Transcript Materi Studi Kasus Ekonomi Syariah

PENYELESAIAN SENGKETA
EKONOMI SYARIAH
(Non Litigasi)
KPTA
Disampaikan Pada Bintek Ekonomi Syariah
Tgl.28 Februari sd.2 Maret 2015
di PTA.Pontianak
Tujuan Pembelajaran
Diharapkan setelah Bintek, para
peserta dapat mengenal
penyelesaian sengketa (ekonomi
syariah) melalui Alternatif
Penyelesaian Sengketa (APS) dan
Arbitrase
Materi
•
•
•
•
•
Pengertian APS dan Arbitrase
Sejarah Arbitrase
Landasan hukum APS dan Arbitrase
Hukum acara APS dan Arbitrase
Pelaksanaan putusan APS dan Arbitase
(keterkaitan arbitrase dengan pengadilan)
• Pembatalan Putusan Arbitase
Jalur non Litigasi ?
APS (ADR: Alternative
Dispute Resolution)?
Arbitrase?
Sejarah APS/Arbitrase
• Jiwa APS sudah ada dari nenek moyang kita
• Pada masa pemerintahan Belanda penduduk
Indonesia dibagi beberapa golongan;
• 1. Golongan Eropa-RV
• 2. Golongan Bumi Putra-HIR/RBg
• 3. Golongan Cina dan timur asing
• Dasar hukum arbitrase pada zaman kolonial
Belanda adalah Pasal 377 HIR/705 Rbg: jika org
Indo dan Timur asing menghendaki perselisihan
mereka diputuskan oleh juru pisah maka wajib
mentaati peraturan peraturan pengadilan perkara
yang berlaku bagi bangsa Eropah
• Karena dalam HIR dan Rbg tidak diatur tentang
arbirase, maka untuk mengisi kekosongan tersebut
pasal tersebut menunjuk aturan pasal yang terdapat
dalam Rv.1847-52 jo 1849-63
• Pada zaman Hindia Belanda, arbirase dipergunakan
oleh para pedagang, waktu ada 3 arbitrase (Badan
arbitrase ekspor hasil bumi Indo, ..tentang kebakarang
dan...asuransi kecelakaan
• Waktu Jepang masuk Landraad diganti Tiboo Hooin
sedang hukum acaranya HIR dan Rbg. Mengenai
arbirase tetap belaku aturan dulu sepanjang tidak
bertentangan dengan aturan pemerintah meliter
Jepang
• Kemudian untuk mencegah kevakuman hukum, pada
waktu Indonesia merdeka diperlakukanlan aturan
peralihan UUD 1945 (Peraturan Persiden No.2 pasal 1 )
yang menyatakan: “segala badan negara dan peraturan
yang ada langsung berlaku selama belum ada yang
baru menurut UUD ini
• Maka dengan demikian pada waktu itu untuk
penyelesaian sengketa melalui arbitrase tetap berlaku
HIR, Rbg dan Rv
• Dalam perkembangannya arbitrase telah banyak
digunakan khususnya para pelaku usaha karena lebih
efisien dalam segi waktu, usaha serta kerahasiaannya
dibanding dengan melalui jalur litigasi, pelaksanaan
arbitrase juga membantu dalam mengurangi laju
sengketa yang masuk ke pengadilan
• Pada akhir tahun 1990-an Indonesia mengalami
perkembangan pesat di bidang ekonomi
• Beberapa hal yang tidak sesuai dengan perkembangan
dalam Rv adalah tidak diatur pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase internasional, perjanjian arbitrase tidak
harus ditulis, dizinkan banding ke MA atas putusan
arbitrase dan larangan wanita untuk menjadi arbitrater
• Setelah lama adanya pembahasan mengenai perubahan
mengenai pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat
diterima, baik secara nasional dan internasional, maka
melalui perangkat perundang-undangan pada tanggal 12
Agustus 1999 pemerintah mengesahkan UU No.30 Tahun
1999
Beberapa Kelemahan UU Arbitrase:
• Sistimatika pembahasan tidak sesuai dengan judulnya
• Nama perundang-undangan memakai Arbitrase dan
APS, namun substansinya lebih banyak mengatur
arbitrase
• Sistimatika pembahasan tidak sesuai dengan judulnya
• Syarat pengangkatan arbiter tidak dirinci khususnya
syarat al; memiliki pengalaman serta menguasai secara
aktif paling sedikit 5 tahun (tidak ada perincian)
• Upaya yang dilakukakan bertingkat-tingkat dan kadang
setiap tingkat menggunakan mediator
• Tidak ada pengaturan arbitrase on line
Pengertian APS
Lembaga penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian sengketa di
luar pengadilan dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian
ahli (Pasal 1 UU No.30 Th 1999)
Jenis APS
•
•
•
•
•
Konsultasi
Mediasi
Negosiasi
Konsiliasi
Penilaian ahli
Mekanisme Penyelesaian
• Pasal 6 UU No.30 Tahun 1999
• (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh
para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan
pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara
litigasi di Pengadilan Negeri.
