Transcript Merumuskan Konstruksi Hukum Dalam

MERUMUSKAN KONSTRUKSI HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN
TERKAIT KEHUTANAN
Grahat Nagara
2013, YAYASAN SILVAGAMA
MENCERMATI PERISTIWA PIDANA
Ps. 158 UU
4/2009
Psl. 3 UU
31/99
Ps. 73 UU
26/07
Satu peristiwa pidana
sebenarnya dapat terdiri
atas berbagai perbutan
pidana.
Mencemati mana tindak
pidana yang akan
dilakukan advokasi
menentukan runtut logika
konstruksi hukum hingga ke
model pemantauan dan
advokasi kasus yang
dibangun.
Bupati
menjadi
pemegan
g saham
Peneban
gan di
luar
areal izin
Izin di
luar
peruntukk
annya
Bupati
menerbitk
an izin
Proses
perencan
aan
ruang
Ps. 12e UU
13/2013
Ps. 50(3) g UU
41/99
Operasio
nal usaha
sebelum
izin
Ps. 50(3) e UU
41/99
Ps. 50(3) d UU
41/99
Pembuka
an lahan
pembaka
ran
Permohon
an izin
dengan
suap
Ps. 3 UU
31/99
Pengusul
suap
perubaha
n ruang
Ps. 13 UU
31/99
Suap
aparat
Ps. 50(3) h UU
41/99
Ps. 13 UU
31/99
Tanpa/d
okumen
angkut
(SKSKB)
aspal
Ps 13 UU
31/99
Tidak
bayar
PNBP
Ps. 50(3) f UU
41/99
Transfer
pricing
dan
penggela
pan
pajak
Penjualan
kayu
ilegal
Indikasi
kredit
untuk
kegiatan
usaha
Harta
hasil TP
dialihkan
ke shell
company
Pasal 2, 3 UU
8/10
MENCERMATI PERISTIWA PIDANA
Penjara
20 th
denda
1milyr
Penjara
5 th
denda
500juta
Menerbit
kan izin
dengan
suap
Izin
diberikan
di luar
peruntuk
an
Dalam satu peristiwa pidana, ada satu
perbuatan (feit) yang dapat dilihat dari
beberapa pasal pidana (lex specialis, concursus
idealis, lex systematische).
Menerbit
kan izin
dengan
suap
Penjara
20 th
denda
1milyr
Uang
suap
disimpan
atas
nama
Penjara
20 th
denda
10milyr
Dalam satu peristiwa pidana, ada berbagai yang
dapat dikualifikasi berbagai pasal pidana
(concursus realis).
DIMENSI ATURAN PIDANA DALAM BERBAGAI
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEHUTANAN
UU 41/1999
Perbuatan melawan hukum
Perbuatan di dalam
kawasan hutan tanpa
hak/izin, perbuatan atas
hasil hutan tanpa izin,
perusakan hutan, dll.
UU 26/2007
UU 31/1999 jo. 20/2001
UU 8/2010
Perbuatan di dalam ruang
yang tidak sesuai
peruntukan.
Perbuatan melawan hukum
yang merugikan negara
dan menguntungkan diri
sendiri dan atau orang
lain, penyalahgunaan
wewenang, menerima suap
terkait jabatan, memberi
suap.
Menempatkan,
mentransfer, mengalihkan,
menerima pembayaran
untuk menyamarkan asal
usul harta hasil tindak
pidana.
Pasal 73.
Pasal 50 ayat (2) dan (3).
Pasal 3, 4, 5, dll.
Pasal 2, 3, 11, 13, dll.
Kejahatan korporasi
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Pidana terkait jabatan
Tidak.
Diatur.
Diatur.
Tidak.
Pengembalian kerugian
negara
Tidak.
Tidak.
Tidak.
Tidak.
Alat bukti
KUHAP
KUHAP
KUHAP dan penambahan
KUHAP dan penambahan
DIMENSI ATURAN PIDANA DALAM BERBAGAI
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT KEHUTANAN
UU 18/2004
Perbuatan melawan hukum
Perbuatan di dalam
kawasan hutan tanpa
hak/izin, perbuatan atas
hasil hutan tanpa izin,
perusakan hutan, dll.
UU 18/2013
UU 4/2009
Idem UU 41/99, kualifikasi
privilese masy. sekitar
hutan, penggunaan
kawasan hutan tanpa izin.
Tanpa izin, dengan
sengaja laporan tidak
benar, transaksi atas hasil
tambang tanpa izin,
penyalah gunaan
wewenang.
Pasal 50 ayat (2) dan (3).
Pasal 158-165.
