Transcript Kode Etik PNS Kode Etik Kementrian Keuangan

Kode Etik PNS &
Kode Etik Kementrian Keuangan
Etika PNS (KB.4)
• Pegawai Negeri Sipil di samping wajib melaksanakan dan menerapkan
kode etik Pegawai Negeri Sipil, juga wajib menjunjung tinggi nilai-nilai
dasar bagi PNS yang diatur dalam pasal 6 PP No. 42 Tahun 2004.
• Adapun nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi:
a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945;
c. Semangat nasionalisme;
d. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan;
e. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
g. Tidak diskriminatif;
h. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
i. Semangat jiwa korps.
2
2.Kode etik PNS
• Kode etik PNS tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2004
bertujuan meningkatkan kualitas PNS yaitu mewujudkan
PNS yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memilki
kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawanan yang
tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya
sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
• Kode etik PNS juga bertujuan untuk PNS yang netral,
mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,
profesional, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah RI.
• Kode etik PNS yang tertuang dalam PP No. 42 Tahun 2004
meliputi etika PNS dalam bernegara, bermasyarakat,
berorganisasi terhadap diri sendiri dan etika PNS terhadap
sesama PNS
•
3
A.Dasar Hukum Ditetapkannya Kode
Etik PNS
• Dasar hukum ditetapkannya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah
berdasarkan:
1) Pasal 5 ayat (2), pasal 27 ayat (1), dan pasal 28 UUD 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Telah diubah dengan PP.53/2010
B.PELAKSANAN KODE ETIK PNS
1)
2)
3)
4)
5)
Etika PNS dalam bernegara (7 point)
Etika PNS dalam berorganisasi (8 point)
Etika PNS dalam bermasyarakat (7 point)
Etika PNS terhadap diri-sendiri
Etika PNS terhadap sesama PNS
Lain-Lain Penting juga lo…
C.Penegakan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
• Berdasarkan pasal 16 dari PP No. 42 Tahun 2004,
dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan pelanggaran kode etik, selain
dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan
tindakan administratif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yaitu hukuman
disiplin PNS
D.Pembentukan Majelis Kode Etik
– Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode
Etik.
– Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang bersangkutan.
– dst
.Penegakan Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil
• Adapun butir-butir Etika Pegawai Negeri Sipil
tersebut yang meliputi etika PNS dalam :
1) Bernegara,
2) Berorganisasi,
3) Bermasyarakat
4) Terhadap diri sendiri, dan
5) Terhadap sesama PNS
E.Kode Etik Instansi dan Kode
Etik Profesi
• Dalam pasal 13 dan pasal 14 dari Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 diatur
tentang Kode Etik Instansi dan Kode Etik
Profesi sebagai berikut:
1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi
menerapkan Kode Etik Instansi;
2) Organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil
menetapkan kode etiknya masing-masing;
3) Kode etik Instansi ditetapkan berdasarkan karakteristik
masing-masing instansi dan organisasi profesi.
3.Peraturan disiplin PNS
• Berdasarkan pasal 30 UU No. 43 Tahun 1999 tentang
Ketentuan Pokok-Pokok
Kepegawaian ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53
Tahun 2010 tentang peraturan disiplin PNS. Dalam
Pasal 3 dari PP No. 53 Tahun 2010 ditegaskan bahwa
setiap PNS wajib mematuhi kewajiban yang harus
ditaati, dan dalam
Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 berisi larangan yang
tidak boleh dilanggar PNS.
• Selanjutnya setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan PNS
yang melanggar pasal 3 dan pasal 4 PP No. 53 Tahun
2010 merupakan pelanggaran disiplin PNS
4.Etika PNS yg tertuang dalam Ketentuan
Pokok-Pokok Kepeg
1. KEWAJIBAN MENGANGKAT SUMPAH/JANJI PADA
SAAT PENGANGKATAN MENJADI PNS
2. KEWAJIBAN MENGANGKAT SUMPAH/JANJI
JABATAN NEGERI
3. KEWAJIBAN PNS DLM PSL 4,5 DAN 6 UU
NO.43/1999
a. Wajib dan taat sepenuhnya kepada PS,UUD’45,
NKRI
b. Mentaati mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas
kedinasan
c. Wajib menyimpan rahasia jabatan kecuali
diperintahkan dengan UU
10
5.Prinsip-prinsip Moral PNS
1) Profesionalisme
2) Integritas moral yang tinggi
3) Tanggung jawab terhadap kepentingan
publik
4) Berpihak kepada kebenaran dan kejujuran
5) Bertindak secara adil
6) Jangan menghalalkan segala cara untuk
mencapai tujuan
Kode Etik di Lingkungan
Kemen.Keu
Pedoman Penyusunan & Penetapan Kode Etik PNS
diling Kemenkeu.
• Pedoman Penyusunan dan Penetapan Kode Etik PNS
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
No. 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan peraturan Menteri Keuangan No.
71/PMK. 01/2007 ;
• Selanjutnya, ditegaskan bahwa tujuan ditetapkannya
kode etik di lingkungan Kementerian Keuangan
adalah:
1)
2)
3)
4)
5)
Meningkatkan disiplin PNS
Menjamin terpeliharanya tata tertib,
Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kondusif,
Menciptakan dan memelihara kondisi kerja profesional, dan
Meningkatkan citra dan kewajiban kinerja PNS.
14
Prinsip dasar menyusun kode etik ?
• Adapun prinsip-prinsip dasar menyusun kode etik adalah :
1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang kode etik PNS
2) Disusun di dalam bahasa yang mudah dipahami dan diingat, dan
3) Dijabarkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masingmasing unit eselon I.
• Selanjutnya materi dasar yang tertuang dalam kode etik
sekurangkurangnya memuat
• 1)Tujuan, 2) kewajiban dan larangan, dan 3) sanksi.
• Apabila PNS terbukti melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral
dapat dikenakan tindakan administratif yaitu hukuman disiplin PNS yang diatur dalam PP
No.53 Tahun 2010 dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin PNS.
15
Medio Sept.2011
Disajikan Oleh : Nafsi Hartoyo
16