Transcript Document

Sejarah Arbitrase
► Cikal
bakal lembaga arbitrase sdh ada sejak jaman
Yunani Kuno dan berkembang negara2 bisnis di
Eropa (Inggris, Belanda, Perancis, Scotlandia,
Irlandia, Denmark dan USA)
► Arbitrase telah digunakan oleh asosiasi bisnis dan
transaksi maritim saat itu di Inggris
► UU Arbitrase yang paling tua adalah Arbitration
Act 1697 di Inggris
► Badan Arbitrase Internasional yg tertua di dunia
adalah The London Court of International
Arbitration 1892 (LCIA) yg semula bernama
London Chamber of Arbitration
Sejarah Arbitrase di Indonesia
1.
a)
Arbitrase Menurut RV
Pasal 377 HIR dan Pasal 705 RBG maka
ketentuan arbitrase dalam RV dinyatakan
berlaku jg u/ gol.bumiputera. Pasal-pasal
RV yg mengatur arbitrase pasal 615-pasal
651 :
Bag.I pasal 615-623 ttg Persetujuan
Arbitrase dan Pengangkatan Arbiter
b)
c)
d)
e)
Bag.II pasal 624 – pasal 630 ttg
Pemeriksaan Perkara di depan Arbitrase
Bag.III pasal 631 – 640 ttg Putusan
Arbitrase
Bag.IV pasal 641- pasal 647 ttg Upayaupaya hukum terhadap putusan Arbitrase
Bag. V pasal 648 – pasal 651 ttg
berakhirnya perkara arbitrase
Pasal 81 UU No.30 Tahun 1999
► “pada
saat undang-undang ini berlaku,
ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana
dimaksud pasal 615 sampai dengan pasal
651 Reglemen Acara perdata dan pasal 377
HIR dan Pasal 705 RBg, dinyatakan tidak
berlaku”
2.
Arbitrase Menurut HIR
“Bilamana Orang Bumiputera dan Timur
Asing menghendaki peselisihan mereka
diputuskan oleh arbitrase, mereka wajib
menuruti peraturan pengadilan untuk
perkara yang berlaku bagi orang Eropa”.
Secara Materiil, dasar hukum berlakunya
pengadilan arbitrase adalah “Kebebasan
Berkontrak” (Vide pasal 1320 jo.1338 BW)
3.
Arbitrase Menurut UU Pokok Kehakiman
Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata
Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
Diberikan kesempatan penyelesaian
sengketa diluar pengadilan melalui
perdamaian atau arbitrase
4.
5.
Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun 1999
Dengan dikeluarkan UU ini maka semakin
kuatlah kedudukan arbitrase di Indonesia
Arbitrase Menurut Hukum Adat
Dalam hukum adat juga dikenal dgn badan
pemutus adat dalam bekerjanya menggunakan
prinsip-prinsip musyawarah. Misalnya Tuha Puet
dalam masyarakat Aceh atau Kerapatan Adat
Negeri di Minangkabau
Arbitrase Menurut UU No.30 Tahun
1999
► Arbitrase
adalah cara penyelesaian suatu sengketa
perdata di luar peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa
► Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut
hukum perdata maupun hukum publik
► Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan
berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam
perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak
sebelum sengketa terjadi, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak
setelah timbul sengketa
Klasifikasi Arbitrase
A.


Menurut Kekuatan Keputusannya
Binding Arbitration
keputusannya
tetap dan final
Nonbinding Arbitration
prosedurnya
mirip dg Fact Finding, para pihak yg
bersengketa bersama2 memilih pihak
ketiga u/ memutuskan sedangkan para
pihak tetap bebas u/ menerima atau
menolak keputusan ybs
Menurut Inisiatif Berarbitrase
Voluntary Arbitration
arbitrase dipilih atas
inisiatif para pihak yg bersengketa melalui
sebuah kontrak
 Compulsary Arbitration
arbitrase justru
dwajibkan dalam sebuah UU
C. Arbitrase Khusus
 Arbitrase Khusus Muamalat
 Arbitrase Khusus di bidang Perdagangan
 Arbitrase Khusus di bidang Ketenagakerjaan
 Arbitrase Khusus di bidang Lingkungan Hidup
B.

