Transcript DASAR HUKUM 1. UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 2.

DASAR HUKUM
1. UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR
NEGERI
2. UU NO.21 TAHUN 2007 TENTANG
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG
2
PENGERTIAN
Pasal 1 AYAT (1) UU No.21 Thn 2007 TENTANG TPPO
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan
kekerasan,
penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.
3
LANJUTAN .......
Pasal 1 AYAT (2) UU No.21 Thn 2007
Tindak Pidana Perdagangan Orang,
adalah setiap tindakan atau serangkaian
tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam
Undang-Undang ini
4
LANJUTAN .......
Pasal 1 AYAT (3) UU No.21 Thn 2007
Korban,
adalah
seseorang
yang
mengalami penderitaan psikis, mental, fisik,
seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang
diakibatkan tindak pidana perdagangan
orang
5
KEGIATAN TPPO
1. Perekrutan tenaga kerja yang tidak lulus uji kompetensi
2. Perekrutan tenaga kerja yang masih berumur dibawah 18 tahun
3. Perekrutan dengan menjerat hutang
4. pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan :
 ancaman kekerasan,
 penggunaan kekerasan,
 penculikan,
 penyekapan,
 pemalsuan,
 penipuan,
 penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
 penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut,
 untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi
6
MODUS OPERANDI
Sehubungan dengan penempatan TKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Perekrutan tanpa Perjanjian Penempatan
Perekrutan dibawah umur (-18 thn) dokumen dipalsukan,
Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali
Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih)
Ditempatkan tanpa perjanjian Kerja.
Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
Ditempatkan oleh perorangan, bukan Perusahaan yang memiliki
izin dari Menteri Tenaga Kerja.
8. Tanpa KTKLN
9. Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian Kerja.
10. Dipindahkan ke negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
tidak sesuai dengan peraturan Indonesia.
7
PAMWAS DALAM PENEMPATAN TKI
PENGAWASAN
Oleh BNP2TKI,BP3TKI &
Disnakertrans Terhadap PPTKIS, BLK,
PAP, SARKES, PERORANGAN
TKI BERMASALAH
(Tidak memenuhi persyaratan)
PENGAMANAN
Oleh BNP2TKI, BP3TKI, Dinas
berkoordinasi dgn Aparat (kepolisian)
KOORDINASI Dgn Aparat (Kepolisian
/Korwas PPNS)
PELAKU
Perorangan /
PPTKIS
Evakuasi (Penampungan Sementara
Pemeriksaan), Pemulangan
Sanksi adm
PENINDAKAN
Skorsing, Cabut Ijin,
Stop/Tunda Layanan
Oleh BNP2TKI,BP3TKI &
Disnakertrans Terhadap TKI, Pelaku
P21 Oleh JPU (Jaksa Penuntut
Umum)
PENYIDIKAN
Oleh PPNS/Polisi
Penuntutan Oleh JPU, Vonis Oleh
Hakim (Pengadilan)
ACEH TAMIANG
NUNUKAN
PENANG
MEDAN
KUALA LUMPUR
SINGAPURA
BATAM
PONTIANAK
SURABAYA
KUPANG
JALUR TPPO
JALUR A
JB
BATAM
SURABAYA
NTT
@ KBRI- KL
JALUR B
JB
BATAM
JAKARTA
NTT
JAWA
NTB
@ KBRI- KL
JALUR C
DUMAI
JAKARTA
JAWA
@ KBRI- KL
NTT
JALUR D
KUCHING
PONTIANAK/
NUNUKAN
KALIM
ANTA
N
JAWA
@ KBRI- KL
NTB
SULAW
ESI
NTT
JALUR E (HUB TRAFFICKING)
MIDDLE EAST
JAKARTA
JAWA
NTT
NTB
25/11/2013
@ KBRI- KL
14
BAHAYA YANG DITIMBULKAN
1. TERLANTAR
2. PENYIKSAAN
15
3. PENYEKAPAN
4. PERDAGANGAN
ORANG
16
5. GAJI TIDAK DI BAYAR
17
SISTEM ON-LINE BNP2TKI
Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi;
 Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(SISKOTKLN)
http://siskotkln.bnp2tki.go.id
 Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI
http://sipendaki.bnp2tki.go.id
 Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center)
http://halotki.bnp2tki.go.id
 Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran
Pencaker Online)
http://infokerja-bnp2tki.org
 Data Warehouse
http://dw.bnp2tki.go.id
PELAYANAN PENGADUAN TKI
(CRISIS CENTER) BNP2TKI
 Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI”
(24 jam, bebas pulsa)
08001000
 Telpon dari luar negeri : +62 21 29244800
 SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan)
 Faksimili : +62 21 2924 4810 – 11
 Email : [email protected]
 Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, PancoranJakarta Selatan 12770
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
INFORMASI LEBIH LANJUT :
DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN
DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA