Transcript Pengembalian Dana Bergulir.ppt

Pengembalian (Pengelolaan) Dana
Bergulir
Oleh
Drs Bambang Wisnu Handoyo
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Hotel Gowongan Inn Jogja
18 April 2012
Pendahuluan
PP 58 Tahun 2005

Pasal 118, ayat 3, Investasi non permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.
PMK Nomor 99/PMK.05/2008

Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan
Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha
mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian
Negara/Lembaga

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan
koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan
kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi nasional.
Permendagri 13 tahun 2006 (diubah 59 th 2007)

Investasi non permanen bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat
untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana
yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat
seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan
menengah.
Permendagri 22 tahun 2011

Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non
permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah,
jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian
obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok
penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana
bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi
jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran dana
bergulir dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis
penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana
bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
Pergub 33 tahun 2010
 Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi
non permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi
dan BUKP yang berada di bawah pembinaan SKPD teknis
 Pemberian Dana Bergulir bertujuan untuk mendukung pemulihan dan menggerakkan
perekonomian di pedesaan, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi produktif,
mengembangkan permodalan Usaha Kecil dan Menengah pada sentra/klaster yang belum tersedia
pembiayaan, meningkatkan peran BUKP serta pembentukan wirausahawan dalam rangka
perluasan kerja bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
KARAKTERISTIK DANA
BERGULIR
a. merupakan bagian dari keuangan negara (APBN/APBD);
b. dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
c. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA/KPA;
d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok
masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah,
dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok
masyarakat (revolving fund);
e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil,
menengah dan usaha lainnya; dan
f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.
PENYALURAN DANA BERGULIR
•
•
•
•
•
PA/KPA dapat menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dengan
atau tanpa lembaga perantara (lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank).
Lembaga perantara dapat berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) atau
pelaksana pengguliran dana (executing).
Lembaga perantara berfungsi sebagai penyalur dana (channeling) dalam hal lembaga
tersebut hanya menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir dan
tidak bertanggungjawab menetapkan penerima Dana Bergulir.
Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing) dalam
hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan
penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta
menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
Harus ada perjanjian/perikatan yang memuat antara hak dan kewajiban masingmasing.
SYARAT PENERIMA :






memiliki organisasi kepengurusan yang masih aktif (Ketua,
Sekretaris, Bendahara) yang disahkan oleh Pejabat setempat;
memiliki unit usaha yang tertib administrasi;
memiliki potensi pengembangan usaha dan keinginan memperluas
usaha secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan laporan
keuangan;
tidak mendapatkan alokasi bantuan dana untuk usaha yang sama
dalam tahun yang bersamaan kecuali yang bersifat sinergis dan saling
melengkapi;
tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber
permodalan lainnya;
sanggup menyusun dan melaporkan perkembangan pengunaan dana
bergulir sebulan sekali sesuai format yang disediakan.
PENCAIRAN ANGGARAN:
• SKPD teknis menyiapkan persyaratan, antara lain : Keputusan
Penetapan Penerima Dana bergulir, Proposal yang sudah disetujui,
Foto copy KTP Ketua/Kepala calon penerima dana bergulir,
Nomor Rekening calon penerima dana bergulir, Nama dan
alamat kantor cabang Bank tempat penerima dana bergulir, dan
kuitansi yang ditanda tangani oleh Ketua/Kepala penerima dengan
meterai Rp.6000,- (Enam ribu rupiah).
• Kepala PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D).
• Kelompok/koperasi/BUKP mencairkan dalam bentuk transfer
dana bergulir ke rekening Kelompok/koperasi/BUKP.
PENGGUNAAN DAN
PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Dana yang telah diterima melalui rekening kelompok/koperasi/BUKP harus
dipergunakan sesuai dengan proposal.

Kelompok/koperasi/BUKP yang menerima Dana Bergulir wajib mengembalikan
dana yang diberikan dengan cara mengangsur.

Dana Bergulir dilaksanakan dengan Perjanjian Kontrak antara Kepala SKPD
Teknis dengan Kelompok/koperasi/BUKP.

