Transcript 8.pemindahtanganan

PEMINDAHTANGANAN
A. PENJUALAN
B. TUKAR MENUKAR
C. HIBAH
E. PENYERTAAN MODAL
A. PENJUALAN

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan
BMN kepada Pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk Uang
Pertimbangan penjualan BMN
1.
2.
3.
Dalam rangka optimalisasi BMN yang
berlebih atau idle
Karena secara ekonomis lebih
menguntungkan bagi negara
Sebagai pelaksanaan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku
BMN yang dapat dijual
1. Tanah dan/atau Bangunan
a. Yang berada pada Pengelola Barang
b. Yang statusnya berada Pada Pengguna
2. Selain tanah dan/atau bangunan
Ketentuan dalam Pelaksanaan
Penjualan
Penjualan tidak boleh mengganggu tupoksi
penyelenggaraan pemerintahan
2. Penjualan BMN dilaksanakan dengan cara melalui
lelang, dengan berpedoman pada ketentuan yang
berlaku,
3. Penjualan BMN tanpa melalui lelang untuk :
A. BMN yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku :
a) Rumah negara gol III yang dijual kpd
penghuninya
b) Kendaraan dinas perorangan pejabat negara
yang dijual kepada pejabat negara
1.
B. BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola
barang beradarlkan pertimbangan yang diberikan oleh
Pengguna Barang dan instansi tehnis terkait :
1.
2.
3.
Tanah dan /atau bangunan yang akan diguanakan
untuk kepentingan umum
Yang jika dijual secara lelang akan merusak tata niaga
berdasarkan pertimbangan dari instansi yang
berwenang mis: gula atau beras selundupan yang
distita oleh negara
Berupa Tanah yang merupakan tanah kavling yang
menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan
untuk pembangunan perumahan pegawai negeri,
sebagaimana tercantum dalam Dokumen
Penganggaran
Tindak lanjut Penjualan BMN yang
tidak laku dkijual
1.
2.
3.
Dilakukan pemindahtangan dalam
bentuk lainnya
Dalam hal tidak dapat
dipindahtangankan dalam bentukl lain,
BMN dimaksud dimusnahkan
Pemusnahan dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari Pengelola
barang
Persyaratan untuk dapat dilakukan
penjualan BMN selain tanah dan/atau
bangunan :
1. Memenuhi Persyaratan Tehnis




Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena
rusak, dan tidak ekonomis lagi kalau diperbaiki
Secara tehnis barang tidak dapat dipergunakan lagi
karena modernisasi
Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena
penggunaan seperti terkikis, aus.
Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran
disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/
pengangkutan
2. Memenuhi Persyaratan ekonomis

Lebih menguntungkan bagi negara apabila
dihapus, karena biaya operasional dan
pemeliharaan barang lebih besar dari pada
manfaat yang diperoleh
Penjualann kendaraan bermotor


Kendaraan bermotor dinas operasional hanya
dapat dijual setelah sekurang-kurangnya
berumur 10 tahun terhitung mulai tanggal,
bulan, tahun perolehan dlm kondisi baru atau
terhitung tanggal, bulan, tahun pembuatannya
untuk perolehan bukan baru
Tidak akan mengganggu penyelenggaraan
Tupoksi kementerial/lembaga yang
bersangkutan


Penjualanan kendaraan bermotor juga dapat
dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut
hilang atau rusak berat akibat kecelakaan (force
majeure) dengan kondisi paling tinggi 30%
berdasarkan keterangan instansi yang kompeten
Penjualanan BMN berupa kendaraan bermotor
pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri
persayaratannya mengikuti peraturan setempat
TUKAR MENUKAR
B. TUKAR MENUKAR
DEFINISI :
Tukar menukar adalah
pengalihan kepemilikan BMN
yang dilakukan antara
Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah daerah atau
Pemerintah Pusat dengan
Pihak lain dengan menerima
penggantian dalam bentuk
sekurang-kuranya sama
dengan nilai seimbang
BAHAN PERTIMBANGAN :
Tukar menukar adalah dalam
rangka memenuhi kebutuhan
operasional penyelenggaraan
pemerintahan, optimalisasi
penggunaan BMN, atau tidak
BMN yang dapat dilakukan tujkar
menukar
1. Tanah dan / atau bangunan Yang :


