Transcript Hukum Keluarga dan Harta Benda dalam Perkawinan 2

Hukum Keluarga dan Harta Benda dalam
Perkawinan
oleh:DR.Rosnidar Sembiring,SH,MHum
SUBJEK HUKUM
Sebelum menguraikan ini, ada beberapa unsur hukum yang
satu sama lain saling terkait.
Subjek Hukum adalah pelaku hukum (subject van eenrecht)
terdiri dari orang dan badan hukum yang mempunyai hak/
kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan
hukum.
Objek Hukum :
Segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh
subjek hukum serta dapat dijadikan sasaran di dalam
melakukan sesuatu hubungan hukum.
Hubungan Hukum :
Merupakan akibat dari sesuatu peristiwa hukum
Peristiwa Hukum :
Adanya hubungan hukum yang menimbulkan terjadinya
suatu perbuatan hukum.
Hak
Kewajiban
Kewenangan seseorang untuk memberikan
sesuatu, berbuat sesuatu dan/ atau tidak
melakukan sesuatu perbuatan dalam hukum.
Sesuatu yang harus dilaksanakan.
Status/ kedudukan seseorang manusia (warga negara maupun orang asing)
melekat pada diri pribadi seorang manusia sejak ia dilahirkan sampai ia
meninggal dunia, dengan penyimpangan khusus bahwa apabila kepentingan
seseorang menghendaki, maka seorang anak dalam kandungan pun dapat
dianggap telah lahir ke dunia (Pasal 2 joPasal 348 KUH Pdt) dengan syarat :
Dilahirkan dalam keadaan hidup ke dunia
Semenjak anak itu berada dalam kandungan, ia nantinya harus dilahirkan
hidup
Ia sudah dibenihkan pada saat kepentingannya terbuka (selama ia berada
dalam kandungan).
Tetapi jika ternyata kemudian hari ia lahir dalam keadaan meninggal
dunia, maka menurut hukum dianggap tidak pernah ada atau dianggap
tidak pernah dilahirkan.
Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah:
Manusia (Natuurlijk Persoon)
Badan Hukum (Rechts Persoon).
Pembuktian bahwa Subjek Hukum (manusia) itu telah lahir
adalah dengan akta kelahiran (Certificate of birth/ Inggris) atau acte
van geboorte/ Belanda.
Badan hukum terjadi karena adanya “kerjasama” (Pasal 1618
KUHPer tentang “maatschaap” intinya adanya persetujuan, menurut
Pasal 1313 KUHPer harus dilakukan & diterima minimal 2/ dua orang.
Bilakah suatu badan/ organisasi yang telah didirikan
itu memperoleh status sebagai Badan Hukum ?
Karena konsesi ditetapkan sebagai BH karena UU
menentukannya demikian, Pasal 1 ayat (2) UU No.
13/1968 tentang BI : BI adalah Badan Hukum.
Pasal 3 ayat (1) UU No. 19/Prp/1960 : Perusahaan Negara
yang didirikan dengan PP atas kuasa UU menjadi Badan
Hukum.
Artinya memperoleh status sebagai badan hukum sesudah memperoleh persetujuan
dari pejabat yang berwenang. UU No. 1/1995 jo No.4 / 2007 tentang PT, status BH
akan diperoleh PT sesudah terbitnya persetujuan atas akta pendirinya (termasuk
perubahannya) dari Menteri Kehakiman. Demikian halnya dengan Koperasi
memperoleh status sebagai BH sejak akta pendiriannya memperoleh persetujuan
dari Menteri Koperasi (Pejabat yang ditunjuk untuk itu).
Yurisprudensi :
Sejak UU No. 16/2001, yayasan sebagai BH diperoleh sesudah
akta pendirinya disahkan Menkumham.
Kecakapan (Bekwaamheid)
Orang / Subjek Hukum yang “cakap” (bevoegd) dapat melakukan
tindakan hukum jika “sudah dewasa”, artinya sudah mencapai usia
genap 21 tahun atau telah lebih dahulu menikah/ kawin (Pasal 330 jo
Pasal 1330 KUHPer).
Tidak semua Subjek Hukum manusia yang menghadap Notaris harus dilayani
untuk menandatangani akta, seperti :
1. Wanita bersuami, melakukan tindakan hukum atas bantuan (bijstand)/ persetujuan
suaminya atau kuasa dari hakim (Pasal 108 KUHPer). Perlu diperhatikan SEMA RI No.