Pengembalian dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) pertahun, dan disalurkan
kepada anggota maksimum sebesar 6% (enam persen) pertahun.

Khusus erupsi merapi dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun.

Kelompok/koperasi/BUKP penerima dana bergulir yang tidak memanfaatkan dana
tersebut sesuai proposal dikenakan sanksi administrasi berupa penarikan secara
sepihak seluruh dana yang diterima.

Pengembalian pokok pada rekening penerimaan pembiayaan, bunga pada lainlain PAD yang sah berupa pendapatan dari pengembalian bunga dan denda
pada lain-lain PAD yang sah berupa pendapatan dari pengembalian denda
Perjanjian memuat sedikitnya :
nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 nama bank dan nomor rekening penerima
Dana Bergulir;
 jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 hak dan kewajiban masing-masing pihak;
dan
 jangka waktu.

PEMBINAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN




SKPD teknis bertugas membina, mendampingi dan mengawasi serta
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengembalian Dana Bergulir.
Kepala SKPD teknis wajib melaporkan pelaksanaan dana bergulir
kepada Gubernur, berdasarkan laporan bulanan dan laporan akhir tahun
dari Kelompok/ Koperasi/ BUKP.
Tata cara penyusunan laporan keuangan dari Kelompok/ Koperasi/ BUKP
diatur dalam Keputusan Kepala SKPD teknis/Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku PPKD.
DPPKA selaku PPKD bertugas melaporkan pengelolaan Dana Bergulir
kepada Gubernur.
DANA BERGULIR DI
PEMDA PROVINSI
DIY
Model Dana Bergulir
• Model 1
Bergulir di Kelompok (melalui kesepakatan dengan dinas teknis
terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten)
• Model 2
Bergulir di lembaga bentukan pemerintah lainnya seperti LKMA,
UPP, BDS, Asosiasi, LKM PEMP
• Model 3
Bergulir di Kas Da (melalui mekanisme APBD)
Pengelolaan Keuangan Daerah Dana Bergulir
(APBD)
Struktur Belanja
A. Belanja Tidak Langsung (1…. model 1, 2):
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial …uang
6. Belanja Bagi Hasil
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tak Terduga
B. Belanja Langsung: (2)…….KEGIATAN…barang…model 1,2
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal
Struktur Pembiayaan (3)
A. Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal/investasi….uang/barang (model 3)
3. Pembayaran pokok hutang
4. Pemberian Pinjaman Daerah
Model 1 dan 2






Dianggarkan pada belanja tidak langsung (bantuan sosial) dan
pemberian berupa uang
Dianggarkan pada belanja langsung dan pemberian berupa barang
misal mesin jahit, mesin produksi, ikan, ternak dll
Bentuk perguliran :
 Antar Anggota dalam kelompok
 Antar Kelompok dalam satu kabupaten/kota
 Antar Kelompok antar kabupaten/kota
Tidak ada kewajiban kembali ke KASDA (cukup dimonitor dan
dievaluasi perkembangannya oleh SKPD teknis).
Model 1, kelompok bentukan masyarakat/dinas masing-masing.
Model 2, Masing-masing sektor punya kebijakan yang berbeda, misal
: LKMA untuk peternakan, UPP untuk perikanan, BDS/KKMB untuk
koperasi dll
SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
ISSU POKOK
BELANJA BANTUAN SOSIAL
DETIL ISSU
Ketidakjelasan kriteria,
instrumen, mekanisme,
prosedur dan tata cara
serta pertanggungjawaban
bantuan sosial.
KONSEKUENSI:
Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4)
diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru
diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat
(2a) serta ayat (3) dihapus.
1. Pasal 45 ayat (1) :
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian
bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam
bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota
masyarakat, dan partai politik.
2. Ayat (2) :
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak
mengikat serta memiliki
kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.
3. Ayat (2a) :
Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus
menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian
bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan
setiap tahun anggaran.
4. Ayat (4) :
Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan dalam bantuan sosial.
PROSES
PENGADAAN
BARANG
OLEH SKPD
SKPD
BANTUAN
SOSIAL
PROGRAM
/
KEGIATAN
BELANJA
BARANG &
JASA
BARANG
PENERIMA
BANTUAN
SOSIAL
VIA
PPKD
TRANSFER
BELANJA
BANTUAN
SOSIAL
UANG
PROSES
PENGADAAN
BARANG
OLEH PENERIMA
BANTUAN SOSIAL
Model 3
Dianggarkan pada akun pembiayaan diberikan
dapat berupa uang ataupun barang
 Bentuk perguliran :

