruksi :
1. SK Panitia Penghapusan BMN
2. BA Pemeriksaan/Penelitian
3. Laporan Semester BMN
4. Photo Bangunan yang akan dihapus
5. KIB
6. Surat Keterangan oleh Dinas PU
7. Foto copy DIPA
8. Surat Pernyataan besaran harga Limit
9. Surat rekomendasi dari KPKNL
ALIH FUNGSI :
Bangunan lama dialihfungsikan agar menjadi
manfaat, dengan tujuan :
1. Agar mendapatkan alokasi anggaran
2. Menjaga asset tetap berada pada
kepemilikan semula
3. Memenuhi kebutuhan akan rumah dinas
Permohonan ditujukan kepada KABUA melalui
Ketua Pengadilan Tingkat Banding dg.
Melampirkan :
1. Copy Sertifikat Tanah
2. KIBnya
TINDAK LANJUT :
Aset tetap yang dialih fungsikan harus segera
dilaporkan ke KPKNL agar pada saat
Rekonsiliasi BMN semester berikutnya sudah
tercatat dalam laporan BMN.
Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan
KPKNL setempat.
Perbaikan (renovasi, rehabilitasi, restorasi)
bangunan tanpa penghapusan BMN dari daftar
barang yg mengakibatkan adanya bongkaran yg
berpotensi menghasilkan penerimaan Negara.
Penjualan sisa bongkaran :
1. copy SK penunjukkan pejabat penjual.
2. daftar barang dan foto hasil bongkaran
3. copy SK pembentukan panitia.
4. copy DIPA yg memuat alokasi dana untuk
rehab/renovasi.
5. laporan hasil pemeriksaan dan penilaian dari
dinas PU setempat
RUISLAG BMN (TUKAR MENUKAR)
Dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap
aset tetap tertentu biasanya pemerintah
melakukan pembelian/pengadaan.
Namun, karena alasan tidak tersedianya dana
dan untuk efisiensi, pemerintah dapat
memperoleh suatu aset tetap melalui
mekanisme pertukaran.
DASAR :
1. PP Nomor 6 Tahun 2006 Ttg Pengelolaan BMN/Daerah.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
Ttg Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.
3. Permendagri No. 17 Tahun 2007 Ttg Pedoman Teknis
Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berdasarkan ketentuan tsb. pertukaran aset tetap
dapat dilakukan :
a. Antara Pemerintah Pusat dengan PEMDA,
b. Antar pemerintah daerah.
c. Atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai
yang seimbang.
Alasan Ruislag (pertukaran), yaitu:
1. Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau
bangunan yg lokasinya tidak sesuai dgn tata
ruang/tata kota;
2. Adanya aset tetap yg tidak dimanfaatkan secara
optimal;
3. Upaya penyatuan aset tetap yg lokasinya
terpencar;
4. Pelaksanaan rencana strategis pemerintah
5. Adanya aset tetap selain tanah dan/atau
bangunan yg sudah usang.
6. Tdk tersedianya anggaran utk pengadaan baru
Tindak lanjut tukar menukar (ruislag) :
1. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST).
2. Berdasarkan BAST tsb., pengguna barang
menerbitkan SK. Penghapusan thd aset yg
diserahkan berdasarkan BAST dan SK
Penghapusan,
3. Pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset
tersebut dari neraca maupun dari daftar barang
dan membukukan aset tetap pengganti
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 271/KMK.06/2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LAJUT HASIL
PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA PADA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
21
RUANG LINGKUP
KEBIJAKAN
1.
2.
BMN yang tidak ditemukan.
BMN dalam kondisi rusak berat namun masih tercatat
dalam daftar BMN.
3. BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L
namun belum bersertipikat atas nama K/L.
4. BMN berupa tanah yang berada dalam penguasaan K/L
namun tidak didukung dengan dokumen kepemilikan.
5. BMN dikuasai oleh Pihak Lain.
6. BMN dalam sengketa.
7. BMN dimanfaatkan Pihak Lain dengan kompensasi tetapi
tidak sesuai ketentuan.
8. BMN dimanfaatkan Pihak Lain tanpa kompensasi.
9. Gedung berdiri di atas tanah Pihak Lain atas dasar kontrak
dan masa kontrak telah habis.
10. Gedung sudah dibongkar tanpa terlebih dahulu mendapat
persetujuan Menteri Keuangan.
b. BMN selain tanah
• Memp. Dokumen Kepemilikan :
- Bentuk tim internal utk melakukan
verifikasi
- Kalau ada indikasi kesalahan,
dilakukan proses TGR sampai
penetapan TGR selesai KPB/PB
mengajukan permohonan penghapusan
2. BMN dlm kondisi RB namun
masih tercatat dlm daftar BMN
a. PB/KPB mengajukan permohonan
penghapusan dg mengajukan usulan
kpd Pengelola Barang
(KPKNL/Kanwil)
b. Sesuai tata cara penghapusan (lihat
Permenkeu 96/2007, SE- Kabua)
3. BMN berupa tanah yg dlm
penguasaan K/L yg berupa tanah :
a. Memp. Dok kepemilikan
b. KPB/PB bertgg jwb utk menjaga dan
mengamankan dr pemanfaatan oleh pihak lain.
