Transcript 7. penghapusan

PENGHAPUSAN
I. DEFINISI
• Penghapusan adalah tindakan menghapus
BMN dari daftar barang dengan menerbitkan
keputusan dari Pejabat yang berwenang
untuk membebaskan Pengguna barang
dan/atau Kuasa Pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik
barang yang berada dalam penguasaannya
II. Persyaratan Penghapusan
1. Persyaratan Penghapusan BMN selain tanah
dan/atau bangunan ( PERMEN KEU No. 96/PMK.06/
2007)
a. Memenuhi Persyaratan Tehnis
1) Secara fisik barang tidak dapat dipergunakan karena rusak,
dan tidak ekonomis lagi kalau diperbaiki
2) Secara tehnis barang tidak dapat dipergunakan lagi karena
modernisasi
3) Barang telah melampai batas waktu kegunaannya/
kadaluwarsa
4) Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena
penggunaan seperti terkikis, aus.
5) Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan
penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan
b. Memenuhi Persyaratan Ekonomis
• Lebih menguntungkan bagi negara apabila dihapus,
karena biaya operasional dan pemeliharaan barang
lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh, atau
c. Barang hilang, atau dalam kondisi
kekurangan perbendaharaan atau kerugian
karena kematian hewan atau tanaman
2. Persyaratan Penghapusan BMN
berupa tanah dan /atau bangunan
a) Barang dalam kondisi rusak berat karena
bencana alam atau karena sebab lain diluar
kemampuan manusia (force majeure)
b) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan
RUTR karena adanya perubahan Tata ruang
kota
c) Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi
karena perkembangan tugas
d) Penyatuan lokasi barang dengan barang lain
milik negara dalam rangka efisiensi, atau
e) Pertimbangan dlm rangka strategis pertahanan
Penghapusan dibedakan
menjadi :
• Penghapusan dari daftar barang pengguna
barang atau dari daftar barang Kuasa
Pengguna barang
• Penghapusan dari Daftar Barang Milik
Negara pada Pengelola Barang
Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna/
Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal
BMN tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang karena :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Penyerahan BMN kepada Pengelola Barang
Pengalihan status penggunaan BMN selain tanah
dan/atau bangunankepada Pengguna Barang lain
Pemindahtangan BMN selain tanah dan/atau
bangunan kpd Pihak lain
Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya, atau menjalankan ketentuan UU
Pemusnahan
Sebab-sebab lain
Mengapa dilakukan Penghapusan BMN ?
Penghapusan dari Daftar BMN pada Pengelola
barang dilakukan karena :
1. Beralih kepemilikan karena pemindahtangan
2. Menjalankan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada
upaya hukum lainnya
3. Menjelankan ketentuan UU
4. Pemusnahan
5. Sebab-sebab lain
Kapan Penghapusan dilakukan ?
Penghapusan dilakukan setelah SK Pengha
pusan diterbitkan oleh Pejabat yang
berwenang :
1. Pengguna barang setelah mendapatkan
persetujuan dari Pengelola Barang, untuk
Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/
Kuasa Pengguna
2. Pengelola barang, untuk penghapusan dari
Daftar BMN
Laporan Pelaksanaan
Penghappusan
• Pengguna Barang wajib
menyampaikan Laporan
pelaksanaan penghapusan
kepada Pengelola barang
dengan dilampiri Keputusan
penghapusan, Berita acara
penghapusan dan/atau bukti
setor, risalah lelang, dan
dokumen lainnya, paling lambat
1 bulan setelah serah terima
Penghapusan kendaraan bermotor
•
Kendaraan bermotor dinas operasional hanya
dapat dihapuskan setelah sekurang-kurangnya
berumur 10 tahun terhitung mulai tanggal,
bulan, tahun perolehan dlm kondisi baru atau
terhitung tanggal, bulan, tahun pembuatannya
untuk perolehan bukan baru
• Penghapusan kendaraan bermotor juga dapat
dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut
hilang atau rusak berat akibat kecelakaan (force
majeure) dengan kondisi paling tinggi 30%
berdasarkan keterangan instansi yang
kompeten
• Penghapusan BMN berupa kendaraan bermotor
pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri
persayaratannya mengikuti peraturan setempat
Pemusnahan dilakukan dengan
cara :
•
•
•
•
•
Dibakar
Dihancurkan;
Ditimbun;
Ditenggelamkan ke laut
Sesuai dengan peraturan perundangundangan
home