Kembali ke Kasda berdasarkan kesepakatan
 Peruntukkan dana bergulir : kelompok/koperasi/
BUKP
 Ketentuan bunga, sebesar 3% (tiga perseratus)
pertahun, dan disalurkan kepada anggota maksimum
sebesar 6% (sembilan perseratus) pertahun.
 Khusus erupsi merapi, bunga sebesar 1% (satu
perseratus) per tahun

Pengelola Dana Bergulir
Studi Kasus Di Daerah Lain
 Satker biasa/SKPD
 Satker BLU/BLUD
 Institusi diluar Satker Pemerintah
 Gapoktan/kelompok/koperasi
 Di DIY
 Satker biasa/SKPD
 Institusi diluar Satker Pemerintah (LKMA, UPP, BDS dll)
 Gapoktan/kelompok/koperasi
Catatan dr berbagai sumber : sesuai dengan karakteristik dana
bergulir, maka satker pengelola dana bergulir disarankan
Satker BLUD? Beberapa daerah yang sudah menerapkan
antara lain Pemprov Jateng, Kaltim, Maluku, dan Lampung

MEKANISME
PENCAIRAN DAN
PENGEMBALIAN
DANA BERGULIR
Syarat SKPD :
• Menyusun Juklak & Juknis
Syarat penerima:
• Surat Permohonan
• Proposal
• Bend 26
• Rekening Kelompok
DPPKA
(PPKD)
SPD
SKPD
SPP
SP2D
BPD
(KASDA)
REK KEL/KOP/
ANGT MASY
Rekomendasi, memuat :
• sudah melalui penelitian dan
kajian SKPD
• Akan dilakukan pengawasan,
pembinaan dan monev dari
SKPD
KEL/KOP/ANG
T MASY
SKEMA
PENGELOLAAN
DANA BERGULIR
GUBERNUR
Syarat SKPD :
• Menyusun Juklak & Juknis
Syarat penerima:
• Surat Permohonan
• Proposal
• Bend 26
• Rekening Kelompok
5
7
4
DPPKA
(PPKD)
6
SKPD
BANK
3
9
POKJA
PROVINSI
10 b
1
2
10 a
8
KEL/KOP/ANG
T MASY
Rekomendasi, memuat :
• sudah melalui penelitian dan
kajian SKPD
• Akan dilakukan pengawasan,
pembinaan dan monev dari
SKPD
SKEMA PENGELOLAAN
DANA BERGULIR (PER REK)
GUBERNUR
Syarat SKPD :
• Menyusun Juklak & Juknis
Syarat penerima:
• Surat Permohonan
• Proposal
• Bend 26
• Rekening Kelompok
5
DPPKA
(PPKD)
7
13
BANK (BPD)
KASDA
REK PENERIMAAN
4
6
8
SKPD
REK PENGELUARAN
9
REK KEL/KOP/ ANGGOTA
MASYARAKAT
3
POKJA
PROVINSI
10
11
12
1
2
KEL/KOP/ANG
T MASY
Rekomendasi, memuat :
• sudah melalui penelitian dan
kajian SKPD
• Akan dilakukan pengawasan,
pembinaan dan monev dari
SKPD
Permasalahan-permasalahan