UU 32/2009
Kriteria lingkungan,
pengelolaan B3, dumping
tanpa izin, usaha tanpa
izin lingkungan (AMDAL,
UKL-UPL).
Pasal 98, 103, 104, dan
109.
Kejahatan korporasi
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Pidana terkait jabatan
Tidak.
Diatur.
Diatur.
Tidak.
Pengembalian kerugian
negara
Tidak.
Diatur.
Diatur.
Diatur.
Alat bukti
KUHAP
KUHAP dan penambahan
KUHAP
KUHAP
MENGKONSTRUKSIKAN PASAL PIDANA
Kesalahan
(schuld)
Rumusan
Pidana
Melawan
hukum
(wederrechte
lijk)
mengkonstruksikan pasal pidana bukan hanya sekedar
memenuhi fakta yang ada ke dalam rumusan pasal
pidana
Pasal 50 ayat (3) e. UU 41/1999
Setiap orang dilarang menebang pohon atau
memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan
tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang
MENGKONSTRUKSIKAN PASAL PIDANA
Pasal 3 UU 31/1999 jo. UU 20/2001
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Subyek
hukum
Kesalah
an
Melawa
n hukum
Perbuat
an
Dampak
dan
kausalit
as
Kualitas
lain
Sanksi
pidana
CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3
UU 31/99 JO. 20/01
Contoh 1. Kasus Azmun Ja’far, Penyalahgunaan Wewenang
Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa pada kurun waktu 2001-2006,
Azmun telah melakukan perbuatan melawan hukum setidaknya pada tiga titik.
Pertama, bahwa penerbitan izin terhadap perusahaan pemegang izin HTI tersebut diberikan
pada lahan yang memiliki potensi kayu dan bukan pada areal kosong, dan lahan kritis
sebagaimana amanat Kepmenhut 10.1/KPTS-II/2000 dan juga Peraturan Pemerintah No. 34
Tahun 2002.
Kedua, perusahaan tersebut juga dinilai tidak memenuhi due procedure dalam pemberian
perizinan. KPK menemukan bahwa dari 15 perusahaan tersebut tidak membayar iuran, tidak
memiliki peta kerja dan bahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kelayakan kelima belas
perusahaan tersebut jelas diragukan mengingat perusahaan tersebut tidak mungkin memiliki
kemampuan finansial bahkan teknis, terbukti penempatan ajudannya sebagai salah satu
pengurus perusahaan yang diberinya izin.
Namun, perbuatan melawan hukum yang paling fatal adalah bahwa Azmun terbukti
menerima gratifikasi atau suap senilai Rp. 600 juta atas dikeluarkannya izin-izin tersebut.
CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3
UU 31/99 JO. 20/01
Elemen Delik
Analisis
Pembuktian
Setiap orang
Norm Adressat. Azmun sebagai pejabat Bupati
Identitas tersangka.
tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi
Unsur Akibat dan Kesalahan. Dalam kasus ini KPK
membuktikan keuntungan yang diterima Azmun dari
‘menjual’ izin dan keuntungan (opzet als oogmerk).
Saksi dan bukti yang menyatakan bahwa Bupati menerima
uang sebagai kompensasi. Selain itu, diobyektifikasi dari
keterangan saksi bahwa sejak awal izin sudah direncanakan
diterbitkan untuk memperoleh keuntungan.
menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada
padanya karena jabatan
atau kedudukan
Unsur Melawan Hukum. Diterjemahkan sebagai
(detournement du povoir) memiliki kewenangan tapi
melanggar tujuan. Prof. Muladi menjabarkan agar tidak
terjebak melawan hukum dalam HAN (maladm.) dan HPer
(onrecht), maka unsur melawan hukum dalam UU 31/99
harus mengandung ‘akal-akalan’, manipulasi, kecurangan,
pengelakan aturan, dll.
Kewenangan Bupati untuk menerbitkan izin. Namun, penerbitan
tersebut dijelaskan bertentangan dengan tujuan karena
digunakan untuk memperoleh kompensasi/gratifikasi/suap dari
pemegang izin.
Saksi (Disprov) menyatakan bahwa ia dipaksa Bupati untuk
meloloskan pertimbangan teknis, disusunlah manipulasi di
dalamnya.
dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian
negara
Unsur Akibat Lain Sebagai Kualifikasi Tambahan. Kata
‘dapat’ di dalam unsur menegaskan bahwa kerugian negara
hanya kualifikasi tambahan.
Pembuktian dilakukan dengan perhitungan yang dilakukan oleh
BPKP. Sementara asumsi kalkulasi berdasarkan jumlah kayu
yang ditebang berdasarkan dokumen angkut (SKSHH).
