SISTEM EKONOMI INDONESIA

Sistem : Satu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang didalamnya terdiri dari bagian – bagian dan masing – masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri. Masing – masing bagian memiliki keterkaitan yang saling mendukung dalam sistem yang bersifat holistik tersebut.

Pengertian Lembaga atau institusi ekonomi adalah pedoman, aturan atau kaidah yang digunakan seseorang atau masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti melakukan produksi , distribusi atau konsumsi terhadap barang – barang dan jasa.

Benang Merah Sistem Ekonomi dengan Sistem Politik

Kutub A

Liberalisme (Liberal) Demokrasi (demokratis Egalitarianisme (egaliter) Desentralisme (desentralistis ) Kapitalisme (Kapitalis) Mekanisme Pasar

Kontek Pengutuban

Ideologi Politik Rejim Pemerintahan (cara memerintah ) Penyelenggaran Kenegaraan Struktur Birokasi Ideologi Ekonomi Pengelolaan Ekonomi

Kutub Z

Komunisme (Komunis) Otokrasi (Otoriter) Etatisme (Etatis) Sentralisme (sentralistis) Sosialisme (Sosialis) Perencanaan Terpusat

1.

2.

3.

Sistem pemilikan sumber daya atau faktor faktor produksi Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

SISTEM PEREKONOMIAN APA YANG BERLANGSUNG ATAU DITERAPKAN DI TANAH AIR ?

1.

2.

3.

4.

5.

PASAL 33 UUD 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

1.

Pendekatan Faktual – Struktural Menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian.

2. Pendekatan Sejarah Menelusuri bagaimana perekonomian bangsa di organisasikan dari waktu ke waktu.