Kurangnya kesadaran para peminjam untuk mengembalikan dana
bergulir bagi mereka yang menerimanya karena dana bergulir dianggap
dana hibah yang tidak ada tuntutan ataupun kewajiban bagi mereka
yang menerima dana bergulir.
Tidak adanya jaminan dan kreditur yang bernilai ekonomis (rendahnya
produktivitas)
Adanya Tunggakan (kebijakan dan sanksi)
Aspek Manajerial pengelolaan (bentuk organisasi/lembaga dan
tupoksinya).Aspek pengawasan kepada penerima dana bergulir
Aspek penilaian kinerja (tidak ada tolok ukur dan pendampingan
secara berkelanjutan). Dilihat dari : Banyaknya penerima yang tepat
sasaran, Tingkat pengembalian dana, Tingkat perguliran kembali dana,
Tingkat kesejahteraan penerima dana
Aspek politik (tidak obyektif/sesuai kebutuhan masyarakat)
Aspek regulasi (perlu adanya perda atau pergub yang menaungi)
Aspek entitas akuntansi dan pelaporan beberapa dana bergulir tidak
jelas. Pencatatan dan pertanggungjawaban yang benar di Daerah.
Bentuk Program/kegiatan yang
sudah ada di DIY (dikelola 5 SKPD)
DPM PHP (Rp. 12,91 M)
 DPM LDPM (Rp. 5 M)
 DPM POHLAHSAR (Rp 2 M)
 FASILITASI PEMBERDAYAAN KOPERASI
(17,732 M)
 FASILITASI BUKP (Rp. 12 M)

KONDISI
No
Program
Dana
Tunggakan
Pokok
Keterangan
1
DPM PHP
12.910.000.000,-
1. 642.400.000,-
PHP 642,4 jt
LUEP 1 M
2
DPM LDPM
5.000.000.000,-
2.713.540.000,-
PHP 296 jt
LUEP 2,457 M
3
DPM POHLAHSAR
2.000.000.000,-
0
4
FASILITASI
PEMBERDAYAAN
KOPERASI
17.732.100.000,-
590.027.518,-
4 prog/keg yg
jatuh tempo
(2003,2007) dan
yg kembali ke
Kasda
5
FASILITASI BUKP
12.000.000.000,-
0
Rcn Kembali
2012 7 M
JUMLAH 49.642.100.000,-
4,943,967,518,-
TAHAPAN SOLUS!
A.
B.
Perangkat Regulasi yang dibutuhkan
Sistem Informasi Dana Bergulir
A. Perangkat Regulasi


Perda/Pergub yang menangani dana bergulir
Pergub/Perkada tentang
 Organisasi pengelola dana bergulir
 Bentuk (SKPD/unit kerja/BLUD), memanfaatkan lembaga yang
sudah ada atau bentuk lembaga baru, perlu perubahan perda &
pergub tupoksi tidak? SDM? Sarpras?
 Pengelola (bagaimana kedudukan dan tanggungjawabnya)
 Sistem dan prosedur pengelola dana bergulir
 Mekanisme pemberian pinjaman/dana bergulir
 Mekanisme penatausahaan
 Mekanisme pertanggungjawaban
WACANA
KELEMBAGAAN
PENGELOLA DANA
BERGULIR
P
e
l
a
p
o
r
a
n
GUBERNUR
5
4
DPPKA
(PPKD)
7
6
Syarat SKPD :
• Menyusun Juklak & Juknis
Syarat penerima:
• Surat Permohonan
• Proposal
• Bend 26
• Rekening Kelompok
UPTD PENGELOLA
DANA BERGULIR
BANK
9
P
e
l
a
p
o
r
a
n
3
POKJA SKPD SKPD
TEKNIS
10
1
2
8
Rekomendasi, memuat :
• sudah melalui penelitian dan
kajian SKPD
• Akan dilakukan pengawasan,
pembinaan dan monev dari
SKPD
KEL/KOP/ANG
T MASY
Pengajuan
P
e
n
g
a
j
u
a
n
SUMBERDANA :
•APBN
• APBD
• CSR dll
Verifikasi
Lembaga lain :
• LKMA
• UPP
• BDS/KKMB dll
B. SISTEM INFORMASI DANA
BERGULIR
SIFAT : ONLINE.
 PENGGUNA : MASYARAKAT UMUM
dan APARAT (PEMDA).
 Pengisian format sesuai tujuan perguliran
(umum dan khusus).

