Transcript MonoPoligami - Blog IAIN Tulungagung

Monogami, Poligami dan Peceraian
Pengertian monogami, poligami dan
perceraian
 Dalil-dalil syara’ atas monogami, poligami
dan perceraian
 Pandangan para ulama tentang
monogami, poligami dan perceraian

Pengertian
monogami, poligami dan perceraian
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal
3 (1), hukum perkawinan di Indonesia
menganut asas monogami, baik untuk pria
maupun wanita.
 Bila hukum dan agama dari yang bersangkutan
membolehkan, seorang suami dapat beristri
lebih dari seorang.
 Poligami hanya dapat dilakukan, apabila
dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh pengadilan.

Lanjutan...
PP No. 9/1975 yang mengatur ketentuan-ketentuan
pelaksanaan UU 1/1974.
 Wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pengadilan (pasal 4 UU No. 1/1974 dan pasal 40 PP No.
9/1975).
 Pegawai pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan
pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri
lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan (Pasal
44 PP No. 9/1975).
 PNS/pejabat pemerintahan desa, telah dikeluarkan PP
No. 10/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi PNS

Dalil-dalil syara’ atas monogami, poligami
dan perceraian
“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah
baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik
dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta
mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang
besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya”.
Pandangan para ulama tentang
monogami, poligami dan perceraian
Kelompok yang menafsirkan bahwa kawin
berapapun jumlahnya diperbolehkan (9-18 istri)
 Kelompok yang membatasi kebolehan
mengawini wanita hanya sampai empat (4 istri)
 Kelompok yang tidak membolehkan poligami.
Pada dasarnya, kelompok ini berpendapat
bahwa hukum poligami itu boleh asal suami
dapat berlaku adil

Lanjutan...

Secara sosiologis, poligami dalam Islam merupakan
lompatan kebijakan sekaligus sebagai koreksi Islam atas
syariat sebelumnya dan tradisi masyarakat Arab yang
membolehkan menikah dengan perempuan tanpa batas.
Faktor historis, membuktikan bahwa pada masa
Rasulullah Saw. ada seorang sahabat yang bernama
Ghailan al-Tsaqafi yang mempunyai sepuluh isteri,
kemudian Rasulullah Saw. menyuruhnya untuk
mengambil empat orang dari sepuluh isteri tersebut.
Riwayat ini membuktikan bahwa poligami merupakan
respon sosiologis dan antropologis al-Qur’an terhadap
budaya masyarakat Arab.
Lanjutan...
KHI pasal 55, 56. 57 dan 58 mengatur berbagai
persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami.
Dalam pasal 56: (1) Suami yang hendak beristeri
lebih dari satu orang, harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama; (2) Perkawinan yang dilakukan
dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa
izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum.
Al-Qur’an juga memberikan beberapa
ketentuan:
(1) Poligami diperbolehkan dalam kondisi dan
keadaan tertentu
(2) Kebolehan poligami dibatasi dengan
pembatasan yaitu tidak boleh lebih dari empat
istri saja.
(3) Pemberian hak yang sama pada masingmasing istri (adil).
(4) Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara
yang biasa.
Perceraian
.‫أبغض الحالل عند هللا الطالق‬

Madharat yang timbul akibat perceraian sangat
besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan
berkeluarga dan kehidupan bermasyarakat di
Indonesia, maka pemerintah RI berhak dan
bahkan berkewajiban untuk memperketat dan
mempersulit izin perceraian dan poligami,
sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974, PP
No. 9/1975 dan PP No. 10/1983, demi menjaga
kemaslahatan keluarga dan masyarakat.
PROBLEM AGAMA:
- Poligami?
- Syarat adil?
PROBLEM SOSIAL:
- Kasus Aa Gym?
- Anggota masyarakat lain (awam/tokoh/ulama/kyai)?
- Ambiguitas Masyarakat?
PROBLEM UU:
- PNS & non-PNS
- Ketat?
- Dipersulit?