Transcript Unsur Melawan Hukum dan Perbandingan dengan Islam

Unsur Melawan Hukum,
Perkembangannya dalam
Hukum Pidana dan Tentang
Tindak Pidana Islam
Faiq Tobroni, SHI., MH.
Pertemuan Kesembilan
Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan Dalam
Membicarakan Sifat Melawan Hukum
• Untuk dapat dipidananya seseorang yang telah
melakukan tindak pidana, ada ketentuan di dalam
hukum acara:
1. Tindak pidana yang dituduhkan harus dibuktikan.
2. Tindak pidana itu hanya dikatakan terbukti jika
memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam
rumusannya.
Untuk menjatuhkan hukuman pidana, harus dipenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang terdapat dalamm suatu pasal. Salah satu unsur
dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijke) baik
yang secara eksplisit maupun yang secara implisit terdapat dalam
suatu pasal.
Lanjutan
Jika meneliti pasal-pasal dalam KUHP, maka akan tercantum kata-kata
melawan hukum (wederrechtelijke) untuk menunjukkan sah suatu
tindakan atau suatu maksud. Ini sebagaimana terdapat dalam Ps 167
(1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 (1), 334 (1), 335 (1),
372, 429 (1), 431, 433 (1), 448, 453-455, 472 dan 522. Sedangkan
penggunaan wederrechtelijke untuk menunjukkan maksud atau
cogmerk dapat dijumpai dalam Ps 328, 339, 362, 368 (1), 369 (1),
378, 382, 390, 446 dan 467.
• Ada sebagian pasal yang tidak mencantumkan kata “melawan
hukum” disebabkan:
1. Dilihat dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum
sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak
perlu dinyatakan secara eksplisit.
2. Bila Perbuatan seseorang dianggap melawan hukum berarti
menunjukkan bahwa perbuatannya bertentangan dengan kaidah
materiil yang berlaku baginya.
Pengertian Melawan Hukum
• Melawan hukum: unlawfulness, onrechtmatige daad,
wederrechtelijk, illegal, zonder behoegdheid (tanpa
kewenangan), zonder eigenrecht (tanpa hak).
• Perbuatan melawan hukum tidak lagi hanya berarti apa
yang bertentangan dengan hak orang lain atau
bertentangan dengan dengan lewajiban hukum si
pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik
dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan
masyarakat.
• Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa
wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang,
sedangkan wederrechtelijk materiil bersandar pada
asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum
atau apa yang dinamakan algemene beginsel.
Paham sifat Melawan Hukum
1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu
suatu perbuatan dianggap melawan hukum
apabila perbuatan tersebut sudah diatur
dalam undang-undang.
2. Perbuatan melawan hukum materil, yaitu
terdapat
mungkin
suatu
perbuatan
melawan hukum walaupun belum diatur
dalam undang-undang.
Melawan Hukum sebagai Unsur Delik
Pendapat bahwa “melawan hukum” sebagai unsur delik di
antara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar
berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat
unsur “melawan hukum”, unsur tersebut harus dibuktikan
dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu
dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar
yang menganut paham formil, antara lain Prof. Simons.
Berbeda dengan pakar yang menganut paham materiil, yang
menyatakan bahwa meskipun tidak dirumuskan, unsur
“melawan hukum” perlu dibuktikan. Penganut paham
meteriele wederrechtelijke adalah Zevenberger dan van
Hamel. Mereka menyatakan bahwa semua delik tidak saja
bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi juga
bertentangan dengan paham kemasyarakatan.
Adanya perbedaan pendapat antara Simons dengan zevenberger
dan van Hamel membuka penerapan hukum yang luas. Hal
tersebut dapat diketahui dengan kasus-kasus sebagai berikut:
1. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP.
Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa
sakit atau luka pada orang lain.
a. Menurut Simons, penganiayaan dapat dihukum karena
dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang.
b. Menurut Zevenberger, penganiayaan belum tentu dapat
dihukum. Sebab, apabila terdapat hal-hal yang memang
membolehkan, perbuatan itu tidak perlu dihukum,
misalnya orang tua yang memukul anaknya dalam rangka
mendidiknya.
c. Van Hamel berpendapat bahwa perbuatan memukul anak,
tidak dihukum. Sehubungan dengan itu, harus dibuktikan
apakah perbuatan itu wederrechtelijk atau tidak.
Pidana dalam Islam
• Para fuqaha sering menggunakan
istilah jinayah atau jarimah untuk
menyebut tindak pidana.
Unsur Jarimah
• Unsur ‘amm: unsur yang harus dipenuhi pada
setiap jarimah.
1. Unsur formil: adanya undang-undang atau nash (arrukn asy-syar’i). Asas legalitas.
2. Unsur materil: sifat melawan hukum (ar-rukn almadi).
Adanya tingkah laku yang membentuk
jarimah baik by commission maupun by omission.
3. Unsur moril: pelakunya mukallaf (ar-rukn al-adabi).
Menpertimpangkan aspek mukallaf dan tidak sahnya
hukuman karena subhat.
• Unsur ‘khass: unsur yang harus dipenuhi pada
jarimah tertentu.
Unsur khass
• Unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana
(jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada
jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah lainnya.
Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur
perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan denagn
cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain
secara sempurna dan benda itu sudah ada pada
penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan
benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan
dan mencampai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada
jarimah pencurian tidak sama dengan jarimah hirabah
(penyamun), pelakunya harus mukallaf, membawa
senjata, jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.
Klasifikasi Tindak Pidana dalam
Islam
Dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis:
1.
2.
3.
Jarimah hudud: hukumannya telah ditetapkan Allah
(had). Tidak mempunyai batas maksimal dan minimal
serta tidak bisa dihapus perorangan (si korban atau
walinya) atau ulil amri. Contoh: zina, qadzaf, pencurian,
hirabah, al-baghy, minuman keras dan riddah.
Jarimah Qisas Diyat: ancamannya berupa qisas dan diyat.
Telah ditentukan dan tidak ada batas minimal dan
maksimal tetapi bisa dihapus perorangan atau ulil amri.
Contoh: al-qatl al-amd, al-qatl sibh al-amd, al-qatl alkhata’, al-jarh al-amd, al-jarh al-khata’.
Jarimah Ta’zir, diancam dengan hukuman selain had dan
qisas diyat. untuk menentukan hukumannya berada di
tangan ulil amri
Pembagian jarimah ta’zir
1.
2.
3.
Jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur
syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah
dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati’ subhat,
pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap
anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
Jarimah ta’zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash,
tetapi sanksinya oleh syar’I diserahkan kepada penguasa,
seperti sumpah palsu, saksi palsu, menipu timbangan,
menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat dan
menodai agama.
Jarimah ta’zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan
umat. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan
hidup, lalu lintas, dan peraturan lainnya.