Transcript HUKUM_PERIKATAN 12.ppt

TUTIEK RETNOWATI, SH.,MH
FH. UNNAR SBY.
ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DENGAN TINDAK PIDANA
Pertanyaan bisa timbul jika suatu perbuatan melawan
hukum juga merupakan tindak pidana, bagaimanakah
penyelesaian hukum dalam hal ini ? Penyelesaian
hukum antara kedua macam hukum tsb berbedabeda, dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut :
1. tindakan tsb merupakan perbuatan melawan
hukum
dan sekaligus juga merupakan tindak
pidana.
2. tindakan tsb bukan merupakan perbuatan
melawan hukum dan bukan juga merupakan tindak
pidana.
3. tindakan tsb merupakan perbuatan melawan hukum
tetapi bukan merupakan tindak pidana.
4. tindakan tsb bukan merupakan perbuatan melawan
hukum melainkan merupakan tindak pidana.
Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur
tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun
tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan
juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
Apabila terhadap satu tindakan tersebut
memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum
maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua
macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan.
Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi (dengan
dasar gugatan perdata), tetapi juga pada waktu yang
bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat
dijatuhkan sanksi pidana sekaligus.
Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian
ternyata bahwa beberapa perbuatan pidana juga
merupakan perbuatan melawan hukum. Misalnya,
perbuatan pidana mengenai penyerangan orang,
penahanan ilegal, dan lain-lain.
Hanya saja yang membedakan antara perbuatan pidana
dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah →
bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik,
maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum
yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan
individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum
(perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi
saja.
Pasal 1365 B.W. tidak memperbedakan hal kesengajaan dari
hal kurang berhati-hati, melainkan hanya mengatakan,
bahwa harus ada kesalahan (schuld) pelaku perbuatan
melawan hukum, agar si pelaku itu dapat diwajibkan
membayar ganti kerugian. Maka dalam Hukum Perdata
menurut B.W. Tidak perlu sangat dihiraukan, apa ada
kesengajaan atau kurang berhati-hati.
Lain halnya dalam Hukum Pidana, disana ada
perbedaan sifat yang besar antara hal kesengajaan dan hal
kurang berhati-hati, terutama dalam contoh tersebut di
atas.
Dalam hal ada kesengajaan pada penembak mati
orang lain si pelaku melakukan kejahatan
pembunuhan yang oleh pasal 338 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima belas
tahun, sedangkan dalam hal ada kurang
berhati-hati, si pelaku hanya melakukan
kejahatan yang termuat dalam pasal KUHP yang
mengancam perbuatan itu dengan hukuman
penjara selama-lamanya satu tahun.
Perbuatan Melanggar Hukum
adalah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan
dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Dan
kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabila peraturanperaturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar
(langsung) melainkan juga apabila peraturan-peraturan
kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam
masyarakat dilanggar.
Maka tergantunglah dari nilai hebatnya kegoncangan itu,
apakah peraturan hukum menuntut supaya kegoncangan
itu, meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan
peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan
santun harus dicegah sekeras seperti mencegah suatu
perbuatan yang langsung melanggar hukum.
KESALAHAN / SCHULD
Untuk menetapkan adanya persyaratan salah yang
menyebabkan ganti rugi, hanyalah disyaratkan bilamana
perbuatan
onrechtmatig
dari
pelaku
dapat
dipertanggung-jawabkan.
1. Unsur-unsur kesalahan adalah :
a. Si pelaku dapat diminta pertanggung- jawaban
b. Dapatnya perbuatan itu, diduga sebelumnya
bersifat
onrechtmatig
dan
menimbulkan
kerugian.
2. PERBUATAN ONRECHTMATIGE YANG DILAKUKAN
OLEH ORANG YANG TERGANGGU JIWANYA DAN ANAKANAK KECIL.
 Orang sakit jiwa
pertanggungjawaban
tidak dapat dimintai
untuk
perbuatan
onrechtmatig yang menimbulkan kerugian pada
orang lain.
 Bilamana seseorang akibat sakit jiwa tidak mampu
untuk membedakan perbuatan yang dibolehkan
atau dilarang, maka psl. 1365 BW tidak dapat
diterapkan.
3. Onrechtmatige daad yang
dilakukan oleh beberapa orang.
Bilamana beberapa orang, baik mengadakan
kerjasama satu sama lain, maupun satu sama lain
tidak menggantungkan diri,
Karena kelakuannya yang onrechtmatig
menimbulkan akibat tertentu dan mengakibatkan
kerugian,
Maka si korban dapat menuntut masingmasing dari mereka membayar ganti rugi untuk
keseluruhan.
Contoh :
Dua orang pengemudi kendaraan masing-masing
tidak bersikap hati-hati yang berakibat seorang ketiga
harus menghindar dan menabrak pohon sehingga
menderita kerugian.
Masalah besar kecilnya kesalahan masing-masing
pengemudi tidak menjadi persoalan. Si korban dapat
menuntut ganti rugi dari salah satu pengemudi, apakah
pada pengemudi A atau B.
4. PERBUATAN ONRECHTMATIG YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN HUKUM.
Badan hukum bertanggung-gugat untuk
perbuatan onrechtmatig yang dilakukan
oleh orgaan-orgaannya dalam melakukan
kewajibannya
“dalam
lingkungan
formeel” dari kewenangannya.
Seorang wakil yang melakukan tugasnya,
maka wakil tsb. tidak bertanggung-gugat.
5. UNSUR KESALAHAN DAN UNSUR
PEMBENAR
Adanya unsur pembenar (rechtvaardigingsgrond)
menghapus
sifat
“melawan
hukum”
(onrechtmatig karakter)
dan karenanya
Suatu perilaku yang dalam keadaan biasa
merupakan perilaku yang melawan hukum
(onrechtmatig)
Akan kehilangan sifat “melawan hukum” nya kalau
pada peristiwa itu ada unsur pembenar pada si
pelaku.
Alasan pembenar itu adalah :
keadaan memaksa (overmacht);
keadaan darurat (noodweer);
ketentuan/perintah undang-undang dan perintah
jabatan.
Dengan demikian alasan pembenar diterima sebagai faktor
penghapus unsur/sifat melawan hukum.
overmacht yang absolut → tekanan dari luar yang
tidak memungkinkan orang untuk melawannya.
overmacht yang subyektif → orang yang bersangkutan
sudah mengusahakan sampai suatu batas tertentu, dan
tidak dapat melawannya lagi.
6. UNSUR KESALAHAN DAN ALASAN
PENGHAPUS KESALAHAN
Adakalanya seorang melakukan perbuatan tertentu yang
bersifat melawan hukum, menimbulkan kerugian pada
orang lain,
t e t a p i
tidak ada unsur salah padanya karena adanya alasan
penghapus kesalahan.
Dengan adanya alasan penghapus kesalahan, perilaku
yang melawan hukum tidak kehilangan sifat melawan
hukumnya, hanya saja sekarang si pelaku tidak dapat
dikatakan mempunyai kesalahan atas perilaku dan
kerugian yang ditimbulkannya itu, dan karenanya tidak
dapat dituntut ganti rugi atas dasar pasal 1365 BW.
Perbedaan “dasar pembenar” dan “alasan penghapus
kesalahan”
Unsur “dasar pembenar” mengakibatkan bahwa
perilaku yang dalam keadaan biasa adalah onrechtmatig,
Unsur “penghapus kesalahan” tidak mengubah sifat
“melawan hukum” dari perbuatan itu, tetapi hanya
membebaskan si pelaku dari kewajiban mengganti
kerugian atas dasar pasal 1365 BW.