• (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif
penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan
dalam suatu kesepakatan tertulis.
• (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan
tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan
melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui
seorang mediator.
• (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli
maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata
sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah
pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga
arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk
menunjuk seorang mediator.
• (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau
lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
• (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui
mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang
teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari
harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang
ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
• (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat
para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik
serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatanganan.
• (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)
wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling
lama 30 ( tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
ARBITRASE ?
• Arbitrase berasal dari bahasa Belanda “arbitrate” bahasa
Inggeris “arbitration” bahasa latin “arbitrare” berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut
kebijaksanaan
• Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury, arbitrase adalah
suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para
pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus
oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di
mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara
tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima
putusan tersebut secara final dan mengikat
• Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata
di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa (UU No.30/1999)
• Unsur-unsurnya:
1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan
penyelesaian sengketa-sengketa, baik yang akan
terjadi maupun telah terjadi kepada seorang atau
beberapa orang pihak ketiga di luar peradilan umum
untuk diputuskan;
2. Penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah
sengketa yang menyangkut hak pribadi yang dapat
dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang
perdagangan industri dan keuangan;
3. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan
mengikat (final and binding).
Jenis Perjanjian Arbitrase
• Pactum De Compromittendo
Pasal 2 UU No.30/1999 - arbitrase dipersiapkan
untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin
terjadi di kemudian hari
• Akta Kompromis
Pasal 9 UU No.30/1999 - para pihak memilih
penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah
sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal
tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian
tertulis yg dittd kedua belah pihak (kalau tidak
bisa tertulis, mk dibuat di depan notaris)
Klausul Arbitrase
1. Penyelesaian melalui arbitrase dalam
tingkat pertama dan terakhir
2. Pilihan hukum
3. Tempat arbitrase
4. Pemilihan arbitrater
5. Bahasa pengantar yang digunakan
Hukum Acara Arbitrase
• Permohonan arbitrase
- Dalam permohonan ada posita dan petitum
- Pendaftaran surat permohonan pada sekretasis
Arbitrase
- Membayar biaya administrasi dan pemeriksaan
- Sekertaris (BANI) memeriksa permohonan
jika permohonan tidak diterima, maka diberitahukan
selambat2nya 30 hari sdg biaya dikembalikkan
kalau diterima, maka didaftar, menunjuk sekertaris
• Pemilihan arbitrater
- Ditentukan para para pihak
- Ditentukan oleh lembaga arbitrase
- Jika tidak tercapai kesepakan KPN menunjuk
- Pemberitahuan penunjukan kepada arbitrater
- Hak ingkar arbitrater
• Kewenangan arbitrater
Sengketa yg dapat diselesaikan hanyalah sengketa
bidang perdagangan dan mengenai hak yang
menurut hukum dan peraturan perundang2an
dikuasai sepenuhnya ole pihak yg bersengketa (P5
UU No.30/1999)
• Proses Pemeriksaan;
- sidang tertutup
- Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia kecuali atas
persetujuan arbiter para pihak dapat memilih bahasa lain
- Tahapan pemeriksaan
1) Arbiter menyampaikan salinan surat tuntutan pemohon kepada
termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus
memberikan jawaban dalam waktu paling lama 14 hari
2) segera setelah diterimanya jawaban, arbiter menyampaikan
jawaban tersebut kepada pemohon. Bersamaan dengan itu,
arbiter memerintahkan pihak menghadap di muka sidang
3) dalam hal termohon tidak memberikan jawaban setelah lewat 14
hari, pihak-pihak tetap dipanggil untuk menghadap dimuka
persidangan
4) termohon paling lambat pada sidang pertama dapat
mengajukan tuntutan balasan
5) apabila pada hari yang ditentukan pemohon tanpa alasan
yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah
dipanggil secara patut, surat tuntutannya dinyatakan
gugur
6) kalau termohon tidak hadir, maka dipanggil sekali lagi.