yang ada pada Pengelola barang maupun
yang status penggunaannya ada pada
Pengguna Barang
2. Selain tanah dan/ atau bangunan
Ketentuan dalam pelaksanaan tukar
menukar
1. Tukar menukar BMN dapat dilakukan
dalam hal :
1.
2.
3.
4.
5.
BMN berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
BMN belum dimanfaatkan secara optimal
Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar
Pelaksanaan Rencana strategis pementah/nara
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang
ketinggalan tehnologi sesuai
kebutuhan/kondisi/peraturan perundang-undangan
2. Barang Pengganti Tukar-menukar BMN berupa
tanah, atau tanah dan bangunan harus memenuhi
syarat :
1. Penggantian utama berpa tanah, atau
tanah dan bangunan;
2. Nilai pengganti sekurang-kurangnya sama
dengan nilai BMN yang dilepas
3. Tukar menukar BMN dilakukan setelah dilakukan
kajian berdasarkan :
1) Aspek teknis al :
a. Kebutuhan Pengelola barang/Pengguna
Barang
b. Spesifikasi aset yang dibutuhkan
2) Aspek ekonomis, antara lain kajian antara aset
yang dilepas dan nilai pengganti
3) Aspek Yuridis
a. RUTR wilayah dan penataan kota
b. Peraturan perundang-undangan yang
terkait
4. Dalam hal tukar menukar terdapat BMN pengganti
berupa bangunan, Pengelola Barang/Pengguna
Barang dapat menunjuk konsultan pengawas
5. Mitra tukar menukar ditentukan ditentukan melalui
pemilihan calon mitra tukar menukar (tender) dengan
mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peminat,
kecuali tukar menukar yg dilakukan dengan PEMDA yg
mendapatkan tugas dari pemerintah dlm rangka
kepentingan umum.
6. Mitra wajib menyetor ke rekening Kas umum
Negara atas sejumlah nilai selisih nilai lebih
antara barang yg dilepas dengan barang
pengganti, yang dilakukan paling lambat
sebelum pelaksanaan serah terima barang
Pihak-pihak yang dapat melakukan
tukar menukar Barang
1.
2.
Pengelola barang, untuk tanah dan bangunan
yang ada pada Pengelola barang
Pengguna barang, atas persetujuan Pengelola
barang untuk :
1) BMN berupa tanah dan / atau bangunan yang
berada di Pengguna Barang, akan tetapi tidak
sesuai dengan Tata ruang wilayah atau penataan
kota
2) BMN selain tanah dan/atau bangunan
Mitra tukar menukar
a)
b)
c)
d)
e)
PEMDA
BUMN
BUMD
Badan Hukum milik Pemerintah lainnya
Swasta baik yang berbentuk Badan
Hukum maupun perorangan
Tata cara tukar menukar

Lihat Lampiran 8 Kep. Menteri Keuangan
No.96/KMK.06/2007
HIBAH
C. HIBAH
DEFINISI :
Adalah pengalihan kepemilikan BMN dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah
atau Pihak lain tanpa memperoleh Penggantian
PERTIMBANGAN :
Hibah BMN dilakukan untuk :
1.
Kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan
2.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Subyek Pelaksana Hibah dan
Obyak Hibah
1. Pihak yang dapat melaksanakan Hibah BMN adalah :
a.
b.
Pengelola barang, untuk tanah dan/atau bangunan
Pengguna barang, dengan persetujuan Pengelola
barang untuk :
a). Tanah dan/banguanan yang dari awal pengadaanya
direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana
tercantum dalam dokumen penganggaran
b). Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari
dana dekonsentrasi & tugas pembantuan
c). Sebagian tanah yang ada pd pengguna barang
d). Selain tanah dan/atau bangunan
2. Pihak yang dapat menerima Hibah adalah :
a.
b.
Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi
kemanusiaan, yang mendapatkan pernyataan tertulis
dari instansi tehnis yang berkompeten bahwa lembaga
tersebut adalah lembaga yg dimaksud;
Pemerintah Daerah
KETENTUAN MENGENAI HIBAH

Lihat lampiran 9 Kep. Menteri Keuangan
No.96/KMK.6/2007
PENYERTAAN MODAL
D. PENYERTAAN MODAL
DEVINISI :
Penyertaan Modal Pemerintah adalah
pengalihan kepemilikan BMN yang semula
merupakan kekayaan negara yg tidak
dipisahkan menjadi kekayaan negara yg
dipisahkan utk diperhitungkan sebagai
modal/saham negara pada BUMN, BUMD
atau Badan hukum lainnya yang dimiliki
oleh negara/daerah
Tujuan Penyeratan Modal

BMN dijadikan Penyertaan Modal
Pemerintah pusat, dalam rangka
pendirian, pengembangan dan
peningkatan kinerja BUMN/D, atau Badan
hukum lainnya yg dimiliki oleh
negara/daerah
Pertimbangan dilakukan Penyertaan
Modal

BMN yang dari awal pengadaannya sesuai
dengan dokumen penganggaran diperuntukkan
bagi BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yg
dimiliki oleh negara/daerah dlm rangka
penugasan pemerintah dengan pertimbangan
BMN tersebut akan lebih optimal apabila dikelola
oleh BUMN/D atau Badan Hukum lainnya yang
dimiliki oleh negara/daerah, baik yang sudah
ada maupun yg akan dibentuk
BMN yg dapat dilakukan penyertaan
Modal
1.
2.
3.
Tanah dan / atau bangunan yang berada
pada Pengelola barang
Tanah dan / atau bangan yg dari awal
pengadaanya direncanakan untuk
disertakan sebagai penyertaan modal
pemerintah pusat sesuai yang tercantum
dlm dokumen penganggaran;
Selain tanah dan/atau bangunan
Pihak-pihak yg dapat
melaksanakan Penyertaan Modal
1.
2.
Pengelola barang untuk tanah dan/atau
bangunan yang berada pada Pengelola barang
Pengguna barang atas persetujuan Pengelola barang
untuk:
a) BMN berupa tanah dan/atau bangunanyg dari
awal pengadaanya direncanakan untuk
disertakan sebagai penyertaan modal
pemerintah pusat sesuai yang tercantum
dlm dokumen penganggaran;
b) BMN Selain tanah dan/atau bangunan
Pihak-pihak yang dapat menerima
penyertaan modal pemerintah Pusat
1.
2.
3.
BUMN
BUMD
Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh
negara/daerah
Ketentuan Penyertaan Modal

Lihat lampiran 10 Kep. Menteri Keuangan
No.96/KMK.06/2007