3/1963 jo UU No. 1/74 : Pr bersuami dibenarkan melakukan tindakan hukum, tetapi
sepanjang mengenai harta bersama, harus persetujuan suaminya (demikian sebaliknya).
Lihat juga Pasal 31 ayat (1) & (2) jo Pasal 36 ayat (1)&(2) UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan.
2. Anak di bawah umur (terjadi polemik tentang ketentuan dewasa dari berbagai sistem
hukum).
3. Orang yang berada di bawah curatele ( onder curatele gesteld). Jika melakukan
tindakan hukum harus diwakili curator/ curatricenya (Pasal 446 ayat (3), orang yang
berada di bawah curatele karena boros masih dibenarkan untuk membuat surat wasiat.
4. Orang yang dinyatakan tidak hadir (af wezige)/ Pasal 463 berdasarkan penetapan
Pengadilan Negeri, mis BHP.
Subjek Hukum Badan Hukum (Rechtspersoon)
Badan Hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh
hukum dan mempunyai tujuan tertentu.
Syarat-syarat Badan Hukum (menurut teori kekayaan) bertujuan :
1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.
2. Hak dan kewajiban BH terpisah dari hak & kewajiban para anggotanya.
Badan Hukum ada 2 :
1. Badan Hukum Publik : Negara, Privinsi, Kabupaten
2. Badan Hukum Perdata : PT, Yayasan, Koperasi.
Objek Hukum : benda/ barang/ hak yang dapat dimiliki dan bernilai
ekonomis.
Benda berwujud & tidak berwujud
Benda bergerak & tidak bergerak.
Cakap bertindak dalam hukum
Orang yang sudah dewasalah yang
dinyatakan cakap bertindak dalam hukum.
Ketentuan dewasa ini tidak terlepas dari
penggolongan penduduk meskipun sebenarnya ini
sudah dihapus melalui SEMA RI No. 3/1963 &
Keputusan Kabinet AMPERA No. 31/U/12/1967
yang isinya ditujukan kepada seluruh Kantor
Catatan Sipil, MA dan seluruh jajarannya agar
tidak lagi memakai istilah penggolongan
penduduk sebagaimana diatur dalam Pasal 163 IS,
tetapi
yang
ada
hanya
perbedaan
kewarganegaraan (UU No. 62 Tahun 1958 jo UU
No. 12 tahun 2006 namun penggolongan hukum
masih tetap berlaku (Pasal 131 IS)  Pasal I & II
AP UUD 1945.
Pendewasaan :
Orang yang belum dewasa tetapi dapat dinyatakan dewasa dengan
cara perlunakan sehingga kedudukan orang tersebut telah sama
dengan orang yang sudah dewasa walaupun belum berusia 21
tahun atau belum pernah kawin.
Pendewasaan/ perlunakan ada 2
1. Venia Aetatis :
2. Handlichting Pasal 419 BW:
Orang yang belum dewasa dinyatakan Kedewasaan yang diperoleh berdasarkan
dewasa (ketika bermohon telah
keputusan Pengadilan Negeri. Pada
mencapai usia 20 tahun. Dewasa ini
saat mengajukan permohonan, yang
dalam
segala macam tindakan
bersangkutan sudah 18 tahun,
hukum (Dewasa secara penuh).
dewasa untuk hal-hal tertentu.
Sesewaktu dewasa ini dapat dicabut
kembali oleh Pengadilan Negeri.
Pengampuan/ Kuratel/ Curatele (Pasal 433-462 BW)
Handlichting
Belum meerderjarig menjadi sama
kedudukannya dengan meerderjarig.
Curatele
Orang yang sudah meerderjarig sama
kedudukannya dengan orang yang
minderdejarig.
Sebab-sebab pengampuan :
1. Keborosan (vorkwisting)
2. Lemah pikran (zwakheid van vermogens)
3. Kekurangan daya berfikir : sakit ingatan
(krankzinnigheid), dungu (onnozelheid),
dan razernij (dungu disertai dengan
mengamuk) Pasal 433-434 BW
Pasal 436 BW : yang menetapkan kuratel adalah PN yang dalam
daerah hukumnya berdiam orang yang akan diletakkan di bawah
kuratel.
Yang dapat memohonkan kuratel adalah :
1. Bagi yang kekurangan daya berfikir
Setiap keluarga sedarah (bloedverwanten) & suami/istri (echtgenoot)  Pasal
434 BW
Jaksa jika si calon kurandus tidak memiliki suami/ istri & keluarga sedarah di
wilayah RI.
Dalam hal razernij (dungu disertai dengan mengamuk) jaksa boleh memintakan
kuratel
jika dalam dimintakan. Dalam onnozelheid/ dungu, atau
krankzinniqheid/ sakit ingatan jaksa tidak wajib memintakan kuratel apabila
bakal kurandus tidak mempunyai suami/istri atau keluarga sedarah.
2. Bagi yang lemah pikiran (zwakheid van vermogens) orangnya sendiri yang
merasa tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri.
3. Bagi keborosan hanya oleh keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh sanak
keluarganya dalam garis menyimpang sampai derajat ke-4 dan atau suami/istri.
Prosedur di muka pengadilan (Pasal 437-445 BW) :
1. Dalam hal kekurangan daya berpikir (krankzinningheid) dan dalam hal keborosan.
Permohonannya harus jelas menyebutkan adanya fakta-fakta krankzinningheid
atau adanya keborosan. Permohonan tersebut harus disertai alat-alat bukti, saksisaksi. Pengadilan wajib mendengar keluarga sedarah/ semenda lalu mendengar
orang yang hendak dimintakan kuratel itu. Jika orang tersebut tidak mampu
berpindah tempat maka pemeriksaan dilangsungkan di rumahnya disertai
panitera & jaksa. Dengan alasan tertentu, Pengadilan mengangkat seorang
Pengurus sementara guna mengurus pribadi dan harta kekayaan orang yang
dimintakan pengampuan itu, setelah itu diberi Putusan dalam sidang terbuka
setelah mendengar dan memanggil dengan sah semua pihak & setelah ada
konklusi jaksa. PT jika dimintakan banding, berwenang untuk mendengar sendiri
orang yang dimintakan kuratel itu jika ada alasan untuk itu.
2. Dalam hal lemah pikiranProsedur hampir sama dengan yang diatas, kecuali
dalam proses ini tidak di perlukan fakta-fakta, bukti-bukti, hanya mendengar
suami/ istri dari yang memohon, juga anak-anaknya. Pengadilan memutus setelah
mendengar konklusi jaksa.
Pengampuan mulai berlaku terhitung sejak putusan/ penetapan
Pengadilan diucapkan.
Kurandus karena keborosan, tidak cakap hanya sebatas harta
kekayaan, yang lain dianggap cakap, mis : dalam bidang hukum keluarga.
Scholten  kurandus = kurandus karena kebocoran.
Seseorang yang kekurangan daya berpikir, melakukan perbuatan hukum
sebelum dinyatakan di bawah curatel dapat diminta pembatalannya.
Kurandus yang bersuami/istri maka suami/ istri diangkat menjadi
kurator/ wakil kurandus kecuali ada hal lain agar dipertimbangkan
orang lain yang menjadi kurator/ Pasl 451 BW.
Apabila kurandus mempunyai anak yang belum dewasa maka menurut
Pasal 453 BW otomatis kurator yang menjadi walinya.
Berakhirnya Pengampunan :
1. Bagi Kurandus :
Mati, hapus/ berhenti sebab-sebab
kuratel, dengan Putusan Pengadilan
1. Bagi Kurator :
Pasal 459 BW, seseorang tidak dapat
dipaksakan untuk menjadi kurator
selama lebih 8 tahun kecuali apabila
kurator itu merupakan suami/istri
kurandus atau keluarga dalam garis
lurus ke atas dan ke bawah.
Perkawinan
Pengertian/ defenisi menurut perundang-undangan
UU No.1/1974 Pasal 1, Perkawinan ialah Ikatan
lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (RT) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal 26 BW, UU memandang soal perkawinan
hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) :
a. Pasal 1 bagian c, akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh
wali dan kabul, diucapkan oleh mempelai pria/ wakilnya, dilaksanakan
oleh 2 orang saksi.
b. Pasal 2, Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat
kuat atau miltsaqan qhaliizhan untuk menaati perintah Allah dan
melakukannya merupakan ibadah.
Pengertian/ defenisi menurut Sarjana:
Datuk Usman, Perkawinan adalah suatu ikatan
untuk membolehkan/ menghalalkan hubungan
antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan yang mana hubungan ini sebelumnya
dilarang.
Hilman Hadikusuma, Perkawinan adalah ikatan
antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan dalam ikatan tali perkawinan dengan
tujuan untuk melanjutkan garis keturunan.
Sulaiman Rasyid, Perkawinan adalah suatu pokok yang terutama untuk mengatur
kehidupan RT dan turunan, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil yang
nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat luas.
KUHPerdata melihat perkawinan hanya dari segi-segi formalitas belaka,
buktinya :