Slide 1


Slide 2

PENGERTIAN TKI NON PROSEDURAL
Adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri
melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar / NON
PROSEDURAL .
Prosedur Penempatan TKI yang TIDAK BENAR ( NON
PROSEDURAL) yaitu :
1. Memalsukan dokumen dan memanipulasi data diri calon
TKI
2. Mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI
yang telah diatur oleh undang-undang dan ketentuan
hukum yang berlaku


Slide 3

Latar Belakang Pencegahan TKI Non Prosedural
•
•
•

Banyak TKI yang bekerja secara Non Prosedural di Luar Negeri
Brafak KBRI / KJRI, dari seluruh kasus yang ditanganani 70 s/d 80 % bekerja
secara Non Prosedural
Fakta bahwa melalui pintu perbatasan diatur Sindikat atau Individu

Citra negara RI/Pengirim TK Non Prosedural
di Luar Negeri
Melemahkan posisi Tawar RI

Penanganan belum optimal karena
TKI Non Prosedural terus mengalir

1. Menekan TKI Non Prosedural
2. Pencegahan di Hulu


Slide 4

Latar Belakang Terjadinya TKI Non Prosedural
• Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang prosedur penempatan dan
perlindungan TKI
• Salah persepsi memaknai TKI

ABUSE


Slide 5

Praktik
TKI Non Prosedural

Migrasi
Tradisional

Calo/Pelaku Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang (TPPO)


Slide 6

RESIKO MENJADI TKI NON PROSEDURAL
Menjadi TKI non prosedural sangat merugikan bagi
TKI , karena beresiko antara lain :

1. Sponsor /Calo / orang yang menjanjikan
pekerjaan dapat melarikan uang yang disetor oleh
calon TKI (Tertipu)
2. Tidak aman, karena tidak mendapat jaminan
perlindungan di negara penempatan
3. Diperlakukan tidak manusiawi mulai dari
penampungan sampai ke luar negeri
4. Gaji sangat rendah bahkan ada yang tidak dibayar


Slide 7

Lanjutan ……..
5. Dibatasi hak dan kewajibannya oleh majikan
6. Selalu was was , khawatir ditangkap oleh aparat
keamanan negara setempat, jika tertangkap akan
dipenjara dan dipulangkan paksa (deportasi)
7. Tidak mendapat jaminan asuransi jika mengalami
sakit,
musibah,
kecelakaan
dan
kematian


Slide 8

LANGKAH MENJADI TKI AMAN
1. Carilah informasi PPTKIS yang Resmi dan terdaftar di kantor
Dinas yang menangani ketenagakerjaan Kabupaten /Kota,
BP3TKI/ UPT-P3TKI , LP3TKI, dan P4TKI setempat
2. Ikuti penyuluhan oleh petugas BNP2TKI/ BP3TKI/ UPT-P3TKI/
LP3TKI, dan P4TKI, PPTKIS dan Disnaker Kabupaten/Kota
setempat
3. Mendaftar di Disnaker Kabupaten/Kota
4. Ikuti proses seleksi yang dilakukan oleh PPTKIS dan Disnaker
Kabupaten/Kota
5. Menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang
disahkan oleh Disnaker Kabupaten/Kota
6. Pastikan mendapat asuransi, pendidikan & pelatihan,
mendapat Paspor & Visa Kerja


Slide 9

Lanjutan ........
7. Pahami isi dan tandatangani Perjanjian Kerja (PK) yang
telah disahkan oleh Perwakilan RI
8. Wajib mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan
(PAP) dari BP3TKI/UPT-P3TKI
9. Wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
yang diperoleh secara GRATIS di BP3TKI/UPT-P3TKI,
LP3TKI dan P4TKI
10. Lapor ke Perwakilan RI setelah tiba di Negara
Penempatan

11. Setelah Kontrak Kerja berakhir, kembali ke tanah air
dan bagi yang bermasalah lapor ke petugas BNP2TKI
dan BP3TKI/ UPT-P3TKI di Bandara/Pelabuhan.


Slide 10

Skema Penanganan TKI Non Prosedural
Penetapan Basis Data
TKI Non Prosedural
Rakor
Penanganan TKI Non Prosedural
(Sinergi dan Rencana Aksi)

Hulu

Sosialisasi
Pencegahan/
Pengetatan
Seleksi

Perbatasan

Sosialisasi
Pencegahan/
Pengetatan Lintas
Batas/
Penindakan

Hilir/LN

Sosialisasi
Kerjasama
Penindakan Aktif
dengan Negara
Penempatan


Slide 11

Metode Sosialisasi di Dalam Negeri
• Mengadakan forum dialog dengan Stake
Holder/Pemangku Kepentingan setempat
• Mengadakan penyuluhan teknis terhadap
masyarakat mengenai menjadi TKI Prosedural
didampingi tim ahli : BNP2TKI, BP3TKI, PPTKIS,
ahli hukum, psikolog, serta perwakilan TKI yang
bermasalah sebagai contoh riil
• Membangun kerjasama dengan disnaker provinsi
& kab/kota terkait pelayanan TKI secara online
untuk memutus mata rantai percaloan TKI


Slide 12

Lanjutan ........
• Membangun kerjasama Asosiasi Advokat Indonesia
untuk pendampingan hukum kasus TKI
• Memperketat pengawasan proses pelatihan di Balai
Latihan Kerja demi meningkatkan kualitas TKI yang
dikirim sehingga memperkuat bargaining power TKI


Slide 13

Metode Sosialisasi di Luar Negeri
• Meningkatkan sinergi dengan menggelar
forum bersama berupa Rapat Koordinasi
Teknis Perlindungan TKI, menghadirkan
perwakilan RI di negara-negara penempatan
• Membangun kerjasama Asosiasi Advokat di
negara-negara penempatan untuk
pendampingan hukum kasus TKI


Slide 14

Penutup
• Perlu koordinasi semua Pemangku Kepentingan
/Stakeholder terkait serta masyarakat untuk
memutus mata rantai praktik pengiriman TKI Non
Prosedural
• Perlu peningkatan kesadaran bahwa TKI yang
harus ditingkatkan kualitasnya dan sadar akan hak
serta kewajibannya sehingga tidak dijadikan
komoditi pihak tertentu
• Perlu dibuat sinergi untuk pencegahan TKI Non
Prosedural di Hilir melalui Kerjasama Penindakan
Aktif dengan Negara Penempatan


Slide 15

SISTEM ON-LINE BNP2TKI
Sistem yang sudah dikembangkan di BNP2TKI meliputi;

 Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

(SISKOTKLN)

http://siskotkln.bnp2tki.go.id

 Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan TKI
http://sipendaki.bnp2tki.go.id

 Sistem Pelayanan Pengaduan TKI (Crisis Center)
http://halotki.bnp2tki.go.id

 Sistem Informasi Pasar Kerja Luar Negeri (+ Pendaftaran

Pencaker Online)

http://infokerja-bnp2tki.org

 Data Warehouse

http://dw.bnp2tki.go.id


Slide 16

PELAYANAN PENGADUAN TKI
(CRISIS CENTER) BNP2TKI
 Telpon dari dalam negeri : “Halo TKI”
(24 jam, bebas pulsa)

08001000

 Telpon dari luar negeri : +62 21 29244800

 SMS : 7266 (ACA#TKI#Nama Pelapor#Isi Pelaporan)
 Faksimili : +62 21 2924 4810 – 11
 Email : [email protected]
 Surat menyurat : Jl. MT. Haryono Kav. 52, PancoranJakarta Selatan 12770


Slide 17

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

INFORMASI LEBIH LANJUT :
DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA