Transcript poligami - Reza Aidil Fitriansyah

HUKUM PERKAWINAN
POLIGAMI
OLEH:
PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H.
NIP. 19800308 200212 2002
DASAR POLIGAMI
•
•
•
•
•
Al-Quran
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
PP Nomor 9 Tahun 1975,
PP Nomor 10 Tahun 1983 dan
PP Nomor 45 Tahun 1990
AL-QURAN
• QS. AN-NISAA : 3
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana
kamu mengawininya), maka kawinilah wanitawanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya.”
Al-Qur’an surat An-Nisaa’ [4]: 129
• “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat
berlaku adil di antara isteri-isteri(mu),
walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu
cenderung (kepada yang kamu cintai),
sehingga kamu biarkan yang lain terkatungkatung...”
UU Nomor 1 Tahun 1974
• Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan
bahwa "Pengadilan dapatmemberi izin
kepada seorang suami untuk beristeri
lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan".
• UU Nomor 1 Tahun 1974
memperbolehkan poligami asalkan
syarat-syarat tertentu dipenuhi.
Seorang suami yang ingin
berpoligami harus mengajukan
permohonan kepada Pengadilan
(Pasal 4:1).
ijin untuk menikah lagi dapat diberikan jika salah
satu dari syarat alternatif dipenuhi Pasal 4 ayat (2):
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit
yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain memenuhi salah satu syarat
tersebut, semua syarat kumulatif di bawah
harus dipenuhi Pasal 5 ayat(1):
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu
menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri
dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak anak mereka.
PP Nomor 10 tahun 1983 pejabat dari PNS yang
bersangkutan akan memberikan ijin apabila ternyata :
1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan
agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
2. Memenuhi syarat alternatif dan semua syarat komulatif
3. Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
4. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Tidak ada kemungkinan mengganggu tugas kedinasan
yang dinyatakan dalam surat keterangan
atasanlangsung Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan, serendah-rendahnya pejabat eselon IV
atau setingkat dengan itu.
• PP Nomor 10 Tahun 1983 mempersulit
Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terlibat
dalam perkawinan poligami. PNS laki-laki
yang mau berpoligami dan PNS
perempuan yang mau menjadi istri
kedua/ketiga/keempat seorang yang
bukan PNS harus memperoleh ijin dari
pejabat (Pasal 4:1 & 3). PNS perempuan
tidak boleh menjadi istri
kedua/ketiga/keempat seorang PNS
(Pasal 4:2).
• PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan
revisi PP Nomor 10 Tahun 1983. Pada
bulan Desember 2006, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono meminta PP
tersebut direvisi kembali supaya
peraturan yang ada tentang poligami
mencakup bukan hanya PNS tetapi juga
pejabat negara, pejabat pemerintah dan
masyarakat umum. Presiden Republik
Indonesia juga berencana memperketat
sanksi kepada pelanggar PP
POLIGAMI SEBAGAI BENTUK PENGUNGGULAN
LAKI-LAKI TERHADAP PEREMPUAN
• Poligami pada hakekatnya merupakan bentuk
pengunggulan kaum laki-laki dan penegasan
bahwa fungsi istri dalam perkawinan adalah
hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat
dari alasan yang dapat dipakai oleh Pengadilan
Agama untuk memberi izin suami melakukan
poligami (karena istri cacat badan, tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai istri dan
tidak dapat melahirkan keturunan).
Dampak yang umum terjadi terhadap
istri yang suaminya berpoligami
a. Timbul perasaan inferior, menyalahkan diri sendiri, istri
merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat
dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan
biologis suaminya.
b. Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Ada
beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap
istri-istrinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya,
suami lebih mementingkan istri muda dan
menelantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu.
Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan
sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.
Lanjutan…..
c. Hal lain yang terjadi akibat adanya poligami
adalah sering terjadinya kekerasan terhadap
perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi,
seksual maupun psikologis.
d. Yang paling mengerikan, kebiasaan bergantiganti pasangan menyebabkan suami/istri
menjadi rentan terhadap penyakit menular
seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit
virus HIV/AIDS.
Lanjutan….
e. Selain itu, dengan adanya poligami, dalam masyarakat
sering terjadi nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan
yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah
(Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama).
Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah
oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah
menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan
adalah pihak perempuannya karena perkawinan
tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini
berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap
tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
KEWAJIBAN SUAMI YG BERPOLIGAMI
• Pasal 5 ayat 1 (point b) UU no.1/1974
menyebutkan: salah satu syarat yang harus
dipenuhi suami agar permohonan poligaminya
disetujui Pengadilan adalah adanya kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak
mereka.
LANJUTAN………..
• Pasal 41 (poin c dan d) Peraturan Pemerintah RI
No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974
juga menyebutkan bahwa Pengadilan dapat
memeriksa ada atau tidak adanya kemampuan
suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri
dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
a. surat keterangan mengenai penghasilan suami
yang ditanda- tangani oleh bendahara tempat
suami bekerja ; atau
b. surat keterangan pajak penghasilan, atau;
c. surat keterangan lain yang dapat diterima
Pengadilan.
LANJUTAN………..
• pasal 42 ayat 1 PP No.9/1975…Pada saat
proses pemeriksaan atas penghasilan suami,
istri harus hadir
• Pasal 34 (ayat 1) UU No.1/1974 yang
mengatur masalah hak dan kewajiban suami
istri menyebutkan: Suami wajib melindungi
istrinya dan memberikan segala keperluan
hidup berumahtangga sesuai dengan
kemampuannya.
• PP No. 9/1974 pasal 41 poin d yang pada intinya
menyatakan bahwa istri dapat meminta agar
Pengadilan juga memeriksa ada atau tidak adanya
jaminan bahwa suami akan berlaku adil
memenuhi kewajibannya dengan memerintahkan
suami membuat surat pernyataan atau janji
secara tertulis.
• Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istri-istri dan anak-anak mereka dapat
ditunjukkan dengan membuat surat pernyataan
atau janji dari suami (pasal 41 poin d, PP No.
9/1975).
PROSES BERACARA BERPOLIGAMI
Adapun proses dalam acara pengadilan agama
dimana dalam pemeriksaan pengadilan harus
memanggil dan mendengar istri yang
bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu
dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari
setelah diterima surat permohonan beserta
lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan
berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon
untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan
memberikan putusannya yang berupa ijin untuk
beristri lebih dari seorang.