Transcript pengelolaan barang milik negara dalam tarif layanan badan

DASAR HUKUM



UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang
milik negara adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya
yang sah.
PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D
disebutkan perolehan lain yang sah antara lain
sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak,
ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan
PP 23 tahun 2005 pasal 9 ayat (5) mengatur bahwa
tarif layanan BLU harus mempertimbangkan:
kontinuitas dan pengembangan layanan; daya beli
masyarakat; asas keadilan dan kepatutan; serta
kompetisi yang sehat
PENGELOLAAN BMN

rangkaian kegiatan perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemeliharaan
dan pengamanan, pemanfaatan,
penilaian, sampai dengan penghapusan
BMN dan tindak lanjutnya berupa
pemindahtanganan yang seluruh
kegiatannya ditatausahakan serta
dilakukan dengn pembinaan,
pengawasan dan pengendalian
KONSEP PENGELOLAAN BMN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Perencanaan kebutuhan berdasarkan ketersediaan dan standar kebutuhan
untuk pelayanan;
Pengadaan dengan cara yang memungkinkan terjadinya persaingan sehat,
mendapatkan barang bermutu baik, terjadinya harga yang wajar, tepat jumlah,
dan tepat waktu;
Penggunaan terbatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi;
Penilaian dilakukan untuk mendapatkan harga yang wajar;
Nilai wajar diperlukan untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan;
Tanah / bangunan idle diserahkan kepada Pengelola;
Pengelola menetapkan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Lain;
BMN idle dimanfaatkan untuk tujuan pengamanan dan penerimaan PNBP;
Terhadap BMN idle yang tidak dapat dimanfaatkan dilakukan
pemindahtanganan;
Terhadap BMN yang tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan
dilakukan pemusnahan;
Agar seluruh kegiatan terlaksana dengan tertib, maka semua transaksi harus
ditatausahakan dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang
memadai.
ASAS PENGELOLAAN BMN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan
masalah- masalah di bidang pengelolaan barang milik negara yang
dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang dan
pengelola barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab
masing-masing;
azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus
dilaksankan berdasarkan hokum dan peraturan perundangundangan;
asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik
negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam
memperoleh informasi yang benar;
asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diarahkan agar
barang milik Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan
standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara
optimal;
asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara / daerah
serta penyusunan Neraca Pemerintah.
SASARAN PENGELOLAAN BMN
terjaminnya pengaman asset;
dihindarinya pemborosan dalam pengadaan,
pemeliharaan, dan pengamanan;
peningkatan PNBP dengan cara:
1.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
tanah / gedung idle diserahkan kepada Pengelola (pasal
17 (1) dan 19 (1));
optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan
kepada pengguna lain (pasal 17 (4));
pemanfaatan asset idle untuk disewakan, dipinjam
pakaikan, dikerjasama (pasal 22 – 26);
pemanfaatankan, dibangunserahgunakan, atau
dibangungunaserahkan (pasal 27 – 31);
pemindahtanganan asset yang tidak ekonomis (pasal 4570).
ISTILAH PENGELOLAAN BMN (1)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang
dalam mengelola dan menatausahakan barang milik negara yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak
dipergunkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/
lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah
status kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah
daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
pengelola barang.
ISTILAH PENGELOLAAN BMN (2)

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber
pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah
disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan
dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai
pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU (1)


BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan
berdasar prinsip ekonomi dan produktivitas,
dan penerapan praktek bisnis yang sehat
Pendapatan BLU berasal dari penerimaan
anggaran dari APBN/APBD, pendapatan jasa
layanan dan hasil kerjasama BLU dapat
dikelola langsung untuk membiayai belanja
BLU sesuai RBA (pasal 14 PP 23 tahun 2005)
PENGELOLAAN KEUANGAN BLU (2)



Sebagai penyeimbang pemberian fleksibilitas
pengelolaan keuangannya, BLU dikendalikan
secara ketat dalam perencanaan dan
penganggarannya serta dalam
pertanggungjawabannya; BLU wajib menghitung
harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan
kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis
pembina.
Ketentuan mengenai tarif dalam PP 23 tahun 2005
merupakan ketentuan tarif yang bersifat normatif
Permohonan tarif oleh satker BLU harus memenuhi
sebagaimana dimaksud dalam PP 23 tahun 2005
PENYUSUNAN TARIF MENURUT
PP 23 TAHUN 2005
Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per
unit layanan atau hasil per investasi dana
 Tarif diusulkan satker BLU kepada
Menteri/pimpinan Lembaga selanjutnya
diusulkan kepada Menteri Keuangan untuk
ditetapkan
 Tarif harus mempertimbangkan:

1.
2.
3.
4.
Kontinuitas dan Pengembangan layanan
Daya beli masyarakat
Asas keadilan dan kepatutan
Kompetisi yang sehat
Analisa tarif
Analisa pengembangan &
kontinuitas Layanan
 Analisa terhadap daya beli
masyarakat
 Analisa keadilan dan kepatutan
 Analisa terhadap kompetitor

Analisa pengembangan &
kontinuitas Layanan

Analisa pengaruh tarif terhadap
keberlangsungan usaha, tingkat
pertumbuhan
Analisa terhadap daya beli
masyarakat
Analisis keterjangkauan daya beli dalam
membayar tarif yang meliputi analisis
kemampuan membayar (ability to pay)
terhadap tarif yang berlaku dan analisis
kemauan membayar (willingness to pay) .
Analisa keadilan dan kepatutan





Tarif yang ditetapkan seimbang dengan manfaat
yang diperoleh oleh penerima layanan
Tarif ditetapkan mempertimbangkan dampak bagi
pengguna jasa
Tarif yang ditetapkan tidak bertentangan dengan
peraturan dan kebijakan pemerintah.
Tarif mempertimbangkan kelangsungan usaha disatu
pihak dan kemampuan masyarakat untuk membayar
Mempertimbangkan aspek keadilan sehubungan
dengan kebijakan tarif yang dikenakan terhadap
masyarakat yang dikenakan tarif
TARIF LAYANAN BLU
Atas kegiatan-kegiatan sesuai tupoksi satker
BLU baik yang diselenggarakan sendiri
maupun dengan kerjasama operasional (KSO)
2. Atas penggunaan BMN
3. Sewa untuk penunjang tupoksi
1.

Atas seluruh layanan tupoksi dan penunjang
tupoksi yang tarifnya ditetapkan dalam PMK
Tarif, merupakan pendapatan satker BLU yang
dapat digunakan langsung
PENDAPATAN SEBAGAI PNBP
Atas kegiatan-kegiatan non tupoksi
2. Atas pemanfaatan BMN
3. Atas Kerjasama Pemanfaatan
4. Atas Sewa yang bukan tupoksi dan/atau
bukan penunjang tupoksi
5. BGS dan BSG
1.

Berlaku PP 6 tahun 2006 (PNBP yang harus
disetor ke Kas Negara)
PMK tentang KSO

Saat ini tengah disusun Peraturan
Menteri Keuangan tentang Kerjasama
Operasional (KSO) satker BLU
SEKIAN
TERIMA KASIH