c. Pasang plang tanah milik Negara/Pengadilan.
d. Mengupayakan memperoleh dok awal utk
mengurus bukti kepemilikan.
e. Berkoordinasi dgn instansi terkait
4. BMN berupa tnh yg dikuasai
pihak lain
a. Tidak sengketa :
pendekatan persuasif klo berhasil kembali
BMN scr fisik wajib mengamankan.
b. Sengketa :
1. Upaya hk dg mengajukan gugatan
(melibatkan pengelola barang)
2. Lapor kpd Kepolisian dlm hal adanya
indikasi tindak pidana.
3. Jika ptsn pengadilan sdh BHT yg
mengakibatkan
beralihnya
status
kepemilikan maka sgr ditindak lanjuti dg
penghapusan.
5. BMN dikuasai pihak lain
a. Sengketa :
1. Upaya hk dg mengajukan gugatan
(melibatkan pengelola barang)
2. Lapor kpd Kepolisian dlm hal
adanya indikasi tindak pidana.
3. Jika putusan pengadilan sdh BHT
yg
mengakibatkan
beralihnya
status
kepemilikan
maka
sgr
ditindak lanjuti dg penghapusan.
b. Tidak dlm sengketa :
1. Melakukan pdkt scr persuasif dg
pihak lain yg menguasai BMN tsb.
2. Memblokir ke ktr BPN/Lurah/Camat
utk menghindari pengalihan atas
tanah tsb.
3. Mengajukan permh. Penetapan
pengosongan dari pengadilan
4. Melakukan upaya hk perdata ke PN
dg mengajukan gugatan/intervensi.
6. BMN dalam sengketa
a. Sengketa dlm perk. Perdata :
1. Dlm hal KPB/PB mjd pihak agar
dilakukan sampai PK
2. Dlm hal KPB/PB tdk mjd pihak, maka
Intervensi.
3. Apabila kalah maka KPB/PB mhn kpd
Pengelola Brg utk mengajukan gugatan
perlawanan.
4. Apabila kalah sampai PK, maka
dilanjut dg pelaksanaan penghapusan.
b. Sengketa dalam perk. Pidana
1. Menyiapkan bukti-bukti yg kuat
maupun saksi ahli yg menguatkan
kepemilikan negara
atas
BMN
bekerja sama dg aparat penegak
hk yg menangani perk. Pidana
2. Memonitor dg cermat sampai ptsn
PK.
7. BMN dimanfaatkan pihak lain dg
kompensasi tdk sesuai ketentuan
a. Ditinjau ulang dan diaudit oleh
pengawas fungsional
b. Seluruh penerimaan negara yg
diperoleh dr pemanfaatan BMN hrs
disetor ke Kas Negara sbgmn hasil
review/audit
c. Pemanfaatan tsb hrs diproses dan
dilaks. sesuai dg. ketentuan yg
berlaku.
8. Tanpa kompensasi
a. Pemanfaatan BMN oleh Pemda atau
pihak lain dlm rangka menjalankan
Tusi K/L
b. Tdk dlm rangka Tusi, maka
Pemanfaatan tsb hrs diproses dan
dilaksanakan sesuai ketentuan yg
berlaku.
9. Gd berdiri di atas tnh pihak lain atas
dasar kontrak dan masa kontrak tlh
habis.
Tidak dpt diperpanjang atau tdk diperlukan
perpanjangan kontrak krn gd sdh tidak
diperlukan lagi untuk Tusi Satker maka
diusulkan untuk diserahkan kepada
Negara sbg BMN Idle/dihapuskan sesuai
dg ketentuan peraturan yg. berlaku.
10. Gedung sudah dibongkar tanpa
terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Menkeu
a. Hrs dilakukan review/audit oleh pengawas
fungsional
b. Rekomendasi aparat tsb ditindaklanjuti
satker
c. Dlm hal tdp sisa bongkaran, maka dilakukan
penilaian atas bongkaran yg tersisa
d. Diusulkan penghapusan/penjualan atas gd
sesuai dg peraturan yg berlaku.
P E N G H A P U S A N BMN
Tata Cara Penghapusan :
1. Pembentukan Panitia
2. Panitia Menginventarisir Brg yang
akan dihapus.
3. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian
4. Daftar Brg yang akan dihapus
dengan harga limitnya.
5. Photo
6. Permh. Kepada KPKNL
7. Permh. Kepada Dishub (Randis)
8. Permh. Dinas PU(gedung/bangunan)
ALIH FUNGSI
• Pengalihan fungsi bangunan
semula gd kantor mjd rumah
dinas, caranya dg.
• Mengajukan permohonan kepada
Kabua melalui KPTA dg
melampirkan :
• 1. Copy sertifikat
• 2. Kartu Identitas Barang (KIB)