Tahun Anggaran :
Nama Instansi :
SURAT TANDA SETORAN (STS)
Lembar ke ...... (dst)
Kepala Bagian Kas Daerah
Kepala Seksi Kas Daerah .....................................
Yogyakarta, Tgl ............................
Harap menerima uang sebesar Rp. ........................................
(Dengan huruf)
: .....................................................................
:
(Pengembalian Dana Bergulir
................................................................... tahun 20xx terdiri dari pokok,
..
bunga/kontribusi, dan denda)
: .....................................................................
Yaitu :
Pengembalian tersebut di atas terdiri dari :
Kode Rekening
6.1.x.x.x.
4.1.4.
4.1.4.
Mata Pembukuan :
Ayat :
Kontra Pos :
Uraian
Penerimaan Pembiayaan dari
Pengembalian Dana Bergulir
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah dari Bunga
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah dari Denda
Nominal (Rp)
F
O
R
M
A
T
Rp.
Rp.
Rp.
Jumlah
Rp.
Tgl. .....................................................
...........................................................
Uang tersebut di atas diterima :
................................................
Telah dibuku dalam Buku Kas.
Tgl . ............................
(Nama)
(Nama)
No. ............................. *)
1. Jabatan dan tanda tangan se Penyetor
No. REKENING KASDA
....................................................
001.111.000061
Pemegang Kas Daerah
S
T
S
FORMAT PENGELOLAAN DANA BERGULIR (UMUM)
Jumlah
Sumber
Dana Yang Dana
No Pengelola Digulirkan Bergulir
1
2
3
Dana
Lamanya
Bergulir
Tahun
Waktu
Bidang
Yang Masih Permasalahan
Dianggarka Pengguliran Usaha
Sistem
Ada Di
/ Kendala
n Dana
(Bulan/Tahu Pergulir Lembaga Besaran Pengembal Kriteria
Masyaraka Yang
Bergulir
n)
an Dana Penyalur Bunga
ian
Penerima t
Dihadapi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Petunjuk Pengisian Kolom
Kolom 1: Cukup jelas
Kolom 2: SKPD/PPKD/Unit Kerja lain (sebutkan)
Kolom 3: Cukup jelas
Kolom 4: APBD/APBN/sumber lain yang sah (sebutkan)
Kolom 5: Cukup jelas
Kolom 6: Bulan/Tahun
Kolom 7: Cukup jelas
Kolom 8: Bank/Koperasi/lembaga lainnya (sebutkan)
Kolom 9: Per bulan/per tahun
Kolom 10: Langsung ke Kas Daerah atau melalui mekanisme yang lain (sebutkan)
Kolom 11: Cukup jelas
Kolom 12: Yang tidak tertagih
Kolom 13: Cukup jelas
Format Khusus (koperasi)
Alamat Koperasi
:
Kabupaten/Kota
:
Kecamatan
:
Nomor Badan Hukum
:
Plafon
Pinjaman/Pembiayaan
:
Jangka Waktu
Pinjaman/Pembiayaan
:
Kondisi
Pinjaman/Pembiayaan
:
Tarif Layanan
:
Tanggal Akad
Pinjaman/Pembiayaan
:
Tanggal Pencairan
:
Besar Pencairan
:
Sisa Dana
:
per tahun
sliding
No.
Nama Koperasi
Nomor Badan
Hukum
Alamat
Koperasi
1
2
3
4
Kecamat
an
5
Plafon
Realisasi Sisa Dana
Kondisi Keuangan Pinjaman/ Pinjaman/ Pinjaman/ Jangka
Kondisi
Pembiayaa Pembiayaa Pembiayaa Waktu Tingkat Tanggal Tanggal Tanggal Pinjaman/Pembiayaan
Kab/Kota Provinsi
Pinjaman/ Bunga/ Pengika Pencair Jatuh
n
n
n
Pembiayaa
Nisbah tan
an Tempo
Kekayaan
Omset
n
Perpanja Penamba
bersih
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Baru
ngan
han
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SEKIAN
&
TERIMA KASIH