Transcript https://ratihkuntaridewi.files.wordpress.com/2016/04/ratih-kuntari-dewi-20130730042-manajemen-resiko-a-tugas-7.pptx

Manajemen Resiko Bank Syariah
Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip
Transparancy, Accountability, Responsibility,
Indepedency, dan Fairness (TARIF)
Mata Kuliah : Manajemen Resiko Bank Syariah
Dosen Pengampu: Gita Danupranata, S.E., M.M.
Disusun oleh:
• Elvia Cahya
(20130730011)
• Ratih Kuntari Dewi (20130730042)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pengertian GCG
Suatu struktur yang mengatur pola hubungan
harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi,
Pemegang Saham dan Para Stakeholder lainnya
Suatu sistem pengecekan dan perimbangan
kewenangan atas pengendalian perusahaan yang
dapat membatasi munculnya dua peluang:
pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset
perusahaan.
Suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapaian, berikut
pengukuran kinerjanya.
Indonesia dalam Peraturan
Pelaksanaan GCG Bank
Bank Indonesia No.
Yang Memenuhi 11/33/PBI/2009 mendefiniskan
Prinsip Transparancy, GCG adalah suatu tata kelola
yang menerapkan prinsipAccountability, bank
prinsip keterbukaan
Responsibility,
(transparency), akuntabilitas
Indepedency, dan (accountability),
pertanggungjawaban
Fairness
(responsibility), profesional
(professional) dan kewajaran
(fairness).
Tujuan dan Manfaat GCG di Indonesia
1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi
serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ
perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai
moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4.Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan.
5.Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
6.Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional,
sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi
dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
Prinsip
Dasar GCG
pada
Perbankan
Syariah
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bank
Indonesia No. 11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip
dalam GCG bahwa harus menerapkan prinsip
keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), profesional (professional), kewajaran
(fairness), dan pertanggungjawaban (responsibility).
Selain itu Prinsip dasar pelaksanaan GCG ini juga
dijelaskan dalam pedoman Good Governance Bisnis
Syariah (GGBS). Prinsip ini dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Responsibilitas (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran dan Kesetaraan (fairness)
Aspek / Kriteria Pedoman GCG Konvensional
Pedoman GCG Syariah
Penciptaan Pra
Terciptanya pasar yang efisien,
Kondisi/ Penciptaan transparan, dan konsisten dengan
Situasi Kondusif
Undang-undang yang didukung Tiga
Pilar, yaitu Negara, Dunia Usaha,
dan Masyarakat.
Terwujudnya bisnis yang berkembang dengan tetap berlandaskan pada
kaidah-kaidah syariah yang tidak hanya ditujukan untuk keberhasilan
materi, akan tetapi juga keberhasilan spiritual.
1. Prakondisi Spiritual untuk menegakkan taq-wa dalam kegiatan
bisnis melalui komit-men taqwa, kesung-guhan dan konsistensi.
2. Prakondisi operasional melalui Empat Pilar yaitu Negara, Ulama,
Dunia Usaha, dan Masyarakat.
Asas
Transparency, Accountability, Responsibility,
Independency, dan Fairness
(disingkat TARIF).
Dua pijakan dasar yaitu Spiritual dan Operasional.
1. Secara spiritual ber-asaskan pada Iman dan Taqwa yang diwujudkan dalam bentuk komitmen pada dua aspek yakni Halal dan Tayib
2. Secara operasional sama dengan GCG yaitu,
Transparency, Accountability, Res- ponsibility, Indepen
dency, dan Fairness yang dilengkapi dengan landasan-landasan
dalamAl-Qur‟an dan Hadist yang berkaitan dengan masing-masing
asas tersebut.
Etika dan Pedoman
Perilaku
Setiap perusahaan harus memiliki
rumusan nilai-nilai perusahaan
(terpercaya, adil, dan jujur) yang
menggambarkan sikap moral, etika
bisnis yang disepakati oleh organ
perusahaan dan karyawan serta
pedoman perilaku bagi organ
perusahaan dan semua karyawan.
Etika bisnis syariah merupakan acuan moral sebagai bagian dari wujud
akhlak al-karimah sehingga didsarkan itikad baik dan saling ridho.
1. Bisnis syariah harus memenuhi empat nilai dasar, yaitu jujur, adil,
amanah, dan ihsan.
2. Masing-masing pelaku bisnis dapat merumuskan nilai-nilai bisnis,
etika bisnis, dan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis
secara umum, etika bisnis syariah, dan pedoman perilaku bisnis
syariah.
CONTOH
Kebijakan sebuah perusahaan
mendapat sertifikat “HALAL”.
makanan
untuk
Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Lewat sertifikat ini, dari sisi konsumen, mereka
akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya itu
halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi
Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan
Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan
menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha,
pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin,
yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal bagi
pemegang saham.
Lanjutan…
 Kebijakan perusahaan mengelola limbah
sebelum dibuang ke tempat umum.
Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik.
Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka
untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya
tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah,
perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan
lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan,
kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan
kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan
pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.
Penerapan GCG di Perbankan Syariah
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah. Melalui PBI ini diatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut
dengan check and balance yang harus dilakukan bank dan juga
menghindari conflict of interest dalam melaksanakan tugas. Untuk
meningkatkan kulaitas pelaksanaan GCG Bank diwajibkan untuk
melakukan self assessmentsecara komprehensif agar kekurangan bisa segera
di deteksi. Dan pada akhirnya Bank akan menyerahkan Laporan penerapan
GCG ini kepadastakeholder sebagai sebuah bentuk transparansi yang
dilakukan oleh manajemen.
Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit
Usaha Syariah. Melalui PBI ini diatur kegiatan-kegiatan yang menyangkut
dengan check and balance yang harus dilakukan bank dan juga
menghindari conflict of interest dalam melaksanakan tugas. Untuk
meningkatkan kulaitas pelaksanaan GCG Bank diwajibkan untuk
melakukan self assessmentsecara komprehensif agar kekurangan bisa segera
di deteksi. Dan pada akhirnya Bank akan menyerahkan Laporan penerapan
GCG ini kepadastakeholder sebagai sebuah bentuk transparansi yang
dilakukan oleh manajemen.
Lanjutan…
PBI juga mengatur tentang keterkaitan dan tugas serta tanggung
jawab yang harus diemban oleh para punggawa syariah compliance,
yaitu Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS
dilakukan dengan cara, antara lain ; (a) melakukan pengawasan
terhadap proses pengembangan produk baru Bank terkait dengan
pemenuhan prinsip syariah dan (b) melakukan ppengawasan
terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan prinsip
syariah. Dua hal ini menjadi sebuah oint penting dalam penerapan
GCG pada Perbankan Syariah, dari sisi manajemen dan tata kelola
perusahaan lainnya, semua telah mengacu kepada rule of the
gamesyang telah ada, dan telah diatur dengan kebijakan intern dan
juga PBI, sedangkan untuk DPS, hal ini masih baru dan belum
terlalu maksimal pengaturannya. Dewan Pengawas akan sangat
berperan dalam menjaga syariah compliance yang berkaitan erat
dengan pengelolaan perusahaan dari sisi kebenaran syariah, dan hal
ini akan menjadi sangat penting ketika perusahaan akan
mengeluarkan produk-produk perbankannya. Sehingga bisa kita
simpulkan, selain tata kelola yang baik dari sisi manajemen
perusahaan, tata kelola pengawasan dan pengembangan yang
dilakukan oleh DPS menjadi tolak ukur mendasar dalam kesuksesan
penerapan GCG pada Bank Syariah.