 Elemen kausalitas
Conditio sine qua non, adequat, individualisasi. Dalam
dakwaannya, KPK menegaskan sejak awal apa yang
dilakukan Azmun sebagai perbuatan yang direncanakan.
Sebagaimana dijelaskan juga dalam unsur kesalahan yang
dilakukan dengan maksud, akibat keuntungan tersebut mutlak
terjadi.
CONTOH KONSTRUKSI PASAL: PERUSAKAN HUTAN
PASAL 50 (2) UU 41/1999
Contoh Kasus 2. Adelin Lis, Perusakan Hutan
Perusahaan (PT KNDI) yang dikendalikan oleh Adelin Lis melakukan penebangan
tanpa memperhatikan kaidah-kaidah silvikultur TPTI yang berlaku untuk pemegang
IUPHHK-Hutan Alam.
Akibatnya terjadi kerusakan hutan dan lingkungan di dalam kawasan hutan yang
ada dalam areal kerja KNDI.
CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3
UU 31/99 JO. 20/01
Elemen Delik
Analisis
Pembuktian
Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan
kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,
serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
Norm Adressat Dengan Kualifikasi Khusus. Adelin dan
Oscar Sipayung sebagai pengendali perusahaan.
Identitas tersangka dan posisi tersangka
dalam perusahaan dibuktikan dari hasil RUPS.
Melakukan kegiatan
Unsur Perbuatan. Dalam hal ini perbuatan dibuktikan
dengan perbuatan dan omisi, perbuatan aktif dibuktikan
dengan adanya aktivitas penebangan, sementara omisi
dibuktikan dengan tidak melaksanakan keharusan TPTI.
Dibuktikan dari dokumen SKSHH maupun bukti
lainnya, bahwa KNDI melakukan penebangan
sementara tidak melaksanakan TPTI
(inventarisasi, penyiapan lahan, penebangan).
Menimbulkan kerusakan hutan
Unsur Akibat. Akibat kerusakan hutan dapat dipenuhi
dengan keterangan ahli.
Dalam persidangan terbukti bahwa terjadi
kerusakan hutan baik penurunan kualitas
tanah, hingga hidrorologis lahan.
 Elemen Kesalahan
Unsur Kesalahan. Dilesapkan, jaksa tidak diharuskan
membuktikan, akan tetapi dalam persidangan terungkap
Adelin sebagai Direktur keuangan tidak pernah
menyediakan anggaran untuk kegiatan TPTI.
 Elemen Kausalitas
Conditio sine qua non, adequat, individualisasi. Dalam
dakwaan dijelaskan bahwa ada sebab beruntut yang saling
berkesuaian.
CONTOH KONSTRUKSI PASAL: PENCUCIAN UANG
PASAL 3 UU 8/2010
Contoh 3. Ilustrasi Kasus PT X, Pencucian Uang
Sebutlah PTX, dengan izin yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukan, kemudian
melakukan penebangan kemudian melakukan penanaman perkebunan sawit.
Penjualan kayu dilakukan oleh anak perusahaan PT X1 yang kemudian dirugikan
(melalui transfer pricing) melalui transaksi lain dengan shell company PT X2 di luar
negeri yang merupakan negara yang tergolong negara bebas pajak (tax haven
countries).
Sementara hasil penjualan sawitnya juga selalu dilakukan dengan cara yang sama.
Dijual kepada PTY yang merupakan shell company di luar negeri. Sebelumnya, PTX
sebenarnya mengajukan kredit dari PTZ yang merupakan anak perusahaannya
sendiri. Dengan hasil penjualan kepada PTY, PTX membayarkan cicilannya kepada
PTZ.
CONTOH KONSTRUKSI PASAL: KORUPSI PASAL 3
JO. 6 UU 8/2010
Elemen Delik
Analisis
Setiap Orang
Norm Adressat Kualifikasi Pasal 6.
 personil pengendali
 Pemenuhan maksud korporasi
 Sesuai tugas fungsi atau pemberi perintah
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain
Unsur Perbuatan. Perbuatan dilakukan atas harta.
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul
Unsur Kesalahan Dan Akibat. Harus dibuktikan adanya
upaya untuk menyamarkan harta asal usul.
 Elemen Kausalitas
Conditio sine qua non, adequat, individualisasi.
Pembuktian
BEBERAPA PERHATIAN
 Upayakan pemenuhan delik secara penuh dan pengumpulan barang yang bisa
membuktikan terjadinya perkara.
 Jika dalam hal membuktikan keberatan, jelaskan detil ke mana dan bukti seperti
apa yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh penegak hukum.
 Kesabaran terhadap detil aturan hingga ke level peraturan menteri bahkan direktur
jenderal.
TERIMA KASIH
Grahat Nagara
081222609336
[email protected]