Transcript KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Drs. SIGIT PURWANTO Regulasi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun.

KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Drs. SIGIT PURWANTO
Regulasi
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025
Kode Etik dan Grand Design Reformasi
Birokrasi
 Reformasi birokrasi bertujuan untuk
menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif,
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu
melayani publik, netral, sejahtera,
berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik aparatur negara
Nilai-Nilai Dasar PNS
(UU ASN)
a. Memegang teguh ideologi Pancasila;
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
pemerintahan yang sah;
c. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak
berpihak;
e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. Menciptakan lingkungan kerja yang
nondiskriminatif;
 Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang
luhur;
 Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya
kepada publik;
 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan
dan program pemerintah;
 Memberikan layanan kepada publik secara jujur,
tanggap, cepat, tepat akurat, berdaya guna, berhasil
guna, dan santun;
 Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
 Menghargai komunikasi, kosultasi dan kerjasama;
 Menguntamakan pencapaian hasil mendorong kinerja
pegawai;
Kode Etik
 merupakan suatu tatanan etika yang telah
disepakati oleh suatu kelompok tertentu.
 sebagai pola aturan, tata cara, tanda,
pedoman etis dalam melakukan suatu
kegiatan atau pekerjaan.
 merupakan pola aturan atau tata cara sebagai
pedoman berperilaku
 Kode Etik PNS merupakan pedoman sikap,
tingkah laku, dan perbuatan PNS di dalam
melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup
sehari-hari
Maksud Kode Etik
(Secara Umum)
 Agar PNS sebagai profesional memberikan
jasa yang sebaik-baiknya dalam
melaksanakan tugas dan melayani
masyarakat
 Sebagai landasan untuk mewujudkan
pembinaan jiwa korps PNS dan menjunjung
tinggi kehormatan serta keteladanan sikap,
tingkah laku dan perbuatan PNS dalam
melaksanakan tugas kedinasan dan
pergaulan hidup sehari-hari
Tujuan Kode Etik bagi PNS (UU ASN)
 Jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 Cermat dan disiplin;
 Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa
tekanan;
 Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan
atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika pemerintahan;
 Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan
negara;
 Menggunakan kekayaan dan barang milik negara
secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya;
 Memberikan informasi secara benar dan tidak
menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan
informasi terkait kepentingan kedinasan;
 Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas,
status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau
mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
 Memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi
dan integritas pegawai; dan
 Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Kewajiban PNS tentang Kode Etik
(PP No. 42/2004)
 Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan
kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib
bersikap dan berpedoman pada etika dalam
bernegara, dalam penyelenggaraan
pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam
bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan
sesama PNS
Kode Etik SKPD dan Kode Etik Profesi
 Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan
Kode Etik Instansi, yg selanjutnya oleh setiap
Kepala SKPD ditetapkan kode etik PNS pada
masing-masing SKPD
 Organisasi Profesi di lingkungan PNS
menetapkan kode etiknya masing-masing
 Kode etik ditetapkan berdasarkan karakteristik
masing-masing Instansi atau SKPD dan
organisasi profesi
 Kode etik tidak boleh bertentangan dengan kode
etik pada PP No. 42 Tahun 2004 dan Peraturan
Bupati Gunungkidul No. 8 Tahun 2014 jo
Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2014
Penegakan Kode Etik
 PNS yg melakukan pelanggaran Kode Etik
dikenakan sanksi moral
 Sanksi moral berupa :
 Pernyataan secara tertutup; atau
 Pernyataan secara terbuka
 Selain sanksi moral dapat dikenakan tindakan
administratif sesuai PP No. 53/2010 atas
rekomendasi Majelis Kode Etik