Transcript HUBUNGAN SEBAB AKIBAT (KAUSALITAS) 1. 2. 3. 4. TEORI EKIVALENSI TEORI INDIVIDUALISASI TEORI GENERALISASI TEORI YANG DIGUNAKAN DALAM YURISPRUDENSI (Adequate) 5.

HUBUNGAN SEBAB AKIBAT
(KAUSALITAS)
1.
2.
3.
4.
TEORI EKIVALENSI
TEORI INDIVIDUALISASI
TEORI GENERALISASI
TEORI YANG DIGUNAKAN DALAM
YURISPRUDENSI (Adequate)
5. KAUSALITAS DALAM HAL TIDAK BERBUAT:
A. TEORI BERBUAT LAIN
B. TEORI BERBUAT SEBELUMNYA
C. TEORI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK
BERBUAT
SIFAT MELAWAN HUKUM
1. SIFAT MELAWAN HUKUM FORMIL
2. SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL
Hukum pidana
HUKUM YANG MENGATUR
SYARAT-SYARAT/ASAS PEMIDANAAN
TINDAK PIDANA
DAAD
(UNSUR OBJEKTIF)
ORANG YANG
MELAKUKAN
(DADER)
UNSUR SUBJEKTIF
PERAN
KORBAN
(VIKTIM)
TUJUAN
PIDANA
KESALAHAN,
Tiada Pidana Tanpa kesalahan,
Geen staf zonder schuld
UNTUK MENJATUHKAN PIDANA, SELAIN MELIHAT
PERBUATAN JUGA MELIHAT ORANG YANG
MELAKUKAN PERBUATAN ITU, DIMANA ORANG
TERSEBUT HARUS BERSALAH ATAU
MEMPUNYAI KESALAHAN.
ADANYA
KEMAMPUAN
BERTANGGUNG
JAWAB
ADANYA
KESENGAJAAN,
KEALPAAN
Dolus, culpa
TIDAK ADA
ALASAN
PEMAAF
PENGERTIAN KESALAHAN
• PENGERTIAN KESALAHAN
SECARA PSIKOLOGIS:
• Yaitu kesalahan hanya
dipandang sebagai hubungan
psikologis (batin) antara
pembuat dan perbuatannya.
• Maka kesalahan disini bisa
berupa kesengajaan atau
kealpaan.
• Kesengajaan berarti
menghendaki perbuatannya
dan segala akibatnya, sedang
pada kealpaan tidak
menghendaki akibatnya.
• PENGERTIAN KESALAHAN
SECARA NORMATIF
• Yaitu untuk menentukan
kesalahan seseorang tidak
hanya berdasar sikap batin
tetapi harus ada unsur
penilaian normatif.
• Penilaian normatif yaitu
penilaian dari luar dengan
memakai ukuran-ukuran yang
terdapat dalam masyarakat,
ialah apa yang seharusnya
diperbuat oleh masyarakat.
• Jadi kesalahan berada dalam
ukuran-ukuran pemikiran
orang lain.
Berbagai pengertian kesalahan
menurut doktrin / sarjana
1.
2.
3.
4.
5.
Mezger : kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi
dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak
pidana.
Simons : kesalahan sebagai dasar untuk pertanggung jawaban
dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikhis dari si pembuat
dan hubungannya terhadap perbuatannya, jadi keadaan jiwanya
dapat dicelakan kepada si pembuat.
Pompe : sifat melawan hukum adalah segi luar dari pelanggaran
norma, dan kesalahan adalah segi dalam dari pelanggaran norma.
Kesalahan berarti akibatnya dapat dicelakan
Sudarto : bersalah dalam arti patut dicela menurut hukum, tidak
secara etis.
Moeljatno: adanya kesalahan terdakwa harus: melakukan
perbuatan pidana (s.m.h); mampu bertanggung jawab, adanya
kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.
KEMAMPUAN BERTANGGUNG
JAWAB
PENGERTIAN
1.
2.
3.
Simons : kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai
suatu keadaan psikhis sedemikian yang membenarkan adanya
penerapan suatu upaya pemidanaan, dilihat dari sudut umum
maupun dari orangnya. Dan jika jiwanya sehat yaitu: mampu
mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan
dengan hukum, dan dapat menentukan kehendaknya sesuai
dengan kesadaran tersebut.
Van hamel: suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan
(kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan: ia mampu mengerti
nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri; mampu menyadari,
bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan; mampu untuk
menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut.
MvT: tidak ada kemampuan apabila: tidak ada kebebasan
memilih antara berbuat dan tidak berbuat; tidak dapat
menginsyafi bahwa perbuatannnya bertentangan dengan hukum
dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.
4. Moeljatno: adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:
a. kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baikdan yang
buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
baik buruknya perbuatan tadi.
Ketentuan kemampuan
Bertanggung jawab
Dalam KUHP
1.
2.
3.
Diatur dalam Pasal 44 KUHP: “ Barangsiapa melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan
kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau
terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
Isi Pasal 44 KUHP: penentuan keadaan jiwa si pembuat oleh
psikhiater,dan penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa
dengan perbuatannya oleh hakim.
Pasal 44 bersifat Deskriptif – Normatif.
kekurang mampuan
Bertanggung jawab
sebagian
1.
2.
3.
4.
Kleptomanie, ialah penyakit jiwa yang berujud doronga kuat dan
tak tertahan untuk mengambil barang milik orang lain., tetapi tak
sadar bahwa perbuatannya dilarang.
Pyromanie, penyakit jiwa yang berupa kesukaan membakar tanpa
ada alasan yang jelas sama sekali.
Claustrophobie, penyakit jiwa ketakutan untuk berada di ruang
sempit, maka ia akan memecah barang-barang didekatnya.
Penyakit yang merasa dikejar-kejar oleh musuhnya.
Keadaan Mabok ?
1.
Dibuat mabok oleh orang lain;
2.
Mabok sendiri.
3.
Di Indonesia, meminum minuman keras / alkohol bukan sebagai
kebiasaan yang dapat diterima.
Apabila ada keragu-raguan
Tentang
Kemampuan bertanggung jawab
Ada dua pendapat:
•
Si pembuat tetap dapat dipidana, dengan dasar pemikiran bahwa
kemampuan bertanggung jawab adalah dianggap ada selama tidak
dibuktikan sebaliknya;
•
Si pembuat tidak dipidana, dasar pemikiran dalam hal adanya
keragu-raguan maka harus diambil keputusan yang
menguntungkan tersangka. (In dubiu pro reo).
Tidak mudah untuk menentukan batas yang tegas antara mampu dan
tak mampu bertanggung jawab. Orang yang dinyatakan sakit
maka diputus untuk dimasukkan RS jiwa., untuk diobati.