Kalau tidak hadir lagi, pemeriksaan diteruskan tanpa
hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan
seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau
tidak berdasarkan hukum
7) dalam hal para pihak datang menghadap pada sidang yang telah
ditetapkan, arbiter terlebih dahulu mengusahakan perdamain.
Kalau terjadi perdamain, maka arbiter membuat akta perdamaian
yang final dan mengikat
8) bila tidak terjadi perdamaian, maka pemeriksaan terhadap pokok
sengketa dilanjutkan, dengan memberikan kesempatan pihak
untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta
mengajukan bukti yang dianggap perlu
9) pemeriksaan sengketa harus selesai dalam waktu paling lama 180
hari sejak arbiter dibentuk. Jika diperlukan dapat diperpanjang
atas persetujuan para pihak
10)apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan ditutup
dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan paling
lambat 30 hari
11)dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat
mengoreksi terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah
atau mengurangi suatu tuntutan (mengabulkan yang tidak dituntut,
atau tidak meuat yang diminta, atau bertentangan satu dengan yang
lain)
• Putusan arbitrase
- Melakukan penelitian yang mendalam
- Menyiapkan pertimbangan yang wajar
- Dapat menyimpang atas kesepakatan tertulis
dari para pihak
- Sistem pengambilan putusan dengan umpire
(mayoritas)
• Biaya arbitrase
- Honor arbiter
- Biaya perjalanan dan biaya lain arbiter
- Biaya saksi
- Biaya administrasi
Pelaksanaan Putusan ?
• Keterkaitan Arbitrase dan Pengadilan
- dengan adanya perjanjian arbitrase, menghilangkan hak
pihak ke pengadilan (P3 dan P11 UU No.30/1999)
- dalam hal para pihak tidak dapat memilih arbitrater,
maka ketua pengadilan menunjuk arbitrater (P13 ayat 1
UU No 30/1999)
- jika tuntutan ingkar yang diajukan oleh pihak tidak
disetujui arbiter ybs, maka pihak mengajukan tuntutan
pada pengadilan (P25 ayat1 UU No.30/1999)
- tempat pendaftaran putusan arbitrase dalam rangka
eksekusi (P59 ayat 1 UU.No.30/1999)
• Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional
- Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mengikat para pihak
- Pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dalam tenggang
waktu 30 hari terhitung putusan ditetapkan
- Arbiter wajib menyerahkan putusan dan lembar asli
pengangkatan sebagai arbiter kepada panitera pengadilan
- Pengadilan harus memeriksa dahulu apakah putusan
memenuhi kriteria;
1) Ada kesepakatan menyelesaiakan melalui arbitrase
2) Hanya sengketa bidang perdagangan
3) Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum
- Dalam hal tidak memenuhi ketentuan, pengadilan dapat menolak
permohonan eksekusi dan tidak terbuka upaya hukum (P62 ayat 3)
• Pelaksanaan putusan arbitrase internasional
- Putusan arbitrase internaional adalah
putusan yang diputus di luar wilayah hukum
RI
- Pengadilan Jakarta Pusat diberi kewenangan
pendaftaran dan pelaksanaan putusan
- Jika pengadilan menolak untuk melaksanakan
eksekusi maka dapat diajukan kasasi
- MA mempertimbangkan serta memutuskan
setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu 90
hari
• Pembatalan Putusan Arbitrase
- Pembatalan putusan adalah upaya hukum para pihak
- Putusan arbitrase final dan binding (mengikat), karena
itu kewenangan pengadilan hanya terbatas pada
kewenangan memeriksa keabsahan prosedur
pengambilan putusan
- P70 UU No.30/1999 dapat dibatalkan kalau
mengandung unsur-unsur;
1) surat atau dokumen setelah dijatuhkan putusan
terbukti palsu
2) setelah penjatuhan putusan ditemukan bukti
disembunyikan oleh pihak lawan
3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat
• Mekanisme pembatalan
- Diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari
sejak pendaftaran, kepada pengadilan dalam
wilayah hukum dimana keputusan arbitrase
diambil
- Putusan pembatalan pengadilan dapat
diajukan banding ke MA
- MA mempertimbangkan dan memutus dalam
waktu paling lama 30 hari setelah permohonan
banding diterima MA