► Pemerintah
Indonesia berdasarkan KepPres No. 34
Tahun 1981 telah meratifikasi Convention on The
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards (Konvensi New York 1958)
► Pemerintah Indonesia meratifikasi KNY 1958 sbg
upaya harmonisasi thd konvensi Internasional sbg
akibat hukum arbitrase Indonesia tidak mengatur
masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase Internasional di Indonesia
► Ratifikasi
thd KNY’58 telah menempatkan RI
sebagai “Contracting State” yg berkedudukan
sama dg negara2 peserta konvensi lainnya,
khususnya ttg pengakuan dan pelaksanaan
putusan Arbitrase Internasional
► KNY’58 tidak mengatur secara teknis prosedur
pengakuan arbitrase Internasional
► Untuk mengatasi masalah tersebut selanjutnya MA
membuat PERMA No. 1 Tahun 1990 ttg Tata Cara
Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Asing
► Eksistensi
arbitrase sbg alternatif penyelesaian
sengketa ternyata telah digunakan secara luas
dalam berbagai macam sengketa tidak terbatas
pada bidang perdagangan saja
► Substansi UU No.30 Tahun 1999 memang hanya
terbatas pada arbitrase dlam sengketa dagang.
Namun dlm berbagai perUUan lain yg mengatur
ttg eksistensi arbitrase sebagai forum suatu
sengketa yg lbh spesifik
► Sengketa
ketenegakerjaan ( UU 2/2004 ttg
PPHI)
► Sengketa bidang LH (UU 23/1997 ttg
Pengelolan LH)
► Sengketa konsumen (UU 8/1999 ttg
Perlindungan Konsumen)
► Sengketa bidang konstruksi ( UU 18/1999
ttg Jasa Konstruksi)
► Dsb…..
Perjanjian Arbitrase
► Para
pihak yang memilih penyelesaian
sengketa melalui arbitrase setelah sengketa
terjadi harus dibuat dalam suatu perjanjian
tertulis yg ditanda tangani oleh para pihak
► Jika para pihak tidak dapat menandatangani
perjanjian tertulis maka perjanjian tersebut
harus dibuat dalam bentuk akta notaris
Perjanjian Arbitrase haruslah
memuat hal-hal sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Masalah yang dipersengketakan
Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau
majelis arbitrase
Tempat arbiter atau mejelis arbitrase akan
mengambil keputusan
Jangka waktu penyelesaian sengketa
Pernyataan kesediaan arbiter
Pernyataan kesediaan dari pihak yang
bersengketa untuk menanggung segala biaya
yang diperlukan untuk arbitrase
Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal
disebabkan oleh keadaan sebagai berikut :
► Meninggalnya salah satu pihak
► Bangkrutnya salah satu pihak
► Novasi
► Insolvensi salah satu pihak
► Pewarisan
► Berlakunya syarat-syarat hapusnya
perikatan
pokok
► Pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan
pada pihak ketiga dgn pihak yg lain
► Berakhirnya atau batalnya perjanjian poko
► Adanya
perjanjian arbitrase secara tertulis
meniadakan hak para pihak untuk
mengajukan penyelesaian sengketa atau
beda pendapat yg tremuat dalam
perjanjiannya ke Pengadilan Negeri
► PN wajib menolak dan tidak akan campur
tangan di dalam suatu penyelesian sengketa
yg telah ditetapkan melalui arbitrase
Model Klausula Arbitrase
1.
a)
Model paling ringkas
Dalam bahasa Inggris
Any dispute arising out of this agreement
shall be setteled by arbitration
b)
Dalam bahasa Indonesia
Setiap sengketa yg terbit dari perjanjian
harus diselesaikan melalui arbitrase
2.
Model Badan Arbitrase Nasional Indonesia
“semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini
akan diselesaikan dan diputus oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut
peraturan – peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI,
yang keputusannya mengikat kedua belah pihak
yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat
pertama dan terakhir”
3.
Model Uncitral
“Any dispute cotrovercy or claim arising out of or relating
to the contract, or the breach, termination or invalidity
there of, shall be settled by arbitration in accordance with
the UNCITRAL Arbitration Rules”
a)
b)
c)
d)
selanjutnya para pihak dapat mempertimbangkan :
The appointing authority shall be ….
The number of arbitrator…
The place of arbitration shall be…
The language(s) to be used in arbitral proceedings shall
be..
4.
Model ICC
“Any dispute arising in connection the
present contract shall be finally settled
under the rules of conciliation and
arbitration of the ICC by one or more
arbitrators appointed in accordance with
the said rules”